Kabupaten Manokwari merupakan Ibukota Provinsi Papua Barat yang merupakan Kota yang sedang berkembang. Kabupaten Manokwari sebagai pusat pemerintahan Provinsi dan Kabupaten dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan migrasi semakin meningkat mengakibatkan masyarakat membangun tempat tinggal yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak sesuai dengan standar sehingga menyebabkan permasalahan tumbuhnya permukiman kumuh. Berdasarkan SK Bupati Kabupaten Manokwari Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Manokwari. Terdapat 15 lokasi yang telah teridentifikasi kumuh dan pada daerah pesisir terdapat 6 kawasan pesisir yang diteliti yakni kawasan Pasar sanggeng, kawasan Arkuki, kawasan Fanindi pante, kawasan Borobudur, kawasan Anggrem dan kawasan Rodi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat kekumuhan permukiman kumuh yang ada di 6 kawasan pesisir perkotaan Manokwari dengan menggunakan 7 aspek fisik kekumuhan yaitu kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan limbah, kondisi pengelolaan persampahan dan kondisi proteksi kebakaran berdasarkan Peraturan Menteri PUPR NOMOR 2/PRT/M/2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif dan metode analisis kuantitatif dengan menggunakan skoring atau pembobotan. Hasil dari penelitian setelah dilakukan analisis berdasarkan 7 aspek fisik didapatkan bahwa kondisi kekumuhan terdapat 5 kawasan yang termasuk kumuh ringan dan 1 kawasan termasuk kumuh sedang. Kriteria kumuh ringan yaitu pada Kawasan Pasar Sanggeng, Kawasan Arkuki, Kawasan Fanindi Pante, Kawasan Anggrem dan Kawasan Rodi. Kriteria kumuh sedang yaitu pada Kawasan Borobudur dengan bobot tertinggi yaitu pada kondisi proteksi kebakaran kondisi pengelolaan persampahan.Kata Kunci: tingkat kekumuhan, perumahan permukiman, pesisir