Garuda - Garba Rujukan Digital

Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi Anas, Andi Muhammad Aswin
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 2 NOMOR 2, JULI 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ailrev.v2i2.41

Kebebasan berpendapat berpotensi menjadi kejahatan dan dikriminalisasi dalam penerapan aturan di Indonesia. Penelitian artikel ini menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam penulisan ini, dilakukan analisis hukum terhadap data yang telah diperoleh dan kemudian akan diuraikan secara deskriptif. Selain itu digunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian menunjukkan penanggulangan kejahatan dalam perspektif kriminologi terbagi dua, yakni sarana non-penal dan sarana penal. Sarana non-penal lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan sebelum terjadinya kejahatan seperti penanaman nilai dan norma agar terinternalisasi dalam diri masyarakat dan memberikan edukasi agar tidak terjadi tindak pidana. Sedangkan sarana penal lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum secara represif yang dilakukan saat setelah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum. Dalam konteks penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, pananggulangan kejahatan lebih dominan kepada sarana penal atau upaya represif berupa penindakan setelah terjadi tindak pidana. Sejatinya, diperlukan dominansi dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berupa upaya non-penal. Hal ini dapat ditempuh melalui Pendidikan moral kebangsaan ataupun kebudayaan, yang penanaman nilainya dapat dimulai dalam keluarga, Pendidikan formal dan informal, dan sosial bermasyarakat.Â

Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong tentang Vaksinasi Andi Muhammad Aswin Anas; Ahsan Yunus; Muhammad Athallariq Gio M; Namira Wulandari
Amanna Gappa VOLUME 29 NOMOR 1, 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Salah satu faktor penghambat vaksinasi covid-19 adalah penyebarluasan berita bohong. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan penguatan terhadap optimalisasi fungsi penegakan hukum dalam penanggulangan berita bohong terkait vaksinasi covid-19 di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitan ini menggunakan metode penelitan hukum empiris dengan pendekatan interdisipliner. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum tentang penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong terkait vaksinasi covid-19 telah dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan dengan membentuk Satgas Aman Nusa. Dalam implementasinya terdapat hambatan yang bersumber dari faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sekaitan dengan hal tersebut upaya optimalisasi fungsi penegakan hukum dalam penangulangan tindak pidana berita bohong terkait vaksinasi covid-19 di Polda Sulawesi Selatan, dapat ditempuh dengan melakukan penambahan personel satgas, membenahi proses penyebarluasan informasi yang lebih terstruktur dan massif, melakukan upaya edukasi yang lebih komunikatif, dan berkolaborasi dengan berbagi pihak untuk mengatasi sumber masalah utama penyebarluasan berita bohong. Dengan demikian vaksinasi covid-19 dapat terlaksana dengan baik guna menciptakan kekebalan kelompok dalam rangka penanganan pandemi.

Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi Andi Muhammad Aswin Anas
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 2 NOMOR 2, JULI 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ailrev.v2i2.41

Kebebasan berpendapat berpotensi menjadi kejahatan dan dikriminalisasi dalam penerapan aturan di Indonesia. Penelitian artikel ini menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam penulisan ini, dilakukan analisis hukum terhadap data yang telah diperoleh dan kemudian akan diuraikan secara deskriptif. Selain itu digunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian menunjukkan penanggulangan kejahatan dalam perspektif kriminologi terbagi dua, yakni sarana non-penal dan sarana penal. Sarana non-penal lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan sebelum terjadinya kejahatan seperti penanaman nilai dan norma agar terinternalisasi dalam diri masyarakat dan memberikan edukasi agar tidak terjadi tindak pidana. Sedangkan sarana penal lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum secara represif yang dilakukan saat setelah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum. Dalam konteks penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, pananggulangan kejahatan lebih dominan kepada sarana penal atau upaya represif berupa penindakan setelah terjadi tindak pidana. Sejatinya, diperlukan dominansi dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berupa upaya non-penal. Hal ini dapat ditempuh melalui Pendidikan moral kebangsaan ataupun kebudayaan, yang penanaman nilainya dapat dimulai dalam keluarga, Pendidikan formal dan informal, dan sosial bermasyarakat.

PREVENTION OF DOMESTIC VIOLENT IN HOUSEHOLDS: PREVENTIVE AND INSTITUTIONAL APPROACHES RATNAWATI; WIWIE HERYANI; ANDI SUCI WAHYUNI; ANDI MUHAMMAD ASWIN ANAS
Awang Long Law Review Vol 3 No 1 (2020): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Domestic violence is a criminal offense as regulated in the Law of Domestic Violence Elimination. Domestic violence still occurs in various regions, including South Sulawesi, Wajo Regency. This situation is concerned by the government and the local community. The issue of domestic violence not only causes polemics for perpetrators and victims but also for the community. These problems can also be a source of violations of social norms and other legal norms. For this reason, the available legal highlight requires preventive measures from both the central and regional governments and all elements of society. Dissemination of the Domestic Violence Act discusses criminal acts in domestic violence in terms of forms of domestic violence, criminal sanctions for perpetrators, victims' rights and domestic violence handling by local governments through particular institutions or units for protection and handling of victims of domestic violence. With the socialization of this law, it is expected to be able to prevent and minimize the occurrence of cases of domestic violence and to provide changes in the life values ??of the local village community.

A LEGAL SYSTEM APPROACH IN THE HANDLING OF NARCOTIC CRIMES BY CHILDREN WIWIE HERYANI; RATNAWATI; ANDI MUHAMMAD ASWIN ANAS; ANDI SUCI WAHYUNI
Awang Long Law Review Vol 3 No 1 (2020): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Abuse of narcotics can destroy the joints of community and sustainability of the nation where the target is now leads to the wider community and young generation. The writing of this article uses the statute approach. The results showed the law has given space and special treatment for children in conflict with the law. Including if a child commits a crime in accordance with the provisions of a criminal act in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The state comes through regulations to provide special treatment for children who are in conflict with the law to make sure that the children's rights remain fulfilled. Law enforcement of criminal acts of misuse of narcotics by children in Wajo Regency has been carried out through penal and non-penal efforts. For more effectiveness and humanness of law enforcement, pre-emptive and preventive efforts such as carrying out legal counseling activities for children must be held continuously. This is part of efforts to save children as the nation's next generation, as mandates in the constitution of the Republic of Indonesia.

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN PREVENTING EARLY CHILDHOOD MARRIAGE WIWIE HERYANI; RATNAWATI; ANDI SUCI WAHYUNI; ANDI MUHAMMAD ASWIN ANAS; ACHMAD DZAKI FIKRI MUSAKKIR; AMINA RAHMAD AHMAD
Awang Long Law Review Vol 4 No 1 (2021): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

The phenomenon of early marriage that continues to occur is a polemic for the government in the midst of fulfilling the sustainable development goals. The consequences of early childhood marriage have good implications for dropout rates, health, domestic violence, mortality and the ratio of achievement of the human development index. This study purposes to determine the role of local governments in preventing marriage of school-age children. The method used in this research is legal research using the statute approach, conceptual approach and legal principles. The results of the study indicate that the role of local governments is an essential part in organizing the protection and fulfillment of children's rights in order to prevent early childhood marriages. The Child-friendly City/Regency Program coordinated by the Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak can help the implementation of child protection to be realized because the program has a program implementation mechanism starting from the planning stage to program evaluation which also involves various stakeholders at the central to regional levels with supervision and involvement. by the community, community organizations, educational institutions and business actors.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search