Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN DALAM PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN UDARA ATAS KETERLAMBATAN JADWAL PENERBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN Nuraini, Shinta; ,, Tuhana
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19360

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perdata atas keterlambatan penerbangan yang merugikan pihak penumpang serta ganti rugi yang diberikan pihak pengangkut terhadap penumpang bila terjadi keterlambatan akibat adanya wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang. Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder. Bahan hukum primer ini adalah perUndang-Undangan dan bahan hukum sekunder berupa semua  publikasi  tentang hukum.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  bahwa pengangkut bertanggung jawab atas keterlambatan penerbangan yang menyebabkan kerugian kepada penumpang apabila  keterlambatan  tersebut  dikarenakan  kerusakan  pada  pesawat,  maka  pihak  pengangkut diwajibkan  untuk memberikan ganti rugi  kepada  penumpang.  Kecuali  maskapai penerbangan dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut dikarenakan faktor cuaca dan teknis operasional maka pengangkut  tidak  diwajibkan  memberikan  ganti  rugi  kepada  penumpang  sesuai  dengan  Pasal  146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Kompensasi pemberian ganti rugi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 dengan pemberian ganti rugi sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah mengalami keterlambatan selama 4 jam.Kata Kunci : Tanggung Jawab, Keterlambatan, Penumpang
Al-Quran dan Penciptaan Perempuan dalam Tafsir Feminis nuraini, shinta
HERMENEUTIK Vol 12, No 1 (2018): Hermeneutik: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Publisher : Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/hermeneutik.v12i1.6023

Abstract

This article discusses the position of women who are considered subordinate to men, the second creation and the second sex is caused by the Qur’anic interpretation about the creation of women in Surat al-Nisa 'verse 1. On this basis, feminist interpretations made by Muslim feminist figures. They are trying to straighten out the understanding of the Qur'an by reinterpreting the Qur'an which are at odds with maqashid al-shari'ah in order to uphold the egalitarian principle. This paper uses a comparative method of eight models and types of Indonesian and outside feminist interpretations both men and women. The results of this study concluded that of the eight Muslim feminists had different approaches and distinctive styles according to the interpreter's background. Although different, the feminist interpretation produces the same interpretation of Surat al-Nisa' verse 1, namely the principle of gender equality because men and women are created from the same elemental substance, namely land. The existence of both of them to complement each other.