Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Model Integrasi Keputusan Lokasi, Perutean Kendaraan, dan Pengendalian Persediaan Pada Sistem Rantai Pasok Tiga Eselon Saragih, Nova; Nur Bahagia, Senator; Suprayogi, Suprayogi; Syabri, Ibnu
Jurnal Teknik Industri Vol 19, No 1 (2017): JUNE 2017
Publisher : Institute of Research and Community Outreach - Petra Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (765.31 KB) | DOI: 10.9744/jti.19.1.1-10

Abstract

Keputusan lokasi, perutean kendaraan, dan kebijakan persediaan merupakan keputusan yang saling terkait satu dengan yang lain. Keputusan pengendalian persediaan, seperti ukuran lot pemesanan dan frekuensi pemesanan akan mempengaruhi baik itu ongkos persediaan dan ongkos transportasi. Sebagai contoh, pengiriman dalam kuantitas yang sedikit dan frekuensi yang sering menyebabkan pengurangan ongkos persediaan tetapi membutuhkan tambahan ongkos transportasi. Selanjutnya, keputusan perutean dan keputusan pengendalian persediaan akan mempengaruhi keputusan pemilihan lokasi sebab pemilihan lokasi ditentukan berdasarkan kriteria ongkos sistem minimum. Kegagalan dalam melibatkan ongkos persediaan dan ongkos transportasi ke dalam pertimbangan ketika memilih lokasi dapat menyebabkan sub-optimalitas sebab keputusan pemilihan lokasi memiliki dampak yang besar pada ongkos persediaan dan ongkos transportasi. Oleh karena itu, bagaimana memilih lokasi, menentukan rute kendaraan, dan mengendalikan persediaan yang optimal menjadi isu yang penting dalam merancang sebuah sistem logistik. Penelitian ini mengembangkan model integrasi yang secara simultan mengoptimisasikan keputusan lokasi, rute kendaraan, dan pengendalian persediaan pada sistem rantai pasok tiga eselon yang belum pernah dikembangkan sebelumnya. Entitas yang terlibat dalam rantai pasok kajian terdiri dari satu Pemasok, multi Depot, dan multi Ritel. Karakteristik permintaan yang dipertimbangkan dalam penelitian ini bersifat probabilistik dan jumlah produk terdiri dari satu produk. Model integrasi yang dikembangkan selanjutnya dipecahkan dengan metode optimal dan metode heuristik. Setelah dilakukan perbandingan dengan model dekomposisi diperoleh kesimpulan bahwa model integrasi menghasilkan ongkos total sistem yang lebih kecil.
KERANGKA PENGUKURAN KINERJA SISTEM PENYELENGGARAAN JALAN TOL MELALUI KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA DI INDONESIA Rostiyanti, Susy F.; Tamin, Rizal Z.; Soekirno, Purnomo; Nur Bahagia, Senator
Jurnal Teknik Sipil Vol 11, No 2 (2012): Jurnal Teknik Sipil
Publisher : Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (806.181 KB) | DOI: 10.24002/jts.v11i2.5

Abstract

Penyelenggaraan jalan tol sudah dimulai di Indonesia sejak tahun 1978 yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah melalui pembentukan dan penunjukan PT Jasa Marga. Selama periode 1978 sampai 1988 tingkat pertumbuhan jalan tol hanya 26,88km/tahun. Rendahnya pertumbuhan jalan tol mendorong pemerintah mulai mengikutsertakan swasta dalam pengelolaan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Pada periode kedua ini dengan adanya perubahan sistem penyelenggaraan, PT Jasa Marga berperan sebagai regulator sekaligus operator jalan tol. Namun, periode 1989 sampai tahun 2004, tingkat pertumbuhan jalan tol menurun menjadi 23km/tahun. Peran ganda PT Jasa Marga ditengarai sebagai penyebab turunnya pertumbuhan jalan tol. Semenjak tahun 2004, sistem penyelenggaraan jalan tol diubah dimana peran regulator dikembalikan kepada Pemerintah melalui pembentukan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Pemerintah juga melakukan beberapa perubahan pada kerangka hukum penyelenggaraan jalan tol. Perubahan sistem penyelenggaraan jalan tol ternyata tidak dapat meningkatkan kinerja sistem dengan menurunnya tingkat pertumbuhan jalan tol menjadi hanya 21,43km/tahun. Makalah ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka pengukuran kinerja sistem penyelenggaraan jalan tol yang kemudian dapat diaplikasikan untuk mengukur kinerja sistem saat ini. Diharapkan dengan pengukuran kinerja maka dapat teridentifikasi permasalahan yang menyebabkan rendah tingkat pertumbuhan jalan tol. Kerangka pengukuran mencakup elemen tata kelola KPS, elemen kerangka hukum serta elemen kerangka institusional. Melalui kajian literatur yang intensif maka studi mengidentifikasi 44 indikator-indikator yang dapat digunakan sebagai kerangka pengukuran kinerja sistem penyelenggaraan jalan tol.