Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Gema Kampus IISIP YAPIS Biak

PARTISIPASI MASYARAKAT HAK ULAYAT DALAM MENDUKUNG BANDARA FRANS KAISIEPO MENJADI BANDARA INTERNASIONAL Iswahyudi
Gema Kampus IISIP YAPIS Biak Vol 11 No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : IISIP YAPIS BIak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52049/gemakampus.v11i2.22

Abstract

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Hak Ulayat dalam pembangunan Bandar Udara Frans Kaisepo menjadi bandara Internasional dalam penelitian ini menggunakan teori Holil (1980:10) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu Komunikasi Yang Intensif, Iklim Sosial , Ekonomi , Politik dan Budaya , Kesempatan Untuk Partisipasi, Kebebasan untuk berprakrsa berkreasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan lokasi penelitian PT. Angkasa Pura I ( Persero) Bandar Udara Frans Kaisiepo JL Prof. M Yamin 64, Biak -Papua. Hasil penelitian adalah Partisipasi masyarakat hak ulayat dalam pembangunan Bandara Frans Kaisiepo cukup baik karena sebagian besar masyarakat hak ulayat telah berperan dengan memberikan kontribusi baik berupa kritik maupun saran namun ada pula masyarakat hak ulayat yang belum dengan baik ikut serta dalam pembangunan Bandara Frans Kaisiepo menjadi Bandara Internasional karena dengan alasan kurang perhatiannya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ganti rugi kepada sebagian masyarakat hak ulayat . hal ini yang membuat masyarakat hak ulayat tidak dapat merelakan mereka untuk membuat surat pelepasan tanah, agar PT. Angkasa Pura I (persero ) sebagai pengelola dapat bekerja dengan baik tanpa ada permasalahan lagi dengan pihak hak Ulayat.
MANAJEMEN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) DALAM PEMBAYARAN GAJI APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN BIAK NUMFOR Iswahyudi
Gema Kampus IISIP YAPIS Biak Vol 12 No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : IISIP YAPIS BIak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52049/gemakampus.v12i2.38

Abstract

Simgaji adalah aplikasi pembuat daftar gaji Aparatur Sipil Negara yang mempunyai fungsi membuat gaji regular setiap bulan, kekurangan gaji CPNS dan ASN, susulan, uang duka serta membuat komponen- komponen yang dibutuhkan oleh ASN di Kabupaten Biak Numfor.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur serta alur pembayaran gaji ASN di Kabupaten Biak Numfor secara rutin serta memudahkan dalam membayar gaji ASN setiap bulan supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran Gaji ASN di Kabupaten Biak Numfor.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif kualitatif melalui wawancara , obserfasi dan data primer. Dengan lokasi penelitian di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor. Hasil penelitian Dalam Proses Pencairan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Biak Numfor menggunakan Mekanisme Komputerisasi yaitu dengan menggunakan Sistem Informasi Penggajian (SIMGAJI) yaitu aplikasi terpadu yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah guna meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable. Adapun hambatan dalam Pencairan Gaji Pegawai Negeri Sipil pada SIMGAJI SKPD : Pertama, keterlambatan SK yang masuk untuk di input ke SIMGAJI SKPD. Kedua, sering terjadi kesalahan teknis (internet yang lelet), dalam mengupdate database. Ketiga, daftar Gaji terkadang masih ada kesalahan dalam pengetikan dan dalam proses pencairan gaji ke rekening pegawai terkadang ada keterlambatan, hal ini terjadi apabila tanggal pencairan jatuh/bertepatan dengan hari libur (sabtu dan minggu) atau tanggal merah.
PERANAN KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PADA KAMPUNG INSUMBREI DISTRIK KEPULAUAN ARURI KABUPATEN SUPIORI Iswahyudi
Gema Kampus IISIP YAPIS Biak Vol 12 No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : IISIP YAPIS BIak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52049/gemakampus.v12i1.53

Abstract

Komunikasi sangat penting dalam pemerintahan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan komunikasi pemerintahan dalam meningkatkan pembangunan pada Kampung Insumbrei. Penelitian ini bersifat deskriktif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan seperti; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komunikasi pemerintahan pada kampung insumbrei masih belum efektif. Namun hal itu tidak menjadi kendala serius bagi pemerintah kampung dalam membangun dan meningkatkan pembangunan kampung insumbrei. Kepala Kampung memiliki peran penting dalam proses pembangunan di Kampung Insumbrei Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori.
KEBIJAKAN KEPEMIMPINAN KEPALA KAMPUNG DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH UNTUK KEBUTUHAN MASYARAKAT KAMPUNG KAMORFUAR DISTRIK SAMOFA KABUPATEN BIAK NUMFOR Iswahyudi
Gema Kampus IISIP YAPIS Biak Vol 14 No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : IISIP YAPIS BIak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52049/gemakampus.v14i1.75

Abstract

Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela/sukacita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan kepemimpinan kepala kampung dalam penyediaan air bersih. Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Langkah kebijakan yang diambil oleh Kepala Kampung Kamorfuar pun tetap memperhatikan aturan yang berlaku dan tidak melenceng dari undang-undang, ini diakui oleh Sekertaris Kampung Kamorfuar. Kebijakan diputusan berdasarkan kebutuhan, artinya semua tahapan pengambilan kebijakan dalam penyediaan air bersih adalah untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat kampung.