Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

PENINGKATAN APARATUR DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA KOTA RANTANG Nur Ambia Arma; Junaidi Sopang; Tomi Jaffisa
RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.445 KB) | DOI: 10.46576/rjpkm.v1i2.573

Abstract

Desa memiliki hak istimewa dimana sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa telah diberikan kewenangan dari pemerintah pusat untuk dapat mengurus sendiri urusan pemerintahan desanya. Sehingga demikian, pemerintah desa memiliki peran yang besar dalam memajukan desa dan membawa desa menjadi lebih mandiri dan berdaya saing melalui pembangunan desa yang direncanakan. Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai perencanaan pembangunan desa. Melalui metode workshop, tim akan memberikan arahan apa yang dimaksud dengan pembangunan desa berdaya saing dan bagaimana menerapkannya termasuk pentingnya komunikasi pembangunan dalam pengimplementasiannya. Hasil pengabdian ini berupa peningkatan pemahaman aparatur sehingga mereka dapat menentukan program prioritas yang akan direncanakan seperti peningkatan sumber daya manusia, peningkatan bidang kewirausahaan, pembuatan taman wisata kolam pancing dan pertanian, serta membuat taman bunga. 
ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KOTA RANTANG KECAMATAN HAMPARAN PERAK Siswati Saragi; Maria Ulfa Batoebara; Nur Ambia Arma
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 8 No 1 (2021): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v8i1.150

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pelaksanaan penyaluran dana program keluarga harapan dimulai dari penetapan sasaran peserta hingga kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan teknik analisis Miles, Huberman dan Saldana, penelitian ini akan mendeskripsikan tahapan penetapan peserta yang dinyatakan layak miskin dan juga kendala dalam pelaksanaannya. Kemiskinan masih menjadi masalah penting bagi Negara Indonesia sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus mengalokasikan banyak pengeluaran untuk program-program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tersebut. Salah satu program yang telah dilakukan pemerintah Indonesia adalah program keluarga harapan (PKH). PKH merupakan program bersyarat yang sasaran program ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan. Desa Kota Rantang merupakan salah satu desa di Indonesia yang mendapatkan bantuan program PKH. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penetapan peserta PKH dilakukan berdasarkan data yang sudah ada di sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun tetap dilakukan pengecekan kebenaran kondisi peserta hingga diverifikasi ulang oleh Kementerian sosial. Sedangkan kendala yang terdapat dalam pelaksanaan yaitu masih sulitnya mengumpulkan semua peserta secara bersama-sama setiap bulan untuk pengecekan dan pembinaan.
KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA WISATA DI DESA NAMO SIALANG Budiman Purba; Nur Ambia Arma
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 16, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v16i3.2227

Abstract

Village Fund Policy Based Planning Development Siti Hajar; Kholilul Kholik; Nur Ambia Arma
Iapa Proceedings Conference 2022: Proceedings IAPA International Conference and International Indonesia Conference on Interdisci
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2022.692

Abstract

Village funds are used for village development through the development of village potential as an effort to increase PAD and the community's economy, including the establishment of BUMDes which aims to manage village assets and can open new job opportunities for village communities. This village fund also requires dedication from the village government but because of the limited capacity of human resources as village fund managers and village heads. Acceleration of village development with the use of village funds can be carried out by utilizing area-based village funds that lead to natural resource management adapted to rural settlements, government services, social services, and economic activities so that village potentials and problems can be mapped and resolved in perspective more comprehensive. The method used in this study is the Participatory Rural Appraisal (PRA) method. This research produces a form of synergistic participation in developing village potential through village fund policies that must be managed and can provide benefits to the community so that it can encourage the realization of village independence and at the same time integrate village potential with all parties, namely the government, community, private sector.
Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Jayanti Armida Sari; Mary Ismowati; Nur Sukmawati; Nur Ambia Arma
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol. 10 No. 2 (2022): PUBLIKAUMA, DESEMBER 2022
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v10i2.7886

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang peran Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat dalam konteks pengawasan pelayanan publik di seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kajian pustaka. Informasi diperoleh dari situs resmi Ombudsman Indonesia, artikel akademik dan sumber lain yang dianggap relevan. Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pelayanan publik oleh perwakilan Ombudsman RI di Provinsi Sumatera Barat sudah cukup baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Kesimpulan diambil dari aspek preventif, represif dan pelayanan umum dari pengawasan ombudsman. Hasil tersebut disimpulkan dari penilaian kinerja dan tanggung jawab perwakilan Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik di Sumatera Barat, Indonesia. Di Provinsi Sumatera Barat, hanya ada dua kabupaten yang memiliki zona hijau, yaitu Payakumbuh dan Dharmasraya. Lebih lanjut, 15 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, termasuk Kota Padang, juga mendapat kategori pelayanan publik kuning. Lima Puluh Kota dan Mentawai kini terdaftar sebagai zona merah untuk pelayanan publik.
PENGELOLAAN DANA DESA BERBASIS MODAL SOSIAL DI DESA MUARA SIAMBAK DAN DESA SIMPANG TOLANG Imam Rinaldi Nasution; Nur Ambia Arma
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 17, No 4 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v17i4.3813

Abstract