Putri, Sylvia Octa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SEKURITISASI PANGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 Triwahyuni, Dewi; Putri, Sylvia Octa
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 5 No 01 (2015): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v5i01.151

Abstract

Ketahanan pangan telah lama menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Faktor-faktor peningkatan harga pangan yang terus melonjak, laju pertumbuhan penduduk, perubahan iklim serta degradasi kualitas sumber daya alam telah memastikan tidak ada daerah yang dapat menghindar dari ancaman krisis pangan, termasuk Propinsi Jawa Barat. Bahkan Badan Ketahanan Pangan Daerah (PKPD) Propinsi Jawa Barat pada tahun 2008 menyatakan bahwa masih sekitar 9% penduduk Jawa Barat dikategorikan rawan pangan dan masih 2500 desa di Jawa Barat yang dikategorikan rawan pangan. Tantangan terhadap persoalan ketahanan pangan juga muncul dari akan dilaksanakannya ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015 dimana negara-negara ASEAN terintegrasi dalam satu pasar tunggal. Hal yang paling signifikan terjadi pada persoalan pangan diantaranya adalah kompetisi perdagangan bahan pangan. Kesuksesan dalam menjaga ketahanan pangan bergantung pada penyesuaian aturan serta kebijakan yang mendukung terhadap kerangka AEC baik pada tingkat nasional maupun pemerintah daerah. Penelitian ini mencoba memberikan gambaran bagaimana AEC ini dilaksanakan pada 2015 sehingga dapat mengukur implikasi yang akan dihadapi sektor pangan. Dengan demikian Pemerintah Daerah Jawa Barat dapat menyusun strategi ketahanan pangan secara lebih komprehensif dalam menghadapi AEC 2015. Kata Kunci : Sekuritisasi, Pangan, Jawa Barat, ASEAN , AEC
PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PARADIPLOMASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG Adibowo, Rino; Putri, Sylvia Octa
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 6 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v6i2.325

Abstract

Penerapan e-government telah menjadi agenda Pemerintah Kota Bandung sejak tahun 2001.Pemanfaatan e-government sendiri di Pemerintah Kota telah dirasakan manfaatnya dalam mewujudkan good governance yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabilitas.Kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat menjadi semakin meningkat dan memuaskan. Seiring dengan perkembangan globalisasi, aktor dalam hubungan internasional bukan lagi hanya negara akan tetapi semua komponen masyarakat dapat menjadi aktor hubungan internasional tidak terkecuali pemerintah daerah/kota. Peran pemerintah kota sebagai aktor subnasional semakin didorong dan dititikberatkan pada kemampuan dalam menjalin kerjasama internasional. Kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah/kota seperti kerjasamasister city (kota kembar). Paradiplomasi merujuk pada suatu konsep kapasitas kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah daerah/kota sebagai entitas sub-negara untuk tujuan tertentu dalam ranah hubungan internasional. Kerjasama sister city merupakan salah satu dari praktik paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisa gambaran bagaimana penerapan e-government di pemerintah Kota Bandung dalam kegiatan paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung. Dengan demikian Pemerintah Kota Bandung dapat menyusun strategi kebijakan dalam penerapan maupun pemanfaatan e-government secara lebih komprehensif