Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Eksistensi Keamanan Siber terhadap Tindakan Cyberstalking dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Cybercrime Fadilah, Andi; Aranggraeni, Renda; Putri, Sri Reski
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.002 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i4.2524

Abstract

Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dan dapat dikatakan bahwa kejahatan lahir bersama dengan lahirnya peradaban manusia. Perkembangan kejahatan juga diiringi dengan perkembangan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, perlu adanya pertanggungjawaban pidana yang tepat. Tuntutan perubahan serta adanya revolusi industri 4.0, membuat begitu banyak orang berlomba untuk dapat mengikuti arus zaman, terutama dalam hal pengembangan sistem informasi dan teknologi hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi internet sudah menjadi keharusan yang digunakan untuk bersosialisasi dan melakukan bisnis di semua tingkat kalangan. Selain pertumbuhan pengguna internet ada juga tren kejahatan internet (cybercrime) seperti cyber stalking, Indonesia dianggap sebagai negara yang paling berisiko terhadap serangan keamanan teknologi informasi, karena hukum pidana Indonesia tidak mengenal khusus tindak pidana stalking. Sebagaimana kita ketahui saat ini banyak penggunaan media sosial yang tidak terarah, penggunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, berbagai kejahatan dapat terjadi di dunia maya yang saat ini juga dikenal istilah cybercrime. Metode yang digunakan dalam penulisan yaitu Doctrinal Research, mengenai kejahatan siber jika cyber stalking merupakan salah satu bentuk kejahatan cyber crime, pengaturan mengenai cyber stalking di Indonesia masih sangat awam dan minim penegakan, hal ini dikarenakan sulitnya ditemukan pelaku secara langsung karena mayoritas dari pelaku menggunakan akun anonim pada media sosial serta tidak jelasnya mengenai batasan persetujuan akan penggunaan akun media sosial berkaitan dengan peng-inputan/memasukkan data pribadi secara valid oleh pemilik akun.
Environmental Damage: Community Lawsuit Against The Government Over Industrial Business Licenses Amiq, Bachrul; Borman, M. Syahrul; Taufik, Moh; Aranggraeni, Renda; Astuti, Pudji; Aimim-Tham, Sukanya; Aminah, Aminah
LAW REFORM Vol 20, No 1 (2024)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v20i1.61176

Abstract

Legal policies causing environmental damage raise questions about legal standing to file lawsuits with the State Administrative Court and its authority over business license disputes. This study examines the challenges and opportunities in implementing the authority of the state administrative court as a form of law enforcement on business licenses that impact environmental damage. This study uses the qualitative method NVivo12 Plus 12 by analyzing legal rules, journals, and online print media such as detik.com and kompas.com. The research focuses on the approach of laws and regulations related to the environment and case studies based on Supreme Court decisions. The Administrative Court plays a role in receiving claims against government actions that harm citizens. One of them is the authority to adjudicate disputes over government actions related to environmental disputes. Community participation is essential to create a healthy environment and is used not only as a means to an end but also as an end. The right to a healthy climate encompasses the right to receive environmental information, participate in decision-making, and review challenging public decisions within the scope of access to justice.
Penegakan Hukum Malpraktik Bidan Dalam Pemberian Pelayanan Kebidanan Pada Pasien Soekorini, Noenik; Ummah, Kholifatul; Badrus, Arkha Rosyaria; Aranggraeni, Renda
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 10, No 1: Juni 2024
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v10i1.11265

Abstract

Praktik kebidanan dalam pelayanan kesehatan, perlu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku. Adanya tuduhan tindakan malpraktik setelah melakukan persalinan yang melibatkan asisten yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB), sehingga menyebabkan pasien meninggal dunia, dan pihak keluarga tidak menuntut Keywords: Legal Protection, Health Services, Malpractice, Midwife, Patient.secara hukum. Penelitian ini bertujuan mencoba menganalisis tentang bagaimana menyoroti isu dugaan malpraktik di bidang kesehatan, di mana bidan dituduh karena ketidakhati-hatian dan waspada dalam menangani pasien, sementara beberapa tenaga kesehatan melakukan malpraktik untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pasien. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji data primer dan sekunder berupa wawancara, studi kepustakaan dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bidan berperan membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi, berdasarkan standar profesi, standar kompetensi, dan kode etik yang berlaku sehingga terhindar dari perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, tenaga kebidanan dalam menjalankan tugasnya, harus memiliki Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB).