Claim Missing Document
Check
Articles

PENGARUH PENGGUNAAN TEPUNG KULIT ARI BIJI KEDELAI SEBAGAI BAHAN SUBSTITUSI TERHADAP KUALIITAS CHOUX PASTRY KERING Marom, Amalia; Astuti, Pudji; Putri, Meddiati Fajri
TEKNOBUGA: Jurnal Teknologi Busana dan Boga Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Department of Home Economics, Faculty of Engineering, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/teknobuga.v2i1.6435

Abstract

Choux pastry kering adalah adonan yang terbuat dari tepung terigu, margarin, air, telur yang dibuat dengan cara direbus kemudian di cetak dan di oven, dilakukan dua kali pengovenan untuk mendapatkan Choux pastry yang kering. Choux pastry kering mempunyai warna kuning keemasan, tekstur kering renyah dan berasa gurih. Kelebihan lain dari tepung kulit ari biji kedelai adalah adanya kandungan serat kasar lebih besar dari tepung terigu, sehingga kandungan serat pada tepung kulit ari biji kedelai dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kandungan serat pada tubuh, oleh karena itu perlu memngoptimalkan tepung kulit ari biji kedelai menjadi olahan makanan. Tujuan penelitian   1). Dapat mengetahui pengaruh   penggunaan substitusi tepung kulit ari biji kedelai dengan prosentase 10%, 20% dan 30% terhadap kualitas inderawi choux pastry kering pada aspek warna,  aroma, tekstur dan rasa? 2). Dapat mengetahui kesukaan masyarakat terhadap kualitas choux pastry kering? 3). Dapat mengetahui kadar protein dan serat kasar choux pastry kerin. Objek pada penelitian ini adalah choux pastry kering dengan substitusi tepung kulit ari biji kedelai. Metode pengumpulan data 1) penilaian subyektif dengan uji inderawi dan uji kesukaan, 2) penilaian obyektif dengan uji kadar serat kasar dan protein dari sampel terbaik hasil uji inderawi. Alat pengumpulan data yaitu panelis agak terlatih untuk uji inderawi  dan  panelis  tidak  terlatih  untuk  uji  kesukaan.  Metode  analisis  data  uji  inderawi menggunakan analisis varian klasifikasi tunggal sedangkan uji kesukaan menggunakan analisis deskriptif kualitatif prosentase. Dari hasil penelitian, diperoleh hasil dari analisis varian klasifikasi tunggal yaitu ada pengaruh penggunaan substitusi tepung kulit ari biji kedelai sebesar 10%, 20% dan 30% terhadap mutu inderawi choux pastry kering ditinjau dari aspek warna, aroma, tekstur dan rasa. Sampel choux pastry kering substitusi tepung kulit ari biji kedelai terbaik adalah sampel dengan prosentase 10%. Sampel yang disukai masyarakat juga sama yaitu sampel dengan prosentase 10% penggunaan tepung kulit ari biji kedelai. Kandungan gizi hasil terbaik pada choux pastry kering tepung kulit ari biji kedelai untuk serat kasar adalah 21.00% dan untuk protein adalah 13.67%.
PENINGKATAN PENGETAHUAN POLA MAKAN SEHAT BAGI SANTRI PUTRI PONDOK PESANTREN ROUDLOTUL MUBTADIIN BALEKAMBANG JEPARA Fathonah, Siti; Setyaningsih, Dyah Nurani; Astuti, Pudji
TEKNOBUGA: Jurnal Teknologi Busana dan Boga Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Department of Home Economics, Faculty of Engineering, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/teknobuga.v2i2.6430

Abstract

Tujuan dari kegiatan penyuluhan diet sehat adalah 1)  santri putri memiliki pengetahuan diet sehat, dan 2) santri putri  memiliki keahlian untuk membangun menu seimbang. Pelaksanaan pelayanan masyarakat adalah penjelasan diet sehat untuk anak perempuan santri di pondok pesantren Balekambang Jepara. Kegiatan ini dilakukan  dengan  tiga  tahap,  yaitu:  1)  persiapan  dengan  aktivitas  izin  dan penyusunan  item  dan  praktek,  2)  pelaksanaan  dua  kali  pertemuan,  dengan penjelasan diet sehat, dan seimbang menu untuk remaja dan praktek, dan 3) monitoring. Orang-orang Target gadis-gadis santri di pondok pesantren Roudlotul Mubtadiin sebanyak 25 orang. Kehadiran peserta dalam mengikuti kegiatan dalam kategori tinggi, dengan jumlah peserta yang menghadiri 100%, peserta yang menarik dan keseriusan dalam kegiatan berikut yang ditunjukkan dengan jumlah pertanyaan dan antusias dalam mengikuti penyuluhan dan praktek untuk menu seimbang. Santri perempuan memiliki pengetahuan tentang diet sehat. Berarti nilai pre-test dan post- test meningkat tajam dari 56,7 menjadi 77,2, dan efektivitas 0,46 dalam kategori sedang. Keterampilan dalam membangun menu untuk dirinya sendiri cukup baik, dengan menu struktur 3 kali dan 2 makanan tambahan. Kegiatan ini perlu untuk menindaklanjuti dengan kegiatan kelanjutan terdiri dari 1) pengembangan topik lainnya untuk anak perempuan santri, seperti perhitungan menu gizi yang diperlukan dan 2) memberikan keterampilan untuk mengolah makanan (sayur, lauk, makanan ringan) untuk remaja.
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INSTRUMEN DERIVATIF SEBAGAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN HEDGING (Studi Kasus Pada Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang Terdaftar di BEI Pada periode 2011-2015) Wijaya, Lutfi; Astuti, Pudji; Nugraha, Deni Pandu
JAB (Jurnal Akuntansi & Bisnis) Vol 4, No 02 (2018): Vol. 4, No. 02 DESEMBER 2018
Publisher : JAB (Jurnal Akuntansi & Bisnis)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hedging is an alternative of risk management that aims to protect the assets of company from losses caused by the risk. This study’s purpose is to analyze the influence of independent variables which include Debt to Equity, Growth Opportunity, Firm Size, Liquidity, and Institutional Ownership on hedging decision using derivative instruments at infrastructure, utility, and transportation companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2011-2015.Sample selection method used in this research is purposive sampling methodwith the provision of the company that publishes full financial statements in which 25 companies were included in the infrastructure, utility, and transportation companies as sample. This research used logistic regressions analysis technique, to find sets of variables that affect the probability the use of derivative instruments as hedging activities.The results of this study found that Debt to Equity, Growth Opportunity, Firm Size, Liquidity, and Institutional Ownershiphave significant effect on Hedging Decision using derivative instruments. From the results of logistic regression found that the variable Debt to Equity, Growth Opportunity, Firm Size, Liquidity, and Institutional Ownership for the different effect of companies to infrastructure, utility, and transportation companies can explain Hedging Decision using derivative instruments  by 54,2%, and the rest is explained by other variables outside the model. Keywords :          Derivative Instrument, Hedging, Debt to Equty, Growth Opportunity, Firm Size, Liquidity, Institutional Ownership
STRESS ESTIMATION OF PRE-SLAUGHTER AND SLAUGHTERED BY MEANS OF FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY ANALYSIS THROUGH MEASUREMENT OF CORTISOL AND CATECHOLAMINE LEVEL IN FEMALE CATTLE URINE Widiyanto, Slamet; Widiyono, Irkham; Putro, Prabowo Purwono; Astuti, Pudji
ANIMAL PRODUCTION Vol 16, No 3 (2014): September
Publisher : Universitas Jenderal Soedirman, Faculty of Animal Science, Purwokerto-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (836.056 KB)

Abstract

Abstract. This study was aimed to analyze the levels of catecholamine and cortisol as stress indicator by invasive and non-invasive methods. Twelve female cattle PO were used in this study and were collected from slaughter house in Yogyakarta. Catecholamine and cortisol level of urine were measured by Enzyme linked Immunoassay (EIA) method and Fourier Transform Infrared (FTIR), were statistically analyzed to determine the difference between pre slaughter and slaughter conditions. FTIR spectra were analyzed using chemo-metrics software.  These results showed that the concentration of urinary cortisol were 2.12±1.68 ng/dl of pre-slaughter and 7.58±3.89 ng/dl of slaughtered respectively. The levels of urinary catecholamine in pre slaughter and slaughter were 3.07±2.05 ng/dl  and 4.15±2.68 ng/dl respectively. In FTIR analysis showed the spectral separation between the different quadrants before and during slaughter. The result suggested the correlation between the results of the analysis using the EIA and FTIR spectra. It is assumed that the separation of the FTIR spectrum in line with the increased levels of cortisol catecholamine and samples. It can be concluded that FTIR can be used to analyze the status of stress in animals, especially in cattle. Key words: catecholamine, cortisol, non-invasive, FTIR Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kadar katekolamin dan kortisol sebagai indicator stress secara invasif maupun non invasif dan mengembangkan metode deteksi stress pada sapi. Penelitian menggunakan sampel urin sapi Peranakan Ongole (PO) yang diambil dari rumah potong hewan di Yogyakarta. Analisis kadar katekolamin (CA) dan kortisol (CO) dilakukan dengan menggunakan metode EIA dan FTIR. Data konsentrasi kortisol maupun katekolamin hasil pengukuran menggunakan metode EIA dilakukan analisis statistik untuk mengetahui pengaruh stres terhadap konsentrasi CA dan CO urine. Hasil penelitian ini menunjukan rata-rata konsentrasi kortisol urin adalah 2.12±1.68 ng/dl dalam kondisi prapenyembelihan dan 7,58±3,89 ng/dl pada saat penyembelihan. Sedangkan konsentrasi katekolamin urin pada saat prapenyembelihan dan penyembelihan secara berurutan adalah 3,07±2,05 ng/dl  dan 4,15±2,68 ng/dl. Analisis FTIR menggambarkan pemisahan spektral pada quadran berbeda antara sebelum dan saat penyembelihan. Berdasarkan hasil ini menunjukkan korelasi antara hasil analisis dengan menggunakan EIA dan FTIR, baik konsentrasi katekolamin dan kortisol dengan spektra FTIR dari sampel. Perbedaan konsentrasi CA dan CO urin prapenyembelihan dan saat penyembelihan sejelan dengan pemisahan spektra FTIR. Hal ini diyakini bahwa pemisahan spektrum FTIR disebabkan adanya peningkatan kadar katekolamin dan kortisol dari sampel. Dapat disimpulkan bahwa FTIR dapat untuk menganalisis status stres pada hewan khususnya pada sapi. Kata kunci : katekolamin, kortisol, non invasif, FTIR
Evaluasi Gerakan Sejuta Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2014 di Jawa Tengah Maulana, Fanino Jati; Fitriyah, Fitriyah; Astuti, Pudji
Journal of Politic and Government Studies Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTEvaluation of the election monitoring movement of a milion volunteer in 2014, Central Java    Bawaslu is the body responsible for supervising the elections across regions of the unitary state of the republic of Indonesia. In efforts to reduce and prevent any violation in the 2014 election, Bawaslu involving public participation for the supervision activities through Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GRSPP) With this movement existence, however, the election violation keeps coming up on the 2014 election in the Central Java Province.To discover the problem and the purpose of research, researcher used a qualitative-descriptive approach. Descriptive research is itended to explore and clarify a phenomena. The purpose of this research is to analyze the activity of Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu at central Java. The data obtained is used to formulate recommendations as a feedback toward the sustainability of GRSPP in the future in the Central Java Province.The result of this study represents that GRSPP has not been running properly in the Central Java Province on 2014. This is caused by the less of effectiveness in creating  caring-society oversight the election supervision. The less quality of the volunteers in understanding to fill the report form of election violation and the violation itself is still noticeably high over the campaign phase. On the other hand, there are some purpose of this movement which has been already accomplished, such as enhance scientific repertoire and build up a fear feeling of the election candidates for committing violations.Recommendations can be given are: technical guidance and socialization by Bawaslu will Million Volunteer Movement Monitoring Election to the volunteers and the public, gave appreciation to the volunteers in the form of material and real, such as the provision of certificates to giving money when volunteers were enrolled find violations.Keywords: Evaluation, Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GRSPP)
PROSES PENYELESAIAN PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI DI POLISI RESORT KOTA SIDOARJO DWINDA SAPUTRA, ADHITYA; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24667

Abstract

Sistem peradilan pidana tidak terlepas dari peran dan tugas polisi sebagai penyidik dalam melakukan tugasnya diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Sebagian dari oknum polisi di Polresta Sidoarjo ada yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti dan tidak pernah diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggelapan yang dimaksud adalah ketika ada polisi melakukan penggelapan barang bukti yang ada di kantor kepolisian berupa sepeda motor yang masih layak digunakan yang pada mulanya digunakan secara pribadi kemudian dijual kepada pihak lain. Barang bukti berupa sepeda motor yang ada di kantor kepolisian tersebut memang disita sebagai barang bukti dari hasil kecelakaan, hasil pencurian, hasil penindakan tilang dan kejahatan. Hak pinjam pakai yang diberikan bersifat sementara memang perintah dari Kepala Satuan Barang Bukti langsung karena barang bukti berupa sepeda motor semakin banyak dan tempat penyitaan sudah tidak cukup lagi untuk menampung dan merawatnya. Polisi yang melakukan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang seharusnya diproses sebagaimana diatur dalam KUHAP akan tetapi faktanya di Polresta Sidoarjo hanya diproses secara intern kepolisian yaitu hanya diberi teguran lisan karena dianggap melakukan pelanggaran kode etik profesi.Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai proses penyelesaian terhadap polisi yang melakukan tindak pidana penggelapan barang sitaan oleh polisi di Polresta Sidoarjo dan juga mengetahui dan menggambarkan tentang faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian terhadap tindak pidana penggelapan barang sitaan oleh polisi di Polresta Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa proses terhadap anggota polisi di Polresta Sidoarjo yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti tidak pernah diproses berdasarkan KUHAP akan tetapi hanya diberi teguran lisan. Selain itu faktor penghambat proses penyelesaian penggelapan adalah pertama aturannya sudah memadai akan tetapi pelaksanaanya tidak berjalan dengan baik, kedua terkait dengan aparat penegak hukumnya kesadaran hukumnya kurang, ketiga terkait dengan masyarakatnya yaitu tidak pernah mau dan tidak peduli untuk mengurus barang bukti yang telah disita oleh penyidik, keempat mengenai sarana dan prasarana kurang memadai yaitu untuk tempat penyimpanan barang bukti baik ditingkat polsek maupun polres sangat terbatas sehingga dari pimpinan memberikan kebijakan untuk menggunakan barang bukti berupa sepeda motor sebagai hak pinjam pakai dan kelima budaya hukumnya tentang penggunaan barang bukti berupa sepeda motor secara pribadi yang dilakukan oleh anggota polisi di Polresta Sidoarjo merupakan tradisi yang sudah lama ada di wilayah kepolisian ini dan tidak menjadi rahasia umum lagi bagi intern polisi di wilayah Polresta Sidoarjo.
PELAKSANAAN PENGAWASAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI PROSES E-TILANG DI POLRESTA SIDOARJO GUSTI AYU KOMANG NOVIANI, I; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24668

Abstract

Elektronik Tilang merupakan kebijakan terbaru dari Kepala Polisi RI yang telah disahkan pada tanggal 6 Desember 2016. Program terbaru ini diberlakukan yang mana setiap ada pelanggaran lalu lintas akan ditindak dan didata secara online melalui aplikasi mobile yang dimiliki oleh aparat kepolisian dan semua pembayaran denda pelanggaran harus dibayarkan sendiri oleh pelanggar kepada bank melalui kode briva yang sudah diberikan petugas. Pembayaran bisa langsung menggunakan ATM maupun datang langsung ke teller bank. Tujuan dari sistem baru E-Tilang dari Kepala Polisi RI yang disahkan pada Desember 2016 dalam menindak setiap pelanggaran adalah untuk menekan adanya pungli yang biasa dilakukan petugas dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas serta mengurangi hubungan pembayaran langsung antara petugas dengan pelanggar. Prakteknya di Polresta Sidoarjo terdapat petugas yang menawarkan pembayaran denda lebih murah supaya pelanggar membayar denda di tempat. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya pengawasan langsung dari anggota pengawas seperti kepala pengawas dan profesi pengamanan. Akibat dari tidak adanya pengawasan langsung maka denda yang seharusnya dibayarkan kepada bank seluruhnya tetapi oleh petugas hanya dibriva setengah dari pembayaran denda yang dibayarkan oleh pelanggar. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan serta mengetahui tentang pelaksanaan pengawasan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui proses elektronik tilang di Polresta Sidoarjo dan juga untuk mendeskripsikan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam mengawasi pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui proses elektronik tilang.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa selama pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui proses E-Tilang di Polresta Sidoarjo tidak pernah ada pengawasan langsung dari seksi pengawas dan propam. Tidak pernah ada pengawasan langsung karena jumlah anggota pengawas terbatas sedangkan jumlah wilayah polsek di wilayah Polresta Sidoarjo terbagi menjadi 15 polsek sehingga tidak bisa menjangkau setiap polsek secara bersamaan. Selain itu faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui proses E-Tilang ada lima faktor antara lain aturannya tidak mengatur secara spesifik proses pengawasan bagi polisi pada saat melakukan penindakan, aparat penegak hukumnya untuk jumlah anggota pengawas terbatas, tidak professional dan tidak bermoral, masyarakatnya untuk kesadaran hukumnya kurang, sarana dan prasarana sudah memadai, dan budaya hukum bagi aparat penegak hukum memang sejak dari dulu tidak pernah ada pengawasan langsung. Kata kunci: pelanggaran lalu lintas, e-tilang, pengawasan
Penanganan Joki Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro (Studi Perkara Kasiyem) RUHKAYAH, SITI; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.29068

Abstract

Abstrak Tindak Pidana Joki Narapidana atau pengganti narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan tindak pidana yang tidak dapat dilakukan oleh satu orang, melainkan melibatkan banyak pihak seperti Instansi Kejaksaan, instansi Lembaga Pemasyarakatan ataupun Pengacara . Tindak Pidana ini terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro, dimana banyak pihak yang terlibat dalam kasus penggantian narapidana tersebut, pihak yang terlibat dalam kasus ini diantaranya adalah pengacara, kejaksaan, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Banyaknya aparat penegak hukum yang terlibat dalam kasus ini maka peneliti merasa permasalahan ini penting untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kronologi terjadinya tindak pidana joki narapidana, untuk mengetahui bagaimana penanganan joki narapidana, dan untuk mengetahui upaya dalam mencegah adanya joki narapidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan adalah hasil dari wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya. Data akan dianalisa dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan Analisa data yang dilakukan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro dalam melakukan proses penerimaan narapidana kurang teliti dan kurang sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Penanganan joki narapidana melalui proses hukum acara pidana serta hukuman disiplin terhadap petugas Lembaga pemasyarakatan yang terlibat dalam kasus tersebut. Upaya pencegahan yang dilakukan dengan menggunakan teori moralitas dengan cara penyuluhan kesadaran hukum bagi petugas Lapas, penanaman rasa tanggungjawab dalam menjalankan tugas sebagi petugas Lapas dan menggunakan teori abolisionis, dimana mencari penyebab pendorong seseorang melakukan tindakan menyimpang kemudian penyebab tersebut diatasi untuk menyelesaikan masalah seperti peningkatan ketelitian dan kedisplinan petugas Lapas dalam menjalankan tugas, dan meningkatkan pengawasan dalam Lapas. Saran bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan hendaknya melakukan tugas penerimaan narapidana dengan teliti dan dengan koordinasi yang baik antar petugas yang lainnya. Kata Kunci : Joki Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Proses Penanganan Joki Napi
TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA MILITER BAGI PRAJURIT TNI-AU YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA HEMALINI HARAHAP, BUTET; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.29879

Abstract

Pelaksanaan peraturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Hukuman disiplin militer bagi prajurit TNI khususnya dilingkup TNI Angkatan Udara yang terlibat tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, yang mengatur bahwa Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan dan pemberhentian perkara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan berdasarkan hukum disiplin militer dan juga kendala atasan yang berhak menghukum (Ankum) dalam menegakkan pelanggaran disiplin militer bagi prajurit TNI-AU yang terlibat tindak pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang berlokasi di Pangkalan TNI-AU Muljono Surabaya, Oditur Militer III Surabaya, dan Pengadilan Militer III Surabaya. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara, studi literatur, jurnal, hasil penelitian, website, dan Peraturan Perundang-Undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penetian ini adalah Kepala Komando Lanud TNI AU Muljono Surabaya selaku Ankum Pengolahan data dilakukan dengan memeriksa indormasi dan diklasifikasikan secara sitematis, serta mengolah hubungan data primer dan sekundr. Hasil pengolahan data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kendala yang dihadapi dalam menegakan hukuman bagi Prajurit TNI-AU yang terlibat tindak pidana, belum bisa dilakukan dengan maksimal. Pemberian sanksi disiplin militer bagi prajurit TNI-AU terletak dari wewenang dari Ankum, karena Ankum yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin militer meski prajurit tersebut melakukan perbuatan tindak pidana. Ankum dalam menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan putusannya. Salah satu atribut yang diutamakan oleh setiap komandan satuan dalam memutus sebuah hukuman bagi prajurit adalah kemampuan untuk menilai bagaimana kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit akan berdampak pada kohesi kesatuan. Penulis memiliki saran . Kepada aparat penegak hukum agar melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya dan diperintah dan Ankum diberi wewenang menyelesaikan perkara pelanggaran hukum pidana (tindak pidana) yang sedemikian ringan sifatnya cukup diselesaikan secara hukum disiplin, sehingga kecepatan penyelesaian suatu perkara dapat tercapai.Kata kunci :Hukum Pidana Militer, Disiplin Militer, TNI-AU
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALISME WARGA (CITIZEN JOURNALISM) TRIANTO, HIZKIA; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.30153

Abstract

AbstrakPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALISME WARGA (CITIZEN JOURNALISM) Kebutuhan masyarakat akan informasi yang up to date semakin berkembang pesat. Media komunikasi turut mengalami perkembangan agar memenuhi kebutuhan masyarakat, namun di sisi lain media arus utama tidak sanggup memenuhi kebutuhan tersebut sebagai penyaji informasi. Penerapan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers untuk menghasilkan berita-berita yang dapat dipercaya dinilai sulit diberikan oleh media masa saat ini. Dari keadaan tersebut munculah sebuah fenomena jurnalisme warga / citizen journalism, Fenomena tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapat informasi dengan cepat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum ada bentuk perlindungan hukum untuk menindak lanjuti serta mengakomodir warga yang melakukan aktivitas jurnalisme warga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan jurnalisme warga dan menganalisis perlindungan hukum terhadap aktivitas jurnalisme warga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Jenis bahan hukum peneliitan ini terdiri dari pendekatan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan Teknik studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan teknik preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan wartawan dan jurnalis warga berbeda. Meskipun keduanya melakukan aktivitas jurnalistik yaitu; mencari, mengolah dan menyebarluaskan informasi. Jurnalisme warga tidak dibekali pedoman / kode etik profesi yang diakui sah. Hal itu dikarenakan jurnalisme warga bukan bagian dalam profesi dan dilakukan warga tanpa keahlian khusus dan terverifikasi oleh lembaga khusus. Berbeda dengan wartawan profesional yang memiliki kode etik dan diakui keabsahannya oleh dewan pers yaitu kode etik jurnalistik (KEJ) hal tersebut karena yang dilakukan wartawan dalam melakukan aktivitas jurnalistik merupakan bagian dari profesi. Aktivitas wartawan profesional juga dilakukan dengan keahlian khusus yang terverifikasi oleh lembaga Pendidikan khusus dengan kurikulum khusus dan dapat dipertanggung jawabkan. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan KIHSP (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) belum cukup untuk mengakomodasi perlindungan jurnalisme warga yang komprehensif. Kata Kunci : citizen journalism, perlindungan hukum, warga negara AbstractLEGAL PROTECTION ON CITIZEN JOURNALISM The citizen’s need for up-to-date information is growing rapidly. Communication media also develops to meet the needs of the community. But on the other hand the mainstream media is not able to meet these needs as information presenters. The application of the principles regulated in Law Number 40 of 1999 concerning the Press to produce reliable news is considered difficult by the current media. From this situation a phenomenon of citizen journalism emerged, this phenomenon made it easy for the public to get information quickly. This research is motivated by the absence of legal protection to follow up and accommodate the citizens who carry out citizen journalism activities. The purpose of this study was to determine the position of citizen journalism and analyze the legal protection of citizen journalism activities. This thesis uses a type of juridical-normative legal research. The approach used is the conceptual approach and the statue approach. This type of legal research material consists of primary, secondary and non-legal legal approaches. The technique of collecting legal materials with the technique of library study. The analysis technique uses prescriptive techniques. The results showed the position of journalists and citizen journalists were different. Although both of them carried out journalistic activities namely; search, process and disseminate information. Citizen journalism is not provided with professionally recognized guidelines / codes of ethics. That is because citizen journalism is not part of the profession and is done by residents without special expertise and verified by specialized institutions. In contrast to professional journalists who have a code of ethics and their validity is recognized by the press council, namely the journalistic code of ethics (KEJ), because what journalists do in carrying out journalistic activities is part of the profession. Done with special expertise that is verified by special education institutions with a special curriculum and can be accounted for. UU Press, Law. Human Rights and Law. KIHSP is not enough to accommodate comprehensive citizen journalism protection. Keywords : citizen journalism, legal protection, citizens
Co-Authors . Harimurti . Sumartono A.A. Ketut Agung Cahyawan W ABID BUDIMAN, ZAKI ADHITYA DWINDA SAPUTRA Adi Sucipto, Adi Agustiana Putri, Erwinda Dekaria Agustin, Eny Widhia AHMAD HAFIDZ JIMMY PRASETYO Ahmad, Gelar Ali Alfarisa Nururrozi Amal Witonohadi Amalia Marom, Amalia Amandia Dewi Permana Shita Ambarsari, Nila Amelia Hana Amelia Hana Amelia Hana Amelia Hanna Amir Husni Amrullah Anindito Amrulloh, Dimas Syahrul Andhika Dwi Nugroho ANGESTI RAHAYU, DIAN Arda Ariani Ardhana, Mahardhika Achmad Aris Junaidi Arnes Faradilla Asih Kuswardinah Asmarani Kusumawati Asyhari . Baskoro, Moch Idham Betha Ariandini Bimantara, Gesa BUTET HEMALINI HARAHAP Calista, Winna Dhara Calude Mona Airin Claude Mona Airin ClaudeM Mona Airin Dadan Umar Daihani Dadang Surjasa Dedy Sugiarto Deni Pandu Nugraha Diah Tri Widayati DIAN ANGESTI RAHAYU Dian Mardi Safitri Didien Suhardini Dina Mutia Sari1 Diyah Ayu Sari Arum Dasih Dondin Sajuthi Dorina Hetharia DWINDA SAPUTRA, ADHITYA Dyah Nurani Setyaningsih Elyna Amelia Dewi Emelia Sari Erganto Jai, Alfansyi Maximilano ERIC HAYES Erika Yuliana Fanino Jati Maulana, Fanino Jati Farhan Firdiansyah Fauziyah, Atika Nur Fijay Sakti Pranata Fitriyah Fitriyah Gabriella Mistissy GUSTI AYU KOMANG NOVIANI, I handoyo, setyo medy Hanum, Maulida Selma HEMALINI HARAHAP, BUTET HERA MAHESHWARI HIZKIA TRIANTO Holyness Nurdin Singadimedja I GUSTI AYU KOMANG NOVIANI Indriani, Rizka Ira Larasati Irkham Widiyono Ismaya (Ismaya) isnaini, surya novinda Iveline Anne Marie Iwan Purwanto Jimny Suryo Pamungkas Koko Kurniawan Kresno Suharto Laili Rachmawati Lelana, Madya Daka LUTHFIRALDA SJAHFIRDI Luthfiralda Sjahfirji Marie, Iveline Anne Maulida Selma Hanum Meddiati Fajri Putri MEGA DEWI KARTIKA Michael Setiawan Miftah Farid MOHAMMAD ALI FIKRI Mohammad Ali Wafa Muflikhah, Dewi Muhamad, Fajar muhamad Nikki Aldi Nilla Nilla NISYA SEPTIK PRIANDA Nora Azmi Nugroho, Haryo Yudhistira Hamengku Nur Azizah, Syifa Nadia Nuraini Rahmawati Nurvina Septi Adifa Octavianti Paramita Oktadina Sekarwangi Pardede, Sarah Berliana Parwadi Moengin Penny Humaidah Hamid Prabowo Purwono Putro Prabowo Purwono Putro Pradityo Yoga Wibowo Prasetyowati, Fitria Nur Purwoko . Puspoayu, Elisabeth Septin Putri, Sendy Uda Cantika R. Sapto Hendri Boedi Soesatyo Raden Ilham Akbar Ramadhani, Mitha Annisa Ramadhani, Poppy Sagita Rarastoeti Pratiwi Risa Ummami RIZKA LUTFITANINGTYAS Rosita Dwiana Prayudawisi RUHKAYAH, SITI Rujianto, Vinanda Ayu Putri Sakinata, Ariyanti Lady Saptariana - Sarmin - Sarmin . Sarmin Sarmin Sarmin Sarmin Shelina Putri Kurniadi Sihombing, Berkam Triputra Tulus Pangidoan Siti Fathonah Siti Hawa Siti Hawa Siti Maghfiroh Siti Qotimah SITI RUHKAYAH Situmorang, Marwan Bilton Slamet Widiyanto Soemanto, Rizki Anggerda Lopez Sulistyowati . Sunendar - Susilo, Agung Hendro Teguh Budipitojo Tri Wahyu Pangestiningsih TRIANTO, HIZKIA Triwulandari SD Triwulandari SD, Triwulandari Tuty Laswardi Yusuf Ummah, Maslakhatul Laila WAHYUNING RATRI, ROOSDIANA PUSPITA WIDYA DIKA CHANDRA Wijaya, Lutfi Winnie Septiani Winnie Septiani WIRANDA FRISTANTO WISNU RAMADHANI Wita Ramadhanti Ramadhanti Yuda Heru Fibrianto Zahara Meilawaty ZAKI ABID BUDIMAN