Articles
52 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya ]]>
<![CDATA[Feis, Imronah]]>
<![CDATA[ GEMA EKSOS Vol 5, No 1 (2009): GEMA EKSOS ]]>
Publisher : <![CDATA[GEMA EKSOS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (5.604 KB)
<![CDATA[Eugene Bardach dalam tulisannya mengatakan bahwapenulis yang lebih awal memberikan perhatian terhadapmasalah implementasi ialah Douglas R. Bunker dalampenyajiannya di depan the American Association for theAdvancement of Science pada tahun 1970. Pada saat itudisajikan untuk pertama kali secara konseptual tentangproses implementasi kebijakan sebagai suatu fenomenasosial politik (Edward III, 1984: 1). Konsep tersebutkemudian semakin marak dibicarakan seiring denganbanyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiranmengenai implementasi kebijakan sebagai salah satutahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulismenempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisiyang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakanpublik selalu ditindaklanjuti dengan implementasikebijakan (Wahab, 1991: 117). Oleh karena itu,implementasi merupakan tahap yang sangat menentukandalam proses kebijakan (Ripley dan Franklin, 1982,dalam Tarigan, 2000: 14; Wibawa dkk., 1994: 15).]]>
<![CDATA[Kajian Budaya Organisasi Untuk Meningkatkan Profesionalisme Kerja Perangkat Desa di Kantor Desa Batursari Kecamatan Mranggen ]]>
<![CDATA[Feis, Suemy]]>
<![CDATA[ GEMA EKSOS Vol 8, No 1 (2012): GEMA EKSOS ]]>
Publisher : <![CDATA[GEMA EKSOS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (5.606 KB)
<![CDATA[Penelitian ini meneliti budaya organisasi untukmeningkatkan profesionalisme kerja di kantor desaBatursari Kecamatan Mranggen.Jenis penelitian yang digunakan kualitatif.Analisis dilakukan secara induktif, dimulai dari faktafaktaempiris dengan studi, menganalisis, menafsirkandan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1)Keseluruhan budaya organisasi di kantor desa BatursariKecamatan Mranggen Demak berlangsung dengan baik. (2)Profesionalisme keseluruhan desa Batursari Mranggensangat mendukung penyelesaian pekerjaan.Berdasarkan hasil penelitian disarankan sebagaiberikut: (1) Budaya organisasi di kantor desa BatursariMranggen Kabupaten Demak perlu diperkuat lebih lanjut.(2) Untuk meningkatkan profesionalisme kerja, makaorganisasi pemerintah desa harus memiliki standar yangharus dinilai berdasarkan kompetensi, keahlian, danprofesionalisme mereka sehingga menghasilkan sebuahdesa yang benar-benar handal.Keywords: Budaya Organisasi, Profesionalisme Kerja.]]>
<![CDATA[OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Dhani]]>
<![CDATA[ GEMA EKSOS Vol 7, No 2 (2012): GEMA EKSOS ]]>
Publisher : <![CDATA[GEMA EKSOS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (5.606 KB)
<![CDATA[Dengan menurunnya penerimaan negara dari minyakdan pajak minyak pada tahun 1983 / 1984 dan berdampakpada menurunnya anggaran pendapatan dan belanja negaratahun 1984/ 1985, maka timbullah kesadaran akanmenurunnya kemampuan pemerintah pusat dalam memberikansubsidi kepada pemerintah daerah maupun dalam membiayaiproyek-proyek pemerintah didaerah. Untuk itu makapemerintah pusat bertekad utnuk memberikan kebebasankepada pemerintah daerah dalam berusaha meningkatkanpendapatan asli daerah agar melemahnya subsidi daripemerintah pusat tidak menggangu perkembangan ekonomimaupun jalannya pemerintahan didaerah. Dengan kata lainpenurunan penerimaan negara tersebut telah mendorongmeningkatnya pelaksanaan otonomi daerah yang dibarengidengan sistem desentralisasi pemerintahan dan keuangan.Demikian pula dengan berkembangnya kehidupanpolitik dan sistem pemerintahan, telah timbul gejolakpolitik diberbagai daerah yang menuntut adanya otonomidaerah bahkan bebrapa daerah menghendaki kemerdekaanpenuh untuk berdiri sebagai negara dengan pemerintahantersendiri.Dalam rangka pengembangan sistem otonomi daerahtelah muncul Undang-Undang otonomi daerah yang mencakupdua macan undang-undang yaitu Undang â Undang Nomor 22Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang disempurnakan dengan Undang â Undang Nomor 32 Tahun2004 dan Undang â Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerahyang disempirnakan dengan Undang â Undang Nomor 33Tahun 2004. Dengan undang-undang otonomi daerah ituberarti bahwa ideologi politik dan strukturpemerintahan negara akan lebih bersifat desentralisasidibanding dengan struktur pemerintahan sebelumnya yangbersifat sentralisasi.Keywords :Otonomi Daerah, Desentralisasi Fiskal]]>
<![CDATA[STRATEGI PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Dhani]]>
<![CDATA[ GEMA EKSOS Vol 6, No 1 (2010): GEMA EKSOS ]]>
Publisher : <![CDATA[GEMA EKSOS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (5.606 KB)
<![CDATA[Pembangunan merupakan suatu proses menujuperubahan yang diupayakan secara terus menerus untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satuindikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yangdapat dijadikan tolok ukur secara makro ialahpertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Semakin tinggipertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakinbaik kegiatan ekonomi.Keywords : Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Ekonomi]]>
<![CDATA[Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Industri Media di Indonesia ]]>
<![CDATA[Septiani Rosana, Anita]]>
<![CDATA[ GEMA EKSOS Vol 5, No 2 (2010): GEMA EKSOS ]]>
Publisher : <![CDATA[GEMA EKSOS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (5.604 KB)
<![CDATA[Masyarakat tanpa komunikasi adalah sebuahkemustahilan. Seiring dengan perkembangan dan kemajuanteknologi informasi dan komunikasi, masyarakat jugamengalami perubahan dalam segala aspek kehidupannya.Takterkecuali juga di bidang industri media diIndonesia. Perkembangan teknologi informasi dankomunikasi secara langsung maupun tidak langsung telahmempengaruhi keberadaan industri media.Kata kunci : teknologi informasi dan komunikasi,industri media]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DALAM PEMBANGUNAN ]]>
<![CDATA[Umiatun Andayani, Sri]]>
<![CDATA[ GEMA EKSOS Vol 6, No 2 (2011): GEMA EKSOS ]]>
Publisher : <![CDATA[GEMA EKSOS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (5.606 KB)
<![CDATA[Pembangunan harus mampu menarik partisipasirakyat. Tersedianya sumber alam yang cukup dan ilmupengetahuan serta teknologi tidak akan dapatmemanfaatkan sumber daya rakyat tanpa dirubah terlebihdahulu cara hidup mereka. Demikian juga penduduk yangbisa menulis-membaca, sehat belum tentu berperan dalamaktifitas pembangunan. Memang betul bahwa resources,teknologi, kemampuan membaca-menulis, kesehatanmerupakan faktor yang mempengaruhi dalam pembangunan,akan tetapi kemampuan diri mereka belum cukup untukdiandalkan. Pembangunan juga harus dapat menarik rakyatagar bisa merubah cara hidup mereka (yang tradisional)]]>
<![CDATA[PRESS RELEASE SEBAGAI WAHANA PENYAMPAI INFORMASI KEPADA PUBLIK DALAM AKTIVITAS KAMPANYE POLITIK ]]>
<![CDATA[Purnama N, Novy]]>
<![CDATA[ GEMA EKSOS Vol 8, No 1 (2012): GEMA EKSOS ]]>
Publisher : <![CDATA[GEMA EKSOS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (5.606 KB)
<![CDATA[Posisi penting press relase, yang pada dasanyamerupakan domain public relations, dalam kampanyepolitik sekaligus mendorong partai-partai politik untukmemanfaatkan serta memaksimalkan peran publicrelations. Public relations, dalam hal ini, dapatmembantu partai politik bersangkutan untuk meningkatkanimage positif di mata publik sehingga elektiabilitasnyadapat meningkat. Sebagai sebuah cara pengkomunikasiansebuah pesan (politik), press release tentu memerlukanmedia penyampai. Media yang umum digunakan serta mampumencapai khalayak luas tidak lain adalah media massa,baik cetak maupun elektronik. Tingkat melek teknologiyang terus meningkat turut menjamin keberhasilan intipesan press relase untuk tersampaikan kepada publik.Kata Kunci : Press Release, Wahana Informasi, KampanyePolitik]]>
<![CDATA[DEMOKRASI LOKAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Wulan Pramesti, Maya]]>
<![CDATA[ GEMA EKSOS Vol 4, No 2 (2009): GEMA EKSOS ]]>
Publisher : <![CDATA[GEMA EKSOS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (5.602 KB)
<![CDATA[Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakanfenomena kenegaraan baru di Indonesia. Hal ini menyusulpemilihan elit eksekutif nasional yang juga dilakukansecara langsung. Dalam hal ini kita perlu memperhatikanhubungan negara dan rakyat dalam bingkai demokrasilokal, asas desentralisasi dan proses kebijakan publikdan partisipasi politik rakyat daerah. Daripelakasanaan komponen-komponen tadi kita akan melihatbeberapa buka ke depan bagaimana pesta demokrasi lokaldi negara Indonesia akankah terjadi perkembanganreformasi politik lokal atau hanya an old one in a newbottle.Kata Kunci : Demokrasi Lokal dan Pilkada]]>
<![CDATA[DAYA DUKUNG KOMUNIKASI POLITIK ANTAR FRAKSI DALAM PENCAPAIAN EFEKTIVITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ]]>
<![CDATA[Purnama N, Novy]]>
<![CDATA[ GEMA EKSOS Vol 7, No 1 (2011): GEMA EKSOS ]]>
Publisher : <![CDATA[GEMA EKSOS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (5.606 KB)
<![CDATA[Komunikasi politik merupakan proses penyampaianinformasi mengenai politik dari pemerintah kepadamasyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.Fungsi komunikasi politik yang berada pada strukturpemerintah berisikan informasi yang menyangkut kepadaseluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah.Komunikasi politik menjadi hal penting dalam internalpartai politik mengingat hal ini dapat menjembataniperbedaan-perbedaan kebijakan politik tiap-tiap partaipolitik yang direpresentasikan melalui fraksifraksinya.Kata kunci : komunikasi politik, fungsi komunikasi,efektifitas.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL PARTISIPATIF (Masalah, Kebijakan dan Panduan Pelaksanaan Kegiatan) ]]>
<![CDATA[Syakur, Abdul]]>
<![CDATA[ GEMA EKSOS Vol 8, No 2 (2013): GEMA EKSOS ]]>
Publisher : <![CDATA[GEMA EKSOS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (5.606 KB)
<![CDATA[Fenomena perubahan seperti krisis ekonomi,tuntutan akan proses pembangunan yang demokratis, danpelaksanaan otonomi daerah memberikan pengaruh padakemampuan daerah pada umumnya dalam melaksanakanpembangunan. Mau tidak mau, kondisi yang ada saat iniakan merubah asumsi yang digunakan dalam prosesperencanaan. Model perencanaan yang pada waktu yanglalu mudah berjalan, pada saat ini boleh jadi sulitditerapkan karena kondisi yang dipersyaratkannya tidakdapat dipenuhi.Kata Kunci : Pembangunan, Ekonomi Lokal danPartisipatif]]>
