cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : 20867549     EISSN : 25283383     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurisdictie (print ISSN 2086-7549, online ISSN 2528-3383) is peer-reviewed national journal published biannually by the Law of Bisnis Syariah Program, State Islamic University (UIN) of Maulana Malik Ibrahim Malang. The journal puts emphasis on aspects related to economics and business law which are integrated to Islamic Law in an Indonesian context and globalisation context. The languages used in this journal are Indonesia, English and Arabic.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Jurisdictie: Vol 6, No 1 (2015)" : 7 Documents clear
Konsep Small Claim Procedure Untuk Menyelesaikan Perkara Perdata Permohonan (Volunter) Di Pengadilan Agama Yaqin, Muharrom Ainul
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol 6, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v6i1.4088

Abstract

This article aims to formulate the concept of small claims procedure that can be used to check the examination of civil cases in the court petition religion, as well as describe the types of cases that can be checked by using a system of small claims procedure. The concept of small claims procedure can be applied in religious courts, to examine and decide cases petition (volunteer) with consideration of the substance of the case filed is simple. Nevertheless, the judges who hear cases iniharus memeliki experience and proficiency in handling the case of the petition. For the system to be enforced in court, this concept needs to be formulated in the form of Supreme Court Regulation. An application includes a simple matter if it has the value of materials or rights that are simple, the application is simple, and it is possible to be examined in one trial. Based on these criteria, there are eight types of cases that can be checked using a system of small claims procedure are: the permit application mating, pleas guardian adhol, request dispensation mating, pleas prevention marriage, request the establishment of origin of the child, the request istbat marriage, requesting to change the identity of marriage, and request the appointment of a guardian. Artikel ini bertujuan merumuskan konsep small claim procedure yang dapat digunakan untuk memeriksa pemeriksaan perkara perdata permohonan di pengadilan agama, serta mendeskripsikan jenis perkara yang dapat diperiksa dengan menggunakan sistem small claim procedure. Konsep small claim procedure dapat diterapkan di pengadilan agama, untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan (volunter) dengan pertimbangan substansi perkara yang diajukan bersifat sederhana. Meskipun demikian, hakim yang memeriksa perkara iniharus memiliki pengalaman dan kecakapan dalam menangani perkara permohonan. Agar sistem ini dapat diberlakukan di pengadilan, konsep ini perlu dirumuskan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Suatu permohonan termasuk perkara yang sederhana jika memiliki nilai materi atau hak yang sederhana, permohonannya sederhana, dan sangat memungkinkan untuk diperiksa dalam satu kali sidang. Berdasarkan kriteria tersebut, ada delapan jenis perkara yang dapat diperiksa menggunakan sistem small claim procedure yaitu: permohonan izin kawin, permohonan wali adhol, permohonan dispensasi kawin, permohonan pencegahan perkawinan, permohonan penetapan asal-usul anak, permohonan istbat nikah, permohonan perubahan identitas nikah, dan permohonan pengangkatan wali.
Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali (Studi Komparasi Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Syafi’i) Fasya, Dewi Wulan
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol 6, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v6i1.4089

Abstract

This article seeks to examine the concept of buying and selling the right to buy back the book review law and civil law bai 'al-Wafa, according to the Shafi'i fiqh. In addition, this article also aims to determine the ratio of the purchase with repurchase review the statute books of civil law and bai al-Wafa, according to the Shafi'i fiqh. Based on the discussion of this article indicates that the purchase is a period of time agreed to recall goods that have been sold and the sale can not be more than five years. While bai 'al-Wafa, according to the Shafi'i fiqh of buying and selling that took sides coupled with the condition that the sale could be bought back by the seller, when the time limit has been determined arrive, while the goods sold are free to be used by the buyer. In sale and purchase of the right to buy back also set about replacement care costs of goods and so forth, while bai 'alWafa there is no mention of the replacement cost of care, which is paid only the cost of the initial purchase, the last of the law of sale and purchase with a repurchase in KUHPerdata much contested in the Supreme court decision which MA. No. 1729 K / Pdt / 2004, which stated that the purchase of the right to buy back is not allowed, while bai 'al-Wafa laws in Shafi'i fiqh books Raghibin Kanz al-Minhaj Fi Sharh al-Thalibin a transaction is fasid. Artikel ini bertujuan mengetahui konsep jual beli dengan hak membeli kembali tinjauan kitab undang-undang hukum perdata dan bai` al-wafâ menurut fikih Syafi’i. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengetahui perbandingan dari jual beli dengan hak membeli kembali tinjauan kitab undang-undang hukum perdata dan bai` al-wafâ menurut fikih Syafi’i. Berdasarkan uraian pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa dalam jual beli ini ada suatu jangka waktu tertentu yang diperjanjikan untuk menebus kembali barang yang telah dijual dan jangka waktu jual beli ini tidak boleh lebih dari lima tahun. Sedangkan bai’ al-wafâ menurut fikih Syafi’i yaitu jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan tiba, sedangkan barang yang dijual tersebut bebas dipergunakan oleh pembeli. Dalam jual beli dengan hak membeli kembali juga mengatur tentang penggantian biaya perawatan barang dan lain sebagainya, sedangkan bai’ al-wafâ tidak ada menyinggung tentang penggantian biaya perawatan, yang dibayarkan hanya harga awal pembelian, terakhir mengenai hukum dari jual beli dengan hak membeli kembali dalam KUHPerdata banyak dipertentangkan dalam putusan Mahkamah Agung diantaranya Putusan MA. No. 1729 K/Pdt/2004 yang menyatakan bahwa jual beli dengan hak membeli kembali tidak diperbolehkan, sedangkan bai’ al-wafâ hukumnya dalam fikih Syafi’i kitab Kanz al-Râghibin Fi Syarh Minhaj al-Thâlibin merupakan jual beli yang fasid
Ibn Khaldûn’s Perspective About Equilibrium of Price in Muqaddimah Book Khoirunnisa’, Siti
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol 6, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v6i1.4090

Abstract

The purpose of the research was to understand about Ibn Khaldûn’s perspective about equilibrium of price in his era and about the factors which influence equilibrium of price and to know about the similarities and the differences between Ibn Khaldûn’s equilibrium of price and contemporary equilibrium of price. This research was Qualitative research. The approach used in this research was conceptual approach. It was studying about social phenomenon which has been happen in Ibn Khaldûn’s era within use the concept of him in muqaddimah book. From this research could be seen that the equilibrium of price depends on Ibn Khaldûn’s perspective will be happen when the quantity of demand as same as the quantity of supply of goods. It is related to the available of goods, and the situation of development of city. It also become the concept in the economic modern when the supply and demand of product should influence to the equilibrium of price. And there were some factors influenced the equilibrium of price in his era. The capability of workers and the needed of employer, the condition of city and the population there, the additional cost of goods because of taxation, etc. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami tentang perspektif Ibn Khaldun tentang keseimbangan harga di jamannya dan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan harga dan mengetahui tentang persamaan dan perbedaan antara ekuilibrium Ibn Khaldun harga dan keseimbangan kontemporer harga. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Sedang mempelajari tentang fenomena sosial yang telah terjadi di era Ibn Khaldun dalam penggunaan konsep dirinya dalam buku Muqaddimah. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa keseimbangan harga tergantung pada perspektif Ibn Khaldun akan terjadi ketika jumlah permintaan sebagai sama dengan kuantitas pasokan barang. Hal ini terkait dengan tersedia barang, dan situasi dari perkembangan kota. Hal ini juga menjadi konsep dalam ekonomi modern ketika pasokan dan permintaan produk harus berpengaruh terhadap keseimbangan harga. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan harga di jamannya. Kemampuan pekerja dan diperlukan dari majikan, kondisi kota dan penduduk di sana, biaya tambahan barang karena perpajakan, dll
Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian:Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003 Amiriyyah, Nuriel
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol 6, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v6i1.4085

Abstract

This article aims to describe the review of Islamic law on the obligations of a father who abandoned the maintenance of the child in the decision of the Supreme Court number 608/K/AG/2003 and describing a living madliyah children after divorce based on the protection of children's rights in Law Number 23 Year 2002 on the Protection of Children. The result showed that the duty of a father to meet child support does not become payable if the elapsed time, but it could be due to maintenance if there is a decision of the judge. This imposition on the grounds that the father in condition to be able to work deliberately remiss. Supreme Court Decision Number 608/K/AG/2003 does not conflict with Islamic law. Every parent has an obligation to be responsible for nurturing, nurture, educate, and protect children. Deliberateness of a father neglects the obligation to provide maintenance, so that children can not get their rights and suffer a loss, then it can be described as acts of negligence as regulated in Law Number 23 of 2002 on the Protection of Children.Artikel ini bertujuan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003 dan mendeskripsikan nafkah madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kewajiban seorang ayah untuk memenuhi nafkah anak tidak menjadi hutang jika telah lewat masanya, namun nafkah tersebut dapat menjadi hutang jika ada keputusan hakim. Pembebanan ini dengan alasan bahwa ayah dalam kodisi mampu untuk bekerja sengaja melalaikan kewajibannya. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 608/K/AG/2003 tidak bertentangan dengan hukum Islam. Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Kesengajaan dari seorang ayah melalaikan kewajiban dalam memberikan nafkah, sehingga anaktidak dapat memperoleh haknya dan mengalami kerugian, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan penelantaran sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.This article aims to describe the review of Islamic law on the obligations of a father who abandoned the maintenance of the child in the decision of the Supreme Court number 608/K/AG/2003 and describing a living madliyah children after divorce based on the protection of children's rights in Law Number 23 Year 2002 on the Protection of Children. The result showed that the duty of a father to meet child support does not become payable if the elapsed time, but it could be due to maintenance if there is a decision of the judge. This imposition on the grounds that the father in condition to be able to work deliberately remiss. Supreme Court Decision No. 608/K/AG/2003 does not conflict with Islamic law. Every parent has an obligation to be responsible for nurturing, nurture, educate, and protect children. Deliberateness of a father neglects the obligation to provide maintenance, so that children can not get their rights and suffer a loss, then it can be described as acts of negligence as regulated in Law Number 23 of 2002 on the Protection of Children. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003 dan mendeskripsikan nafkah madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kewajiban seorang ayah untuk memenuhi nafkah anak tidak menjadi hutang jika telah lewat masanya, namun nafkah tersebut dapat menjadi hutang jika ada keputusan hakim. Pembebanan ini dengan alasan bahwa ayah dalam kodisi mampu untuk bekerja sengaja melalaikan kewajibannya. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 608/K/AG/2003 tidak bertentangan dengan hukum Islam. Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Kesengajaan dari seorang ayah melalaikan kewajiban dalam memberikan nafkah, sehingga anak tidak dapat memperoleh haknya dan mengalami kerugian, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan penelantaran sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
The Implementation of Murabahah bil Wakalah Financing in BRI Syariah Unit Genteng Banyuwangi Jannah, Naila Wardatul
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol 6, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v6i1.4091

Abstract

The purpose of this study is to knowing more about implementation of murabahah bil wakalah in in BRI Syariah Unit Genteng Banyuwangi, need to do research subsequently. This empirical research use statue approach and judicially sociological approach. In this research a method of the data which is used is qualitative data analyses. The results of this research show that the implementation of murabahah bil wakalah financing in Bank BRI Syariah Unit Genteng Banyuwangi not accordance with Regulation of Bank Indonesia article 9 point d, No. 7/46/PBI/2005 about “Akad Penghimpunan dan Penyelesaian Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah” mentioned that "Bank represents to the customers (wakalah) to purchase the goods, and Murabahah Agreement must be done after the goods in principle be belonging to the bank” In next part explanation of this regulation mentioned that wakalah contract must be made separately from murabahah contract. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan murabahah bil wakalah di dalam Unit BRI Syariah Genteng Banyuwangi. Penelitian ini merupakan studi empiris menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan yuridis-sosiologis. Dalam penelitian ini data penelitian akan dianalisis dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah bil wakalah di Bank BRI Syariah Unit Genteng Banyuwangi tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Pasal 9 huruf d, No. 7/46 / PBI / 2005 tentang "Akad penghimpunan Dan Penyelesaian Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan prinsip Syariah "menyebutkan bahwa" Bank merupakan kepada pelanggan (wakalah) untuk membeli barang, dan Perjanjian Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik bank "dalam bagian penjelasan selanjutnya dari peraturan ini disebutkan bahwa kontrak wakalah harus dibuat secara terpisah dari kontrak murabahah.
Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung dalam Pandangan Tokoh Masyarakat Sumarlin, Lailatus
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol 6, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v6i1.4086

Abstract

This article aims to describe the views of community leaders Kepanjen District of Malang on mountain kerubuhan tradition and its relevance to Islamic marriage laws. Kerubuhan mountain tradition of marriage does not allow a person to get married when there are close relatives who died. For those who violate this tradition is given a moral sanction as it gets gossip. Implementation tradition closely associated with local knowledge of local communities. In the tradition of mountain kerubuhan, although Islam does not regulate the implementation of this tradition, there is the implied meaning is to be found, namely curb suppress personal ego, mutual respect, respect, and foster tolerance among fellow with'm sorry for the death of a close relative. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pandangan tokoh masyarakat Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang tentang tradisi kerubuhan gunung dan relevansinya dengan hukum perkawinan Islam. Tradisi perkawinan kerubuhan gunung tidak memperbolehkan seseorang untuk melangsungkan pernikahan ketika terdapat keluarga dekat yang meninggal dunia. Bagi mereka yang melanggar tradisi ini diberikan sanksi moral seperti mendapat gunjingan. Pelaksanaan tradisi berkaitan erat dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Dalam tradisi kerubuhan gunung, meskipun ajaran Islam tidak mengatur pelaksanaan tradisi ini, ada makna tersirat yang dapat ditemukan yaitu mengekang menekan ego pribadi, saling menghormati, menghargai, dan menumbuhkan sikap toleransi antar sesama dengan ikut berduka atas kematian saudara dekatnya.
Relasi Zakat dan Pajak: Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang Salamah, Siti Umus
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol 6, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v6i1.4087

Abstract

This article aims to describe the differences in Act No. 38 of 1999 and Act No. 23 of 2011 and explain the relation zakat and tax after the enactment of Law No. 23 of 2011 in the district of Malang. Based on the above study it can be concluded that there are some differences between the Act No. 38 of 1999 and Act No. 23 of 2011 as a centralized power management of zakat, which is rigid in Indian conditions amil zakat institutions, as well as criminal penalties for managers who violate the provisions of the law. Zakat Management Act while recognizing the new zakat and tax relations. This was followed up administratively by BAZNAS Malang and the Tax Office Pratama Malang. Nonetheless, the public interest to use as the basis of proof of payment of zakat tax deduction has not been significant in the district of Malang.Artikel ini bertujuan mendeskripsikan perbedaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 serta menjelaskan relasi zakat dan pajak pasca berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di wilayah Kabupaten Malang. Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa perbedaan antara Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 seperti sentralisasi yang kekuasaan pengelolaan zakat, syarat yang rigid dalam pendian lembaga amil zakat, serta adanya sanksi pidana bagi pengelola yang melanggar ketentuan undang-undang. Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru tetap mengakui relasi zakat dan pajak. Hal ini ditindaklanjuti secara administratif oleh BAZNAS Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Malang. Meskipun demikian, animo masyarakat menggunakan bukti pembayaran zakat sebagai dasar pengurang pajak belum signifikan di wilayah Kabupaten Malang.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2023): Jurisdictie Vol 13, No 2 (2022): Jurisdictie Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie Vol 12, No 2 (2021): Jurisdictie Vol 12, No 1 (2021): Jurisdictie Vol 11, No 2 (2020): Jurisdictie Vol 11, No 1 (2020): Jurisdictie Jurisdictie: Vol. 10, No. 2 (2019) Jurisdictie: Vol. 10, No. 1 (2019) Jurisdictie: Vol. 9, No. 2 (2018) Jurisdictie: Vol. 9, No. 1 (2018) Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017) Jurisdictie: Vol. 8, No. 1 (2017) Jurisdictie: Vol 7, No 2 (2016) Jurisdictie: Vol 7, No 1 (2016) Jurisdictie: Vol 6, No 2 (2015) Jurisdictie: Vol 6, No 1 (2015) Jurisdictie: Vol 5, No 2 (2014) JURISDICTIE (Vol 3, No 1 JURISDICTIE (Vol 2, No 2 JURISDICTIE (Vol 2 No 1 JURISDICTIE (Vol 1 No 2 JURISDICTIE (Vol 1 No 1 More Issue