Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)

HADIS GERHANA DAN WAFATNYA IBRAHIM IBN MUHAMMAD Ahmad Ainul Yaqin; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v1i1.3349

Abstract

Selama periode Nabi Muhammad SAW, yaitu pada kurun waktu 610-632 M, gerhana matahari telah terjadi delapan kali, yaitu empat kali terjadi pada periode Mekah dan empat kali terjadi pada periode Madinah. Gerhana terjadi bukan karena kematian atau kehidupan seseorang, melainkan suatu tanda atas kebesaran dan keagungan Allah. Gerhana terbagi menjadi dua yaitu gerhana matahari atau disebut dengan kusuf asy-syams, dan gerhana bulan atau disebut dengan khusuf al-qamr. Ketika terjadi fenomena gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan maka seorang muslim disyariatkan untuk melaksanakan ibadah shalat gerhana. Gerhana matahari pernah terjadi pada zaman Nabi SAW yaitu ketika meninggalnya putera beliau Ibrahim Ibn Muhammad. Para ahli hadis dan ahli astronom berbeda pendapat terkait waktu meninggalnya Ibrahim Ibn Muhammad, namun berdasarkan riwayat-riwayat hadis dan data astronomi diketahui bahwa Ibrahim Ibn Muhammad meninggal pada hari senin 27 Januari 632 M atau 29 Syawal 10 H dengan usia 1 tahun 10 bulan (22 bulan).
PANDEMI COVID-19 SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEPAILITAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Liza Dzulhijjah; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani; Asep Hakim Zakiran
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v4i2.8426

Abstract

Experts argue that Covid-19 can be categorized as an overmacht so it can be used as a basis for business actors to renegotiate regarding delays in paying their debts to creditors. However, the policies and circumstances mentioned above are not positively proportional to the high number of companies filed for bankruptcy in the Commercial Court during the pandemic. This raises its own problems which on the one hand Covid-19 can be used as a reason for delaying debt payments, but on the other hand it does not prevent the filing of a bankruptcy application for a corporate entity. The purpose of this study is to identify and analyze Covid-19 as an overmacht in a debt agreement as an effort to prevent bankruptcy from the perspective of positive law and Islamic law. This study uses a qualitative research method with a normative juridical approach in which researchers examine theories, concepts, or legal principles related to overmacht in bankruptcy. The results of this study indicate that the overmacht caused by the Covid-19 pandemic and the implementation of Government policies related to the Covid-19 response cannot prevent debtor bankruptcy from both a positive legal perspective and Islamic law. This is closely related to the bankruptcy requirements both in the KPKPU Law and the opinion of the majority of ulama.Keywords: Covid-19, Overmacht, Bankruptcy.
PROSEDUR PENCATATAN PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA NOMOR 354/PDT.G/2020/PA.PWK TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani; Encep Abdul Rojak; Dian Nur Afifah
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v6i1.11390

Abstract

Setiap perkawinan harus dicatatkan seperti KUA Kecamatan Purwakarta salah satu tugasnya yaitu mencatatkan perkawinan, namun masih terdapat masalah dalam pencatatan perkawinan yaitu KUA menikahkan wanita yang masih dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, maka KUA mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Pwk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Pwk tentang pembatalan perkawinan terhadap prosedur pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data yaitu analisis interaktif dan analisis konsep. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa putusan hakim tentang prosedur pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta muncul karena kelalaian pihak KUA, dimana tindakan Termohon I melakukan pemalsuan identitas sehingga tidak terdeteksi oleh pihak KUA.