cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 19, No 4 (2018): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH" : 8 Documents clear
PENGARUH MODAL PENYANGGA DAN RASIO LEVERAGE TERHADAP RISIKO SISTEMIK BANK Hidayat, Sofyan; Hanggraeni, Dewi; Wowiling, Lucky G.; Rasyid, Huzaifah Ar
JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 19, No 4 (2018): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35794/jpekd.32771.19.4.2018

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengukur dampak sistemik dari setiap bank khususnya pada bank BUKU III dan BUKU IV serta menguji pengaruh capital buffer and leverage bank terhadap risiko sistemik perbankan di Indonesia untuk periode 2010-2018. Pengukuran risiko sistemik bank akan menggunakan metode Merton’s distance-to-default. Hasil riset menunjukan tingkat capital buffer bank dan tingkat leverage secara signifikan berpengaruh terhadap risiko sistemik perbankan Indonesia. Penemuan lain yaitu pada pengkategorian Bank BUKU III dan BUKU IV dimana untuk bank-bank pada kategori BUKU IV memiliki nilai pada kontribusi risiko sistemik, tingkat permodalan dan tingkat leverage yang nilainya relatif serupa dan cenderung stabil dibandingkan dengan Bank BUKU III.                                                                                                               Kata Kunci: Distance-to-default; Capital Buffer; Leverage; Risiko sistemik; Model Merton  ABSTRACT This research measure the systemic impact on every bank specially on BUKU III banks and BUKU IV banks also to test the impact of capital buffer and bank’s leverage to systemic risk on banking in Indonesia for 2010-2018 period. To measure the systemic risk on bank we will use Merton’s distance-to-default method. Research result showed that on a level of bank’s capital buffer and bank’s leverage significantly affects to the systemic risk on banking in Indonesia. Other research on BUKU III banks and BUKU IV categorization where banks on BUKU IV had a value to contribute to systemic risk, capital level and leverage level that relatively same and tends to stable compared to the banks on BUKU III. Keyword : Distance-to-default; Capital Buffer; Leverage; Systemic Risk; Merton Model
ANALISIS PERANAN SEKTOR BASIS DAN NON BASIS DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA (STUDI KASUS EMPAT KOTA DI SULAWESI UTARA) Lapong, Peggy R.; Kindangen, Paulus; Walewangko, Een N.
JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 19, No 4 (2018): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35794/jpekd.32770.19.4.2018

Abstract

ABSTRAKBerubahnya struktur perekonomian dari sentralisasi menjadi desentralisasi menjadi jalan bagi pemerintah daerah untuk lebih maksimal dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber ekonomi yang dimilikinya, meskipun tidak sedikit masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya  Kegiatan ekonomi daerah dari sudut pandang konsep basis ekonomi dikelompokkan ke dalam dua sektor yakni sektor basis dan sektor non basis. Pengelolaan perekonomian masing-masing daerah secara tepat berdasarkan pada pengelolaan sektor basis dan sektor non basis, baik dalam kebijakan maupun dalam masalah penganggaran selanjutnya akan membuat sektor-sektor perekonomian yang dimiliki dapat secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara agar kesejahteraan masyakat dapat ditingkatkan adalah dengan membuka lapangan usaha baru atau meningkatkan penyerapan tenaga kerja di daerah. Hasil penelitian dengan analisis LQ yaitu: Pertama, di Kota Manado terdapat sebelas sektor basis dan enam sektor non basis dari tujuh belas sektor ekonomi yang ada, sektor basis yang paling dominan di Kota Manado adalah sektor jasa. Kedua, Kota Bitung hanya terdapat tiga sektor basis dan sisanya empat belas sektor non basis dari tujuh belas sektor ekonomi yang ada, sektor basis yang paling dominan di Kota Bitung adalah sektor industri. Ketiga, di Kota Tomohon terdapat delapan sektor basis dan sembilan sektor non basis dari tujuh belas sektor ekonomi yang ada, sektor basis di Tomohon cukup beragam mulai dari sektor pertambangan hingga sektor jasa. Sedangkan yang terakhir, di Kota Kotamobagu terdapat sembilan sektor basis dan delapan sektor non basis dari tujuh belas sektor ekonomi yang ada, sektor basis di Kotamobagu lebih dominan pada sektor jasa.Sedangkan hasil shift shere keempat kota memiliki perekonomian yang tumbuh cepat, maju,Kota  Manado, Kota Bitung dan Kota Tomohon memiliki daya saing tinggi sedangkan Kota Kotamobagu memiliki daya saing yang rendah tetapi kinerja perekonomian daerah keempat kota unggul. Kata Kunci: Sektor Basis, Location Quotient (LQ), Shift Share(SS) ABSTRACTThe changing structure of the economy from centralization to decentralization has become a way for local governments to be more maximal in utilizing and managing their economic resources, although not a few problems are faced in implementing regional economic activities from the standpoint of economic base concepts grouped into two sectors, namely sectors base and non base sector. The proper management of the economies of each region based on the management of the base sector and the non-base sector, both in policy and in budgeting issues will then make the economic sectors owned directly or indirectly improve the welfare of the community. One way to improve people's welfare is by opening new business fields or increasing employment in the region. The results of the LQ analysis are: First, in Manado City there are eleven basic sectors and six non-base sectors from seventeen existing economic sectors, the most dominant base sector in Manado City is the service sector. Second, Bitung City has only three basic sectors and the remaining fourteen non-base sectors out of seventeen economic sectors exist, the most dominant base sector in Bitung City is the industrial sector. Third, in Tomohon City there are eight basic sectors and nine non-base sectors out of seventeen economic sectors, the base sector in Tomohon is quite diverse ranging from the mining sector to the service sector. While the last, in Kotamobagu City there are nine basic sectors and eight non-base sectors from seventeen economic sectors, the base sector in Kotamobagu is more dominant in the service sector. While the results of the shift shere are four cities that have fast-growing, advanced economies, Manado City , Bitung City and Tomohon City have high competitiveness while Kotamobagu City has low competitiveness but the economic performance of the four cities is superior. Keywords: Base Sector, Location Quotient (LQ), Shift Share (SS)
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN, SEKTOR KESEHATAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI DI PROVINSI SULAWESI UTARA) Tjodi, Andi Maujung; Rotinsulu, Tri Oldy; Kawung, George M.V
JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 19, No 4 (2018): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35794/jpekd.32762.19.4.2018

Abstract

             Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana seperti investasi di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Peran pemerintah dalam implementasi aspek pendidikan dan aspek kesehatan adalah melalui pengeluaran pemerintah. Hubungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia adalah ketika pendapatan atau PDB per kapita rendah akibat pertumbuhan ekonomi yang rendah, menyebabkan pengeluaran rumah tangga untuk peningkatan pembangunan manusia menjadi turun, begitu juga sebaliknya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (path analysis) yang merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian sub-struktur 1 menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran sektor kesehatan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian sub-struktur II menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan dan belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Kemudian nilai koefisien jalur menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan variabel intervening untuk variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan belanja modal terhadap IPM.                                                                                                                 Kata Kunci: Pengeluaran Sektor Pendidikan, Pengeluaran Sektor Kesehatan, Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia ABSTRACTCreating quality human resources needed various means and infrastructure such as investment in the sector of education, health and infrastructure. The role of government in the implementation of education aspects and health aspects is through government spending. The relationship of economic growth and human development is when the income of GDP per capital low due to low economic growth, causing household expenses for the improvement of human development to be down, so is the opposite. The purpose of this research to analyze the influence of the government’s spending of education sector, health sector and capital expenditure againts the human development index through economic growth. The method of data analysis used in this research is the analysis of the path (path analysis) which is the expansion of multiple linear regression analysis. The result of research sub-structure I shows that the government expenditure of education sector and capital expenditure affects positive and significant to economic growth, while the spending of health sector affects negative to economic growth. Then sub-structure II shows that the government’s spending of education sector, health sector and capital expenditure are the positive but insignificant againts HDI, while economic growth affects positive and significant towards HDI. Then the value of the path coefficient shows that economic growth is an intervening variable for the variable government spending on education and capital expenditure on the HDI. Keyword: Education sector spending, health sector spending, capital expenditure, human development index
ANALISIS PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA Pantouw, Jimmy Albert; Rumate, Vekie A.; Walewangko, Een N.
JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 19, No 4 (2018): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35794/jpekd.32761.19.4.2018

Abstract

ABSTRAKPajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan penting dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerah, baik dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah maupun tugas pembangunan. Dapat dikatakan penting karena tanpa pajak daerah maka otonomi daerah tidak dapat terselenggara secara nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah daerah secara terus-menerus mengadakan pemikiran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah Pajak BBN-KB, Pajak KB dan Pajak BBKB berpengaruh terhadap PAD Provinsi Sulawesi Utara. Analisis yang digunakan ialah model Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Utara. variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PBBKB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Utara. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Utara. Kata Kunci : BBNKB, PKB, BBKB dan PAD  ABSTRACT               Regional taxes as one of the sources of Regional Original Revenue (PAD) are not well accessed in order to burden the office, both in the form of business and development projects. Can be used because there is no controlled and responsible tax. Therefore, it is only natural that local governments are continuously needed to increase regional income from the regional tax and regional levies sector. The purpose of this study was to see whether the BBN-KB Tax, KB Tax and BBKBilangan Tax on North Sulawesi Province PAD. The analysis is the Ordinary Least Square (OLS) model. The results of the study show that the variable Motor Vehicle Name Transfer (BBNKB) has a positive and significant effect on Regional Original Income (PAD) in North Sulawesi. the negative and significant motor vehicle tax (PBBKB) variable on Regional Original Income (PAD) in North Sulawesi. Motor Vehicle Fuel Tax (PBBKB) has a positive and significant effect on Regional Original Income (PAD) in North Sulawesi. Keywords: BBNKB, PKB, BBKB and PAD
ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA BITUNG Tambun, Eric Ricky; Koleangan, Rosalina A.M; Rumate, Vekie A.
JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 19, No 4 (2018): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35794/jpekd.32760.19.4.2018

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian ialah bagaimana Sistem  dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Bitung sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  13  tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri no 13 Tahun 2006. Bagaimana hambatan  pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Bitung. Teknik analisis yang digunakan adalah Data yang dikumpulkan selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis secara Deskriptif dengan menggunakan analisis data komparatif. Hasil penelitian  Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bitung, khususnya penatausahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran dan penatausahaan pertanggungjawaban, dokumen-dokumen yang digunakan serta batas waktu pengajuan SPP, penerbitan SPM, penerbitan SP2D, penolakan penerbitan SPM, penolakan penerbitan SP2D serta penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bitung. Sistem dan prosedur penatausahaan pengeluaran tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 belum sepenuhnya dilaksanakan pada Pemerintah Kota Bitung. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang penatausahaan pengeluaran yaitu prosedur, dokumen yang digunakan dan batas waktu penerbitan SPM, dan SP2D oleh Pejabat Pengelola Keuangan, mengakibatkan proses penerbitan SP2D terlambat sehingga memperlambat juga proses pencairan dana. Kata Kunci : Sistem  dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ABSTRACTThe research objective is how the Regional Financial Management System and Procedure in Bitung City has been carried out in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Financial Management as amended by Permendagri No. 59 of 2007 and Permendagri No. 21 of 2011 concerning the second amendment to Permendagri no 13 of 2006. What are the obstacles to the implementation of the Regional Financial Management System and Procedure in Bitung City. The analysis technique used is the data collected then processed and then analyzed descriptively using comparative data analysis. The results of the research system and procedures for regional financial management in the Bitung City Government, especially administration of revenues, administration of expenses and administration of accountability, documents used and deadlines for submission of SPP, issuance of SPM, issuance of SP2D, rejection of SPM issuance, refusal of SP2D issuance and submission of reports accountability (SPJ) carried out by the Government of the City of Bitung. The system and procedures for expenditure administration are not in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 13 of 2006 as amended by Permendagri No. 59 of 2007 has not been fully implemented in the City Government of Bitung. Lack of knowledge and understanding of expenditure administration, namely procedures, documents used and the deadline for issuing SPM, and SP2D by Financial Management Officers, resulted in the issuance process of SP2D being too late, thus slowing down the process of disbursement of funds. Keywords: Regional Financial Management System and Procedure
ANALISIS PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN PASAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Mautang, Debby D.; Koleangan, Rosalina A.M; Kawung, George M.V
JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 19, No 4 (2018): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35794/jpekd.32766.19.4.2018

Abstract

ABSTRAKDalam mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance), dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di tingkat pemerintah desa maka perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan atas belanja dana desa. Hal ini dilakukan  untuk menilai apakah  dana desa tersebut telah dibuat berdasarkan prioritas pembangunan dan menilai aspek ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas dan transparansi yang merupakan perwujudan praktik tata kelola yang bersih (good governance) dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah sebagai oorganisasi sektor publik merupakan tujuan penting dari reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengelolaan dan pemanfaatan dana desa serta hambatan-hambatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di Kecamatan Pasan. Metode  yang  digunakan  adalah  metode penelitian  deskriptif  kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa anggaran, sumber daya manusia dan sistem informasi secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas penganggaran. Begitu juga secara parsial anggaran berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penganggaran, sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penganggaran dan sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penganggaran. Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di Kecamatan Pasan efektif karena semua hasil berpengaruh signifikan. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa tanpa adanya anggaran desa maka kemampuan pemerintah desa untuk melakukan pembangunan di desa akan sangat terbatas. Kemudian setelah tersediannya dana desa maka sumber daya manusia yang akan mengelola dan sistem informasi yang digunakanpun sangat penting dalam pengeloaan dan pemanfaatan dana desa oleh desa-desa di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Jadi anggaran, sumber daya manusia dan sistem informasi itu sendiri bisa menjadi hambatan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di Kecamatan Pasan.Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Keuangan Desa ABSTRACTIn supporting the creation of good governance, and clean government at the village government level, it is necessary to supervise and audit the expenditure of village funds. This is done to assess whether the village funds have been made based on development priorities and assess economic aspects, efficiency, effectiveness, and compliance with laws and regulations. Accountability and transparency, which are the manifestations of good governance practices in the management of central and regional government finances as a public sector organization, are important objectives of accounting reform and public sector administration. This study aims to look at the management and utilization of village funds as well as obstacles in the management and utilization of village funds in Pasan District. The method used is descriptive qualitative research method. The results of the study show that the budget, human resources and information systems simultaneously influence the effectiveness of budgeting. Likewise partially the budget has a significant effect on the effectiveness of budgeting, human resources have a significant effect on the effectiveness of budgeting and information systems have a significant effect on the effectiveness of budgeting. The management and utilization of village funds in Pasan sub-district is effective because all results have a significant effect. From the results of this study it can be seen that without a village budget, the capacity of the village government to carry out development in the village will be very limited. Then after the availability of village funds, the human resources that will manage and the information system that is used are very important in managing and utilizing village funds by villages in Pasan District, Southeast Minahasa Regency. So the budget, human resources and information systems themselves can become obstacles to the management and utilization of village funds in Pasan Sub-district.Keywords: Village Fund Management, Village Finance
PERBANDINGAN SEBELUM DAN SESUDAH MENGGUNAKAN APLIKASI SISKEUDES DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA Welley, Morenly Marchel; Koleangan, Rosalina A.M; Kawung, George M.V
JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 19, No 4 (2018): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35794/jpekd.32768.19.4.2018

Abstract

ABSTRAKKeuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Peran  dan  fungsi  aparat  pengawasan  intern  pemerintah  (APIP) khususnya BPKP dalam  rangka  membantu  pemerintah desa diantaranya melakukan pengawalan dalam pemberian bimbingan dan konsultasi terkait pengelolaan keuangan desa. Untuk bisa melaksanakan bimbingan dimaksud, diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan para auditor mengenai pengelolaan keuangan desa.  Untuk mencapai tujuan di atas, BPKP telah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa pada Bulan April 2015. Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) juga mengeluarkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa dan dampaknya terhadap pembangunan Desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian komparasi atau perbandingan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 38 Responden yang terdiri dari 19 bendahara dan 19 Kasie Keuangan. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner dan menggunakan teknik analisis data Paired Sample t-test.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SISKEUDES di pada Desa-desa di Kecamatan Sonder, terdapat perbedaan pengelolaan keuangan desa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SISKEUDES di pada Desa-desa di Kecamatan Sonder dan terdapat perbedaan pembangunan desa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SISKEUDES di pada Desa-desa di Kecamatan Sonder. Kata kunci: keuangan desa, siskeudes, pengelolaan keuangan desa, pembangunan desa ABSTRACTVillage Finance is all village rights and obligations that can be valued with money and everything in the form of money and goods related to the implementation of the rights and obligations of the Village. The role and function of the government internal control apparatus (APIP) especially the BPKP in order to help village governments include escorting in providing guidance and consultation regarding village financial management. To be able to carry out the intended guidance, it is necessary to increase the auditor's knowledge and skills regarding village financial management. To achieve the above objectives, the BPKP has issued a Guidance for Implementation and Village Financial Management Consultation in April 2015. The Supreme Audit Agency (BPKP) also issued a Village Financial System Application (SISKEUDES). The purpose of this study was to determine the differences before and after using the SISKEUDES application in managing village finances and their impact on the development of the Village. This research is a type of comparative research or comparison. The sample in this study amounted to 38 respondents consisting of 19 treasurers and 19 Head of Finance. Data collection techniques using questionnaires and using data analysis techniques Paired Sample t-test. The results showed that there were differences before and after using the SISKEUDES application in the villages in Sonder District, there were differences in village financial management before and after using the SISKEUDES application in the villages in Sonder District and there were differences in village development before and after using the application SISKEUDES is in Villages in Sonder District. Keywords: village finance, siskeudes, village financial management, village development 
ANALISIS PENGARUH INDUSTRI KECIL MENENGAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SULAWESI UTARA Parasan, Pradipta Mandasari; Kindangen, Paulus; Kawung, George M.V
JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 19, No 4 (2018): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35794/jpekd.32763.19.4.2018

Abstract

ABSTRAKDi negara-negara berkembang seperti Indonesia peranan Industri Kecil Menengah menjadi salah satu yang paling krusial, dari sisi pembukaan kesempatan kerja, penyebaran pendapatan, sumber pendapatan serta pembangunan ekonomi.Sulawesi Utara sebagai salah satu daerah yang terus menunjukan perkembangan selama dasawarsa ini menjadi salah satu contoh nyata dimana perekonomian yang dimiliki terus tumbuh setiap tahunnya Hal ini menunjukkan Industri kecil menengah memiliki potensi untuk dikembangkan di Indonesia khususnya Sulawesi Utara karena mampu memulihkan perekonomian Daerah maupun nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh Industri Kecil Menengah Yang di Dalamnya ialah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai, Investasi, Nilai Produksi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.Teknik analisis yang di gunakan adalah model analisis Regresi Berganda dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Secara Bersama-sama atau simultan Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Investasi, dan Nilai Produksi Berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan Secara Sendiri-sendiri atau Parsial yang berperngaruh secara signifikan terhadapa pertumbuhan Ekonomi hanyalah Tenaga Kerja.Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Industri Kecil Menengah, Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Investasi, Nilai ProduksiABSTRACTIn developing countries such as Indonesia the role of Small and Medium Industries is one of the most crucial, in terms of opening employment opportunities, distributing income, sources of income and economic development. North Sulawesi as one of the regions that continues to show progress during this decade is one example real where the economy has continued to grow every year. This shows that small and medium industries have the potential to be developed in Indonesia, especially North Sulawesi, because they are able to restore the regional and national economy. This study aims to analyze how the influence of Small and Medium Industries in it is Business Units, Labor, Value, Investment, Production Value Against Economic Growth. The analysis technique used is the Multiple Regression analysis model with secondary data. The results of the study show that Together or Simultaneously Business Units, Labor, Investment Values, and Production Values Significantly Influence Economic Growth. While individually or partially affecting significantly the growth of the economy is only labor.Keyword: Economic growth, Small and Medium Industries, Business Unit, Labor, Investment Values, Production Values

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24 No 3 (2023): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 24 No 2 (2023): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 24 No 1 (2023): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 23 No 4 (2022): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 23 No 3 (2022): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 23 No 2 (2022): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 23 No 1 (2022): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 22, No 4 (2021): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 22, No 3 (2021): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 22, No 2 (2021): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 22, No 1 (2021): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 21, No 4 (2020): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 21, No 3 (2020): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 21, No 2 (2020): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 21, No 1 (2020): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 20, No 5 (2020): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 20, No 4 (2020): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 20, No 3 (2020): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 20, No 01 (2019): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 19, No 10 (2019): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 20, No 4 (2019): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 20, No 3 (2019): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 20, No 2 (2019): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 20, No 1 (2019): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 19, No 9 (2019): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 19, No 8 (2018): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 19, No 7 (2018): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 19, No 6 (2018): PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 19, No 5 (2018): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 19, No 4 (2018): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 19, No 3 (2018): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 19, No 2 (2018): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 19, No 1 (2018): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 18, No 7 (2017): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 18, No 6 (2017): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 18, No 5 (2017): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 18, No 4 (2017): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 18, No 3 (2016): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 18, No 2 (2016): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 18, No 1 (2016): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 17, No 2 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol 16, No 4 (2014) More Issue