Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi

Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal pada Kabupaten/Kota di Indonesia Menjelang 20 Tahun Otonomi Daerah Surgawati, Iis
WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 2, No 2 (2021): November
Publisher : Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (845.512 KB) | DOI: 10.37058/wlfr.v2i2.3566

Abstract

 This study aims to analyze the degree of fiscal decentralization in district/city governments in Indonesia by estimating a map and testing whether the degree of fiscal decentralization of the city government is higher than the district government, as well as to identify the factors that influence it before the 20 years of the implementation of regional autonomy. The data used is secondary data with a cross-section structure in the form of the Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) on audited Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) for the 2019 fiscal year from 81 district governments and 19 city governments as samples published by the Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) of the Republic of Indonesia. To estimate the degree of fiscal decentralization map used proportion and average estimation techniques, while to distinguish the degree of fiscal decentralization of districts and cities used Two Independent Sample t-Test. Multiple linear regression analysis is used to identify the factors that are thought to have an effect on the degree of fiscal decentralization. With a significance level  = 5%, the results of the study show that among 508 regencies/cities spread across 33 provinces (except DKI Jakarta) it is estimated that only around 32 to 90 regions are included in the autonomous category, while the average degree of fiscal decentralization for all districts/cities city is estimated at 10.33% to 13.31%. Another finding of this study is that there is significant support for the assumption that the degree of fiscal decentralization of cities is higher than districts. Furthermore, it was also found that the regional characteristics partially represented by the contribution of the industrial sector to the Gross Regional Domestic Product (GRDP), total assets, dependency level, local government status and the results of audit opinions had a significant effect on the degree of fiscal decentralization. Together, these factors have a significant effect.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis derajat desentralisasi fiskal pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dengan mengestimasi peta dan menguji apakah derajat desentralisasi fiskal pemerintah kota lebih tinggi jika dibandingkan dengan derajat desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya menjelang 20 tahun diberlakukannya otonomi daerah. Data yang digunakan adalah data sekunder berstruktur silang tempat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) audited Tahun Anggaran 2019 dari 81 pemerintah kabupaten dan 19 pemerintah kota sebagai sampel yang dipublikasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Untuk mengestimasi peta derajat desentralisasi fiskal digunakan teknik penaksiran proporsi dan penaksiran rata-rata sedangkan untuk membedakan derajat desentralisasi fiskal kabupaten dan kota digunakan Two Independent Sample t-Test. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap derajat desentralisasi fiskal. Dengan tingkat signifikansi  = 5% hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara 508 kabupaten/kota yang tersebar di 33 provinsi (kecuali DKI Jakarta) diperkirakan baru sekitar 32 sampai 90 daerah saja yang sudah termasuk kategori otonom sedangkan rata-rata derajat desentralisasi fiskal seluruh kabupaten/kota diperkirakan sebesar 10,33% sampai dengan 13,31%. Temuan lain penelitian ini adalah adanya dukungan yang signifikan atas dugaan bahwa derajat desentralisasi fiskal kota lebih tinggi dibanding kabupaten. Selanjutnya ditemukan pula bahwa pada tingkat signifikansi  = 5% karakteristik daerah yang diwakili oleh kontribusi sektor industri pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), total aset, tingkat ketergantungan, status pemerintah daerah dan hasil opini audit berpengaruh signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal baik secara parsial maupun secara bersama-sama. 
Peran Industri Jasa Keuangan dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Arifah, Husna; Meidy H, Moch. Fauzan; Surgawati, Iis; Rusliana, Nanang; Zahra Nasution, Fatimah
WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 4, No 1 (2023): Mei
Publisher : Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/wlfr.v4i1.7173

Abstract

The financial services industry is a sector that involves various institutions and companies that function as intermediaries in financial activities. The main objective of the financial services industry is to provide financial products and services to the public, such as loans, savings, investments, insurance, and fund management. These institutions are responsible for collecting funds from the public and allocating them to sectors that need financing. In addition, the financial services industry also plays a role in risk management, supervision, financial regulation, and facilitation of transactions in the capital market. This study aims to determine the role of the financial services industry in Indonesia. The type of research used is quantitative research with multiple linear regression analysis. The data used is secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) from 2011-2021 and official publications of Bank Indonesia. Based on the results of the study, exchange rates and inflation do not affect the role of the financial services industry. While interest rates affect the role of the financial services industry.Industri jasa keuangan adalah sektor yang melibatkan berbagai institusi dan perusahaan yang berfungsi sebagai perantara dalam kegiatan keuangan. Tujuan utama industri jasa keuangan adalah menyediakan produk dan layanan keuangan pada masyarakat, seperti pinjaman, tabungan, investasi, asuransi serta pengelolaan dana. Institusi ini bertanggung jawab dalam menghimpun dana dari masyarakat dan mengalokasikannya ke sektor-sektor yang membutuhkan pembiayaan. Selain itu, industri jasa keuangan juga berperan dalam menajemen risiko, pengawasan, regulasi keuangan, dan fasilitas transaksi di pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari industri jasa keuangan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011-2021 dan publikasi resmi Bank Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian nilai tukar dan inflasi tidak berdampak pada peran industri jasa keuangan, sedangkan suku bunga berpengaruh terhadap peran industri jasa keuangan.
Transaksi Non Tunai pada Masa Pandemi Covid-19: Benarkah Menurun Signifikan? Nugraha, Cindera Syaiful; Surgawati, Iis; Kurniawan, Dian
WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 3, No 1 (2022): Mei
Publisher : Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.6 KB) | DOI: 10.37058/wlfr.v3i1.4862

Abstract

In addition to the benefits and ease of use, non-cash transactions are also expected to be able to minimize the risk of spreading the virus through physical contact in cash transactions. However, restrictions on community activities that have an impact on reducing purchasing power are allegedly reducing financial transactions, including non-cash transactions. This study aims to determine whether non-cash financial transactions through card payment instruments (APMK) consisting of ATM/ATM+debit cards and credit cards and electronic money in Indonesia during the Covid-19 pandemic experienced a significant decline or not, both in terms of volume as well as in transaction value. The research method used is descriptive method with a quantitative approach, while the data analysis method uses Two Independent Sample t-Test. With the time series data structure obtained from the Bank Indonesia website for the period of 14 months before the pandemic (January 2019 – February 2020) and 20 months of the pandemic (March 2020 – October 2021) it was found that during the pandemic there was an insignificant decrease in volume and value. ATM/ATM+debit card transactions, while the volume and value of transactions via credit cards decreased significantly. Different results were shown by transactions through electronic money, where the volume of transactions decreased insignificantly while the value of transactions actually increased significantly.Selain kemanfaatan dan kemudahan dalam penggunaannya, transaksi non tunai  juga diharapkan mampu meminimalisir risiko penyebaran virus  melalui kontak fisik pada transaksi secara tunai. Namun pembatasan aktivitas masyarakat yang berdampak menurunkan daya beli disinyalir mengurangi transaksi keuangan termasuk transaksi non tunai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah transaksi keuangan non tunai melalui alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) yang terdiri dari kartu ATM/ATM+debit dan kartu kredit serta uang elektronik di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan yang signifikan atau tidak, baik dalam  volume maupun dalam nilai transaksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif sedangkan  metode analisis data menggunakan two independent sample t-test. Dengan struktur data time series yang diperoleh dari website Bank Indonesia periode 14 bulan sebelum pandemi (Januari 2019 – Februari 2020) dan  20 bulan masa pandemi (Maret 2020 – Oktober 2021) diperoleh hasil bahwa pada masa pandemi terjadi penurunan yang tidak signifikan pada volume dan nilai  transaksi kartu ATM/ATM+debit sedangkan volume dan nilai transaksi melalui kartu kredit terjadi penurunan yang signifikan. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh transaksi melalui uang elektronik, di mana volume transaksi menurun tidak signifikan sedangkan nilai transaksi justru meningkat signifikan.
Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi: Hipotesis Keynes Versus Teori Wagner Surgawati, Iis
WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 1, No 1 (2020): Mei
Publisher : Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.655 KB) | DOI: 10.37058/wlfr.v1i1.1474

Abstract

The main purpose of this study was to analyze the relationship between government expenditure, especially on human resource development and economic growth, and paradoxically observed between Keynes hypotheses and Wagner theory of West Java economies. The data used are secondary unbalanced panel data from 27 districts / cities for the period of 2010 - 2017. The estimated model used on the entire data is Two Stage Least Square approach, Fixed Effect Model. The results showed that (i) government expenditure on human resource development and urban structure were significantly positive effect, region characteristic and the global financial crisis were significantly negative effect, labor and democratic development has a negative effect as well as the quality of the institution has a positive effect but not significant on economic growth, (ii) economic growth, population and total government expenditure were significantly positive effect, the financial crisis and the quality of institutions have a positive effect as well as the characteristics of the region and the development of democracy have negative effect but not significant on government expenditure on human resources development, (iii) the economy of West Java pattern tends to follow the Wagner theory.Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis hubungan keterkaitan antara pengeluaran pemerintah, khususnya untuk pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi serta mengamati paradoksal hipotesis Keynes dan teori Wagner pada perekonomian Jawa Barat. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa unbalance panel data 27 kabupaten/kota periode 2010 – 2017. Model estimasi yang digunakan adalah Two Stage Least Square melalui pendekatan Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia dan struktur urban berpengaruh positif signifikan, karakteristik daerah dan krisis keuangan global berpengaruh negatif signifikan, tenaga kerja dan perkembangan demokrasi masing-masing berpengaruh negatif serta kualitas institusi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (ii) Pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah total berpengaruh positif signifikan, krisis keuangan dan kualitas institusi berpengaruh positif serta karakteristik daerah dan perkembangan demokrasi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia, (iii) Pola perekonomian Jawa Barat cenderung mengikuti teori Wagner.