cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 3 (2022)" : 7 Documents clear
PENGAWASAN KEPADA PERUSAHAAN YANG MENGEDARKAN KOSMETIK IMPOR TANPA IZIN EDAR
Kertha Desa Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang bentuk pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap perusahaan yang mengedarkan kosmetik-kosmetik tanpa izin edar dan tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa izin edar. Penelitian ini tergolong jenis penelitian empiris dengan mengkaji permasalahan berdasarkan praktek atau kenyataan yang ada dalam masyarakat. Seluruhnya dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data dan dianlisis dengan teknik analisis data. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : (1) BPOM berperan penting dalam melakukan pengawasan dan peredaran produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia dengan melakukan upaya kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait dan melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan yang telah ada; dan (2) Perusahaan wajib memberikan ganti rugi atas produknya baik itu ganti rugi pengembalian uang, perawatan kesehatan serta pemberian santunan kepada konsumen yang telah mengalami kerugian dengan menggunakan produk tanpa izin edar tersebut. Kata Kunci: Pengawasan, Tanggung Jawab Perusahaan, Izin Edar ABSTRACT The purpose of this study is to find out and analyze the form of supervision carried out by BPOM on companies that distribute cosmetics without marketing authorization and the company's responsibility to consumers who use cosmetics without marketing authorization. This research is classified as empirical research by examining problems based on practice or the reality that exists in society. All of them were collected by data collection techniques and analyzed by data analysis techniques. Based on the results of the research, conclusions can be formulated as follows: (1) BPOM plays an important role in supervising and distributing imported products entering the territory of Indonesia by making efforts to cooperate with the community and related agencies and take firm action against companies that violate existing provisions; and (2) The company is obliged to provide compensation for its products, whether it is compensation for refunds, health care and the provision of compensation to consumers who have suffered losses by using the product without the distribution permit. Keywords: Controlling, Corporate Responsibility, Distribution Permit
PERLINDUNGAN HUKUM TEHADAP HAK KONSUMEN DALAM KUALITAS PRODUK DI PT. SARI RAMBUT
Kertha Desa Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat standar mutu dari kualitas produk dari PT. Sari Rambut dan tanggung jawab produsen kepada konsumen akibat kerugian yang dialami dari produk yang tidak memenuhi kualitas standar mutu. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris dengan mengkaji permasalahan berdasarkan praktek atau kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Penelitian konsep hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat dan dijadikan acuan warga negara dalam berprilaku. Perlindungan terhadap konsumen memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dari produksi. Perlindungan yang diberikan yaitu perlindungan preventif untuk mecegah terjadinya suatu sengketa dan represif untuk menyelesaikan suatu sengketa yang diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Produksi ABSTRACT The purpose of this research is to find out of the form of legal protection for consumers who are harmed by the quality standards of product quality from PT. Sari Rambut and the producer's responsibility to consumers due to losses suffered from products that do not meet quality standards. The research method used is empirical law by examining problems based on practice or the reality that exists in society. Research on legal concepts and norms that apply in society and serve as a reference for citizens to behave. Consumer protection provides comfort, security and safety from production. The protection provided is preventive protection to prevent a dispute from occurring and repressive to resolve a dispute which is regulated under Law Number 8 of 1999 Key Word: Legal Protection, Consumer, Production
KEBIJAKAN PENGATURAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL MELALUI PLATFORM E-COMMERCE
Kertha Desa Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah mengkaji tentang kepastian hukum terkait kebijakan pengaturan penjualan minuman beralkohol melalui platform e-commerce. Pengkajian pada studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yaitu dengan pendekatan perundang -undangan. Mengkaji suatu norma yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang sudah jelas dirumuskan dan tidak multitafsir, tidak ada pertentangan norma, atau suatu peraturan perundang-undangan tidak ada pengaturan tntang suatu perbuatan hukum yang seharusnya diatur terlebih dahulu. Pengaturan terhadap penjualan minuman alkohol melalui platform e-commerce pada saat ini dilarang dikarenakan hanya mengacu kepada ketentuan terkait Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang termuat dalam Surat Edaran Menkominfo Nomor 5 tahun 2016. Pengaturan penjualan minuman beralkohol untuk masa mendatang digunakan pemerintah dapat merevisi UU ITE atau membentuk kebijakan melalui kemenetrian komunikasi dan informatika Republik Indonesia agar nantinya alkohol yang diproduksi secara ilegal dilarang berjualan melalui platform e-commerce sedangkan minuman alkohol yang diproduksi legal dapat dijual di platform e-commerce namun dengan syarat dan ketentuan yang sangat rumit dan harus di tetapkan oleh pemerintah.Kata Kunci : Kebijakan, Minuman Beralkohol, platform e-commerce. ABSTRACT The purpose of this paper is to find out the legal certainty of the policy of regulating the sale of alcoholic beverages through e-commerce platforms. writer used juridical normative researching method with statute approach. This writing method uses normative law writing method. Reviewing a norm in the legislation that has been formulated clearly and not multiinterpretation, whether there is a conflict of norms, or whether a statutory regulation does not regulate a legal action that should be regulated in advance. Regulations on the sale of alcoholic drinks through e-commerce platforms are currently prohibited because they only refer to the provisions of the Minister of Communication and Information Circular Letter Number 5 of 2016 concerning Limits and Responsibilities of Platform Providers and Merchants for Trading Through Electronic Systems (Electronic Commerce). Regulating the sale of alcoholic drinks for the future so that the government can revise the ITE Law or form a policy through the Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia so that illegally produced alcohol is prohibited from selling through the e-commerce platform while legally produced alcohol can be sold on the e-commerce platform but with very complicated terms and conditions and must be set by the government.Keywords: Policies, Alcoholic Beverages, e-commerce platform.
EKSISTENSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT PANDEMI COVID-19
Kertha Desa Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dibuatnya studi ini adalah menganalisis problematika aturan terkait hukuman mati kepada pelaku kasus korupsi di Indonesia, serta relevansi penjatuhan pidana mati kepada pelaku kasus korupsi yang terjadi saat pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini. Hasil studi yang dilakukan memperlihatkan bahwasanya yang menjadi masalah pengaturan hukum terkait penjatuhan pidana mati terhadap koruptor adalah terbenturnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) dengan Undang-Undang HAM dan Konstitusi negara Indonesia, hal ini karena HAM selalu menjadi tameng dalam penegakan hukuman mati di Indonesia sehingga korupsi sangat sulit untuk diberantas. Selanjutnya relevansi penjatuhan hukuman mati kepada terpidana kasus korupsi saat pandemi covid-19 dimana Indonesia saat ini tengah mengalami krisis, maka dalam kasus Juliari Batubara keadaan tertentu seperti maksud Pasal 2 ayat (2) sudah terpenuhi, sehingga hukuman mati merupakan hal yang relevan dijatuhkan kepada pelakunya, namun hakim hanya menjatuhkan pidana 12 tahun penjara dan 500 juta rupiah sebagai denda. Hal ini sungguh disayangkan karena sekalipun unsur keadaan tertentu tersebut terpenuhi, namun pelaksanaan tidak sesuai dengan aturan.Kata Kunci: Korupsi, Pidana, Mati, Covid-19 ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the problematic rules related to the death penalty for perpetrators of corruption cases in Indonesia, as well as the relevance of imposing the death penalty on perpetrators of corruption cases that occurred during the Covid-19 pandemic based on the Corruption Eradication Act. The types of normative legal research and statutory approaches are used in the writing of this scientific paper. The results of the study carried out show that the problem with legal regulation related to the imposition of capital punishment on corruptors is the clash of the Corruption Eradication Law in Article 2 paragraph (2) with the Human Rights Law and the Indonesian Constitution, this is because human rights have always been a shield in enforcing death penalty in Indonesia so that corruption is very difficult to eradicate. Furthermore, the relevance of the imposition of the death penalty on convicts of corruption cases during the covid-19 pandemic where Indonesia is currently experiencing a crisis, then in the case of Juliari Batubara certain conditions such as the intent of Article 2 paragraph (2) have been fulfilled, so that the death penalty is a relevant matter imposed on the perpetrators, but the judge only sentenced him to 12 years in prison and 500 million rupiah as a fine. This is really unfortunate because even though the elements of certain conditions are met, the implementation is not in accordance with the rules.Keywords: Corruption, Criminal, Death, Covid-19
PEMIDANAAN TERHADAP PENYEBAR KEBENCIAN DAN PENISTA AGAMA DI MEDIA SOSIAL
Kertha Desa Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini ditulis dengan maksud untuk menemukan bagaimana batasan atau kriteria yang dimaksud tentang tindak pidana penyebar kebencian dan penistaan agama sekaligus untuk memberi informasi mengenai bagaiamana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyebar kebencian dan penistaan agama yang dilakukan di media social. Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini dengan metode penelitian hukum normative dan pendekatan perundang-undangan serta komparatif. Penulisan jurnal ini menghasilakn pembahasan berupa adanya batasan-batasan dan indikasi yang mengatur mengenai tindakan yang dilakukan di media social mengenai ujaran kebencian dan penistaan agama sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kata Kunci: Indikasi, Ujaran Kebencian, Penistaan Agama, KUHP, UU ITE, Media Sosial ABSTRACTThis journal”s writing purpose is to find out what is the margin or criteria are regarding the crime of spreading hatred and blasphemy as well as to provide information about how to punish the perpetrators of the crime of spreading hatred and blasphemy on social media. This study uses a normative legal research method with a statutory and comparative approach. The outcome of making this journal are in the form of limitations and indications that regulate actions taken on social media regarding hatred and blasphemy in accordance with the Criminal Code and specifically regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Key Words: Indications, Hate Speech, Blasphemy, Criminal Code, ITE Law, Social Media.
KEDUDUKAN HUKUM VIRTUAL OFFICE DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
Kertha Desa Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan Virtual Office dalam pendirian Perseroan Terbatas, baik mengenai mekanisme maupun aturan-aturannya dalam UUPT. Studi ini dilakukan berdasarkan pada metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil studi memperlihatkan bahwa pada dasarnya, belum terdapat aturan mengenai penggunaan Virtual Office dalam UUPT mengingat bahwa konsep Virtual Office merupakan sebuah inovasi baru, namun aturan mengenai lokasi Perseroan Terbatas dapat dijadikan acuan dalam penggunaan Virtual Office yaitu selama Virtual Office yang digunakan berada pada daerah kota maupun kabupaten yang berada pada wilayah negara Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 5 dan 17 UUPT maka Virtual Office dapat digunakan sebagai alamat Perseroan Terbatas. Selanjutnya, mekanisme penggunaan Virtual Office dalam Perseroan terbatas pada umumnya sama dengan badan usaha lain yaitu penentuan domisili, penyewaan virtual office, mendaftarkan Perseroan Terbatas di hadapan notaris, dan pengoprasian Perseroan Terbatas seperti usaha pada umumnya di lokasi yang tercantum dalam Surat Keterangan Domisili yang mana Virtual Office hanya digunakan sebagai alamat formal perusahaan. Kata kunci: Perseroan Terbatas, Kedudukan hukum, Virtual office ABSTRACT This study aims to understand matters relating to the use of Virtual Office in the establishment of a Limited Liability Company, both regarding the mechanism and the rules in the Company Law. This study was conducted based on a normative legal research method using a statue approach and conceptual approach. The results of the study show that basically, there are no rules regarding the use of Virtual Offices in the Company Law considering that the Virtual Office concept is a new innovation, but the rules regarding the location of Limited Liability Companies can be used as a reference in the use of Virtual Offices, namely as long as the Virtual Office used is in urban areas or regencies located in the territory of the Republic of Indonesia in accordance with the provisions of Articles 5 and 17 of the Company Law, the Virtual Office can be used as the address of a Limited Liability Company. Furthermore, the mechanism for using the Virtual Office in a limited liability company is generally the same as for other business entities, namely determining domicile, renting a virtual office, registering a Limited Liability Company before a notary, and operating a Limited Liability Company like businesses in general at the location listed in the Certificate of Domicile which is Virtual Office is only used as a formal company address. Keyword: Limited Liability Company, Legality, Virtual office
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MYSTERY BOX PADA SITUS E-MARKETPLACE
Kertha Desa Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini ialah mengkaji keabsahan transaksi jual beli mystery box pada situs e-marketplace dari aspek hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia dan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi jual beli aksi jual beli mystery box pada situs e-marketplace. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Jika dikaitkan dengan syarat subjektif perjanjian khususnya perihal adanya kesepakatan, maka dalam transaksi jual beli mystery box melalui perdagangan elektronik (e-marketplace), konsumen berada pada posisi yang lemah akibat penerapan perjanjian baku yang sudah ditetapkan oleh pelaku usaha. Transaksi jual beli mystery box yang terjadi pada perdagangan elektronik tidak memenuhi syarat suatu hal tertentu sebagai syarat objektif perjanjian. Konsumen sebagai pihak yang membeli mystery box tentu tidak mengetahui secara pasti mengenai barang apa yang terdapat di dalam mystery box tersebut. Dengan demikian, maka tidak dipenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif transaksi elektronik mengakibatkan tidak sahnya transaksi mystery box sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Adapun upaya perlindungan konsumen terhadap adanya klausula baku dalam transaksi jual beli mystery box di e-marketplace khususnya berkaitan dengan klausula eksonerasi berdasar pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUPK dapat diketahui bahwa “penyelesaian sengketa terhadap pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian jual beli berdasarkan Pasal 52 huruf a UUPK adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”.Kata Kunci: E-marketplace, Mystery Box, Perlindungan Konsumen. ABSTRACTThe purpose of this study is to examine the validity of mystery box buying and selling transactions on the e-marketplace site from the legal aspects of the agreement that applies in Indonesia and the legal protection provided to consumers in buying and selling mystery box buying and selling transactions on the e-marketplace site. The author uses normative legal research methods. The results of the study, if you have certain subjective conditions, agreement agreements, then in mystery box buying and selling transactions through electronic commerce (e-marketplace), consumers are in a weak position due to the application of standard agreements set by business actors. Mystery box sale and purchase transactions that occur in electronic trading do not meet certain conditions as an objective condition of the agreement. Consumers as the party who bought the mystery box certainly do not know for sure what items are contained in the mystery box. Thus, it will not meet the objective and objective requirements of electronic transactions resulting in the invalidity of mystery transactions as regulated in Government Regulation Number 71 of 2019. As for consumer protection efforts against the existence of standard clauses in mystery box buying and selling transactions on e-marketplaces, especially with clauses exoneration based on the provisions of Article 45 paragraph (1) of the UUPK it can be seen that the settlement of disputes regarding the inclusion of an exoneration clause in the sale and purchase agreement based on Article 52 letter a of the UUPK is through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK).Keywords: E-marketplace, Mystery Box, Consumer Protection.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue