cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palopo,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah
ISSN : 18298893     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
AL-AHKAM:Journal Of Islamic Law is peer-reviewed journal published by The Faculty of Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Al-Ahkam focus on the research of islamic law. The journal is issued twice a year on July and December.
Arjuna Subject : -
Articles 1 Documents
Search results for , issue " Vol 4, No 1 (2014)" : 1 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA Yusmad, Muammar Arafat
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktek pencucian uang (money laundering) bukanlah sesuatu fenomena yang baru  dalam dunia kejahatan. Sejak dahulu para pelaku tindak kriminal selalu berusaha untuk  mengaburkan aktivitasnya  dan hadir dalam bentuk mutakhir.  Pencucian uang melibatkan suatu rangkaian aktivitas operasi  keuangan yang sangat rumit seperti proses penyimpanan, pengambilan, transfer antar bank dan sebagainya, dengan tujuan akhir uang hasil tindak kejahatan menjadi “bersih” dan dapat digunakan untuk kegiatan bisnis yang legal. Masalah pencucian uang saat ini telah berkembang dengan begitu cepatnya, apalagi jika dikaitkan dengan besarnya dana yang ditransaksikan.Tulisan ini mencoba untuk menjawab persoalan tentang (1) Sejauhmanakah ketentuan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan  TPPU mampu mengatasi berbagai persoalan TPPU yang mendukung penegakan hukum. (2) Apakah hambatan yang dihadapi dalam rangka penanggulangan kejahatan TPPU di lembaga perbankan?Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa   UURI No. 8 Tahun 2010 lebih baik dari regulasi sebelumnya dalam mendukung penegakan hukum penanggulangan TPPU dengan bertambahnya jenis-jenis transaksi yang mencurigakan. Hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap TPPU antara lain adalah modus kejahatan yang semakin variatif dan kompleks hingga melintasi batas-batas yurisdiksi sebuah negara dengan  memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan. Di sisi lain, kemampuan aparatur penegak hukum yang dapat menangani masalah TPPU sebagai cyber crime sangat terbatas. Diperlukan biaya yang tidak sedikit dalam merekrut dan mendidik para penegak hukum yang dapat mencegah dan melakukan pemberantasan terhadap TPPU.

Page 1 of 1 | Total Record : 1