Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

CONSTITUTIONAL BASIS FOR THE CIVIL RIGHTS OF ILLEGITIMATE CHILDREN Nurhayati, Bernadeta Resti
Pattimura Law Journal VOLUME 1 ISSUE 2, MARCH 2017
Publisher : Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The specification of children into "legitimate children" and "illegitimate children" is well-known legally and socially. Illegitimate children suffer discrimination because of their status. In law, they only have their mothers and mother's family. Although there has been a Constitutional Court Decision No. 046 / PUU-VIII / 2010, but it does not automatically raise the dignity of illegitimate children. On the other hand Law No. 24 of 2014 has made the children who were not born from a marriage by religion lose their rights to be recognized. This paper was aimed to find the constitutional basis for the civil rights of illegitimate children as the basis to provide the civil rights for illegitimate children so that their civil rights are protected.The method used in this paper was normative.Based on the review, there is a constitutional basis to provide the protection to the civil rights of illegitimate children.
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KDRT DARI PERSPEKTIF KEPENTINGAN PEREMPUAN Emilia Ninik, Aydawati; B. Resti, Nurhayati; Venatius, Hadiyono
Seri Kajian Ilmiah Vol 15, No 2 (2014)
Publisher : Seri Kajian Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A home is a place where every member gets protection. However, a home sometimes can be a source of suffering due to the acts of domestic violence. The enactment of Law No. 23 of 2004 on Abolition of Domestic V54+-iolence does not automatically lead to the rate decrease of domestic violence because many victims have no courage to bring the case as a legal matter. Actually the Act on Abolition of Domestic Violence provides severe penalties for the perpetrators, but in practice the imposed penalties for the perpetrators are often more lenient than the penalty suggested by the Act. This research is qualitative. The secondary data were taken from legal court verdicts. To complete the data, interviews were conducted to the judges making the verdicts in order to understand the considerations in deciding the penalities about domestic violence cases. The conclusion of this study is the fact that penalties imposed by the judges tend to be lower than the prosecutor’s demand. Besides, the trial process is more dominated by physical violence acts than the other three violences. In making their decision, the judges merely base on the Act on Elimination of Domestic Violence. For the cases involving children as the victims the judges also base their decisions on the Act on Child Protection. Seeing that the view from women’s interest appears to be a mainstream, the judges have to be extra careful in handling domestic violence cases in order to impose appropriate criminal penalties, that meet the principles of justice, expediency and legal certainty
MODEL DIALOG DALAM PERADILAN RESTORATIF PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM B. Resti, Nurhayati; Venatius, Hadiyono; Marcella Elwina, Simandjuntak
Seri Kajian Ilmiah Vol 15, No 2 (2014)
Publisher : Seri Kajian Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peradilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara bagi anak yang berhadapan dengan hukum pidana. Cara penyelesaian perkara melalui proses peradilan umum dianggap sangat menghabiskan energi, biaya dan dianggap mengabaikan kepentingan korban, masyarakat dan kepentingan pelaku tindak pidana dan cenderung menimbulkan trauma pada korban dan pelaku. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur mengenai Restoratif Justice. Namun undang-undang ini baru akan berlaku 2 (dua) tahun sejak diundangkannya (tahun 2012). Sementara dalam praktek ternyata praktek peradilan restoratif telah dijalankan dengan berbagai variasinya. Tulisan ini membahas tentang model-model penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yang memakai pendekatan restoratif justice. Tulisan ini merupakan bagian pertama dari dua tulisan yang merupakan publikasi dari penelitian yang dilaksanakan, yakni tentang Model Peradilan Restoratif pada Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pidana, yang dilakukan di Kota Semarang, Surakarta dan Yogyakarta.
CHILDREN FRIENDLY SCHOOLING TO FULFILL THE RIGHT TO EDUCATION Resti Nurhayati, Bernadeta
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23490

Abstract

Children are heir of a nation’s future. Therefore, they ought to be comprehensively prepared both physically and psychologically in order to reach desired adulthood. Parents, trustee, and teachers together play important roles in this regard. To reach impeccable adulthood, fulfilling certain education extenthas been serving obligatory purpose since long time ago. Generally, one child’s education and well-being have been parent’s responsibility. However, stateguarantees every child access to proper education fulfillment, as it is written on UUD 1945 article 28 C, which ensures citizen development via basic physical needs fulfillment, including getting education and benefit from science, art, and cultural advantages in order to improve quality life. Yet in the middle of the process, sometimes they face obstacles in form of physical and psychological harassment. It can be, they find it delivered through playing groups, teaching teams, or surrounding adults. The complication has to be ignorance to education in general and school reluctant specifically. If the effect carries over they would eventually loss the opportunity of getting education rights served right.This paper aims to study access to education in general, harassment in school environment, and children-friendly school as an effort to fulfill education rights.According to the study the author concludes that education rights serve as one of human rights. Consequently, government guarantee its access to ensure education rights served right, including carrying out feasible actions and countermeasure to prevent and resolve problems in the society. The author would like to suggest children-friendly schooling in every city or regency in Indonesia.Key words: children rights, education rights, children-friendly school
HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM BERPARADIGMA PANCASILA Nurhayati, B. Resti Nurhayati
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 1, No 2 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (781.498 KB) | DOI: 10.23887/jkh.v1i2.6104

Abstract

Anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa. Di tangan merekalah kehidupan bangsa dan Negara kita titipkan. Namun dalam fakta sehari-hari, kehidupan seorang anak tidaklah selalu mudah, karena masyarakat bahkan hukum mendiskriminasikan anak berdasarkan ukuran yang dibuat oleh masyarakat maupun oleh hukum. Anak dibedakan menjadi anak sah dan anak luar kawin. Berdasarkan pembedaan tersebut, anak diperlakuan secara berbeda oleh masyarakat dan hukum. Tulisan  ini bermaksud untuk menguraikan bahwa status hubungan hukum yang telah menyebabkan seorang anak dilahirkan ke dunia mestinya bukanlah satu-satunya ukuran untuk memberikan hak keperdataan bagi seorang anak. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menganalisis persoalan perlindungan anak luar kawin mendasarkan pada paradigma Pancasila. Berdasarkan analisa ditemukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan hukum yang layak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan, berhak untuk tumbuh kembang sebagaimana mestinya, serta mendapatkan hak-hak lain yang perlu untuk mendukung perkembangan jiwa raganya. Kata kunci: Anak Luar Kawin, Hak Keperdataan Anak, Paradigma Pancasila.
PERSEPSI PASIEN TENTANG ASPEK HUKUM PERIKATAN UPAYA (INSPANNING VERBINTENIS) DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DI RSUD KOTA SALATIGA Aribowo, Bonifasius Nadya; Nurhayati, B. Resti; Dahlan, Sofyan
SOEPRA Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.115 KB) | DOI: 10.24167/shk.v3i1.696

Abstract

Konstruksi hukum dalam transaksi terapetik sudah terlembaga dalam ketentuan perundang-undangan nasional, namun persepsi pasien tentang aspek hukum perikatan upaya dalam transaksi terapeutik masih demikian beragam, tidak utuh, bahkan sebagian kabur. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana persepsi pasien tentang aspek hukum perikatan upaya (inspanning verbintenis) dalam transaksi terapeutik antara dokter dengan pasien.Partisipan dalam penelitian ini adalah 15 orang pasien di RSUD Salatiga. Tehnik pengambilan sampel dengan menggunakan metode cluster random sampling dengan populasi : pasien yang sedang menjalani rawat inap berdasarkan perikatan atas kontrak di RSUD Kota Salatiga dalam jangka waktu satu bulan sejak pasien masuk dirawat inap di RSUD Kota Salatiga, Tehnik pengambilan data dengan studi lapangan lewat observasi dan wawancara yang mendalam (deep interview) secara terarah (directive interview), dengan analisa data secara kualitatif yang diuraikan secara deskriptif-naratif maupun menggunakan table maupun diagram secara statistik.Hasil yang didapatkan memperlihatkan bahwa 73,3 % responden memiliki persepsi tentang adanya hubungan hukum dalam transaksi terapetik. Persepsi responden tentang aspek hukum turunan dalam transaksi terapetik meliputi berlakunya hubungan kontraktual dalam transaksi terapeutik, sifat perikatan dalam transaksi terapeutik; serta hak dan kewajiban dokter dan pasien dalam hubungan kontraktual dalam transaksi terapeutik memiliki korelasi dengan latar belakang tingkat pendidikan responden.
PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PERJANJIAN Nurhayati, Bernadeta Resti
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 5, No 1 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v5i1.16752

Abstract

 Kesepakatan antara para pihak merupakan ruhnya perjanjian. Namun dalam praktik, kesepakatan perjanjian tidak selalu diberikan secara bebas. Cukup banyak perjanjian yang memiliki cacat kehendak karena dibuat atas dasar keterpaksaan, ancaman, atau ketidaktahuan para pihak. Kecacatan pada kesepakatan bisa terjadi karena adanya dwang, dwaling, bedrog maupun karena terjadi penyalahgunaan keadaan. Perjanjian yang di dalamnya terkandung unsur penyalahgunaan keadaan berpotensi untuk digugat di pengadilan ketika salah satu pihak menyadari bahwa kesepakatan yang diberikan pada saat penandatanganan perjanjian bercacat. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan kajian yang dilakukan, ditemukan bahwa dalam perkara gugatan penyalahgunaan keadaan, tidak selalu gugatan dimenangkan oleh pihak yang mendalilkan telah mengalami penyalahgunaan keadaan. Namun cukup banyak gugatan berdasarkan penyalahgunaan keadaan yang dimenangkan oleh pihak penggugat. Ini dapat diartikan bahwa dalil penyalahgunaan keadaan menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan karena masuk dalam sebuah perjanjian yang tidak berimbang. Kata kunci: perjanjian, cacat kehendak, penyalahgunaan keadaan.
TINGKAT PENGETAHUAN PERAWAT TENTANG INFORMED CONSENT BAGI TENAGA PERAWAT YANG MELAKSANAKAN ASUHAN KEPERAWATAN UNTUK PASIEN YANG DIRAWAT DI RSUD Dr H SOEWONDO KENDAL Kawi, .; Nurhayati, Resti; Dahlan, Sofwan
SOEPRA Vol 3, No 2: Desember 2017
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.702 KB) | DOI: 10.24167/shk.v3i2.782

Abstract

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak yang dimiliki merupakan salah satu indikator positif meningkatnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Namun ada konsekensinya yaitu adanya kecenderungan meningkatnya kasus tenaga kesehatan ataupun rumah sakit di somasi,. Pokok permasalahan adalah tidak setiap upaya pelayanan kesehatan khususnya tindakan keperawatan hasilnya selalu memuaskan semua pihak terutama pasien.Tingginya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan sering kali menimbulkan ketidak puasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terutama tindakan keperawatan yang dilakukan pada pasien yang dirawat. Hal ini tingkat pengetahuan tentang informed consent bagi perawat sangat penting untuk dapat memberikan pelindungan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan keperawatan.Berdasarkan latar belakang masalah seperti tersebut di atas maka dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana tingkat pengetahuan tentang informed consent para tenaga perawat yang melaksanakan asuhan keperawatan terhadap pasien yang dirawat di RSUD Dr. H .Soewondo Kendal ?Bagaimana pelaksanaan informed Consent oleh tenaga perawat yang melaksanakan asuhan keperawatan terhadap pasien di unit-unit rawat nginap Rumah Sakit Dr. H. Soewondo Kendal ?Tujuanya untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang informed consent oleh tenaga perawat yang melakukan tindakan asuhan keperawatan bagi pasien yang dirawat di Rumah Sakit Dr. H. Soewondo Kendal. Untuk mengetahui pelaksanaan informed consent oleh tenaga perawat yang melakukan tindakan asuhan keperawatan bagi pasien yang dirawat di unit-unit Rumah Sakit Dr.H. Soewondo Kendal.Metode penelitian yaitu yuridis sosiologis dengan responden 55 perawat yang melakukan tindakan asuhan keperawatan dengan metode survy dengan cara membagikan daftar pertanyaan tentang, pengetahuan informed consent, pengetahuan tentang kelengkapan informed cansent dan pengetahuan tentang pelaksanaan informed consent.Kesimpulannya bahwa tingkat pengetahuan tentang informed consent,pengetahuan tentang kelengkapan informed consent, dan pengetahuan tentang pelaksanaan informed consent bagi tenaga perawat yang melakukan asuhan keperawatan untuk pasien yang dirawat di RSUD Dr H Soewondo masih kurang
STATUS ANAK LUAR KAWIN DALAM HUKUM ADAT INDONESIA Resti Nurhayati, Bernadeta
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (692.06 KB) | DOI: 10.23887/jkh.v3i2.11827

Abstract

Masyarakat membedakan perlakuan terhadap anak sah dan anak luar kawin. Demikian pula hukum membedakan anak menjadi anak sah dan anak luar kawin. Akibatnya status, kedudukan, serta hak anak luar kawin berbeda dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Anak sah memiliki status keperdataan, kedudukan serta hak waris secara penuh. Namun tidak demikian halnya dengan anak luar kawin. Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang anak luar kawin, namun tidak secara tuntas. Di sisi lain, hukum Adat Indonesia dengan keanekaragaman sistem kemasyarakatannya telah menempatkan anak luar kawin pada posisi yang cukup baik. Tulisan ini mendasarkan pada kajian kepustakaan, untuk meninjau bagaimanakah Hukum Adat memberikan penghormatan terhadap status anak luar kawin, khususnya sebagai sumber dalam pembentukan hukum positif untuk melindungi anak luar kawin.
Midwife’s Role in The Implementation of The Health Minister’s Regulation Number 66 of 2014 Through Stimulation, Early Detection and Intervention Activities to Child’s Growth Disruption at Public Health Centers of Yogyakarta City Yanti, Ni Luh Gede Wira; Widyorini, Endang; Nurhayati, Bernadeta Resti
SOEPRA Vol 5, No 1: Juni 2019
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.5 KB) | DOI: 10.24167/shk.v5i1.1500

Abstract

Every child had the rights to survive, grow, and well develop to perfect adulthood.However, many children with special needs were factually ignored by their families even theywere often considered as family’s disgrace. The government, through midwives, could play arole in minimising the risks experienced by children with special needs by doing stimulation,early detection and intervention to child’s growth disruption.This research usedsocio‐legal approach with the analytical‐descriptive specification. Primarydata were obtained from interviews with Head of Health Centers (Puskesmas) of Mergangsan,Jetis and Tegalrejo beside with midwives, integrated service post (posyandu) cadres, and fiveparents of children with special needs. Secondary data were obtained from books and legalmaterials related to the research. The data were then qualitatively analysed.The results showed that the three Health Centers (Puskesmas), namelyMergangsan, Jetis andTegalrejo, had implemented the Health Minister’s Regulation Nr. 66 of 2014. The HealthCenters had programs having relations with child’s growth that was SDIDTK (stimulation, earlydetection and intervention of growth disruption). Midwives had performed their roles instimulation, early detection and intervention of growth disruption thorough examination thatwas monthly conducted together with posyandu’s activities at the Health Centers.Supporting factors of the monitoring implementation of a child’s growth, development anddevelopment disruption included health care facilities, adequate human resources (healthworkers), affordable posyandu’s costs and cross‐sectorial cooperation. The inhibiting factorswere low‐income family’s supports, unfavourable social and economic conditions and mother'sknowledge that remained poor.