<![CDATA[Jumlah UMKM berkembang 4% tiap tahun, yang menjadikan UMKM sebagai roda perekonomian Indonesia serta menyumbang setengah dari PDB Indonesia. Namun, angka tersebut tidak didukung oleh pengelolaan manajemen yang profesional dari para pelaku UMKM. Diterapkannya SAK EMKM dimungkinkan memberikan standar bagi pengelolaan UMKM yang modern. Kenyataannya banyak UMKM yang tidak mengetahui adanya standar ini apalagi melaksanakannya. Standar ini mewajibkan para pelaku UMKM untuk melakukan akuntabilitas dari sisi keuangan, antara lain dengan menyiapkan Laporan Laba/Rugi, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, banyak UMKM tidak melaksanakan bentuk akuntabilitas tersebut karena ketidakmampuan sumber daya yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksploratori. Metode ini dipilih karena konteks bentuk ideal dari akuntabilitas keuangan harus dicari karena peneliti ingin mengetahui bentuk ideal pelaksanaan akuntabilitas keuangan yang sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kerangka yang menunjukkan bentuk ideal akuntabilitas keuangan bagi para UMKM. Hasil penelitian tentang bentuk akuntabilitas UMKM yang dilakukan kebanyakan tidak terstandarisasi dan berbentuk single entry accounting. Kerangka yang ideal untuk akuntabilitas keuangan UMKM adalah, kepemilikan NPWP, Laporan Penerimaan/pengeluaran kas, dan Laporan Harga Pokok Penjualan.]]>
