<![CDATA[Penelitian ini di latarbelakangi adanya otonomi daerah yang berimplikasi pada pergeseran kekuasaan pemerintah pusat ke daerah. Pergeseran ini mengakibatkan banyaknya wewenang yang harus dikelola daerah dan berkurangnya pengawasan dari pemerintah pusat. Agar pelaksanaan pemerintah didaerah dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya tata kelola pemerintahan yang baik yang salah satu perwujudannya adalah perlunya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah yang akuntabel dan transparan.Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap kegiatan atau tindakan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Alokasi Dana Desa adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ditingkat pedesaan. Alokasi Dana Desa berasal dari pendapatan transfer yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Kota.Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan KabupatenToli-Toli. Hasil deskripsi di dapat melalui pengukuran dengan membandingkan undang-undang Pemendagri nomor 113 Tahun 2014 dengan kegiatan lapangan yang sesungguhnya.Hasil penelitian berdasarkan Pemendagri 113 Tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bangkir sudah akuntabel dan transparan pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Didukung pula dengan masyarakatnya yang cukup aktif dalam melakukan pembangunan desa.Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas dan ADD]]>
