cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : 20867549     EISSN : 25283383     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurisdictie (print ISSN 2086-7549, online ISSN 2528-3383) is peer-reviewed national journal published biannually by the Law of Bisnis Syariah Program, State Islamic University (UIN) of Maulana Malik Ibrahim Malang. The journal puts emphasis on aspects related to economics and business law which are integrated to Islamic Law in an Indonesian context and globalisation context. The languages used in this journal are Indonesia, English and Arabic.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "JURISDICTIE (Vol 3, No 1" : 9 Documents clear
PELAKSANAAN AKAD TABARRU ’ PADA ASURANSI SYARIAH (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang) Fidhayanti, Dwi
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 3, No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2179

Abstract

This study aims at analyzing tabarru’ concept based on The Sharia National Council of Fatwa No.53/ DSN-MUI/III/2006 in Islamic Insurance and Islamic Reinsurance. Research method which is applied in this research is qualitative research and data are collected through interviews and documentation. Data are analyzed by descriptive method. The results shows that the implementation of the tabarru’ agreement in Takaful Indonesia has been accordance with a Sharia National Council of fatwa about tabarru’ agreement in Islamic Insurance and Islamic Reinsurance. However, there is a gap of tabarru’ agreement between theory and reality contained in the Takaful Indonesia, namely the existence of a refund system contributions (tabarru’ funds and ujrah) that have been given when it unilaterally terminated the agreement by the participants before the period of the agreement runs out. It should not be practiced because tabarru’ agreement is similar with the grant.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsep tabarru’berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006  pada  Asuransi  Syariah  dan  Reasuransi  Syariah.  Metode  penelitiannya yang digunakan adalah kualitatif dan data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Data dianalisa dengan menggunakan metode analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad tabarru’ pada Takaful Indonesia sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Namun, terdapat kesenjangan mengenai akad tabarru’ antara teori dengan realita yang terdapat pada Takaful Indonesia, yaitu mengenai adanya sistem pengembalian dana kontribusi (dana tabarru’ dan ujrah) yang telah diberikan ketika perjanjian diputus secara sepihak oleh peserta sebelum periode perjanjian habis, seharusnya hal ini tidak boleh dilakukan karena Akad Tabarru’ sama dengan hibah.  
HAK WARIS BAGI PEMOHON EUTHANASIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Rouf, Abd.
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 3, No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2172

Abstract

This study aims at answering the problem of inheritance rights for the euthanasia applicant. In its legal istinbâth, researcher used killing act law that contains in hadith برقأ هثراوف ثراو هل نكي مل نإو ءيش لتاقلل سيل ائيش لتاقلا ثري لو هيلإ سانلا as Al-Aslu by deciding Illat within the hadith that is killing (killing motive). The original law contained in the Hadith is unlawful for the murderer to inherit from the person who has been killed and its al-far'u is passive euthanasia. From the result of this research, it is concluded that the legal status of the applicant's rights to inheritance for passive euthanasia, it is hindered for the applicant to inherit property from the heir to the respondent.   Penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan hak waris bagi pemohon euthanasia.. Dalam istinbâth hukumnya, peneliti menggunakan hukum tindakan pembunuhan yang terdapat dalam hadits ائيش لتاقلا ثري لو هيلإ سانلا برقأ هثراوف ثراو هل نكي مل نإو ءيش لتاقلل سيل sebagai al-Ashlu dengan menetapkan ‘illat yang terkandung di dalamnya yaitu menghilangkan nyawa (adanya motif pembunuhan). Adapun hukum asal yang terdapat dalam hadits tersebut adalah haram hukumnya bagi pembunuh mewarisi dari orang yang dibunuhnya dan al-far’u adalah euthanasia pasif. Dari hasil penelitian tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa status hukum hak waris bagi pemohon euthanasia pasif adalah pemohon euthanasia terhalangi haknya untuk mewarisi harta dari pewaris yang menjadi termohon.    
DUALITAS HUKUM WARIS MINANGKABAU DAN ISLAM (STUDI KONSTRUKSI SOSIAL MASYARAKAT MUSLIM MINANGKABAU DI MALANG) Fauzi, Anwar
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 3, No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2180

Abstract

One of interesting customary laws is the implementation of customary law of inheritance system of Minangkabau society. Minangkabaw society implements inheritance system from mother’s lineage. It contradicts with the inheritance system in Islam which admits father’s lineage system. The aim of this research is to describe social construction pattern and inheritance system which are constructed by Minangkabaw society in Malang. Method which is applied in this research is field research with qualitative descriptive approaches. From the result of this research, the researcher concludes that social construction which is constructed by Minangkabaw society in Malang is adaptive system. This system is a combination between customary law and applicative law of the area where the society settled. Related to inheritance determination, this society tends to apply conventional law system and they leave their customary law although they still want to apply the customary one.   Salah satu hukum adat yang sangat menarik yaitu tentang penerapan hukum adat masyarakat Minangkabau yang berkaitan dengan hukum waris. Masyarakat Minangkabau menerapkan hukum waris dari garis keturunan Ibu. Hal ini sangat kontradiksi dengan sistem hukum waris Islam yang menarik keturunan dari garis ayah. Tujuan dari penelitian ini ingin mendiskripsikan pola konstruksi sosial dan sistem hukum waris yang dibangun masyarakat Minangkabau ketika menetap di Malang. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa konstruksi sosial yang di bangun masyarakat Minangkabau yang menetap di Malang yaitu menggunakan sistem adaptif. Dimana sistem ini merupakan suatu bentuk peleburan terhadap hukum adat dengan hukum yang berlaku di daerah mereka menetap. Dalam hal penerapan waris, masyarakat Minangkabau yang menetap di Malang mereka cenderung memakai sistem hukum konvensional, dan menanggalkan hukum adat meraka, meskipun masih ada keinginan untuk menerapkan hukum adat Minangkabau di Malang.  
EKSISTENSI UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM AKTUALISASI KONSEP NUSYUZ FIQH MADANI Handayani, Tutik
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 3, No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2173

Abstract

The most potential victims of domestic violence are women. it is happened due to several reasons. One of the reasons is nusyuz practice by hitting the wife as the alternative of nusyuz solution as has been understood in Quran. The verse, then, is legitimized by classical product of fiqh. If we discuss further, that understanding need to be reinterpreted since its relevance with the implementation of domestic violence regulation Number 23, 2004 which issues the ban of domestic violence. The objective of this writing is to discuss again the concept of nusyuz in classical fiqh which tends to give bigger portion to men and to subordinate women in nusyuz case. At the end of this writing, it is known that nusyuz in classical fiqh less accommodate the principles of gender equity. Therefore, it is a need for re-understanding the concept in line with theimplementation of domestic violence regulation.   Korban kekerasan dalam rumah tangga yang paling rentan adalah perempuan. Hal ini terjadi karena berbagai alasan. Diantaranya ialah penyelesaian nusyuz istri dengan cara memukulnya yang mana alternatif tersebut dipahami dari Al-Qur’an. Kemudian ayat tersebut dilegitimasi oleh produk fiqh klasik. Jika ditelaah lebih lanjut, pemahaman tersebut membutuhkan reinterpretasi karena relevansinya dengan keberlakuan UU RI PKDRT No. 23 tahun 2004 yang mendengungkan tentang larangan ke- kerasan dalam rumah tangga. Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan kembali konsep nusyuz dalam fiqh klasik yang terkesan memberikan porsi lebih kepada laki-laki dan mensubordinasikan perempuan dalam permasalahan nusyuz. Pada bagian akhir penelitian ini diketahui bahwa nusyuz dalam fiqh klasik kurang mengakomodir prinsip-prinsip kesetaraan gender. Sehingga perlu pemahaman kembali dengan diberlakukannya UU PKDRT.    
PROBLEMATIKA WAKTU IHTIYATH DALAM PEMBUATAN JADWAL SHALAT Putra, Nanda Trisna
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 3, No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2181

Abstract

The purpose of this research is to find the problems in Ihtiyath in determining the pray time and to know the law status of  prayer during the time. The result shows an ambivalent position  between Ihtiyath definition issued by the Ministry of Religious Affairs with its application.  According to the Ministry of Religious Affairs, Ihtiyath is a security way by adding or subtracting the time in order that pray time schedule does not precede the beginning of time, or beyond the end of time and the law status of someone who prays in Ihtiyath time is posing two possibilities. The first possibility, if someone prays one rakaat completely with its sujud while time is essential, on second rakaat comes to Ihtiyath time so this pray is still judged as qadlaan. The second possibility is that, if someone pray incompletely one rakaat with its sujud then Ihtiyath time comes, this pray is judged qadlaan.   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan masalah-masalah dalam Ihtiyath dalam menentuan waktu sholat dan mengetahui status hukum dari orang yang sholat pada waktu ihtiyath. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada posisi ambivalen antara Ihtiyath yang ditentukan oleh Kementerian Agama dengan aplikasinya. Menurut Kementerian Agama, Ihtiyath adalah suatu cara pengaman melalui penambahan atau pengurangan waktu agar waktu sholat tidak mendahuli awal sholat atau diluar dari akhir wktu sholat dan status hukum orang yang sholat pada waktu ihtiyath memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika seseorang sholat satu rakaat dilengkapi dengan sujud pada sebelum ikhtiyath dan   pada rakaat kedua ihtiyath masuk, maka sholatnya dihukumi sebagai qadlaan. Kemungkinan kedua, jika seseorang sholat pada rakaat pertama tidak dilengkapi dengan sujud kemudian ikhtiyath masuk, maka sholatnya dihukumi sebagai qadlaan  
IMPLEMENTASI PRINSIP WADI’AH DI BANK MUAMALAT INDONESIA KOTA MALANG Indrawati, Sri Eko Ayu
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 3, No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2174

Abstract

This research discusses the implementation of sharia in bank related to the funds deposited by using wadi’ah contract funds. The bank uses the principle of wadi’ah yad-dhamanah, the goods are entrusted may be used and the depositor gets athoya of receiving deposits on the use of the goods. The application of this principle is similar with the qardh principle for its legal consequences which is resulted. The researcher chooses Indonesia Muamalat Bank in Malang as the initiator bank of the implementation of Shariah principl related to the topic of the research. This study is an empirical study. The data are collected through interview, observation, and document. The data are analyzed with descriptive qualitative approaches. The result shows the principle implementing by Indonesia Muamalat Bank is the principle of wadi’ah yad-dhamanah on deposit products. This is because the bank refers to the laws that allow the bank to practice the implementation.   Penelitian ini mendiskusikan implementasi syariah pada bank terkait dengan dana yang didepositkan dengan menggunakan akad wadi’ah. Bank menggunakan prinsip wadi’ah yad-dhamanah, yaitu barang yang dititipkan boleh digunakan dan penitip mendapat athoya (bonus) dari penerima titipan atas penggunaan barang tersebut. Penerapan prinsip yang demikian sama dengan prinsip qardh pada akibat hukum yang ditimbulkan. peneliti memilih Bank Muamalat Indonesia Kota Malang sebagai salah satu bank yang memprakarsai prinsip syari’ah terkait dengan penelitian ini. Penelitian in adalah penelitian empiris. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisa melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh yaitu implementasi Bank Muamalat Indonesia Kota Malang menggunakan prinsip wadi’ah yad-dhamanah pada produk simpanan. Hal ini karena bank merujuk pada produk hukum yang membolehkan bank melakukan pelaksanaan tersebut.  
OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL Ramadhita, Ramadhita
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 3, No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2182

Abstract

Zakat, infaq, shadaqah (ZIS) as funding sources in Islam, were not able to solve Indonesian muslim’s sosio-econimic problem yet. According some studies, the potential amount of ZIS reached 100 bilion per year. This problems were caused by two factor, muzakki and amil. Muzakki still not trully believe in amil to distribute funds zakat , infaq , and shadaqah to mustahik. In other side, LAZ as frontier operator, was not optimal in digging and distributing the potential of zakat. To create public trust, LAZ has to optimize its functions, based on four basic prinsipals: the principle of faith, the moral principle, the principle of institutions, and principle menajemen .   Zakat, infaq, shadaqah sebagai sumber-sumber pendanaan sosial dipandang belum mampu menyelesai- kan persoalan-persoalan sosio-ekonomi yang dihadapi masyarakat muslim di Indonesia. Padahal, ber- dasarkan sejumlah penelitian, potensi dana ZIS di Indonesia mencapai 100 miliyar lebih per tahunnya. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor muzakki dan faktor amil zakat. Muzakki belum percaya sepenuhnya terhadap amil, untuk mendistribusikan dana zakat, infaq, maupun shadaqah kepada mustahik. Selain itu, lembaga amil yang berperan sebagai operator, belum optimal dalam menggali dan mendayagunakan potensi zakat. Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZ, perlu dilakukan optimalisasi peran dan fungsi amil berdasarkan prinsip rukun iman, prinsip moral, prinsip lembaga, dan prinsip menajemen.  
OTORITAS PEMERINTAH DALAM PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH PERSPEKTIF FIQH SIYÂSAH YUSUF QARDHAWI. Hidayat, M. Nur
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 3, No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2177

Abstract

The disparity of determining the early month of Qamariyah in Indonesia is a common phenomenon every year. Therefore, the government, through Ministry of Religious Affairs tries to find a solution for the problem. The focus of this study is to discuss the government’s authority in determining the early month of Qamariyah based on Yusuf Qardhawi’s Political Fiqh Perspective. As a result, the study shows that the government, the Ministry of Religious Affairs of Indonesia, has an authority in determining the early month of Qamariyah. Meanwhile, Islamic organizations or other mass organizations have no authority at all. But, they deserve in announcing after receiving the information from government. Furthermore, the government’s decision is considered as an obligation which has to be obeyed for those having no ability in determining the early month of Qamariyah (independent-ijtihad).   Perbedaan penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia menjadi sebuah fenomena dalam setiap tahun. Guna menjembatani perbedaan tersebut, pemerintah mengambil langkah solutif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Fokus penelitian ini adalah untuk mendiskusikan otoritas pemerintah dalam penetapan awal bulan Qamariyah perspektif fiqh siyâsah Yusuf Qardhawi. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI mempunyai otoritas dalam menetapkan (itsbât) awal bulan Qamariyah. Sedangkan organisasi ataupun ormas Islam di luar pemerintah pada hakikatnya tidak mempunyai otoritas dalam menetapkan awal bulan Qamariyah, akan tetapi hanya sekedar mengumumkan (ikhbâr) terkait dengan awal bulan qamariyah. Selanjutnya mengenai keputusan pemerintah, pada dasarnya wajib diikuti bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad sendiri dalam menentukan awal bulan Qamariyah.  
IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DI MASJID DARUSH SHOLIKHIN KOTA BATU Puspita, Ira Chandra
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 3, No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2178

Abstract

This writing aims at identifying problems that emerged in cash waqaf in Darush Sholikhin Mosque Batu and to understand about cash waqf mechanism and its adjustments according to the Indonesian law. Nadzir of Darush Sholikhin Mosque applied effectiveness approach in using cash waqf result, namely waqaf fund. This waqf was directly used to build the Mosque. The implementation of cash waqaf in Darush Sholikhin is a form of traditional waqf which is not accommodated in UUW and PP Number 42, 2006 regulating cash waqaf implementation as investment that must be implemented through Shari’ah Financial Institutions (LKS) pointed by Minister. Although the base of its implementation still refers to cash waqaf books issued by Division of Waqaf, Department of Religious Affairs of Indonesia, its implementation has not fulfilled the requirements as stated in cash waqf regulation.  Nonetheless, it is implementation is appropriate with fiqh wakaf that is lawful in Islamic perspective.   Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang muncul pada wakaf tunai di Masjid Darush Sholikhin Batu dan memahami mekanisme wakaf tunai berikut kesesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Nadzir masjid Darush Sholikhin menerapkan pendekatan efektifitas pemanfaatan hasil dari wakaf tunai. Dana wakaf yang diterima diwujudkan secara langsung dalam pembangunan masjid tersebut. Pelaksanaan wakaf tunai di Darush Sholikhin merupakan pelaksanaan wakaf tradisional yang tidak terakomodir oleh UUW dan PP No. 42 tahun 2006, yang mengatur mengenai pelaksanaan wakaf tunai sebagai investasi yang harus dilakukan melalui LKS yang ditunjuk oleh menteri. Meskipun dasar pelaksanaannya masih berpedoman pada buku-buku tentang wakaf tunai yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama Republik Indonesia, pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan tentang pelaksanaan wakaf tunai. Akan tetapi, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Fiqh wakaf sehingga sah hukumnya dalam perspektif Islam.  

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2023): Jurisdictie Vol 13, No 2 (2022): Jurisdictie Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie Vol 12, No 2 (2021): Jurisdictie Vol 12, No 1 (2021): Jurisdictie Vol 11, No 2 (2020): Jurisdictie Vol 11, No 1 (2020): Jurisdictie Jurisdictie: Vol. 10, No. 2 (2019) Jurisdictie: Vol. 10, No. 1 (2019) Jurisdictie: Vol. 9, No. 2 (2018) Jurisdictie: Vol. 9, No. 1 (2018) Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017) Jurisdictie: Vol. 8, No. 1 (2017) Jurisdictie: Vol 7, No 2 (2016) Jurisdictie: Vol 7, No 1 (2016) Jurisdictie: Vol 6, No 2 (2015) Jurisdictie: Vol 6, No 1 (2015) Jurisdictie: Vol 5, No 2 (2014) JURISDICTIE (Vol 3, No 1 JURISDICTIE (Vol 2, No 2 JURISDICTIE (Vol 2 No 1 JURISDICTIE (Vol 1 No 2 JURISDICTIE (Vol 1 No 1 More Issue