Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.463
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AMANNA GAPPA Hasanuddin Law Review Jambe Law Journal Al-Azhar Islamic Law Review Pancasila: Jurnal Keindonesiaan
Ahsan Yunus
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Uji Proporsionalitas Terhadap Hasil Investigasi Kecelakaan Pesawat: Dimensi Hak Asasi Manusia Ahsan Yunus; Desi Fitriyani; Ahmad Taufiq
Amanna Gappa VOLUME 27 NOMOR 2, 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v27i2.10460

Abstract

Hak atas informasi merupakan salah satu hak konstitusional yang dijamin konstitusi. Pemenuhan hak atas informasi bagi warga negara dilakukan dengan memperhatikan pembatasan yang telah ditetapkan. Masalah kemudian muncul ketika publik menilai pembatasan tidak proporsionalitas yang terkesan sepihak. Hal tersebut bertautan dengan informasi rahasia hasil investigasi kecelakaan pesawat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis uji proporsionalitas atas informasi rahasia hasil investigasi kecelakaan pesawat Lion Air JT-610. Metode penulisan menggunakan metode normative dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa informasi rahasia hasil investigasi kecelakaan pesawat tidak diterapkan secara proporsional dan mendegorasi hak konstitusional warga negara. Informasi rahasia hasil investigasi kecelakaan Pesawat Lion Air JT-610 (Boeing MAX-8) tidak didasarkan pada prinsip uji proporsionalitas.
Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong tentang Vaksinasi Andi Muhammad Aswin Anas; Ahsan Yunus; Muhammad Athallariq Gio M; Namira Wulandari
Amanna Gappa VOLUME 29 NOMOR 1, 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu faktor penghambat vaksinasi covid-19 adalah penyebarluasan berita bohong. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan penguatan terhadap optimalisasi fungsi penegakan hukum dalam penanggulangan berita bohong terkait vaksinasi covid-19 di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitan ini menggunakan metode penelitan hukum empiris dengan pendekatan interdisipliner. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum tentang penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong terkait vaksinasi covid-19 telah dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan dengan membentuk Satgas Aman Nusa. Dalam implementasinya terdapat hambatan yang bersumber dari faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sekaitan dengan hal tersebut upaya optimalisasi fungsi penegakan hukum dalam penangulangan tindak pidana berita bohong terkait vaksinasi covid-19 di Polda Sulawesi Selatan, dapat ditempuh dengan melakukan penambahan personel satgas, membenahi proses penyebarluasan informasi yang lebih terstruktur dan massif, melakukan upaya edukasi yang lebih komunikatif, dan berkolaborasi dengan berbagi pihak untuk mengatasi sumber masalah utama penyebarluasan berita bohong. Dengan demikian vaksinasi covid-19 dapat terlaksana dengan baik guna menciptakan kekebalan kelompok dalam rangka penanganan pandemi.
Konstruksi Hukum Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) dalam Tindak Pidana Korupsi Muhammad Fadhil; Taufik Rachman; Ahsan Yunus
Amanna Gappa VOLUME 30 NOMOR 1, 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk formulasi hukum perdagangan pengaruh (trading influence) sebagai tindak pidana korupsi di masa mendatang (ius constituendum). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute), pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaturan perihal Trading in Influence ini sangat dilematis, mengingat belum ada ketentuan pemidanaan dalam hukum nasional terkait perbuatan Trading in Influence. Di sisi lain guna menjunjung tinggi asas legalitas, maka kepastian hukum dalam suatu negara adalah adanya ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (Lex-Certa). Namun sembari menunggu revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan yang memenuhi rumusan Trading in Influence ini tidak dapat luput begitu saja dari pemidanaan. Ketentuan pasal penyalahgunaan wewenang, suap-menyuap maupun gratifikasi membuka peluang bagi para penegak hukum untuk menjerat pelaku Trading in Influence. Sebab, hanya perlu dibuktikan bahwa penerima Trading in Influence memang merupakan penyelenggara negara atau yang memiliki suatu wewenang orang yang telah menerima uang serta janji, dan yang menurut pemberi uang tersebut. Selain itu, Penegak Hukum dapat menjadikan Trading in Influence sebagai modus operandi dalam perbuatan korupsi.
RELASI NEGARA DAN AGAMA DALAM PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARIAH: PERSPEKTIF PANCASILA Farida Patittingi; Irwansyah Irwansyah; Muhammad Hasrul; Muhammad Ilham Arisaputra; Ahsan Yunus
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.1

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten EnrekangNomor 5 Tahun 2005 tentang Pandai Baca Al-Qur’an dan relevansinya terhadap nilai-nilaiPancasila. Penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan menggunakanpendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa indikator nilai dalam Pancasila, jika dikontekstualisasikandengan Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Al-Qur’an di Kabupaten Enrekang, terdapatbeberapa indikator yang tidak sejalan, bahkan dapat dikatakan cenderung bernuansadiskriminatif. Perda yang diterbitkan pada suatu daerah tidak boleh mengatur untuk 1 (satu)golongan saja, namun harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenalperbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Dapat pula dikatakan tidak memberikan keadilansecara lahir maupun batin terhadap pemeluk agama Islam oleh sebab adanya beberapapenambahan persyaratan pada wilayah-wilayah tertentu. Terdapat ketentuan sanksi yang dapatmenggugurkan pemeluk agama Islam untuk berkompetisi pada sektor tertentu.
Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara Zulkifli Aspan; Ariani Arifin; Anshori Ilyas; Ahsan Yunus
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 1, JANUARI 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.702 KB) | DOI: 10.37146/ailrev.v1i1.5

Abstract

Kewenangan izin pengelolaan wilayah pesisir setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diberikan kepada pemerintah provinsi. Ini akan lebih efektif karena pemerintah provinsi dapat mengawasi kegiatan pengelolaan wilayah pesisir. Antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengoordinasikan pengelolaan kawasan pesisir, termasuk penetapan rencana zonasi untuk wilayah pesisir. Dalam penerbitan izin pengelolaan wilayah pesisir, pemohon harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota sebagai dasar untuk penerbitan izin pengelolaan wilayah pesisir.
Cyber-Attack: Its Definition, Regulation, and ASEAN Cooperation to Handle with it Maskun Maskun; Irwansyah Irwansyah; Ahsan Yunus; Armelia Safira; Siti Nurhalima Lubis
Jambe Law Journal Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jlj.4.2.131-150

Abstract

The development of technology brings changes in human life, and the shift of most human activities to cyberspace is now a challenge for every country in the world. Cyber-attacks are crimes that have developed rapidly with the development of information communication and technology (ICT). Due to its impact, cyber-attacks can be considered as a crime called a crime of aggression. The focus of this paper is to determine the urgency of regulating cyberattacks as a crime of aggression and to find out the extent to which the international community has made cybercrime the focus of contemporary crime research, which is referred to as a crime of aggression. This paper shows that international cooperation is needed to create an international regime that is respected and universally accepted by the international community in relation to cyber-attacks, which can also be referred to as crimes of aggression. It is because cyber-attacks in its nature are transnational crimes and need a cooperation such as the framework of ASEAN to deal with.
Multilayered Democracy in Papua: A Comparison of “Noken” System and Electoral College System in the United States Ahsan Yunus
Hasanuddin Law Review VOLUME 6 ISSUE 3, DECEMBER 2020
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/halrev.v6i3.2892

Abstract

The elucidation of understanding popular sovereignty through the implementation of democratic principles when applied to a pluralistic Indonesian society requires a comprehensive study. This study is a normative-legal research by using statute, case, and conceptual approaches. This paper provides information on the latest trend in research. The results show that the characteristics of the general election by Noken system are in line with the Electoral College system to presidential elections in the United States, especially in the Noken system as represented by the chieftain (election by the big man). The Noken system is the result of the relations of political culture and the strengthening of local democracy. Hence, the constitutionality of Noken system is a translation of the constitution that pays attention to the social diversity that lives in society. Not only in the context of general elections, but in every aspect of national and State life, as more attention is given to the constitution of social diversity in society (constitutional pluralism).
Legal Existence of Local Wisdom for Bajo Fishery Tribe on Indonesian Maritime Border Oheo Kaimuddin Haris; Syahbudin Syahbudin; Ahsan Yunus
Hasanuddin Law Review VOLUME 5 ISSUE 1, APRIL 2019
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.735 KB) | DOI: 10.20956/halrev.v5i1.1727

Abstract

This work is aimed at exploring appropriate method in legitimating and admitting toward legal existence for Bajo effort’s local wisdom particularly in maintaining Indonesian’s Border. This effort is importance to maintain sovereignty of Indonesia's maritime boundaries without having to eliminate Bajo’s local wisdom that may exclude sustainable development for Bajo society. This situation has altered their traditions that they just initially and merely fished fishes just for consumption. For that reason, this work offers appropriate values in legitimating and admitting a legal existence for Bajo effort’s local wisdom such as the rights of traditional fisherman community of Bajo tribe in human rights law as indigenous people right based either on National and International Law and; the legal protection of Bajo communal rights in exploiting sea and traditional fisherman criteria after UNCLOS 1982 and MOU BOX 1974 including its amendments. The application of this method may create holistic and traditional manners in keeping and managing collective strategic resources for the greatest benefit for national defend especially for Bajo fishery tribe.
Co-Authors Ahmad Taufiq ANDI MUHAMMAD ASWIN ANAS Anshori Ilyas Ariani Arifin Armelia Safira Desi Fitriyani Hasrul, Muhammad Irwansyah Irwansyah Irwansyah Irwansyah Maskun Muhammad Athallariq Gio M Muhammad Fadhil Muhammad Ilham Arisaputra Namira Wulandari Oheo Kaimuddin Haris Patittingi, Farida Siti Nurhalima Lubis Syahbudin Syahbudin Taufik Rachman Zulkifli Aspan