Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Penetapan Harga Beras di Pasar Duko Timur Pamekasan Perspektif Etika Bisnis Islam dan Hukum Persaingan Usaha Agung Fakhruzy
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v5i1.8358

Abstract

Penetapan harga beras di Pasar Duko Timur Pamekasan telah mengalami pergeseran yang berpotensi merusak iklim usaha yang sehat. Pergeseran ini ditandai dengan pemusatan harga beras oleh sekelompok pelaku usaha dalam pasar. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab persoalan di atas berdasarkan pandangan etika bisnis Islam dan hukum persaingan usaha. Tulisan ini dibangun di atas desain penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang dikumpulkan diperoleh dari hasil wawancara bersama para pelaku usaha yang melakukan penjualan beras dengan harga yang berbeda kemudian dianalisis dengan cara induktif. Penelitian ini menunjukkan sebuah temuan bahwa di Pasar Duko terdeteksi sebuah praktik persaingan usaha tidak sehat berupa persekongkolan dalam menetapkan harga beras yang dilakukan oleh sekelompok pelaku usaha agar beras yang mereka jual lebih diminati oleh konsumen. Dalam etika bisnis Islam perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran (truth, goodness, honesty), Sedangkan dari perpektif hukum persaingan usaha, perbuatan di atas telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasar 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang pada intinya melarang pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya dalam menetapkan harga. (Rice pricing in Pamekasan's East Duko Market has undergone a shift that has the potential to damage a healthy business climate. This shift is marked by the centralization of rice prices by a group of business actors in the market. This paper aims to answer the above problems based on the views of Islamic business ethics and business competition law. This paper is built on qualitative research design using a case study approach. The data collected was obtained from interviews with business actors who sold rice at different prices and then analyzed by inductive means. This research shows a finding that in Duko Market an unhealthy business competition practice was detected in the form of a conspiracy in setting rice prices carried out by a group of business actors so that the rice they sell is more attractive to consumers. In Islamic business ethics this act is very contrary to the principles of Truth, Virtue and Honesty (truth, goodness, honesty), while from the perspective of business competition law, the above actions have violated the provisions in Article 5 paragraph (1) and Market 7 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition which in essence prohibits business actors from entering into agreements with other business actors in setting prices)
PERANAN HUKUM PAJAK DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA Agung Fakhruzy
Transparansi Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v3i2.932

Abstract

Pajak adalah salah satu sumber pemasukan negara dipungut dari rakyat yang dapat dipaksakan dan hasilnya kemudian digunakan untuk kepentingan umum, seperti mebiayai kebutuhan negara, membangun infrastrruktur dan mewujudkan tujuan penting negara yang diatur dialam alinea ke empat pembukaan UUD 1945. Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat, ketika pajak menjadi suatu bagian yang vital bagi kelangsungan negara maka dalam hal ini perlu suatu aturan yang mengikat, mengatur dan memaksa untuk dijadikan dasar hukum dalam pungutan pajak, dengan adanya undang-undang maka negara bisa melakukan wewenangnya secara maksimal dan kemudian tujuan akhirnya dengan adanya regulasi yang sah bisa mewujudkan tujuan negara. Kata Kunci : Pajak, Hukum Pajak, Tujuan Negara
Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi di Polres Pamekasan) Agung Fakhruzy
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v1i2.5874

Abstract

This Journal writing is about the penal mediation in the resolution of criminal offenses related to domestic violence against the husband and wife who performed at the police station Pamekasan This background Basically every family wants to build a happy family and a sense of mutual love, both physically and spiritually, but the fact that not all families desire is reached, where the frequent occurrence of domestic violence committed by husbands against wives, but in cases of litigation pending against domestic violence in the penal mediation solved by investigators, as is done in the Police Pamekasan where investigators penal mediation in cases of domestic violence. Thus, the observed phenomenon needs to be studied on a few things, first: basic considerations Pamekasan police, victims and perpetrators of domestic violence penal mediation to resolve cases of domestic violence, and the second: is related to the implementation of penal mediation in resolving criminal offenses relating to the violence in the household.