Garuda - Garba Rujukan Digital

ELABORASI NILAI PANCASILA PADA PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM KESEHATAN Mangesti, Yovita Arie; Syahputra, Azmi
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i1.8093

Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk mengelaborasi nilai Pancasila secara substansial dalam wujud Perjanjian terapeutik dengan tujuan memberikan penghormatan tertinggi pada harkat dan martabat manusia yang bermuara pada keadilan dalam dunia kesehatan khususnya pelayanan medisMetodologi: Tulisan ini merupakan hasil penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan Undang-undang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pendekatan Konseptual dilakukan pada pengkajian nilai Pancasila sebagai dasar untukÂ membangun model perjanjian terapetik dalam rangka pembaharuan hukum kesehatan.Temuan: Urgensi rekonstruksi yang memuat tentang prasyarat, bentuk formal versi digital, dan sanksi, yang keseluruhan disusun dan ditetapkan dalam bingkai nilai Pancasila, sebagai wujud pembaharuan hukum kesehatan di era digital.Kegunaan: Perjanjian terapeutik pada era Revolusi Industri 4.0 menggeser metode manual ke arah digital, sehingga perlu adanya pembaharuan hukum untuk meletakan nilai kemanusiaan, permufakatan, dan keadilan, melalui formulasi kontrak yang tepat dan dapat memberikanÂ perlindungan hukum bagi pelaku dan pengguna layanan kesehatanKebaruan/Orisinalitas: Keberadaan Tenaga Advokasi medis, merupakan novelty dari Perjanjian terapeutik yang kiranya dapat dikonstruksi sebagai hukum positif, dalam rangka pembaharuan hukum kesehatan.

KONSTRUKSI KODE ETIK PROFESI DALAM BINGKAI NILAI KEINDONESIAAN Mangesti, Yovita Arie
VOCATIO : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi dan Sekretari Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Akademi Sekretari Widya Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.866 KB)

Perkembangan peradaban manusia yang semakin modern membentuk pola solidaritas organis, yang menyebabkan berbagai pekerjaan semakin terspesialiasasi. Di ruang publik, setiap orang yang bekerja terutama kaum profesional, dipandu oleh etika kerja sebagai tata nilai yang menjadi dasar dan orientasi dalam bersikap tindak. Profesi dipandang sebagai highly specialized intellectual, yang tidak semata-mata profit oriented tetapi berkonsentrasi terhadap pelayanan etis. Pelanggaran etis profesi berpotensi untuk terjadinya malaadministrasi dan malapraktik profesi yang merugikan kepentingan umum. Di tengah percaturan masyarakat global, dibutuhkan adanya Kode Etik Profesi sebagai instrumen social control sarat nilai, tetapi responsif dalam menghadapi dinamika perkembangan masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan konseptual dan eklektik terhadap prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai Keindonesiaan, sebagai fundamental norm dalam Konstruksi Kode Etik Profesi Indonesia, sehingga para profesional memiliki character building sebagai bangsa Indonesia yang berkualitas untuk turut serta mengambil bagian dalam peradaban global. Kode Etik Profesi yang disusun dengan bingkai keindonesiaan ini menjadi himpunan norma moral yang memiliki sanksi, sehingga berfungsi bukan hanya sebagai instrumen social control tetapi juga instrumen perlindungan bagi setiap profesi untuk dapat berdiri dengan berwibawa serta memberi penghormatan penuh terhadap hak-hak manusiawi secara otonom dan rasional.

MODEL SISTEM PERADILAN ANAK DENGAN PENDEKATAN PSIKOLEGAL Panji Asmara, Gregorius Yoga; Mangesti, Yovita Arie
Mimbar Keadilan Vol 13 No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i1.2922

Child protection is a constitutional right to realize human rights even though it is aimed at child offenders. The problem of saving culture (deviant culture) is still a major consideration as a cause of the emergence of bad behavior by children. Psycholegal approach found that crime committed by children is influenced by the process of imitation. Incorrect socialization in this imitation process, or exposure to violations of the law, is obtained from the family or social environment around children during prenatal, Christmas, adolesencence until adulthood. Starting from the wrong socialization process and the inability to understand the law in childhood. become one of the triggers of crime. The juvenile justice system model with a psycholegal approach requires diversion by strengthening the legal substance, namely (a) right to as soon as possible without delay by a free/impartial judiciary, (b) standardization of parents/supervisors who are monitored, (c) revitalization of roles Bapas as the oversight body diversion. (d) the elimination of stigmatization and (e) respect for children's privacy rights.Perlindungan anak merupakan hak konstitusional untuk mewujudkan hak asasi manusia meskipun itu ditujukan bagi anak pelaku kejahatan. Masalah sub-budaya menyimpan (deviant culture) masih menjadi pertimbangan utama sebagai penyebab munculnya perilaku jahat oleh anak. Pendekatan psikolegal menemukan bahwa kejahatan yang dilakukan anak dipengaruhi proses peniruan. Sosialisasi yang salah pada proses peniruan ini, atau terpaparnya tindak pelanggaran hukum, didapat dari keluarga atau lingkungan sosial di sekitar anak semasa prenatal, natal, adolesencence hingga dewasa.. Bertitik tolak dari proses sosialisasi yang salah serta ketidakmampuan memahami hukum di masa kanak-kanak ini menjadi salah satu pemicu munculnya kejahatan. Model sistem peradilan anak dengan pendekatan psikolegal menghendaki diversi dengan penguatan substansi hukum, yaitu (a) hak untuk sesegera mungkin tanpa penundaan oleh badan pengadilan yang bebas/tidak memihak, (b) standarisasi orang tua/pengampu yang terpantau, (c) revitalisasi peran Bapas sebagai badan pengawas diversi. (d) penghapusan stigmasi dan (e) penghargaan terhadap hak privasi anak.

Pancasila Value-Based Humanist Law in Order to Revitalize Ideology at the Global Level Mangesti, Yovita Arie
Law Research Review Quarterly Vol 2 No 4 (2016): L. Research Rev. Q. (November 2016) "Pancasila and Global Ideology: Challenges an
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v2i01.21342

One model of legal thought in Indonesia is the Progressive legal discourse that proposes how to rule with conscience, which involves personal predisposition in overcoming legal problems confined to rule and text-based traditions. Dynamics of the development of the global value system has an impact on the emergence of various interpretations of values Ã¢â‚¬â€¹Ã¢â‚¬â€¹that are used as a foundation in overcoming various legal issues in various fields of life. In line with the mission to reform the law from the legitimacy of the rule and text based, we need a legal model with the strengthening of the state ideology as a parameter for progressive punishment. Through a conceptual approach and an eclectic approach to the value of Pancasila as a rechtsidee and fundamental norm, this paper proposes the concept of Humanist Law Based on Pancasila Value, with postulates: a). uphold human dignity and dignity as the image of the creator (human dignity as "Imago Dei"); b). rule with a conscience to protect vulnerable people (vulnerable people); c). leads to justice; d). responsive and antisiative. The overall postulate is a frame work that aims to achieve legal objectives, namely justice, certainty and expediency. This concept of Humanist Law reflects the character building of the Indonesian nation, which is qualified and competent to participate in building global civilization.

LAW OF RESEARCH DEVELOPMENT AND UTILIZATION OF FOOD RESOURCES IN THE FRAMEWORK OF STRENGTHENING FOOD SECURITY Mangesti, Yovita Arie
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 3 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v3i2.3420

AbstractFood security is a multidimensional problem that covers economic, social and legal aspects. This economic problem arises from the existence of commodity aspects in food resources that correlate with the social conditions of the community related to research and use of food, also to the law which becomes the guiding rule in its function to protect the constitutional rights of research and use of food. In this paper, the research covers food availability and affordability, while utilization covers production to food consumption. Availability and affordability of food needs have been done through food diversification, among others by genetic engineering, which then at the utilization level will result in acceleration of the food security program. The interdisciplinary approach results a humanist legal concept of research and utilization by not leaving human aspects and the survival of biological resources, so that in the research and utilization of food resources the existence of life values cannot be reduced by commodity factors. The strengthening of research regulations and the utilization of food resources is carried out by constructing legislation at the level of applicable Government Regulations with the revitalization of the Food Security Institution at the regional level that performs the function of controlling and evaluating research and food resources in the regions within the frame of humanity and justice.Keywords: endurance; food; natural resourcesAbstrakKetahanan pangan adalah masalah multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan hukum. Masalah ekonomi ini muncul dari adanya aspek komoditas dalam sumber daya pangan yang berkorelasi dengan kondisi sosial masyarakat terkait dengan penelitian dan penggunaan pangan, juga hukum yang menjadi pedoman aturan dalam fungsinya untuk melindungi hak-hak konstitusional penelitian dan menggunakan makanan. Dalam makalah ini, penelitian mencakup ketersediaan dan keterjangkauan pangan, sedangkan pemanfaatan mencakup produksi untuk konsumsi makanan. Ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pangan telah dilakukan melalui diversifikasi pangan, antara lain oleh rekayasa genetika, yang kemudian pada tingkat pemanfaatan akan menghasilkan percepatan program ketahanan pangan. Pendekatan interdisipliner menghasilkan konsep hukum humanis penelitian dan pemanfaatan dengan tidak meninggalkan aspek manusia dan kelangsungan hidup sumber daya hayati, sehingga dalam penelitian dan pemanfaatan sumber daya makanan keberadaan nilai-nilai kehidupan tidak dapat dikurangi oleh faktor-faktor komoditas. Penguatan peraturan penelitian dan pemanfaatan sumber daya makanan dilakukan dengan membangun undang-undang di tingkat Peraturan Pemerintah yang berlaku dengan revitalisasi Lembaga Ketahanan Pangan di tingkat daerah yang melakukan fungsi mengendalikan dan mengevaluasi penelitian dan sumber daya makanan di wilayah dalam bingkai kemanusiaan dan keadilan.Kata kunci: ketahanan; pangan; sumber daya alam

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERIAN HAK CIPTA ATAS “SALAM NAMASTE” SEBAGAI PENGUATAN IDENTITAS SOSIAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL Mangesti, Yovita Arie
Mimbar Keadilan Vol 14 No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v14i1.4339

Abstract"Salam Namaste" is a gesture of placing your palms together on your chest and bending your body slightly, which is commonly practiced by Indonesians as a symbol of respect for someone they meet. This body gesture is a safe way of interacting during a pandemic, because it can minimize virus transmission through body contact without losing the noble meaning of human interaction with each other. "Salam Namaste" is a means of communication that unites the diversity of Indonesian cultures. This paper uses a conceptual, statutory and eclectic approach to "Salam Namaste" which is a form of traditional cultural expression. Indonesian culture is full of wisdom, so that "Salam Namaste" deserves legal protection in the form of State-owned Intellectual Property Rights as regulated in Article 38 of Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright.Keywords: copyright; local wisdom "Salam Namaste"; strengthening of social identityAbstrak“Salam Namaste” merupakan gestur tubuh mengatupkan kedua telapak tangan di dada dan sedikit membungkukkan badan, yang lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai simbol penghormatan terhadap seseorang yang dijumpai. Gestur tubuh ini menjadi cara berinteraksi yang aman di masa pandemi, karena dapat meminimalisir penularan virus lewat kontak tubuh tanpa kehilangan makna luhur interaksi manusia dengan sesamanya. “Salam Namaste” menjadi sarana komunikasi yang menyatukan keragaman budaya Indonesia. Tulisan ini menggunakan pendekatan konseptua, perundang-undangan serta eklektik terhadap “Salam Namaste” yang merupakan suatu bentuk ekspresi budaya tradisional. Budaya Indonesia sarat makna kearifan, sehingga “Salam Namaste” sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual milik negara sebagaimana diatur pada Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DI KABUPATEN BANYUMAS Purnamasari, Sofia; Mangesti, Yovita Arie; Novianto, Widodo Tresno
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17562

AbstractThis article aims to know the causes of Maternal Mortality Rate (MMR) is still a relatively high in Banyumas Region and construct the steps that should be performed in optimizing health services decreasing acceleration effort mother and Maternal Mortality Rate (MMR). This research is an empirical legal research, legal and sociological approach militate invitation. Author using the descriptive analysis technique. The results of this study it was concluded that maternal mortality are still relatively high because of the legal culture which is the attitude and the assessment of health workers and the community specifically concerning the prevention and treatment of complications of emergency cases of maternal health services.Keywords : Health of Law, Health Policy Implementation, Maternal Health Services AbstrakArtikel penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab Angka Kematian Ibu (AKI) yang relatif masih tinggi di Kabupaten Banyumas dan mengkonstruksi langkah – langkah yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan ibu serta upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang – undangan. Penulis menggunakan teknik analisis yang bersifat analisis yang deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa angka kematian ibu yang masih relatif tinggi karena budaya hukum yang merupakan sikap dan penilaian tenaga kesehatan dan masyarakat secara khusus mengenai pencegahan dan penanganan kasus komplikasi kegawatdaruratan pelayanan kesehatan ibu.Kata Kunci : Hukum Kesehatan, Implementasi Kebijakan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Ibu

The Urgency of Regulatory Enforcement of Production and Circulation Laws Alcoholic Drinks (Oplosan Liquor) Heryawan, Rio Dedy; Budiarsih, Budiarsih; Mangesti, Yovita Arie
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 3 (2021): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i3.2101

The purpose of this study is to examine how the The Urgency of Regulatory Enforcement of Production and Circulation Laws Alcoholic Drinks (Oplosan Liquor). The type of research method used in writing this thesis proposal is a normative juridical method by conducting a literature study on legal materials, both primary legal materials, namely related legislation and secondary legal materials, namely literature related to the topic of the problem. Based on the results of normative research on the enforcement of the production and distribution of alcoholic beverages (alcoholic liquor) urgent for the regulation in law enforcement. This is due to the philosophical reason that intoxicating alcoholic beverages for most religions and certain ethnicities is believed to be prohibited behavior, and requires the existence of laws that provide certainty.

KONSEP “HUKUM SEKSUAL” SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI PEMBUAT VIDEO MESRA (SEX TAPE MAKER) Pirena Putri, Revita; Laura Bachsin, Jennifer; Mangesti, Yovita Arie
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 4 No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v4i2.5177

AbstractThe evolution of the era from time to time, forming technology even more sophisticated. Capturing moments with your lover such as recording intimate videos is something that is often done by many people, especially adolescent. But in recording the video, there are several things that need to be considered. For example, there must be an agreement or consent between the two parties so there’s no misleading which could be categorized as a criminal act of pornography. If that happens, then there is a need for a “legal umbrella” that protects the video makers. Hitherto, the “legal umbrella” about the form of legal protection for these intimate video makers has not been clearly written. In this study, the authors used a juridical normative method, based on acts as the basis for the research. The acts that are used as a reference are Acts 44 of 2008 concerning Pornography, Government Regulation 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions, and Act 19 of 2016 concerning Amendments to Acts 11 of 2008. regarding Electronic Information and Transactions. Furthermore, the author also used a descriptive method which undertake research using data that was taken from the society through an online seminar to find out the society perspective about recording intimate videos which is the topic of the author's research.Keywords: consent; intimate videos; legal protectionAbstrakPerkembangan zaman membuat teknologi menjadi semakin canggih dan digunakan di segala bidang. Teknologi membawa perubahan gaya hidup. Kebiasaan mengabadikan momen dengan pasangan seperti membuat video mesra merupakan gaya hidup yang kerap kali dilakukan oleh banyak orang, terutama dari kalangan muda. Tetapi dalam pembuatan video tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu harus ada persetujuan atau consent antara kedua belah pihak agar hal ini tidak berujung pada tindak pidana pornografi. Pembuatan video yang bertujuan untuk dokumentasi pribadi berkemungkinan untuk menjadi objek Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undang, dengan berdasarkan pada undang-undang sebagai dasar penelitian. Undang-Undang yang dijadikan sebagai acuan penelitian adalah UU No. 44-2008. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dari random sampling data kuisioner yang diambil di masyarakat melalui sebuah seminar online guna mengetahui pemikiran dan pandangan masyarakat tentang pembuatan video mesra yang menjadi topik penelitian peneliti.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search