cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11 No 2 (2023)" : 20 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KORBAN KELALAIAN APOTEKER DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN KEFARMASIAN
Kertha Desa Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana tindakan apoteker yang tergolong sebagai kelalaian dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian serta bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pasien selaku korban dari kelalaian apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian. Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun terdapat kode etik yang menjadi pedoman apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian, pada realitanya masih terdapat kelalaian yang dilakukan oleh apoteker terhadap pasiennya. Kelalaian dari apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian terhadap pasiennya dapat berupa pelanggaran kode etik, disiplin ataupun pelanggaran hukum. Pasien selaku korban atau konsumen yang dirugikan atas kelalaian apoteker dapat melakukan upaya hukum yaitu melalui pengadilan atau luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pasien, Kelalaian, Apoteker This study was conducted with the aim of knowing and understanding how the actions of pharmacists are classified as negligence in carrying out pharmaceutical services and how legal protection efforts are for patients as victims of pharmacist negligence in carrying out pharmaceutical services. This research belongs to the category of normative legal research with a statutory approach and legal concept analysis approach. The results show that, although there is a code of ethics that guides pharmacists in carrying out pharmaceutical services, in reality there are still negligence committed by pharmacists towards their patients. Negligence of pharmacists in carrying out pharmaceutical services to their patients can be in the form of violations of the code of ethics, discipline or violations of the law. Patients as victims or consumers who are harmed by the negligence of pharmacists can take legal action, namely through court or out of court in accordance with the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Key Words: Legal Protection, Patient, Negligence, Pharmacist
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEMBATALAN KONSER MUSIK
Kertha Desa Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pembatalan konser musik dan upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen yang mengalami kerugian akibat pembatalan konser musik. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan terkait perlindungan hukum konsumen, dengan menerapkan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan fakta, mengkaji bahan hukum primer, sekunder serta tersier kemudian hasilnya dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian ditunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pembatalan konser musik yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf h UUPK berupa ganti rugi dari pihak promotor penyelenggara konsuer musik. Adapun ketentuan mengenai sanksi bagi pelaku usaha berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana apabila pihak promotor tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajiban untuk memberikan hak-hak konsumen. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila mengalami kerugian akibat dari pembatalan konser musik yaitu melalui upaya hukum penyelesaian sengketa yang terbagi menjadi dua yaitu non dan litigasi. Jalur di luar pengadilan (non litigasi) dapat dilakukan dengan prosedur konsultasi, negosiasi, mediasi. Jalur pengadilan (litigasi) berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UUPK dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Konser Musik The purpose of this study is to analyze legal protection for consumers due to cancellation of music concerts and legal remedies that can be taken by consumers who experience losses due to cancellation of music concerts. This writing uses normative legal research methods by examining regulations related to consumer law protection, by applying statutory and factual approaches, studying primary, secondary and tertiary legal materials and then the results are described descriptively. The results of the study show that legal protection for consumers due to the cancellation of music concerts is regulated in the provisions of Article 4 letter h of the UUPK in the form of compensation from the promoter who organizes music concerts. As for the provisions regarding sanctions for business actors in the form of administrative sanctions and criminal sanctions if the promoter does not have good faith in fulfilling the obligation to provide consumer rights. Legal remedies that can be taken by consumers if they experience losses as a result of canceling music concerts, namely through legal remedies for dispute resolution which are divided into two, namely non-litigation. Paths outside the court (non-litigation) can be done with consultation, negotiation, mediation procedures. Court proceedings (litigation) based on Article 45 paragraph (1) UUPK by filing a lawsuit to court. Key Words: Legal Protection, Consumer Protection, Music Concerts
PENGALIHWUJUDAN NOVEL MENJADI FILM DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA
Kertha Desa Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan pengkajian tentang pengalihwujudan novel menjadi film dalam perspektif hak cipta. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adaptasi telah diakui sebagai salah satu ciptaan menurut Undang-Undang Hak Cipta dimana ini tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n. Kemudian karya seni baik sebagai novel, film, maupun adaptasi tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu perlindungan dari perbuatan pelanggaran hak cipta, penyelesaian sengketa hingga pertanggungjawaban dari pihak yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hak cipta. Kata Kunci: Pengalihwujudan, Adaptasi, Perlindungan Hak Cipta This study aims to examine the transformation of the novel into a film in the perspective of copyright. This study is a normative legal study. The study shows that adaptation has been recognized as one of the creation according to the Copyright Law which is listed in Article 40 paragraph (1) letter n. Then the work of art whether as a novel, film, or adaptation still has the right to obtain legal protection in accordance with what has been set out in the Copyright Law, namely protection from copyright infringement, dispute resolution to accountability of the party who has violated. Key Words: Transformation, Adaptations, Copyright Protection
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT BALI ATAS LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM MELEBIHI HARGA ECERAN TERTINGGI
Kertha Desa Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari ditulisnya artikel ini ialah untuk tahu akan perlindungan hukum terhadap masyarakat Bali yang memperoleh harga liquefied petroleum gas 3 kilogram diatas harga eceran tertinggi serta mengkaji upaya hukum bagi masyarakat Bali yang memperoleh harga liquefied petroleum gas 3 kilogram diatas harga eceran tertinggi. Penulisan artikel dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dengan mempergunakan bahan hukum primer dan sekunder. Melalui penelitian ini diperoleh bahwa belum diaturnya mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat Bali yang memperoleh harga liquefied petroleum gas 3 kilogram melebihi harga eceran tertinggi dalam PergubBali No. 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Pergub No. 48 Tahun 2014. Hal tersebut dikarenakan dalam Peraturan Gubernur tersebut belum diatur mengenai larangan bagi pelaku usaha yang bermaksud menambahkan segala bentuk komponen biaya lainnya di luar harga eceran tertinggi. Bentuk upaya perlindungan hukum bagi masyarakat Bali yang merasa dirugikan karena memperoleh harga LPG tabung 3 kilogram melebihi harga eceran tertinggi yaitu upaya preventif berupa UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan upaya represif yang dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa secara non litigasi maupun litigasi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat Bali, Liquefied Petroleum Gas, Harga Eceran Tertinggi. The purpose of writing this article is to find out the legal protection for Balinese people who get liquefied petroleum gas 3 kilograms with prices exceed the highest retail price and to examine legal remedies for Balinese people who get liquefied petroleum gas 3 kilograms with prices exceed the highest retail price. Article writing is carried out using normative legal research methods through a legal approach using primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that there is no legal protection for Balinese people who get liquefied petroleum gas 3 kilograms with prices exceed the highest retail price in Bali Governor Regulation Number 10 of 2018 concerning the Second Amendment to Governor Regulation Number 48 of 2014. That because, in that Governor's Regulation has not been regulated regarding the prohibition for the seller to add all forms of other cost components other than the highest retail price. Forms of legal protection for Balinese people who find aggrieved because the price of 3 kilogram LPG exceeds the highest retail price, namely preventive measures in the form of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and repressive efforts carried out by non-litigation and litigation dispute resolution. Key Words: Legal Protection, Balinese People, Liquefied Petroleum Gas, Highest Retail Price.
PERUBAHAN PENGATURAN GUGATAN SEDERHANA PADA PERADILAN PERDATA BERDASARKAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019
Kertha Desa Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan gugatan sederhana yang pertama kali diatur melalui PERMA No. 2/2015, kemudian dirubah melalui PERMA No. 4/2019. Penulis menggunakan metode hukum normatif (library research) secara deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan pengaturan ini betujuan mendorong pengimplementasian asas trilogi peradilan lebih optimal. Perubahan terhadap PERMA tentang Gugatan Sederhana, Pertama meningkatnya batasan terhadap nilai gugatan materiil yang dapat diselesaikan menggunakan mekanisme penyelesaian gugatan sederhana yakni paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Nilai gugatan materiil sebelumnya maksimal hanya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dalam praktiknya dinilai terlalu rendah dan tidak dapat mewakili representasi setiap wilayah di Indonesia berakibat pada banyaknya perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan mekanime small claim court. Kedua, sebelumnya mengenai kedudukan hukum para pihak hanya dibatasi oleh syarat harus berada di wilayah yang sama, kemudian diperluas jangkauan pengadilan sehingga para pihak yang tidak berdudukan di wilayah yang sama diberikan kesempatan untuk menunjuk kuasa insidentil yang berada di wilayah sama dengan hukum Tergugat. Dalam hal ini adanya PERMA No. 3/2018 mempermudah para pihak dalam penggunaan layanan e-court. Ketiga, berkenaan dengan pemanggilan para pihak diatur lebih rinci dalam Perma yang baru mengenai keadaan tertentu hakim dapat memutus perkara secara verstek dan contradictoir serta upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak apabila keberatan dengan putusan tersebut. Keempat, pengaturan mengenai penetapan Aanmaning oleh Ketua Pengadilan. Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Perubahan, Asas Trilogi Peradilan. This study aims to analyze the arrangement of a simple lawsuit which was first regulated through PERMA No. 2/2015, then it changed by PERMA No. 4/2019. The author uses the library research descriptively with a statute approach and a conceptual approach. The results show the change in arrangements aims to encourage the implementation of trilogy of justice principle optimally. Changes to PERMA for Small Claims, First, there is the increasing cap on the amount of material litigation that can be settled for a maximum of Rp. 500,000,000.00 utilizing a straightforward lawsuit settlement process. The prior material lawsuit had a maximum value of Rp. 200,000,000.00 which was deemed too low in practice and could not adequately represent each region of Indonesia. As a result, there were several cases that could not be resolved by a small claims court. Second, the court broadened its jurisdiction so that the parties who were not in the same region as the parties were still considered to be parties under the law. The existence of PERMA No. 3/2018 facilitates the parties use of e-court services. Thirdly, more information is provided in the new Perma regarding the summons of the parties, including the remedies available to the parties in the event that they disagree with the judge's decision and the conditions under which the judge may determine the matter in a contrary and ambiguous manner. Fourth, the plan for the Chief Justice's decision about Aanmaning. Keywords: Small Claim Court, Change, Principles of The Trilogy of Justice.
PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SOFTWARE DALAM TATANAN HUKUM INDONESIA
Kertha Desa Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan kekayaan inteletual atas suatu software berdasarkan hukum Indonesia dam bagaimana penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran hak cipta dan paten terhadap suatu software. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan atas suatu software dapat berbentuk hak cipta dan/atau paten, namun paten terhadap software dapat diberikan apabila software tersebut memenuhi persyaratan untuk diberikan paten. Pelanggaran terhadap hak cipta dan paten memiliki konsekuensi baik secara pidana dan/atau perdata, penyelesaian yang dapat ditempuh dalam hal perdata dapat melalui penyelesaian sengeketa alternatif dan melalui jalur litigasi, dalam hal pidana terlebih dahulu wajib untuk melakukan mediasi. Kata Kunci: Perlindungan, Hak Cipta, Paten, Software. The purpose of this scientific writing is to determine the protection of intellectual property rights for a software based on Indonesian law and how disputes can be resolved in the event of copyright and patent infringement for a software. This scientific writing uses a normative research method with a legal approach, factual approach, case approach, and analysis approach. The research results conclude that the protection for a software can take the form of copyright and/or patent, but a patent for software can only be granted if the software meets the requirements for patent eligibility. Infringement of copyright and patent rights has both criminal and civil consequences, and the resolution in civil cases can be achieved through alternative dispute resolution and litigation, while in criminal cases, mediation must be done first. Keywords: Protection, Copyright, Patent, Software.
KEWENANGAN MENGHADAP BAGI ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN
Kertha Desa Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan menghadap seorang anak di bawah umur yang belum dan telah melaksanakan perkawinan di hadapan notaris. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Status kedewasaan berkaitan dengan sahnya suatu tindakan hukum. Subjek hukum yang belum dewasa dilihat sebagai subjek hukum yang belum mampu berbuat untuk dirinya sendiri di muka hukum. Hadirnya dispensasi bahwa anak belum dewasa yang sudah menikah merupakan persoalan yang berbeda mengenai status kedewasaan anak tadi. Apabila suatu perjanjian kawin dibuat di hadapan notaris utamanya sebelum anak belum dewasa menikah, diharapkan adanya jaminan tentang pengakuan kedewasaan anak tersebut, sehingga dapat diketahui anak belum dewasa tersebut dianggap dewasa atau tidak. Mengingat anak bawah umur belum memumpuni ketentuan syarat penghadap dalam praktik kenotariatan sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (1) UUJN. Berdasarkan hasil penelitian, ada perbedaan tentang batasan umur untuk status kedewasaan pada peraturan perundang-undangan. Anak belum dewasa dapat membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan berlangsung jika di damping orang tua, perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung dimaksudkan mengurus harta kekayaan suami istri pada perkawinan. Kata Kunci: Kewenangan Menghadap, Anak di Bawah Umur, Perjanjian Perkawinan. The purpose of this study is to find out and analyze the authority to deal with a minor who has not been married but has performed marriage before a notary. This study uses normative legal research methods with statutory and contextual approaches. Maturity status is connected to the validity of a legal action. Legal subjects who are immature are seen as legal subjects who have not been able to act for themselves before the law. The presence of a dispensation that a married juvenile will become an adult is a different issue concerning the child’s maturity status. When a marriage agreement is established in front of the main notary before a minor marries, it is hoped that there will be a guarantee about the recognition of the child’s maturity, so that it is known if the minor is regarded as an adult or not. Considering that minors have not yet fulfilled the qualifications for appearing in notarial practices as regulated in Article 39 paragraph (1) of the UUJN. Based on the results of the study, there are differences regarding the age limit for the status of maturity in the laws and regulations. Minors can make a marriage agreement before the marriage takes place if accompanied by their parents. Key Words: Authority, Minors, Marriage Agreement.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGUNGKAPAN RAHASIA DAGANG OLEH BARISTA COFFEE SHOP BERDASARKAN IUS CONSTITUTUM
Kertha Desa Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini dilakukan untuk mengkaji pengaturan perlindungan hukum Rahasia Dagang terhadap pengungkapan Rahasia Dagang yang dilakukan oleh barista coffee shop. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Maraknya bisnis coffee shop membuat barista coffee shop melakukan kecurangan dengan melakukan pelanggaran pengungkapan Rahasia Dagang, dikarenakan pekerjanya ingin membuka bisnis coffee shop juga. Dapat diketahui bahwa bentuk pelanggaran Rahasia Dagang yang dilakukan berupa komposisi, resep, bahan biji kopi, metode khusus pembuatan minuman kopi. Hasil studi ini menunjukan bahwa pengungkapan Rahasia Dagang yang dilakukan oleh barista coffee shop dapat dikenai sanksi perdata atau sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Kata Kunci: Coffee Shop, Barista, Rahasia Dagang. The purpose of this study was to examine the regulation of the legal protection of Trade Secrets against the disclosure of Trade Secrets by coffee shop baristas. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The rise of the coffee shop business makes coffee shop baristas commit fraud by violating the disclosure of Trade Secrets, because their employees want to open a coffee shop business as well. It can be see that the forms of violation of Trade Secrets are in the form of composition, recipe, ingredients for coffee beans, special methods of making coffee drinks the results of this study indicate that disclosure of Trade Secrets by coffee shop baristas can be subject to civil sanctions or criminal sanctions in Law Number 30 of 2000 concering Trade Secrets. Keywords: Coffee Shop, Barista, Trade Secret.
AKIBAT HUKUM TERHADAP KESALAHAN PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Kertha Desa Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji pengaturan perlindungan hukum terhadap penggunaan Shopee Paylater dalam transaksi jual beli hukum berdasarkan perlindungan konsumen serta untuk mengkaji akibat hukum terhadap penggunaan Shopee Paylater dalam transaksi jual beli berdasarkan hukum perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan cara deskriptif melalui pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 31, Pasal 33, serta Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk pengaturan akibat hukum terhadap penggunaan Shopee Paylater diatur dalam Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 45 ayat (4), UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Shopee Paylater, Perlindungan Konsumen, Jual beli. The purpose of this study is to examine legal protection arrangements for the use of Shopee Paylater in legal buying and selling transactions based on consumer protection and to examine the legal consequences of the use of Shopee Paylater in buying and selling transactions based on consumer protection laws. The method used is a normative method in a descriptive way through conceptual approaches and laws and regulations. The results showed that the arrangements regarding consumer protection are regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 2, Article 3, Article 4, Article 5, Article 31, Article 33, and Law No. 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection. For legal regulation of the use of Shopee Paylater is regulated in Article 18 paragraph (1) to paragraph (4), Article 45 paragraph (4), Article 62, Article 63 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Key Words: Shopee Paylater, consumer protection, buy and sell.
IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK PADA PENYALURAN KREDIT PADA BANK UMUM MILIK PEMERINTAH
Kertha Desa Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang penyebab terjadinya kredit macet yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon, Denpasar dan mengetahui Implementasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit pada Bank Umum Milik Pemerintah daerah di Provinsi Bali yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon Denpasar. Penulisan artikel ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, dengan lokasi penelitian di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon, Denpasar menggunakan pendekatan perundang-undangan dan fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan pemberian kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon, Denpasar pada dasarnya sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan berdasarkan prinsip 5C sebagai awal dalam pemberian kredit. Faktor penyebab terjadinya kredit macet yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Khususnya Cabang Renon diakibatkan oleh faktor eksternal yaitu akibat pandemi covid-19. Kata Kunci: Implementasi, Prinsip kehati-hatian, Kredit macet. This study aims to find out more about causes of non-performing loans at PT.Bank Pembangunan Daerah Bali, Renon branch, Denpasar and knows the implementation of the prudential principle in lending to the Regional Government-Owned Commercial Banks in the Province of Bali, PT.Bank Pembangunan Daerah Bali, Renon branch, Denpasar. Writing this article the type of research used is empirical research, with the research location at. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Renon branch, Denpasar, with a statute approach and factual approach. The result showed that in granting credit at PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Renon branch, Denpasar, has applied the prudential principle based on the 5C principle at the beginning of lending. Factors causing the occurrence of non-performing loans in PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Renon branch, Denpasar, was caused by external factors, namely the Covid-19 pandemic. Key words: Implementation, Precautionary principle, Non-performing loans.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue