Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA

jmhu
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : 25023101 EISSN : 2302528X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat

Arjuna Subject : -

Articles 18 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 5 No 1 (2016)" : 18 Documents clear

TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERKAIT DENGAN JUAL-BELI TELEPON SELULER TANPA GARANSI Gde Manik Yogiartha
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : University of Udayana

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum, melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dari berbagai bidang kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan transaksi jual beli. Terkait dengan masalah itu adapun permasalahan yang dibahas tentang tanggungjawab pelaku usaha terhadap bisnis jual beli ponsel tanpa garansi? Dan sanksi hukum terhadap pelaku usaha dalam penjualan ponsel tanpa garansi? Dalam penulisan menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif. Pembahasan ini mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Petunjuk Pendaftaran Penggunaan (Manual) dan kartu Jaminan atau Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Telematika Produk dan Elektronik. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, ketika terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan, pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas segala kerugian yang dialami akibat perbuatannya. Dan pelaku usaha wajib dikenakan sanksi pidana penjara atau pidana denda

PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPARTISIPASI DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Putu Ayu Anastasia Wierdarini
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : University of Udayana

Penulisan hukum ini berjudul tentang perlindungan kebebasan berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, adapun yang menjadi latar belakang penelitian adalah tidak berlaku secara efektif dan maksimal partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Di dalam analisa dan pembahasan diuraikan dasar hukum pengaturan dari partisipasi publik ini juga dalam bentuk apa saja partisipasi masyarakat dapat dilakukan, karena pada akhirnya masyarakatlah sebagai objek dari peraturan tersebut. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan menggunakan prinsip otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengurus dan mengkoordinir berbagai kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu maka sangatlah penting peran serta masyarakat terhadap penyusunan suatu produk hukum untuk mengakomodir berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan menunjang segala aktivitas dalam masyarakat itu sendiri. Namun, hal yang masih mengganjal adalah belum efektif nya kesempatan dalam berpartisipasi ini sehingga banyak produk hukum yang dihasilkan belum berpihak sepenuhnya pada kepentingan masyarakat.

KARAKTERISTIK MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA (ANALISIS ASPEK KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM, DAN KEMANFAATAN) Nyoman Satyayudha Dananjaya; Kadek Agus Sudiarawan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : University of Udayana

Terdapat kesulitan dalam menentukan kedudukan lembaga mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa antara Bank dengan Nasabah jika ditinjau dari sisi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang mampu dihasilkan bagi para pihak yang bersengketa. Disatu sisi mediasi perbankan memiliki berbagai keunggulan karakteristik, namun disisi lain masih banyak kendala yang harus dihadapi agar mediasi perbankan ini dapat terlaksana dengan efektif. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif yang meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder data. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian disajikan dalam suatu laporan yang bersifat deskriptif analisis. Dari aspek keadilan mediasi perbankan yang dilaksanakan Bank Indonesia perlu mendapat perhatian serius karena dikhawatirkan tidak mampu bersikap obyektif yang akhirnya akan merugikan nasabah. Dari Aspek Kepastian Hukum : belum maksimalnya pengaturan mengenai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada bank yang tidak mematuhi isi kesepakatan mediasi menjadi permasalahan utama, dan dari Aspek Kemanfaatan : belum dikenal luasnya lembaga mediasi perbankan di kalangan masyarakat menjadi faktor penghambat tersendiri. Sehingga untuk mengatasi permasalah ini lembaga mediasi perbankan independen oleh asosiasi perbankan harus segera dibentuk dan Bank Indonesia perlu mensosialisaikan kembali keberadaan lembaga mediasi perbankan kepada masyarakat luas dengan menampilkan segenap keunggulan karakteristik yang dimilikinya.

ASPEK-ASPEK HUKUM KELUARGA DALAM AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN I Ketut Sudantra; I Made Walesa Putra; Yuwono Yuwono
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : University of Udayana

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek hukum keluarga dalam peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh kesatuan masyarakat hukum adat desa pakraman di Bali. Peraturan-peraturan tersebut lazim disebut awig-awig desa pakraman. Penelitian dilakukan terhadap sembilan awig-awig desa pakraman yang mewakili seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek hukum keluarga diatur dalam awig-awig desa pakraman dalam satu bab khusus yang berjudul: Sukerta Tata Pawongan. Bab ini mengatur hubungan antara sesama manusia khususnya kehidupan bersama dalam keluarga. Aspek-aspek hukum yang diatur dalam bab ini meliputi: (1) prihal perkawinan (indik pawiwahan), (2) prihal perceraian (indik nyapian), (3) prihal anak keturunan (indik sentana), dan (prihal pewarisan (indik warisan).

EKSISTENSI AREA IMIGRASI PADA TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DI INDONESIA Gusti Ayu Made Widnyani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : University of Udayana

Area Immigration is an area that is in every Immigration Check Point (TPI) in which the functions of immigration especially related to the people’s traffic inspection which coming in and out of a country and there are a restricted and a sterile area that can only be traversed by parties concerned like the passengers or crew whom will exit or entry Indonesian territory or official and authorized personnel. Arrangements regarding to the area of ??immigration set in Part Five, Article 22 paragraph (1) of Immigration Law determined that: In every Immigration Checkpoints assigned a specific area to immigration inspection is the area of ??immigration. The existence of the immigration area reflects the immigration service quality standards in a country. As an international area marked by yellow line (yellow line), the area of ??immigration has a position that is as important as the sovereignty of a country. Normatively, immigration area which available in each Immigration Check Point is the place and area that was authorized by the Ministry and has a legal status (legal standing) and legitimate in law. So that the existence of the immigration area is a representation of authority and sovereignty. But immigration area is less effective because of the legal instruments governing inadequate and also people have not been aware of law so that there are many violations happens in the immigration area.

HAK KHUSUS TENAGA KERJA WANITA DALAM MEMBERIKAN ASI EKSKLUSIF DI PROVINSI BALI Putu Angga Pratama Sukma
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : University of Udayana

Pasal 28 H ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) yang menyatakan setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. hak perlakuan khusus bagi tenaga kerja wanita untuk mensejahterakan bayi dengan cara memberikan ASI Eksklusif walaupun sedang bekerja yang dilindungi dan dihormati karena Negara Indonesia adalah Negara Hukum dan menjunjung tinggi HAM. Pengaturan mengenai hak khusus tenaga kerja wanita dalam memberikan ASI Eklusif di Provinsi Bali masih kosong karena belum dilakukan pengkajian dan penyelarasan, padahal angka kematian bayi di Provinsi Bali dari bulan Januari-Mei 2015 tercatat 187 bayi berusia 0-12 bulan. Maka dari itu dirumuskan masalah: Bagaimana tanggung jawab Pemerintahan Daerah Provinsi Bali mengenai hak khusus bagi tenaga kerja wanita dalam memberikan ASI eksklusif? Dan Bagaimana pengaturan dalam menegakan hak khusus bagi tenaga kerja wanita dalam memberikan ASI eksklusif di Provinsi Bali?. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normative yang merupakan penelitian mengenai substansi hukum yang terdiri dari norma, kaidah, asas-asas hukum, doktrin dan peraturan perundang-undangan. Dengan jenis pendekatan menggunakan: The Statute Approach and Analitical and Conceptual Approach. Tanggung jawab pemerintahan daerah provinsi Bali sebagai pemegang otoritas dan legitimasi, diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan kebijakan baik yuridis maupun nonyuridis dalam pemenuhan Hak anak yang berusia 0-6 bulan dan Hak tenaga kerja wanita dalam perlindungan ASI Ekslusif tersebut dalam penyelenggaraan umum dengan Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif selaras dengan pengkajian dan penyelarasan hierarki Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA RUPS YANG DILAKSANAKAN MELALUI TELEKONFERENSI I Nyoman Agus Trisnadiasa
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : University of Udayana

Perkembangan teknologi internet memberikan kemudahan bagi para pebisnis melalukan setiap kegiatan bisnis seperti jual beli, bahkan mengadakan rapat melalui media telekonferensi. UU PT memungkinkan pembuatan akta RUPS dibuat berdasarkan media telekonferensi. Di satu sisi fenomena ini menjadi tumpah tindih jika mengacu pada peraturan jabatan Notaris, di mana para pihak diwajibkan untuk hadir secara fisik dihadapan pejabat umum pembuat akta dalam hal pembuatan akta perjanjian. Mengingat problematika tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah diantaranya; 1) Substansi RUPS bagaimana yang dapat dilakukan melalui telekonferensi?;2) Bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam pembuatan akta RUPS yang dilaksanakan melalui telekonferensi?;Metode penelitian ini mempergunakan jenis penelitian normatif. Teknik pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum dengan menggunakan literatur – literatur hukum yang terkait dengan permasalahan.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPLE SMUGGLING) I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : University of Udayana

Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisasi yang menimbulkan permasalahan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia yang dimanfaatkan sebagai negara transit oleh pelaku penyelundupan manusia. Untuk menanggulangi kejahatan ini, Indonesia membentuk Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, sebab terdapat kekosongan norma terkait dengan pengaturan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh organisasi. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan transit serta mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan manusia menurut hukum positif Indonesia. Sulitnya pengawasan terhadap wilayah kepulauan Indonesia yang sangat luas, letak Indonesia yang sangat strategis, lemahnya instrumen hukum nasional yang ada serta adanya oknum pejabat yang berperan dalam kegiatan ini menempatkan Indonesia sebagai negara favorit untuk transit. Di samping itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang relatif ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian juga mengakibatkan kejahatan ini berkembang menjadi bisnis yang menguntungkan di Indonesia.

INTERPRETASI KERUGIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT Wayan Santosa
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : University of Udayana

Pemalsuan adalah suatu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Pemalsuan surat, dilakukan untuk kepentingan pelaku. Akselerasi teknologi informasi yang didukung dengan kemampuan intelektual pelaku menyebabkan tindak pidana ini semakin mudah dilakukan. Pasal 263 KUHP mengamanatkan bahwa salah satu unsur dari tindak pidana ini adalah “dapat menimbulkan kerugian.” Perdebatan mengenai definisi kerugian masih sering terjadi, mayoritas penegak hukum masih memandang bahwa kerugian hanya menyangkut masalah material saja. Dalam penelitian ini akan dianalisis dua isu yakni kebijakan kriminal tindak pidana pemalsuan dalam hukum positif dan pembuktian kerugian dalam tindak pidana pemalsuan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan teknik deskripsi, teknik interpretasi dan teknik argumentasi. Kebijakan kriminal tindak pidana pemalsuan dalam hukum positif diatur dalam Buku II KUHP yakni Pasal 263 KUHP. Kebijakan kriminal dari pemalsuan surat meliputi tahap yudisial dan tahap aplikatif (penegak hukum). Pembuktian pemalsuan dilakukan untuk menegakkan kebenaran dan melindungi kepentingan korban. “Kerugian” meliputi kerugian materiil dan kerugian immaterial (kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya).

BENTUK-BENTUK DIGITAL SIGNATURE YANG SAH DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA I Wayan Ariadi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : University of Udayana

Teknologi informatika menjadi salah satu isu hukum di Indonesia karena keamanan system informasi mempengaruhi jalannya transaksi elektronik, sehingga perlu untuk menempatkan tanda tangan pada transaksi elektronik unutk memastikan validitas seperti beberapa transaksi secara kertas. Tujuan dari peneletian ini adalah untuk menentukan bentuk tanda tangan digital dalam transaksi elektronik adalah sah. Penelitian jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif. Tanda tangan yang dapat menjamin transaksi elektronik sehingga bias menjadi bukti hukum adalah tanda tangan elektronik atau digital, bentuk tanda tangan elektronik adalah password; scan tanda tangan atau diketik naman; tombol ok atau tombol menerima; biometrik; dan penggunaan tanda tangan elektronik lainnya dari enkripsi berbasis pesan (tanda tangan digital)

Page 1 of 2 | Total Record : 18

1 2

Filter by Year

2016 2016

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA