Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Law Research Review Quarterly
Kusuma, Bagus Hendradi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Subyek Tindak Pidana Perkebunan Kusuma, Bagus Hendradi
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 1 No. 1 (2015): Kesiapan Sistem Hukum Sumber Daya Alam Indonesia dalam Menghadapi Era Masyaraka
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v1i1.476

Abstract

Sistem pemidanaan merupakan keseluruhan aturan untuk menjatuhkan sanski pidana, dimana induk segala aturan pidana berada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Antara KUHP dan undang-undang pidana di luar KUHP harus terdapat sinksronisasi, dalam hal ini Pasal 103 KUHP mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku 1, berlaku bagi perundang-undangan pidana di luar KUHP, kecuali apabila ditentukan menyimpang. Dalam UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, subyek hukum pidana di dalam ketentuan pidan perundang-undangan tersebut menyatakan setiap orang, yang berate berlaku bagi setiap orang secara umum, namun setiap orang dalam ketentuan pidana tersebut tidak dirumuskan secara tegas dalam ketentuan umum undang-undang tersebut dam langsung menghubungkan antara subyek hukum pidana dengan subyek hukum adminsitrasi dengan mengindetikkan subyek hukum pidana sama dengan subyek hukum administrasi. Bertolak dari uraian di atas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan yakni bagaimana pengaturan/formulasi subyek tindak pidana perkebunan dan bagaiaman kebijakan formulasi yang akan datang mengenai subyek tindak pidana perkebunan. Pengaturan/formulasi subyek tindak pidana perkebunan dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2004 yakni setiap orang yang dalam pengaturan/formulasi di dalam ketentuan umum tidak dijelaskan batasan atau ruang lingkup mengenai setiap orang tersebut, berdasarkan Pasal 103 KUHP, berlakunya asas-asas umum dalam hukum pidana, dimana subyek tindak pidana dalam undang-undang tersebut adalah natuurlijke person. Kebijakan formulasi mengenai subyek tidak pidana perkebunan dalam kebijakan hukum pidana yang akan datang haruslah dirumuskan secara tegas dalam perundang-undangan, apakah meliputi orang ataupun diperluas kepada korporasi. Jika diperluas korporasi sebagai subyek tindak pidana maka harus disertai pada aturan dalam pedoman pemidaaan bagi korporasi. Kesimpulan yang didapat adalah, bahwa pengaturan subyek tindak pidana perkebunan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tidak dapat disamakan dengan ketentuan subyek hukum adminsitrasi tersebut, karena setiap orang tidak dirumuskan tegas dalam ketentuan umumnya, kemudia bahwa subyek tindak pidana harus dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan apabila ingin diatur secara menyimpang dan ketentuan umum hukum pidana.
Criminal Law Policy Regarding Plantation Criminal Subjects Kusuma, Bagus Hendradi
Law Research Review Quarterly Vol 1 No 1 (2015): L. Research Rev. Q. (February 2015) "Legal Aspects in ASEAN Economic Community Pa
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v1i01.21462

Abstract

The criminal system is the entire rule for imposing criminal sanctions, where the main criminal rules are in the Criminal Code (KUHP). Between the Criminal Code and criminal law outside the Criminal Code there must be a synchronization, in this case Article 103 of the Criminal Code says that the provisions in Chapters I through Chapter VIII Book 1, apply to criminal legislation outside the Criminal Code, unless it is deviated. In Law No. 18 of 2004 concerning Plantations, the subject of criminal law in the provisions of the midwifery of the law states everyone, which means applies to everyone in general, but everyone in the criminal provisions is not explicitly formulated in the general provisions of the law and direct damages connecting criminal law subjects with administrative law subjects by typing criminal law subjects together with administrative law subjects. Starting from the description above, the authors formulated a problem namely how the regulation / formulation of the subject of plantation criminal acts and how the future formulation policy regarding the subject of plantation criminal acts. Arrangement / formulation of the subject of plantation criminal acts in Law No. 18 of 2004 that is, every person in the regulation / formulation in the general provisions does not explain the limitations or scope of each person, based on Article 103 of the Criminal Code, the enactment of general principles in criminal law, where the subject of criminal acts in the law is natuurlijke person.
Effectiveness of Ship Sinking of Illegal Fishing in Term of the Improvement of Local Fishermen Income Maskur, Muhammad Azil; Masyhar, Ali; Kusuma, Bagus Hendradi; Widyawati, Anis
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 6, No 2 (2021): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2021)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v6i2.33915

Abstract

Illegal fishing in Indonesia is at an alarming point, that the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries made a policy of ship sinking. There are pros and cons related to these sanctions, not even a little resistance from both the internal government itself and the mafia who have been enjoying the results of Illegal Fishing. The sustainability of this policy has been almost 4 years. Data represents that through this policy, illegal fishing has dropped dramatically, so that when viewed in terms of criminal penalties for deterrence (absolute theory), the policy is very effective. However, whether the policy has an impact on the income of local fishermen, logically, when there is illegal fishing of small fish, the income of local fishermen increases. In order to figure out the effectiveness of illegal fishing sanctions in relation to increasing local fishermen’s income, the researchers determined the location of the study in the Tambak Lorok Fishing Village in Semarang.
Co-Authors Ali Masyhar Anis Widyawati Muhammad Azil Maskur