harun, askarmin
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Kota Pekanbaru andri, alsar; harun, askarmin
Kemudi Vol 2 No 2 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (551.282 KB)

Abstract

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru Provinsi Riau diberikan wewenang oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia untuk menjalankan fungsinya mensejahterakan anak-anak terlantar yang ada di Provinsi Riau, Kepulaun Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan serta hambatan dalam menjalankan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Metode penelitian ini menggunakan penelitian survey dengan tingkat eksplanasi deskriftif dan menggunakan analisa data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini melihat pelaksanaan tiga fungsi yakni pelayanan remaja putus sekolah terlantar di dalam panti, bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan, pelaksanaan jaringan kerja dan kemitraan serta monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan pelayanan yang belum terlaksana secara baik dari enam fungsi yang diemban.
Analisis Motivasi Kerja Pegawai Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi andri, alsar; Harun, Askarmin
Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.178 KB)

Abstract

The General Affairs Staff of the Regional Secretariat of Kuantan Singingi Regency in carrying out their dutie and functions within the last five years, namely 2012 to 2016 where during the five year the realization of theactivities never reached the target so the activity funds that were not implemented were returned to the State treasury. Likewise with the number of activities the experience fluctuations even thought activities should incrase every year. Motivation given by the General Section of the Regional Secretariat of Kuantan Singingi Regency to employes was similar to allowance wherein the last five years the performance allowances and job allowances had not changed only welfare benefit had increased. Judging from the type of research this type of research is a descriptive expendited survey and quantitative and qualitative data analysis. The sample in this study is the Civil Service State (ASN) General Section of the Regional Secretariat of Kuantan Singingi Regency in 2016, amouting to 15 people. The result of the study of the overall response weight of respondents 1158 with the average response of respondent is 3.86 which is on the interval scale 3.41-4.20, this shows that responses of respondent to the analysis of employe motivation at the General Section of the Regional Secretariat of Kuantan Singingi Regency is agree or equal to the motivation needed to carry out their duties.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Kenaikan Tarif Dasar Listrik (Studi Kasus Pada PT.PLN Bright Batam) Langoday, Sanca Sariana; Lestari, Linayati; Harun, Askarmin
Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.087 KB)

Abstract

Pada tahun 2016 pemerintah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga yang mengatur mengenai tarif tenaga listrik bagi pelanggan PLN. Di dalam kebijakan ini, golongan pelanggan R-1/TR 900 KVA yang tergolong keluarga mampu tidak lagi mendapat subsidi harga dari pemerintah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah mengenai tarif dasar listrik (TDL) di Kota Batam tahun 2016. Sedangkan manfaat penelitian dalam skripsi ini meliputi manfaat teoritis yaitu Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam kajian ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah mengenai tarif dasar listrik (TDL) di Kota Batam tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni metode penelitian yang berusaha menggambarkan kenyataan serta keadaan objek yang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat untuk dianalisis secara mendalam. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan PT. PLN (Bright) Batam terhadap kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tahun 2016 belum diimplementasikan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan keterbatasan informasi pelaksana dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Dengan demikian penulis menyarankan agar PT. PLN (Bright) Batam perlu melakukan sosialisasi yang lebih efektif agar masyarakat tidak merasa kaget dengan kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tersebut.
PERANAN CAMAT DALAM MEMBINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUNTAN SINGINGI Muharam, Sahri; Andri, Alsar; Harun, Askarmin
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (726.082 KB)

Abstract

Abstract The vilage’s lack of seriousness in administration can be seen in the lack of a well organized administration book, the existence village secretary who is assigned the status of a civil servent (PNS or now closer to the State Civil Aparatur), the placement of village assistants and many of the village’s who wan to change their status to the kelurahan of this meeting was due to beginning of the village’s incompetence in admninstration. This study aims to determine the role of the camat and the inhibiting factors in fostering the administration of the village the government in Benai District Kuantan Singingi Regency. This research method used surveyresearch with descriptive explanatory level and using quantitative and qualitative data analysis. This study looks at the role of the camat as stipulated in the Government Regulation Number 19 of 2008 concerning District Article 15 Paragraph 1 Point F and Paragraph 2 Point D, namely fostering the administration of village and/or kelurahan government. Judging from the result of the study, the sub district camat did not play a role in coaching specifically in administrative coaching in the 43 % category. Keyword: Village Government Adminstration Development AbstrakKetidakseriusan desa dalam pengadminsitrasian dapat dilihat pada tidak tertatanya buku administrasi secara baik, adanya sekretaris desa yang ditetapkan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS atau sekarang lebih dekat dengan sebutan Aparatur Sipil Negara), adanya penempatan pendamping desa dan banyak di antara desa yang ingin mengubah statusnya ke kelurahan kesemuan ini dikarenakan berawal ketidakmapanan desa dalam pengadministrasian.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan camat dan faktor-faktor penghambat dalam membina administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Benai Kabupaten Kuntan Singingi.Metode penelitian ini menggunakan penelitian survey dengan tingkat eksplanasi deskriftif dan menggunakan analisa data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini melihat mengenai peranan camat yang tertuang dalam Peraturan Pemeritah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 15 Ayat 1 Butir F dan Ayat 2 Butir D yakni, membina atau pembinaa penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ataukelurahan Demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.Dilihat dari hasil penelitian rekapan bahwasaannya camat kurang berperan dalam pembinaan yang terkhusus pada pembinaan administrasi yang berada pada kategori angka 43 %.Kata Kunci : Pembinaan, Administrasi, Pemerintahan, Desa 
Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam Membantu Tugas Lurah Pratama, Ryan Anggria; Harun, Askarmin
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.798 KB)

Abstract

AbstractThe underlying consideration of this research is that given the increasingly growing the urban village chief’s duty in the field of government, development and community empowerment, the presence and role of Social Institution is very much needed to assist the urban village chief’s duty in the implementation. This research was conducted in Bukit Cermin Urban Village Tanjungpinang City which is the best Urban Village of Riau Islands in the year 2015. This study aims to determine the role and constraints of Social Institutions in assisting the The urban village chief’s duty in the field of development in Bukit Cermin Urban Village of Tanjungpinang. The results of the study found that the role of Social Institutions in assisting the urban village chief in the development of Bukit Cermin Urban Village of Tanjungpinang includes educational inspirator, environmental facilitator, entrepreneurial motivator, order mediator and development initiator. Then that hamper the role of social institutions in assisting the urban village chief’s duty in the field of development such as lack of support from the local government, does not occur the process of good regeneration, and inequality in the coaching of social institutions. The authors argue that the obstacles that occur because the Regional Government of Tanjungpinang City just issued a Regional Regulation on Social Institutions in 2016, so that in previous years for the city of Tanjungpinang only refers directly to the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 5 of 2007 on Guidelines Setup  of Social Institutions without more specific rules. Keywords: roles, social institutions, development AbstrakPertimbangan yang mendasari penelitian ini adalah mengingat tugas lurah yang semakin bertambah dibidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka kehadiran dan peranan Lembaga Kemasyarakatan teramat sangat dibutuhkan guna membantu tugas lurah dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang yang merupakan Kelurahan terbaik se-Kepulauan Riau pada Tahun 2015. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan hambatan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah di bidang pembangunan di Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian ditemukan bahwa peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah dibidang pembangunan di kelurahan bukit cermin kota Tanjungpinang meliputi Inspirator pendidikan, Fasilitator lingkungan, Motivator kewirausahaan, Mediator ketertiban, dan inisiator pembangunan. Kemudian yang menghambat peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah dibidang pembangunan seperti minimnya dukungan dari pemerintah daerah, tidak terjadi proses kaderisasi yang baik, dan ketidakmerataan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan. Hambatan itu terjadi dikarenakan Pemerintahan Daerah Kota Tanjungpinang baru mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarkatan pada Tahun 2016, sehingga pada tahun-tahun sebelumnya untuk Kota Tanjungpinang hanya mengacu langsung pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan tanpa peraturan lebih khusus Kata Kunci: peranan, lembaga kemasyarakatan, pembangunan
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NO.7 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA TANJUNGPINANG (Studi Kasus pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjung Pinang) Harun, Askarmin
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.365 KB)

Abstract

This study aimed to analyze the compatibility between the implementation of gender mainstreaming is implemented by the Regional Regulation No. 7 Year 2011. This research was conducted at the Department of Financial Management and Asset (DPKAD) city of Tanjung Pinang. This research was conducted using the case study method. The results of this study shows the implementation of gender mainstreaming in the town of Tanjung Pinang. However, the gender mainstreaming only in activities carried out and is not accompanied by a budget allocation so that gender mainstreaming, not in accordance with Regional Regulation No. 7 Year 2011 on Gender mainstreaming is endorsed by the government.Keyword: implementation regulation, PUG and PPRG Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara penerapan pengarusutamaan gender yang dilaksanakan dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011. Penelitian ini dilakukan di Departemen Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKAD) Kota Tanjung Pinang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi pengarusutamaan gender di kota Tanjung Pinang. Namun, pengarusutamaan gender hanya dalam kegiatan yang dilakukan dan tidak disertai dengan alokasi anggaran sehingga pengarusutamaan gender, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender yang disahkan oleh pemerintah.Kata Kunci: peraturan pelaksanaan, PUG dan PPRG