cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sumain
Contact Email
jdh@unissula.ac.id
Phone
+6282137137002
Journal Mail Official
jdh@unissula.ac.id
Editorial Address
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/about/editorialTeam
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Daulat Hukum
Published by Universitas Islam Sultan Agung
ISSN : 2614560X     EISSN : 2614560X     DOI : 10.30659
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus and Scope The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Adat Law; Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 359 Documents
 28   29   30   31   32 
Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Setyo Langgeng
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2628

Abstract

AbstrakKeberadaan Advokat sebagai penegak hukum telah diatur didalam Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun, mengenai bagaimana bentuk dan tempat nyata peran Advokat sebagai penegak hukum masih samar, khususnya dalam perannya sebagai komponen pendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu, akibatnya penegakan hukum pidana di Indonesia belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisa UU.RI. No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dan UU.RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lainya dan bahan pustaka yang terkait dengan peran Advokat guna menjawab permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari segi bentuk dan tempatnya, terdapat 2 (dua) peran Advokat sebagai penegak hukum, yaitu (1) Peran Advokat dalam bentuk pendampingan hukum terhadap pelaku berdasar Pasal 54 KUHAP, (2) Peran Advokat dalam bentuk pendampingan hukum terhadap korban yang diatur diluar KUHAP. Diharapkan sebagai bahan masukan bagi penegak hukum dalam penegakan hukum dan keadilan di Idonesia.Kata kunci : Advokat, Penegak Hukum, Sistem Peradilan Pidana Terpadu AbsractThe existence of Advocates as law enforcement has been regulated in Article 5 of Law of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2003 regarding Advocate. However, regarding how the form and the real place of the Advocate role as law enforcement is still vague, especially in its role as a supporting component of the establishment of integrated criminal justice system, consequently the enforcement of criminal law in Indonesia is not optimal yet. This research uses normative legal research method or literature study, that is by analyzing UU.RI. No. Law No. 18 of 2003 on Advocates and Law no. 8 of 1981 on Criminal Procedure Code (KUHAP), as well as other legislation and library materials related to the role of Advocates in order to answer the problem. The result of research shows that in terms of form and place, there are 2 (two) Advocates role as law enforcers, namely (1) Role of Advocate in the form of legal assistance to the perpetrator based on Article 54 KUHAP, (2) Role of Advocate in the form of legal assistance to the victims is regulated outside the Criminal Procedure Code. It is expected to be an input for law enforcement in law enforcement and justice in Indonesia.Keywords : Advocate, Law Enforcement, Integrated Criminal Justice System
Analysis Of Criminal Liability Crime of Legislative Elections (Case Study Legislative Elections in Semarang) Nur Muchammad; Munsharif Abdul Chalim
Jurnal Daulat Hukum Vol 2, No 1 (2019): March 2019
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v2i1.4210

Abstract

This study aims to determine the form of criminal responsibility to the crime of legislative elections in Semarang; and obstacles in the implementation of criminal law enforcement against criminal acts of the legislative elections in the city of Semarang.The results showed that the process of law enforcement against criminal acts in general legislative elections held in the context of the criminal justice system in Indonesia, which includes the process of investigation by the police, prosecution by prosecutors and sentencing / verdict by the District Court. Criminal investigations are conducted legislative elections Police, in accordance with the provisions of Article 1 Paragraph (13) of Act No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police. In the organization of the legislative elections, in the enforcement of the criminal acts of the legislative elections undergone many obstacles such as: Non-fulfillment of formal requirements and substantive a report criminal election, which resulted election supervisors or investigators difficulty to follow up a report, on terms materially one of them seek witnesses were very hard done by the Election Supervisory; The absence of witnesses because people who know the incident did not dare to testify due to intimidation;The limited time handling criminal offense elections, at both or election supervisory level law enforcement officers.Keywords: Criminal Liability; Crime; Legislative Election.
Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Natalia Budi Darma
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2649

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang ada dalam pelaksanaan sinergitas antara Polri, TNI dan masyarakat dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme, dimana permasalahan tersebut menjadi problematika hukum saat diusulkan Rancangan Undang-Undang Terorisme. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana problematika hukum dalam pelaksanaan sinergitas Polri, TNI dan Masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme, bagaimana kebijakan hukum pidana saat ini yang diterapkan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dan bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana yang diterapkan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di masa yang akan datang.Metode penelitian ini yuridis empiris dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan, wawancara dan pengamatan. Kerangka konseptual dalam penelitian meliputi konsep kebijakan hukum pidana, dan konsep tindak pidana terorisme. Sedangkan permasalahan ini dianalisis dengan menggunakan teori kedaulatan negara dan teori sistem hukum.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa problematika hukum dalam pelaksanaan sinergitas Polri, TNI, Pemerintah dan Masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia berasal dari: perbedaan visi misi antara Polri dan TNI dalam tujuan dilakukannya sinergitas untuk pemberantasan tindak pidana terorisme; perbedaan pandangan mengenai RUU Terorisme antara Polri dan TNI. Kebijakan hukum pidana yang diterapkan saat ini dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia antara lain dilakukan dengan cara penerapan UU Tentang Tindak Pidana Terorisme, UU Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan UU Darurat tentang Senjata Api. Kebijakan formulasi hukum pidana di masa yang akan datang antara lain membuat perubahan dalam RUU penanggulangan tindak pidana terorisme khususnya dalam pasal 1 dengan memasukkan program deradikalisasi, deideologi ke dalam RUU tersebut, serta mengubah, menambah dan menyisipkan beberapa pasal ke dalam beberapa UU Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme , yang dapat diterapkan melalui pendekatan politik yang dititikberatkan pada faktor penyebab terorisme.Key word: kebijakan formulasi hukum pidana, tindak pidana teorisme, problematika sinergitas Polri-TNI.ABSTRACT . This research is motivated by the existence of existing problems in the implementation of synergy between Polri, TNI and society in order to overcome the crime of terrorism, where the problem becomes a legal problematical when proposed of Terrorism Act. The problem of this research is how the problem of law in the implementation of synergy of Polri, TNI and the Society in the effort of overcoming terrorism crime, how the current criminal law policy applied in countering terrorism act and how policy of criminal law formulation applied in countering terrorism crime in future.This research method is juridical empirical with data collection method of literature study, interview and observation. The conceptual framework in the study includes the concepts of criminal law policy, and the concept of criminal acts of terrorism. While this problem is analyzed by using the theory of state sovereignty and legal system theory.The results of this study indicate that the problem of law in the implementation of synergy of the Police, TNI, Government and Society in the effort to overcome terrorism in Indonesia comes from: the difference of mission vision between Polri and TNI in the purpose of synergy for eradication of terrorism crime; different views on the Terrorism Bill between the Police and the Armed Forces; the emergence of a narrow mindset from some people who think that the issuance of Perkapolri no. 7 of 2008 on Basic Guidelines for Strategy and Improvement of Community Policing in Policing of Polri Duties, is considered as an effort to match the activities undertaken by Babinsa formed by the TNI. The current criminal justice policy in the context of combating terrorism in Indonesia is done, among others, through the application of the Law on Terrorism Crime, the Law on Eradication and Prevention of Terrorism Financing and Emergency Law on Firearms. The policy of formulation of criminal law in the framework of solving legal problems as an effort to overcome terrorism in Indonesia in the future, among others, is carried out by making changes in the draft law on combating terrorism especially in article 1 by incorporating deradicalization program, deideologi into The bill, as well as amending articles 6, 14, 15, 25, 28, 31 and 33, adds to Article 10 and inserts articles 12 A, 12 B into between Article 12 and Article 13; insert article 13 A between Articles 13 and 14; inserting Article 16 A between Articles 16 and 17; insert article 28 A between Articles 28 and 29; and insert article 32 one paragraph between paragraphs (1) and paragraph (2) of Article 32, which can be applied through a political approach that is focused on the causes of terrorism.Key word: criminal law formulation policy, criminal theorism, problematic synergy of Polri-TNI.
Law Politics Of Legislative Election Ika Yuana Darmayanti
Jurnal Daulat Hukum Vol 2, No 2 (2019): June 2019
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v2i2.5414

Abstract

Elections in democracies, including in Indonesia, a process that put people's sovereignty completely hands of the people themselves. Principles of Election in accordance with the constitution, namely the principle of constitutional life of the sovereignty of the people (democracy), it is marked by every citizen has a right to participate actively in the decision-making processes of the state. In Indonesia until today there are several general election, such as the General Election to the The House of Representatives (DPR), Provincial DPRD, Regency / City; Election of the President; and Election Regional level is for election Regent / Mayor. At the village level do Democracy party called Pilkades (Village Head Election).The position of the House of Representatives is strong, the Parliament can not be dissolved by the President, unless the members are all concurrently be members of the People’s Consultative Assembly (MPR). Therefore, Parliament can always keep an eye on the actions of the President, and if it considers the President actually violate the state policy which has been established by the Constitution or the Assembly, the Assembly may be invited to a special court order that could have asked for an answer to the President. Parliament consists of 560 members from 77 constituencies be represented compound (multi-member electoral districts) that have three to ten seats per constituency (depending on population-related region division) selected through open proportional system. The parliamentary threshold of 3.5 per cent applies only to the The House of Representatives (DPR) and does not apply to Provincial DPRD. Keywords: Elections; Democracy; The House of Representatives.
Adikmas Role Through Unit Dikyasa Figures In Pressing Traffic Violations By Senior High School Student In Jurisdiction Area Of Polres Rembang Dadik Purnomo
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 2 (2018): June 2018
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i2.3283

Abstract

The title of this research is the Dikmas role through dikyasa units in suppressing the number of traffic violations by high school students in the Police Law Rembang. This study aims to the extent of the role played by Dikyasa Unit Police Traffic Unit in providing Dikmas Then Especially to students. This study uses the concept and theory as a knife analysis, which uses the concept of optimization, Dikmaslantas concept, the concept of prevention, the concept of traffic violations, the concept of students, operant conditioning theory, management theory, communication theory, and the theory of social control. With the conclusion of the implementation of Dikmas then still not optimal due to the persistence found the factors inhibiting the implementation of Dikmas So like; factors personnel, budgetary factors, factors of infrastructure, and the target location Dikmas factors that are difficult to reach. Therefore, all the inhibiting factors must be anticipated that the implementation of the activities can be carried out Dikmas necessarily optimal in reducing the number of traffic violations by high school students.Keywords: Dikmas; Traffic Violations; Dikyasa Unit; Senior High School Student.
Simultaneously Election Impact On The Presidential System In Indonesia Moh Priyo Manfaat
Jurnal Daulat Hukum Vol 2, No 3 (2019): September 2019
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v2i3.5557

Abstract

Indonesia for the first time do Election simultaneously. This election is different from the previous elections. Although Election simultaneously in contrast to previous elections, the Election simultaneously turns both have relevance to the presidential government system in Indonesia. The relevance can be seen from the historical aspect of the previous elections. That is because the Election simultaneously substantially the same as the previous election. The difference lies only in the electoral mechanism simultaneously. However, simultaneous Elections must also be assessed whether the impact of the strengthening of the presidential system of government in Indonesia. This paper reviews the relevance of electoral simultaneously with the presidential system of government in Indonesia.Keywords: Impact; Simultaneous Elections: Presidential
Effectiveness Of Allotment Penalty Imposed By Judge In The Case Of Children For A Child Protection As Victims (Case Study at State Court of Sumber) Didi Wahyudi Sunansyah; Aryani Witasari
Jurnal Daulat Hukum Vol 3, No 1 (2020): March 2020
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v3i1.8483

Abstract

The formulation in this study were 1) How allotment setting penalty in child protection legislation in order to protect the child as a victim? 2) How is the effectiveness of the penalty in the Child Protection Act?Method sociological approach juridical law and specification in this study were included descriptive analysis. Even sources and types of data in this study are primary data obtained from interviews with field studies Supervising Officers Society Child (PK Child) of the Penal Hall Cirebon and Head of Correctional Cirebon, And secondary data obtained from the study of literature. Data were analyzed qualitatively. The problems studied by the theory of progressive legal protection and law.Based on the results of this study concluded under Appropriation settings Criminal Penalty In Child Protection Act is not describe protect children as victims, because the penalty to be paid by the convict is intended for countries not intended for children who are victims of crime. Appropriation effectiveness Criminal Judge Penalty That Dropped In Case of Children in the Context of the Protection of Children As Victims are Criminal penalties in the Law on Child Protection was not effective in reality, as more convicts chose imprisonment in lieu of penalty are not paid, compared to paying the penalty, it has implications for the expenditure of state finances are more likely to pay for convicts in prisons and to make prisons more crowded or over capacity.Keywords: Effectiveness; Penalty; Justice; Protection; Child.
Implementation Of Criminal Enforcement In The Circulation Of VCD (Video Compact Disc) On The Level Of Investigations In Rembang Polres Area Priyantono Priyantono; Jawade Hafidz
Jurnal Daulat Hukum Vol 3, No 1 (2020): March 2020
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v3i1.8775

Abstract

This study aims to determine and analyze the implementation of criminal law enforcement in pirated VCD (Video Compact Disc) cases at the investigation level in the Rembang Police area, obstacles and efforts to overcome them.The method used is sociological juridical, descriptive analytical research specifications. The data used are primary data and secondary data. Data collection methods are field studies and library studies. The method of data analysis uses qualitative analysis. As a knife of analysis, law enforcement theory is used, and law effectiveness theory is used.The results showed that the implementation of criminal law enforcement in the case of pirated VCD (Video Compact Disc) at the level of investigation in the Rembang Police District area was in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, namely through several stages namely investigation, forced effort, examination, determination of suspects , filing, submitting case files to the public prosecutor and submitting the suspect and evidence to the public prosecutor. Obstacles in the implementation of criminal law enforcement in pirated VCD (Video Compact Disc) cases at the investigation level in the Rembang Police Precinct are investigators who have difficulty tracking down perpetrators, difficulties in bringing in expert witnesses, lack of legal awareness from perpetrators or from the public.Keywords: Criminal Law Enforcement; Investigation; Distribution Of Pirated Video Compact Discs.
Community Policing Strategy (Polmas) In The Implementation Of Bhabinkamtibmas Tasks As A Radical Detection Basis Surajab Surajab
Jurnal Daulat Hukum Vol 3, No 3 (2020): September 2020
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v3i3.11245

Abstract

The implementation of the Community Policing Strategy (POLMAS) in the implementation of BhabinKamtibmas duties as the basis for the detection of radical understanding, is very important in creating social security. This study aims to analyze the Polmas Strategy in the implementation of BhabinKamtibmas duties as the basis for the detection of radical understanding, potential constraints and problems related to the implementation of the Polmas Strategy in implementing the duties of BhabinKamtibmas as the basis for the detection of radical understanding. The method used in this research is normative legal research. Sources and data types use primary data and secondary data. The data collection method was done through literature study, while the data analysis method used qualitative analysis. The results showed that the implementation of the Community Police Strategy in the implementation of BhabinKamtibmas duties as the basis for the detection of radical ideology, namely BhabinKamtibmas carrying out door-to-door visits to all areas of its assignment, carrying out and assisting problem solving, organizing and securing activities the public, receive information about the occurrence of non-crime, provide guidance and guidance to the public or the community regarding issues of social security and police services. The obstacles faced are the developing police culture, young police officers, the idiom that police officers on the streets are better than police officers who work behind the desk, the accountability of the police in response to complaints and the dynamics that occur in society, limited human resources, welfare of police officers, 2 police car patrols, accountability command, structural rewards, community satisfaction with police performance, failure to integrate Police work with criminal detection. The problems faced are the public's negative perception of the police, low public awareness of environmental security, sociological diversity of society, ambiguity in people's attitudes, facilities and infrastructure.Keywords: Community Policing; Community Security; Radical Understanding.
The Land Rights Which Can Be Given On The Land Management System Carrissa Shannon Lie; Yohanes Kristian Pranata
Jurnal Daulat Hukum Vol 4, No 4 (2021): December 2021
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v4i4.18123

Abstract

This research to understand management Right which defined in the Government Regulation No. 18 of 2021 Article 1 No. 3 as the State’s ownership right in which a part of the authorization is given to the Management Right holder. The type of research was juridical normative law research, which was a research that emphasizes in written documents as the main law resources, such as regulations, court decisions, law theories, and scholar’s opinions. There were 2 (two) approaches used to support this research. The first one was statute approach, which was done by analyzing all the related regulations and others that were related to currently law issues. One of the authorities that the holder has is to hand in parts of the Management Right land to a third party and/or cooperating with a third party. If the land is used by a third party, then a Land Right has to be given on the land for the third party’s basis to utilize and/or use the land. The handing of Land Rights to a third party must be done with the holder’s agreement. Therefore, the third party uses the land with the right on a certain land that is initiated on the Management Right land. The main issue that will be discussed is what types of land rights that can be given on the lands. This research is a law research with a normative law research method. Besides that, this research uses statute approach and conceptual approach. The conclusion is the land rights that can be given on the land are Building Rights on Land and Land Use Rights.

Page 30 of 36 | Total Record : 359

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2018 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2023): June 2023 Vol 6, No 1 (2023): March 2023 Vol 5, No 4 (2022): December 2022 Vol 5, No 3 (2022): September 2022 Vol 5, No 2 (2022): June 2022 Vol 5, No 1 (2022): March 2022 Vol 4, No 4 (2021): December 2021 Vol 4, No 2 (2021): June 2021 Vol 4, No 1 (2021): March 2021 Vol 4, No 3 (2021): September Vol 3, No 4 (2020): December 2020 Vol 3, No 3 (2020): September 2020 Vol 3, No 2 (2020): June 2020 Vol 3, No 1 (2020): March 2020 Vol 2, No 4 (2019): December 2019 Vol 2, No 3 (2019): September 2019 Vol 2, No 2 (2019): June 2019 Vol 2, No 1 (2019): March 2019 Vol 1, No 4 (2018): December 2018 Vol 1, No 3 (2018): September 2018 Vol 1, No 2 (2018): June 2018 Vol 1, No 1 (2018) More Issue