Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

I-OT.Net As Internet of Things (IoT) Cloud in Internet-Based Control System Applications Rahmat, Basuki; Moeljani, Ida Retno; Widjajani, Bhakti Wisnu; Sudiyarto; Harianto
Nusantara Science and Technology Proceedings 5th International Seminar of Research Month 2020
Publisher : Future Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11594/nstp.2021.0961

Abstract

With the rapid development and deep application and collaboration of new concepts and technologies brought by the Internet of Things (IoT) and cloud computing around the world, all walks of life are gradually moving towards a smart modern society. This technology has gradually penetrated almost all fields, from simple technology to complex technology. Where the basic system of the Internet of Things consists of 3 things, namely: hardware/physical (things), internet connection, and cloud data center as a place to store or run the application. This paper introduces a new Internet of Things cloud in Indonesia, namely i-ot.net. And examples of its application for Miniature Temperature Control System and Smart Farming are given.
Perancangan Sistem Autonomous Drone Quadcopter Dengan Menggunakan Metode Waypoint Adi Kurniawan Saputro; Koko Joni; Firman Mardiansyah; Riza Alfita; Harianto
ALINIER: Journal of Artificial Intelligence & Applications Vol. 2 No. 2 (2021): ALINIER Journal of Artificial Intelligence & Applications
Publisher : Program Studi Teknik Elektro S1 ITN Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.284 KB) | DOI: 10.36040/alinier.v2i2.4607

Abstract

In this digital era, technological development is one of the main developments in human life today. And along with the times, there is drone technology which is currently becoming popular among the wider community with its ability to take photos and videos.[1] One of the technological innovations that are developing in the current era of globalization is drone technology which in military terms is also called Unmanned aerial vehicle (UAV) is a type of aircraft that can fly without a crew. The waypoint method works by finding the coordinates of the position to be addressed and then returning to the initial position. Autonomous is an autopilot mode with reference to GPS coordinate data on electronic devices that can move automatically without using a remote control in its movement. In the process of carrying out an autonomous drone mission, it requires several steps in which there are hyperlapses, waypoints, and intervals. From the results of testing autonomous missions on the DJI Mavic 2 Combo drone, a conclusion can be drawn where the drone is able to carry out its mission correctly. Di era digital ini perkembangan teknologi merupakan salah satu pokok pembangunan dalam kehidupan manusia saat ini. Dan seiring dengan perkembangan zaman, terdapat teknologi drone yang saat ini menjadi populer di kalangan masyarakat luas dengan kemampuannya yang dapat mengambil foto dan juga video.[1] Salah satu inovasi teknologi yang berkembang pada era globalisasi saat ini adalah teknologi drone yang dalam istilah militer disebut juga dengan Unmanned aerial vehicle (UAV) merupakan jenis pesawat yang dapat terbang tanpa awak. Dengan metode waypoint bekerja dengan cara mencari titik-titik koordinat posisi yang akan dituju kemudian kembali ke posisi awal. Autonomous merupakan suatu mode autopilot dengan acuan dari data koordinat GPS pada perangkat elektronik yang dapat bergerak secara otomatis tanpa menggunakan remote controle dalam pergerakannya. Dalam proses menjalanan misi autonomous drone membutuhkan beberapa langka yang didalamnya terdapat hyperlaps, waypoint, dan interval. Dari hasil pengujian misi autonomous pada drone DJI Mavic 2 Combo dapat ditarik sebuah kesimpulan dimana drone mampu menjalankan misinya dengan tepat.
Reformulasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola Cadangan Pangan Indonesia Anisa Dwi Utami; Harianto; Cila Apriande; Triana Gita Dewi
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 2 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.5.2.598-603

Abstract

Penentuan jumlah cadangan pangan pemerintah yang mempertimbangkan menipisnya persediaan pangan yang menandai krisis pangan global, fluktuasi harga dan pasokan pangan dunia, potensi bencana alam, serta jumlah penduduk miskin dan rawan pangan yang masih tinggi di Indonesia diharapkan dapat menciptakan ketahanan pangan nasional dan menjaga keseimbangan cadangan pangan baik pada level nasional maupun level daerah. Langkah kebijakan strategis yang perlu dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS) adalah melakukan penyesuaian perhitungan cadangan pangan yang termasuk di dalamnya adalah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah khususnya Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD). Formulasi CBPD perlu mengacu pada kebutuhan cadangan beras dengan mempertimbangkan kondisi kerawanan pangan dan kebencanaan yang terjadi di setiap daerah. Sebagai indikator aspek kebencanaan, dapat digunakan persentase wilayah yang terdampak bencana dan kondisi kerawanan pangan dengan menggunakan indikator berupa persentase prevalensi kerawanan pangan (Prevalence of undernourishment). Sebagai faktor pembobot dapat digunakan indeks risiko kerawanan bencana (IRBI) sebagai pendekatan dalam menghitung tingkat risiko kebencanaan yang diasumsikan akan menjadi faktor utama terjadinya kerawanan pangan dan juga memengaruhi stabilitas harga pangan. Dengan demikian penghitungan kebutuhan cadangan beras diperoleh dengan mengalikan variabel-variabel tersebut dengan jumlah penduduk dan konsumsi beras per kapita selama satu tahun untuk setiap Kabupaten/Kota. Dengan memperhitungkan sebaran kepemilikan (penguasaan) beras di masyarakat, CBPD ditetapkan sebesar 0.5% dari total kebutuhan cadangan beras yang terdiri dari 20% CBPD pemerintah provinsi dan 80% merupakan cadangan beras pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota. Adapun penghitungan CBPD untuk setiap kabupaten/kota sebaiknya ditentukan dengan mempertimbangkan faktor produksi dan kemampuan anggaran dengan menghitung proporsi setiap faktor tersebut dibandingkan dengan total nilai dalam satu provinsi.