Garuda - Garba Rujukan Digital

Rahmayanti, Atika Zahra

Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI

Author-ID : 1011501

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

IMPLIKASI KEBIJAKAN MORATORIUM TERHADAP SEKTOR PERIKANAN DI BITUNG Rahmayanti, Atika Zahra; Cahyono, Bintang Dwitya; Nadjib, Mochammad
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 25, No 1 (2017)
Publisher : Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI

Kebijakan moratorium sebagai salah satu gebrakan dalam Pemerintahan Jokowi – JK, memiliki dua sisi mata koin. Pada satu sisi, kebijakan ini menguntungkan bagi nelayan kapal kecil dimana fishing ground menjadi lebih dekat dan ikan relatif lebih mudah didapat sehingga biaya operasional terutama untuk bahan bakar dan perbekalan berlayar dapat ditekan. Tentu saja kondisi tersebut menunjukkan peningkatan dari segi kesejahteraan nelayan.Di sisi lain, bagi unit usaha pengolahan ikan (UPI), kebijakan moratorium membuat operasionalisasi perusahaan terganggu. Pasalnya supply bahan baku menjadi berkurang drastis akibat larangan operasi bagi kapal di atas 30 GT dan kapal eks asing. Dengan tidak adanya bahan baku yang diproses, otomatis banyak pekerja yang di rumahkan. Terlebih lagi banyak kapal-kapal besar yang akhirnya terbengkalai akibat tidak bisa beroperasi dan satu UPI di Bitung mengalami gulung tikar. Sebagai jawaban atas gejolak tersebut, akhir Bulan April, Kementerian Kelautan dan Perikana memberlakukan skema kebijakan penangkapan ikan dalam satu kesatuan operasional. Kebijakan ini tertuang dalam Perdirjen PT No.1/Per-DJPT/2016. Kebijakan ini merupakan solusi untuk menjawab kebutuhan UPI di Bitung. Artikel ini bersumber dari penelitian, Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dalam Konteks Global: Infrastruktur Pendukung Peningkatan Daya Saing Sektor Perikanan”. Metode yang digunakan merupakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara primer maupun sekunder. Implikasi kebijakan moratorium menimbulkan efek langsung baik bagi nelayan, pelaku usaha (UPI) maupun kondisi di Pelabuhan Perikanan Bitung. Namun kebijakan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan maritim dan meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil.

PERAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERIKANAN TANGKAP STUDI KASUS: BITUNG Rahmayanti, Atika Zahra
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 26, No 2 (2018)
Publisher : Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI

Peran Infrastruktur memainkan peran penting dalam pembangunan suatu wilayah. Tidak dipungkiri keberadaan infrastruktur menjadi tulang punggung dalam meningkatkan perekonomian suatu kawasan. Bagi sektor perikanan tangkap, infrastruktur merupakan motor penggerak produksi perikanan. Pengadaan infrastruktur pelabuhan menjadi barometer penting bagi proses penangkapan hingga pengolahan bagi sektor perikanan tangkap.Dilihat dari segi ketersediaan infrastruktur, pelabuhan Kota Bitung sebetulnya telah memenuhi persyaratan kepelabuhan perikanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peningkatan skala pelabuhan menuntut pihak PPS Bitung untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur dalam menunjang kegiatan kepelabuhanan. Perluasan lahan menjadi fokus utama yang sedang dilakukan di samping dengan penambahan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti ketersediaan air bersih, daya listrik, pengolahan limbah, pengadaan mess ABK, gudang, dan pengerukan kedalaman dermaga bagi Pelabuhan Bitung. Sedangkan bagi pelabuhan dengan skala PPN seperti pada PPN Pelabuhan Ratu, kebutuhan infrastruktur relatif lebih sedikit dan lebih mengarah kepada kebutuhan pengembangan industri pengolahan di sekitar pelabuhan dan asuransi nelayan.Partisipasi swasta dalam pengadaan infrastruktur dapat dikatakan belum terelisasi penuh. Kebanyakan bentuk peran swasta lebih mengarah pada investasi dan CSR kepada masyarakat. Infrastruktur yang mereka bangun hanya diperuntukkan bagi kepentingan usaha seperti terminal untuk kepentingan sendiri (TUPKS). Untuk itu, agar ketersediaan infrastruktur bisa dipenuhi perlu ada skema pemerintah dan swasta dalam kerjasama pengadaan infrastruktur bagi kepentingan bersama. Hal ini dikarenakan anggaran pemerintah bersifat terbatas. Bagi kasus Bitung, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah dalam membuat BUMD lokal sebagai mitra kerjasama bagi para investor yang hendak berinvestasi di Bitung.

Pembangunan Bitung sebagai Pelabuhan Hub Internasional Salim, Zamroni; Mychelisda, Erla; Rahmayanti, Atika Zahra
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 22, No 2 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI

Tulisan ini mengkaji kelayakan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara sebagai pelabuhan hub internasional. Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif analisis dengan melihat posisi strategissecara geograﬁs, indikator kelayakan secara ﬁsik/alam, kelayakan ekonomis dan kemungkinan pengembangan pelabuhan Bitung. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa Pelabuhan Bitung layak secara ﬁsik/alami dan secara ekonomi/eﬁsien secara ekonomi untuk dijadikan pelabuhan hub internasional. Konektivitas dan jaringan transportasi,khususnya konektivitas laut harus dikembangkan dengan dukungan pengembangan industri dan infrastruktur didaerah sekitar di Kawasan Timur Indonesia.

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search