Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurnal Administrative Reform Jurnal Trias Politika
Ariyadi, Fachriza
Universitas Islam Negeri Datokarama
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PRO KONTRA PROSES PENGESAHAN UU NO. 16 TAHUN 2017, SERTA IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ORGANISASI MASYARAKAT Fadli Afriandi; Fachriza Ariyadi
AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 6, No 1 (2021): (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v6i1.4311

Abstract

This paper looks at how a public policy process is issued, implemented, and its implications. The policy issued was the stipulation of Law no. 16 of 2017 (Law on community organizations) in lieu of Perppu No. 2 of 2017 (Perppu for community organizations). The main thesis proposed in this paper is that the policy of passing the law on community organizations is an attempt by the state to protect the Pancasila ideology, which is the sole ideology in Indonesia. This paper is prepared using qualitative methods by collecting data through Library Research. The findings of this study are that the issuance of the first law on community organizations cannot be separated from debates in parliament. The parties in parliament are inconsistent with their party ideology. Supporting or rejecting the law on community organizations is based on the pragmatic interests of the party. Secondly, the existence of the Community Organization Law makes it difficult for community organizations to stand and makes it easier for the government to dissolve community organizations that are not under Indonesian ideology. Third, the first community organization that was dissolved after the law on community organizations took effect was the Islamic Defenders Front (FPI).
EFEK DOMINO PASCA DIBANGKITKANNYA KESULTANAN KUTAI KARTANEGERA ING MARTADIPURA Fadli Afriandi; Fachriza Ariyadi
REFORMASI Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v10i2.1919

Abstract

Tulisan ini adalah kajian politik identitas yang bertujuan untuk melihat efek domino yang terjadi ketika rezim pemerintahan di tingkat lokal membangkitkan kembali lembaga formal yang dulu pernah hadir di daerah tersebut. Tulisan ini mengajukan tesis utama bahwa identitas dibangkitkan sebagai alat bagi penguasa dalam merebut, mempertahankan, dan menunjukkan kekuasaan. Lembaga formal yang dihidupkan kembali adalah Kesultanan Kutai Kartanegara yang dibubarkan akibat diberlakukannya Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 dan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan. Tulisan ini menggunakan pendekatan kulturalisme dengan pandangan instrumentalisme menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa rezim membangkitkan kesultanan adalah untuk mendukung proses elektoral dalam pemilihan kepala daerah. Namun tujuan itu tidak tercapai karena Kesultanan Kutai Kartanegara mendukung kerabat kesultanan yang juga ikut dalam proses elektoral tersebut.  Dengan keadaan seperti itu terjadi pergesekan antara rezim pemerintah Kutai Kartanegara dengan Kesultanan Kutai Kartanegara. Akibatnya hajatan tahunan kesultanan (Festival Erau) selama tiga tahun (2004-2006) terhenti karena ketergantungan anggaran pihak kesultanan dengan pemerintah.This paper is a study of identity politics that aims to see the domino effect that occurs when government regimes at the local level revive formal institutions that were once present in the area. This paper proposes the main thesis that primordial identity is raised as a tool for rulers to seize, defend, and show power. The formal institution that was revived was the Kutai Kartanegara Sultanate, which once existed as a state institution and was dissolved due to the enactment of Emergency Law No. 3 of 1953 and Law No. 27 of 1959 concerning the formation of second-level regions in Kalimantan. This paper uses the approach of culturalism with an instrumentalist view that uses qualitative methods and data collection techniques through literature study. The results of this study indicate that the regime arousing the empire was to support the electoral process in regional elections. However, that goal was not achieved because the Sultanate of Kutai Kartanegara supported the Sultanate's relatives who also participated in the electoral process. Under such circumstances there was a friction between the government regime of Kutai Kartanegara and the Sultanate of Kutai Kartanegara. As a result, the annual celebration of the empire (Erau Festival) for three years (2004-2006) was stopped due to the dependence of the Sultanate's budget on the government.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEMUDA MELALUI PROGRAM JAMBORE PEMUDA INDONESIA (JPI) DALAM PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Fachriza Ariyadi
Jurnal Administrative Reform Vol 7, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (563.671 KB) | DOI: 10.52239/jar.v7i1.3073

Abstract

This research is an analysis of the implementation of public policies that specifically focuses and leads to a portrait of the implementation of youth empowerment policies through the Indonesian Youth Jamboree (JPI) Program in youth development in East Kalimantan Province. This study uses a descriptive qualitative methodology. The results showed that the implementation of youth empowerment policies through the JPI program in youth development in East Kalimantan province has generally been going well. Key Word: Policy, Implementation, Indonesian Youth Jamboree (JPI)
KAUM PELANGI: KONSTRUKSI IDENTITAS LGBT MELALUI WARNA PELANGI Fadli Afriandi; Rizky Octa Putri Charin; Fachriza Ariyadi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 6, No 2 (2022): Oktober 2022, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v6i2.4514

Abstract

Penelitian ini adalah kajian politik identitas yang bertujuan untuk melihat bagaimana warna mampu membentuk identitas suatu komunitas. Tesis utama dalam penelitian ini adalah bahwa warna pelangi yang merupakan simbol kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bisexsual dan Transgender) mampu mengkontruksi identitas baru mereka yang kemudian dikenal dengan Kaum Pelangi. Tulisan ini menggunakan pendekatan kulturalisme dengan model konstruktivisme. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan studi kepustakaan. Temuan dari penelitian ini adalah self-narrations dan other narrations membentuk identitas baru kelompok LGBT sebagai Kaum Pelangi. Pembentukan identitas dari narasi internal dengan menggunakan warna pelangi untuk bendera dan adanya perayaan yang dikenal dengan Pride Day (month). Untuk narasi eksternal adalah kampanye dukungan yang dilakukan oleh perusahaan populer dunia dalam produk baru yang dikeluarkan dan adanya ciri khas warna pelangi di media sosial seperti facebook, Instagram, dan Whatsapp serta adanya barang-barang populer menggunakan warna pelangi khas LGBT.
Co-Authors Fadli Afriandi Rizky Octa Putri Charin