Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Medan Marpaung, Rolando; Marbun, Jaminuddin; Zul, Muaz
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 2, No 1 (2020): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.557 KB) | DOI: 10.31289/arbiter.v2i1.110

Abstract

Labour inspection is done to monitor compliance with labor legislation that is operationally carried out by labor inspectors from the Department of manpower and transmigration of Medan which is also based on chapter XIV of Law No. 13 Year 2003 on Manpower. This study used qualitative research methods and naturalistic. Based on the results of the study found many workers in the city of Medan who have not received the basic rights in accordance with Law No. 13 Year 2003 on Manpower including non-payment of wages according to the minimum wage, termination of employment (FLE) and payment of overtime pay that does not comply with the provisions by employers. These workers feel their rights are not protected by the government, particularly the Department of Manpower and Transmigration as official employment field.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH OLEH APARAT DESA TERHADAP TANAH ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Marpaung, Rolando; Siringoringo, Anderson; Sherhan, Sherhan
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 4 (2024): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i4.4640

Abstract

Tanah adat mencerminkan reformasi pertanian yang telah ada sejak jaman dahulu. Proses kepemilikan tanah biasanya dilakukan melalui transaksi jual beli yang hanya mengharuskan pemilik tanah melakukan penyetoran, yang kemudian digunakan untuk menyatakan sebagai alat bukti otentik. Namun pendekatan ini seringkali menimbulkan banyak masalah. Oleh karena itu, pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan solusi utama penyelesaian permasalahan pertanahan menurut hukum adat melalui proses pelepasan status tanah menurut masyarakat hukum adat negara tersebut. Dari segi hukum, tanah adat didefinisikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Pertanian Nomor 5 Tahun 1960, lebih khusus lagi pada Pasal 19 ayat (1). Peran kepala desa dalam proses pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
KEGIATAN PENYEMPROTAN DISINFEKTAN SEBAGAI UPAYA MENGANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19 DI MESJID IMANURRAHMAN Sarah, Eva Margareth; Hia, Niscaya; Marpaung, Rolando
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Virus Corona atau yang dikenal dengan COVID-19 merupakan jenis virus yang menyerang sistem pernapasan dan menular pada manusia. Virus ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Program pengabdian masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 di rumah-rumah ibadah yang ada di sekitar Kecamatan Medan Helvetia. Dari kegiatan penyemprotan disinfektan ini nantinya akan membantu pencegahan wabah virus Covid-19 di rumah-rumah ibadah disekitar Kecamatan Medan Helvetia khsusnya di Masjid Imanurrahman Lingkungan VII Kelurahan Dwikora Kecamaatan Medan Helvetia. Kebersihan lingkungan dan diri sendiri sangat diperlukan untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19. Salah satu cara yang sudah mulai banyak dilakukan yaitu dengan penyemprotan cairan desinfektan seperti yang dilakukan dalam kegiatanpengabdian masyarakat ini. Penyemprotan desinfektan perlu dilakukan secara berkala dan rutin demi memberikan rasa aman kepada orang yang beribadah di Musholla dan juga menekan penyebaran virus corona.
SOSIALISASI TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA Marpaung, Rolando; Syahputra, Heri Enjang; Simanjuntak, Owen De Pinto
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 3 No. 1 (2022): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (In Press)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada akhir-akhir ini masalah money laundering semakin banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan, yang bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga regional bahkan global, hal ini disebabkan karena pada kenyataannya kejahatan money laundering dari waktu ke waktu semakin marak. Loqman (2003) menyebutkan Money Laundering atau pencucian uang adalah tindakan merubah uang atau instrumen moneter lain yang diperoleh dari aktivitas ilegal menjadi uang atau investasi yang tampaknya sah sehingga sumber ilegalnya tidak bisa dilacak. Perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi telah mendorong pula perkembangan ragam kejahatan yang dilakukan oleh pihakpihak yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan sosialisasi tindak pidana money laundering ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indoneisa yang berjumlah 775 peserta. Hasil kegiatan ini yaitu peserta memperoleh pembelajaran dan pengalaman yang menyenangkan tentang sosialisasi tindak pidana money laundering. Dimana sebelumnya para peserta belum memahamai dengan baik tentang tindak pidana money laundering secara teori maupun praktik. Setelah mengikuti sosialisasi tindak pidana money laundering para peserta mampu memahami tentang tindak pidana money laundering.
Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia Marpaung, Rolando; Damanik, Micael Jeriko; Siagian, Ernita
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 3 No. 2 (2022): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (IN PRESS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Hukum sebagai salah satu upaya melindungi kepentingan konsumen. Objek pengabdian masyarakat ini adalah seluruh Mahasiswa/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia. Masalah yang dihadapi adalah banyaknya kasus kerugian yang dialami melalui keluhan dan komplain. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen salah satunya ketidaksesuaian barang yang ditawarkan dengan barang yang diberikan, sehingga menimbulkan rasa kecewa dan ketidakpuasan konsumen. Terkadang complain atau keluhan yang diberikan ada yang ditanggapi dan ada juga yang tidak ditanggapi. Sehingga merugikan pihak konsumen. Hasil dari kegiatan ini yaitu peserta menjadi paham tentang pentingnya perlindungan konsumen.
Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia Damanik, Micael Jeriko; Marpaung, Rolando; Purba, Parlindungan
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 1 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (IN PRESS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan sosialisasi terkait UU Perlindungan Konsumen dalam transaksi jual beli online. Hasil dari kegiatan ini yaitu memberikan pemahaman dan kemampuan agar lebih bijak dalam melakukan transaksi jual beli online, yaitu bisa membaca aturan-aturan yang berlaku dalam melakukan transaksi online, sehingga dalam melakukan transaksi tersebut, tidak merasa ditipu atau dirugikan oleh pihak e-commerce, serta memberikan edukasi dalam melakukan transaksi jual beli online berkaitan dengan perlindungan konsumen, bila merasa dirugikan atau merasa ditipu walaupun sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dapat melihat undang-undang yang berkaitan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen, sebaliknya juga pelaku usaha juga diberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam melakukan usaha agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku.