Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains
Hasmin, Moh. Yusuf
Unknown Affiliation
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Mathematics Physics

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi Pada Desa Kola-Kola Kecamatan Banawa Tengah) Nur Afiat Anwar, Septiana Yusuf; Akbar, Muh Yusuf; Hasmin, Moh. Yusuf
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.684 KB) | DOI: 10.31934/jom.v1i1.699

Abstract

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan Di Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Study Pada Desa Kola-Kola Kecamatan Banawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian empiris dan analisis secara deduktif dan induktif. Hasil penelitian bahwa Badan Permusyawaratan Desa kurang mengawasi jalannya pemerintahan desa ditandai dengan tidak adanya laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Beberapa masyarakat di Desa Kola-Kola juga Kurang begitu mengetahui tugas dan wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa, karena kurangnya sosialisasi dari Badan Permusyawaratan Desa kepada Masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya yang seharusnya mengawasi jalannya roda pemerintah untuk mencegah terjadinya penyelewengan. Faktor yang menjadi hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan adalah kurangnya dukungan sarana dan prasarana, kurangnya dukungan dana operasional, dan kurangnya partisipasi dari masyarakat. Kata Kunci : Kinerja BPD, Fungsi Pengawasan, Pembangunan Desa 
PERANAN JURUSITA PENGGANTI DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu) Puspita, Dian S.; Matompo, Osgar S.; Hasmin, Moh. Yusuf
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.713 KB) | DOI: 10.31934/jom.v1i1.702

Abstract

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui Peranan Jurusita Pengganti dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Palu (2) Untuk mengetahui kendala terhadap Peranan Jurusita Pengganti dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Palu. Hasil Penelitian ini adalah (1) Jurusita Pengganti memiliki peranan yang cukup penting di Pengadilan TUN, dengan tugas dan fungsi diantaranya menyampaikan surat panggilan pemberitahuan pengadilan, melaksanakan pengiriman salinan putusan pengadilan kepada tergugat dan melaksanakan upaya paksa terhadap tergugat yang tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (2) Kendala dalam pelaksanaan peran Jurusita Penggganti di Pengadilan TUN Palu diantaranya yaitu belum adanya Peraturan pelaksana terkait upaya paksa dan Minimnya laporan perkembangan pelaksanaan Dan permohonan pelaksanaan suatu Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Saran dalam Penelitian ini adalah (1) Sebaiknya pemerintah melakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena telah menimbulkan celah yang menyebabkan suatu putusan pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap belum bisa dilaksanakan secara efektif dan memasukan secara eksplisit tugas dan fungsi jurusita pengganti ke dalam Undang-Undang tersebut (2) Sebaiknya pemerintah perlu membuat peraturan pelaksana terkait dengan pelaksanaan upaya paksa terhadap pejabat TUN yang tidak mau melaksanakan keputusan pengadilan, agar menjadi pedoman bagi Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga putusan PTUN dapat dilaksanakan dengan baik             Kata  Kunci : Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara. Peranan Jurusita Pengganti 
KEWENANGAN OMBUDSMAN DALAM PENANGANANLAPORAN PELAYANAN PUBLIK Yasin, Muhammad Rus’an; Akbar, Muhammad; Hasmin, Moh. Yusuf
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/jom.v1i1.1305

Abstract

Hasil dari pembahasan ini yaitu pertama, mekanisme penanganan laporan pelayanan publik oleh Ombudsman menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yakni terlebih dahulu “harus” dilaporkan pada instansi terlapor, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yakni tidak mengharuskan masyarakat menyampaikan pada institusi terlapor. Kedua, penyelesaian disharmoni kedua peraturan perundang-undangan ini yakni dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi oleh lembaga yang berwenang. Akhirnya, penulis memberikan saran pertama, sebaiknya pihak Ombudsman Republik Indonesia dan kementerian Hukum dan HAM, berkoordinasi untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap ketentuan yang mengatur penanganan laporan sebagaimana terdapat dalam  UU No. 37 Tahun 2008  dan  UU No. 25 Tahun 2009. Kedua, kepada pihak pembuat Undang-Undang agar dapat merubah beberapa pasal yang ada dalam kedua UU tersebut, guna menghilangkan kebingungan pada lembaga pelaksananya. Kata Kunci : Ombudsman, Penanganan Laporan, Harmonisasi dan Sinkronisasi.
HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH (Studi Kantor Dprd Kab.Parigi Moutong Umbarayasa, I Wayan Gamariel; Matompo, Osgar S.; Hasmin, Moh. Yusuf
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/jom.v1i1.1306

Abstract

Penulisan ini bertujuan 1). Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam mengajukan rancangan peraturan daerah. 2). untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi sehingga Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong tidak dapat maksimal dalam melaksanakan hak inisiatifnya. Dengan menggunakan tipe penelitian normatif-empiris. Tipe penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu berkenaan dengan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Studi Kantor DPRD Kabupaten Parigi Moutong). Hasil Penelitian Menunjukan 1). Mekanisme pelaksanaan Fungsi Legislasi yang berasal dari hak inisiatif DPRD Kabupaten dapat diajukan oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda Kabupaten/Kota sesuai Pasal 33 Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 2). Adapun Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi sehingga anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong tidak dapat maksimal dalam melaksanakan hak inisiatifnya adalah karena kurangnya sumber daya manusia atau kualitas anggota DPRD yang sangat menentukan dalam memainkan peranan dalam menggunakan hak inisiatif untuk membentuk sebuah peraturan daerah dan Kurangnya Komitmen Anggota DPRD dalam menjalankan tugas, serta rendahnya rasa solidaritas antar sesama anggota untuk saling mendukung dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab membentuk peraturan daerah.Kata Kunci: Hak Inisiatif, Fungsi Legislasi, DPRD.
Co-Authors Akbar, Muh Yusuf Matompo, Osgar S. Muhammad Akbar Nur Afiat Anwar, Septiana Yusuf Puspita, Dian S. Umbarayasa, I Wayan Gamariel Yasin, Muhammad Rus’an