<![CDATA[Abstract The vilage’s lack of seriousness in administration can be seen in the lack of a well organized administration book, the existence village secretary who is assigned the status of a civil servent (PNS or now closer to the State Civil Aparatur), the placement of village assistants and many of the village’s who wan to change their status to the kelurahan of this meeting was due to beginning of the village’s incompetence in admninstration. This study aims to determine the role of the camat and the inhibiting factors in fostering the administration of the village the government in Benai District Kuantan Singingi Regency. This research method used surveyresearch with descriptive explanatory level and using quantitative and qualitative data analysis. This study looks at the role of the camat as stipulated in the Government Regulation Number 19 of 2008 concerning District Article 15 Paragraph 1 Point F and Paragraph 2 Point D, namely fostering the administration of village and/or kelurahan government. Judging from the result of the study, the sub district camat did not play a role in coaching specifically in administrative coaching in the 43 % category. Keyword: Village Government Adminstration Development AbstrakKetidakseriusan desa dalam pengadminsitrasian dapat dilihat pada tidak tertatanya buku administrasi secara baik, adanya sekretaris desa yang ditetapkan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS atau sekarang lebih dekat dengan sebutan Aparatur Sipil Negara), adanya penempatan pendamping desa dan banyak di antara desa yang ingin mengubah statusnya ke kelurahan kesemuan ini dikarenakan berawal ketidakmapanan desa dalam pengadministrasian.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan camat dan faktor-faktor penghambat dalam membina administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Benai Kabupaten Kuntan Singingi.Metode penelitian ini menggunakan penelitian survey dengan tingkat eksplanasi deskriftif dan menggunakan analisa data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini melihat mengenai peranan camat yang tertuang dalam Peraturan Pemeritah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 15 Ayat 1 Butir F dan Ayat 2 Butir D yakni, membina atau pembinaa penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ataukelurahan Demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.Dilihat dari hasil penelitian rekapan bahwasaannya camat kurang berperan dalam pembinaan yang terkhusus pada pembinaan administrasi yang berada pada kategori angka 43 %.Kata Kunci : Pembinaan, Administrasi, Pemerintahan, Desa ]]>
