Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten SITARO melaluiDinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengembangkan obyek wisata daerah; (2) mengidentifikasi faktorfaktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan pengembangan obyek pariwisata di Kabupaten Sitarooleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.Data dan informasi dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi dari DinasKebudayaan dan pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro (SITARO). Setelah datadikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yakni menggambarkanrealitas sesuai apa adanya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten SITAROmelalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengembangkan potensi obyek wisata telah dilaksanakan,namun hasilnya belum optimal. Belum optimalnya pencapaian pengembangan obyek wisata di KabupatenKepulauan SITARO, sesuai hasil penelitian disebabkan oleh beberapa faktor penghambat atau kendala, baikkendala internal maupun kendala eksternal. Kendala internal meliputi: belum sesuainya produk wisata denganpermintaan pasar dan keterbatasan sumber daya manusia pengelola pariwisata, sementara kendala eksternaladalah faktor sosial budaya dan sarana penunjang yang belum memadai. Untuk meningkatkan dampak positifdari pelaksanaan kebijakan pengembangan obyek wisata, khususnya di Kabupaten Kepulauan SITARO, makapemerintah daerah perlu meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan,terutama pembangunan akses jalan menuju obyek-obyek wisata, baik wisata alam, wisata budaya maupunwisata sejarah. Untuk mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengembangan kepariwisataandaerah, maka pemerintah perlu meminimalkan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengembanganpariwisata melalui peningkatan mutu dan kesesuaian produk wisata, peningkatan jumlah dan kualitas SDMpengelola pariwisata, dan pembinaan sektor sosial budaya masyarakat di sekitar obyek wisata.Kata kunci : Kebijakan pengembangan obyek pariwisata