Garuda - Garba Rujukan Digital

RELEVANSI AKUNTABILITAS TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM DANA DESA (Studi Kasus Desa-Desa di Kecamatan Cilengkrang) Rahayu, Puji Astuti; E.M., Sylvia Fettry
Media Riset Akuntansi Vol 7, No 1 (2017): Februari
Publisher : Universitas Bakrie

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Nawa Cita ketiga “Membangun Indonesia dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan” adalah salah satu program prioritas pemerintah. Dalam rangka pemenuhan prioritas pembangunan tersebut, pemerintah pusat membuat kebijakan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan efektivitas program dana desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta mendeskripsikan peran akuntabilitas dalam menjelaskan efektivitas program dana desa. Jenis penelitian ini deskriptif, dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara kepada pihak terkait di Desa Girimekar, Desa Melatiwangi, dan Desa Jatiendah. Efektivitas program Dana Desa didasarkan pada: (1) Ketepatan kebijakan, adanya kesesuaian perumusan kebijakan RPJM, RKP, dan hasil musrenbang dengan aktor yang tepat, yaitu: Aparat Desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat dan pencapaian pembangunan Desa, (2) Ketepatan pelaksana, telah diimplementasikan oleh aktor yang sesuai dengan kebijakannya, yaitu LPMD dan RT/RW setempat, dan (3) Ketepatan target pembangunan, dengan pertimbangan tingkat urgensi. Sedangkan akuntabilitas terlihat pada ketiga desa yang telah memasang foto pelaksanaan kegiatan pembangunan di papan pengumuman Kantor Desa, adanya prasasti yang ditandatangani oleh Kepala Desa di lokasi pembangunan, sehingga masyarakat Desa dapat memperoleh informasi penggunaan Dana Desa dengan mudah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berperan dalam menjelaskan efektivitas program Dana Desa. Kata kunci: Akuntabilitas, Efektivitas, Program Dana Desa The Third Nawa Cita “Developing Indonesia from outer area by strenghtening vilages and region in the unitary state framework” is government’s priority program. Central government has established Village Fund Policy as a support. This study aims to describe the effectivity of village fund program in developing and empowering village community and to describe the role of accountability in defining the effectivity of village fund program. This research is descriptive. The data collection method is observation and interview with any relevant party in Girimekar, Melatiwangi, and Jatiendah Village. The effectivity of village fund program is measured by the appropriatenes of: (1) policy setting of RPJM, RKP, and Musrenbang by various parties i.e., Vilage Apparatus, BPD, LPMD, and some public figures in accordance with its achievement, (2) execution conducted by relevant party i.e., LPMD and local RT/RW, and (3) development target based on its priority level of consideration. The accountability is recognized by put some pictures of real development activities in the bulletin board of Village Office and its inscription signed by Village Head in the location of development. So that public can access information about village fund utilization. Thus, accountability has an important role in defining the village fund program effectivity. Keywords: Accountability, Effectivity, Village Fund Program

STAKEHOLDER ANALYSIS ON INDONESIAN E-COMMERCE TAXATION Setiawan, Amelia; Maratno, Sylvia Fettry Elvira; Rahayu, Puji Astuti; Dewanti, Monica Paramita Ratna Putri
INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF BUSINESS STUDIES Vol 12, No 3 (2019): December 2019 - March 2020
Publisher : Universitas Prasetiya Mulya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.997 KB)

Trade industry had been effected significantly by the high pace of digitalization. The growth level of Indonesian online trading activities is predicted to be extremely high because of the huge number of internet users in Indonesia. This is perceived as a great chance to enter the online commercial trading market in Indonesia. The interactive online marketplace makes it easy to buy and sell goods and services more efficiently in everywhere and at any time. However, there is little consideration on the taxation aspect of e-commerce transaction in Indonesia as developing country. This study gives an analysis on Indonesian e-commerce taxation based on identified main group of stakeholders. The literature review is conducted to get comprehensive understanding on common e-commerce taxation. The analysis of e-commerce taxation grasps the comparison of practices between developed and developing countries.

Kajian Sistem Pengendalian Internal Atas Peneriman dan Pengeluaran Kas Elvy Maria Manurung; Puji Astuti Rahayu; Fadhilah Eka Wardhana; Grace Natalia Sutanto; Janice Finisa; Sri Mulyani
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2014)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3209.157 KB)

Laporan keuangan disusun bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan. Laporan keuangan diharapkan dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan bisnis pada saat sekarang dan yang akan datang, serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Pertanggungjawaban manajemen terhadap sumber daya salah satunya adalah kas. Dengan adanya pengendalian internal yang optimal, diharapkan dapat memberikan informasi keuangan yang akurat. Beberapa penelitian telah dilakukan, diantaranya mengenai “Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit Gunung Maria di Tomohon” (Pakadang,2013). Sebagian besar aspek yang diteliti relatif sama, diataranya membahas lingkungan pengendalian, perkiraan resiko yang akan timbul, sistem informasi, kegiatan pengendalian dan pemantauan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah (i) obyek penelitian (ii) metodologi penelitian, dan (iii) tujuan penelitian.Pada penelitian ini dibandingkan empat perusahaan dalam dua jenis usaha, yaitu perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana penerapan sistem dan prosedur terhadap penerimaan dan pengeluaran kas sehingga pengendalian internal dapat diwujudkan secara memadai untuk menghindari fraud dan meningkatkan keakuratan pelaporan keuangan.serta bagaimana perusahaan dagang berbeda dengan perusahaan manufaktur dalam hal pengendalian internal terhadap uang kas, upaya yang dilakukan Penelitian ini akan dilakukan pada dua perusahaan manufaktur yaitu PT.MGJ dan PT.SSM, serta dua perusahaan dagang, yaitu PT.MDI, dan PT.PSJ untuk membandingkan pengendalian internal atas kas pada kedua jenis perusahaan yang diteliti.Penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu melalui cara observasi, wawancara, kuesioner, penelusuran dokumen dan diskusi kelompok dalam penilaian sistem pengendalian internal keempat perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keempat perusahaan yang diteliti PT.MGJ mempunyai pengendalian internal yang paling memadai sebesar 97%, PT.MDI sebesar 91% dan PT.SSM sebesar 89%, sedangkan PT.PSJ memiliki pengendalian internal yang belum memadai yaitu sebesar 29%. Walaupun PT.MGJ, PT.MDI dan PT.SSM mempunyai pengendalian internal yang lebih baik namun masih terdapat beberapa kelemahan pengendalian internal yang perlu ditanggulangi. Kata kunci : Sistem Pengendalian Internal, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas

Stakeholder Analysis on Indonesian E-Commerce Taxation Amelia Setiawan; Sylvia Fettry Elvira Maratno; Puji Astuti Rahayu; Monica Paramita Ratna Putri Dewanti
INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF BUSINESS STUDIES Vol 12, No 3 (2019): December 2019 - March 2020
Publisher : Universitas Prasetiya Mulya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Trade industry had been effected significantly by the high pace of digitalization. The growth level of Indonesian online trading activities is predicted to be extremely high because of the huge number of internet users in Indonesia. This is perceived as a great chance to enter the online commercial trading market in Indonesia. The interactive online marketplace makes it easy to buy and sell goods and services more efficiently in everywhere and at any time. However, there is little consideration on the taxation aspect of e-commerce transaction in Indonesia as developing country. This study gives an analysis on Indonesian e-commerce taxation based on identified main group of stakeholders. The literature review is conducted to get comprehensive understanding on common e-commerce taxation. The analysis of e-commerce taxation grasps the comparison of practices between developed and developing countries.Keywords:Taxation, E-commerce, Stakeholder Analysis* Accounting Department, Faculty of Economics, Parahyangan Catholic University, Gedung 9, Jl. Ciumbuleuit 94, Bandung 40141, Indonesia. https://doi.org/10.21632/irjbs.12.3.277-288

Menelusuri Keberhasilan dan Kendala Pemda di Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Memperoleh Opini WTP dari BPK: Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat: Kata Kunci: Keberhasilan, Kendala, Pengelolaan Keuangan, dan Opini Audit Puji Astuti Rahayu; Sylvia Fettry; Monica Paramita
Jurnal Akuntansi Vol. 12 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Kristen Maranatha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/jam.v12i1.2288

Financial management reforms to improve quality are continuously carried out. Regional financial management is carried out in an integrated system embodied in the Local Government Budget which is determined annually by regional regulations. The drafting of the Local Government Budget is guided by the Local Government Work in order to realize services to the community to achieve the goal of the state. It requires an inflow of funds to finance regional expenditure. Regional sources of revenue can be obtained from three sources: a) local own-source revenue, b) fiscal balance transfers from the central government to regions, c) other local own-source revenue. As a form of transparent and accountable regional financial management, it is necessary to prepare financial reports audited by the BPK. Based on the result of the audit, the local government experienced improvement and decreased Opinion on The Report On Local Government Finance from 2013 to 206. The opinion that has been achieved are an illustration of the success in the presenting of the financial statement and the constraints faced by the Regional Government in West Java Province in obtaining WTP Opinions from BPK. This research is descriptive, and data collection techniques are questionnaires, the study of literature from Report of Audit Findings and interviews with related parties

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemilik UMKM Sesuai dengan SAK EMKM dan Perhitungan Pajak Puji Astuti Rahayu; Sylvia Fettry Elvira; Felisia Liu; Monica Paramita Ratna
Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang Vol 6, No 2 (2021): May 2021
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/abdimas.v6i2.5169

Nowadays, the conditions of economics require housewives to be more creative in finding additional income to support their families. One alternative is to establish SMEs. SME owners need to make regular financial reports and fulfill their tax obligations. To help them, this activity was held at the Gereja Paroki Kamuning Bandung, with participants from the Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Paroki Kamuning Bandung. Many of the participants have not made financial reports or fulfilled their obligations as taxpayers. They do not have sufficient information and knowledge about it. The objective of this activity is to provide better understanding and assistance in preparing financial reports and calculating the tax payable based on Government Regulation or PP No. 23 of 2018. These activities consist of first, understanding the condition of the business and understanding of financial statements and tax obligations. Second, we compile a guidebook that consists of steps in making financial reports and calculating payable taxes, conducting training and assistance in preparing financial reports and calculating taxes. The result of this activity is an increase in the participants' understanding of the preparation of financial reports, how to calculate taxes owed, and the reasons why MSME owners must carry out their tax obligations.DOI: https://doi.org/10.26905/abdimas.v6i2.5169

Analisis Kebijakan dan Implementasi Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pembuat Konten Online di Negara Amerika Serikat, Korea Selatan, Filipina, dan Indonesia Puji Astuti Rahayu; Sylvia Fettry Elvira M; Monica Paramita Putri Dewanti
JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan) Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Magister Akuntansi Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35838/jrap.2021.008.01.05

ABSTRACT The income earned by online content creators (selebgrams, youtubers, and bloggers) is an object of Income Tax. The income of online content creators are potential taxes that are being unearthed by the DJP. This study aims to analyze tax policy for taxpayers of online content creators in the United States, South Korea, Philippines, and Indonesia, analyze potential tax revenues and evaluate the implementation of their tax obligations. This research uses descriptive and qualitative research. Data collection through field studies by conducting interviews, questionnaire, and literature studies. Based on the results of the study, each country studied imposed taxes on private residents, as well as non-residents. Every online content creator is asked to register to obtain a TIN, as well as NPWP in Indonesia. The difference is that online content creators must register their businesses, so that the tax authorities have a database. ABSTRAK Penghasilan yang diperoleh pembuat konten online (selebgrams, youtubers, dan bloggers) merupakan objek Pajak Penghasilan. Penghasilan pembuat konten online merupakan potensi pajak yang sedang digali oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi pembuat konten online di negara Amerika Serikat, Korea Selatan, Filipina, dan Indonesia, menganalisis potensi penerimaan pajak dan mengevaluasi pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan bersifat kualitatif. Pengumpulan data melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara dan kuesioner terhadap wajib pajak pembuat konten online dan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian, setiap negara yang diteliti mengenakan pajak terhadap resident, maupun non resident. Setiap orang pribadi pembuat konten online diminta mendaftarkan diri agar memperoleh TIN, seperti halnya NPWP di Indonesia. Perbedaan Negara yang diteliti dengan Indonesia adalah pembuat konten online harus mendaftarkan usahanya, sehingga otoritas pajak memiliki database pembuat konten online.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search