Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

4.269

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Semaya SOROT: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia MEDIA BINA ILMIAH Substantive Justice International Journal of Law Udayana Journal of Law and Culture JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Legislasi Indonesia JURNAL HUKUM PRASADA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial PERSPEKTIF Jurnal Analisis Hukum International Journal of Research in Community Services Journal Equity of Law and Governance

Budiana, I Nyoman

Universitas Pendidikan Nasional

Author-ID : 1073968

Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

NASIONALISASI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA I Gusti Agung Mas Triwulandari; I Nyoman Budiana
Jurnal Analisis Hukum Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

The purpose of this study is to understand the basis of the government action to nationalize foreign investment companies and legal protection of investors as a result of these nationalization actions. The research method used is normative juridical or library research related to normative substance of law, to find truth based on logic of science regarded from normative side by way of researching bibliography or secondary data consisting of primary law material, secondary law material and tertiary law material.The result of the research shows that the basic of nationalization action by the government underlying are due to economic inequality, where foreign capital companies start to dominate the main sectors in the national economy, and the other thing is the politics of nationalization law. Legal protection of investors is focused on preventive law protection, in which investors are given the opportunity to file an objection (inspraak) before a government decision in the definitive form of nationalization action.

KEBEBASAN PENETAPAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS OLEH PARA PIHAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 I Putu Wisnu Dharma Pura; I Nyoman Budiana
Jurnal Analisis Hukum Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Along with the development of law and the community needs that developed rapidly, especially in the globalization era besides the enhancement of public demand for business development in accordance with good corporate governance principles, therefore on August 16, 2007 the Law No. 40 of 2007 was issued, which replace the Law Number 1 of 1995 concerning Limited Liability Companies. Then the enactment of Government Regulation No. 29 of 2016 concerning Changes in Authorized Capital of Limited Liability Company, specifically for beginner entrepreneurs to establish a Limited Liability Company. The provisions of Article 1 paragraph (3) of Government Regulation Number 29 of 2016 regulate: the amount of authorized capital for Limited Liability Company as referred to in paragraph (1) which based on the agreement of the Limited Liability Company founders. Furthermore, in Article 32 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, regulate that the authorized capital of the Company is at least Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah). From the above provisions it can be said, there is a norms conflict that cause multiple interpretations and does not provide legal certainty for the parties. Furthermore, the norms regulated in the Government Regulation should be in line with the norms regulated by the law above it, In this case Law Number 40 Year 2007.Keywords : Authorized Capital, Limited Liability Company, Parties

Implementasi Perlindungan Konsumen Peserta BPJS Dalam Pelayanan Kesehatan di RSUP Sanglah Denpasar I Nyoman Dharma Wiasa; I Nyoman Budiana
Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang bertujuan untuk meningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Undang-Undang Dasar 1945 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Perhatian pemerintah terhadap pembangunan kesehatan semakin menguat dengan menempatkan jaminan kesehatan perlindungan sosial pada perubahan UUD 1945 Pasal 34 menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, juga menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Wujud keseriusan Pemerintah Indonesia untuk membangun jaminan kesehatan dan perlindungan sosial lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap peserta BPJS dalam pelayanan kesehatan, mengkaji dan menganalisis bentuk pelayanan kesehatan peserta BPJS, mengkaji dan menganalisis kendala yuridis yang dihadapi peserta BPJS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jenis penelitian ini adalah sosiolegal research, dilakukan di RSUP Sanglah Denpasar pada bulan Maret-April 2019. Informan dalam penelitan ini adalah keluarga/pasien BPJS, dokter, perawat, petugas rumah sakit di RSUP Sanglah Denpasar. Hasil penelitan didapatkan bahwa Perlindungan Hukum Preventif terhadap peserta BPJS dilakukan melalui pemberian informasi mengenai hak hak peserta BPJS, namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kekurangan yang masih harus segera diperbaiki. Perlindungan Hukum Represif terhadap peserta BPJS sebagai konsumen didapatkan apabila terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui penyelesaian diluar pengadilan dan penyelesaian didalam pengadilam. Penyelesaian diluar pengadilan dilakukan melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Penyelesaian didalam pengadian dilakukan apabila pengyelesaian diluar pengadilan tidak tercapai atau salah satu pihak tidak puas. Pelaksanaan aturan BPJS kesehatan terkesan mengutamakan kepastian hukum atau kepastian pelaksanaan aturan saja sehingga terkesan mengabaikan keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat. Disarankan kepada steakholder dalam pelayanan kesehatan agar mengintensifkan pemberian informasi mengenai hak dan kewajiban peserta BPJS untuk memberikan perlindungan hukum baik secara preventif dan represif sehingga tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat tercapai.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, BPJS, Pelayanan Kesehatan

Co-Authors Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Gde Rahmadi Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda Anak Agung Ngurah Riski Wahyudi Aptaningsih, Ni Made Indah Desak Putu Rini Larashati Subagia Dewa Putu Adi Putra Gde Wahyu Marta Gunadi Gede Eka Rusdi Antara Giovanni Melianus T I Gusti Agung Mas Triwulandari I Made Warta I Made Warta I Nyoman Dharma Wiasa I Nyoman Subanda I Putu Wisnu Dharma Pura I Wayan Suderana Ida Ayu Sadnyini Leo Liusiana Made Oka Cahyadi Wiguna Ni Luh Putu Putri Prami Dewi Ni Luh Putu Rita Sukmawati Ni Nyoman Nityarani Sukadana Putri Novi Mardihana Sari Purnamawan, I Gede Putu Rosa Paramitha Dewi R. A.T. Kuswardhani Riski Wahyudi, Anak Agung Ngurah Sanjaya, Sang Putu Adi Sheanny Scolastika Sukmawati, Ni Luh Putu Rita

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : Jurnal Analisis Hukum

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Analisis Hukum