Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI Deshaini, Liza; Oktarina, Evi
Solusi Vol 18 No 3 (2020): SOLUSI
Publisher : Faculty of Law, University of Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36546/solusi.v18i3.303

Abstract

Legal Protection for Abortion Criminals is the suspect has the right to immediately be examined by the investigator and can then be submitted to the public prosecutor, the suspect has the right to have his case immediately brought to trial by the public prosecutor, the defendant has the right to be tried immediately by the court. and factors that cause abortion are economic factors, hereditary diseases, psychological factors, age factors, actors of maternal diseases, other factors.
Perlawanan Terhadap Perampasan Aset Yang Disita Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Deshaini, Liza; Amin, Muhammad Nur
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i2.767

Abstract

Abstrak Tujuan Penelitian ini untuk memberikangambaran bagaimana mengajukan perlawanan terhadap perampasan aset pihak ketiga yang disita oleh negara dalam perkara tindak pidana korupsi.Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkkan bahwa bagi pihak ketiga yang asetnya dirampas oleh negara berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi dapat mengajukan upaya hukum keberatan pada Pengadilan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum adapun amar dari upaya hukum keberatan terhadap aset pihak ketiga adalah menyatakan bahwa penyitaan terhadap perampasan aset oleh jaksa tidak sah sehingga aset yang disita oleh jaksa kembali kepada keadaan semula. Kata kunci: Perampasan Aset Yang Disita Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Perlawanan Abstract The purpose of this study is to provide an overview of how to file a fight against the confiscation of third partyassets confiscated by the state in cases of criminal acts of corruption. The analytical method used in this research is normative juridical research method. The results of the study concluded that for third parties whose assets were confiscated by the state based on a court decision on corruption crimes, they can submit legal remedies for objections to the Court no later than 2 (two) months after the court's decision was pronounced in a hearing open to the public. third party assets is to state that the confiscation of asset confiscation by the prosecutor is illegal so that the assets confiscated by the prosecutor return to their original state.
PERAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI) DAN BADAN PERLINDUNGAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK ) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA Deshaini, Liza; Evi Oktarina; Rusmini
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 27 No. 4 (2021): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v27i4.27

Abstract

Abstrak Peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Dalam Perlindungan Konsumen Di Indonesia adalah mereka harus secara eksklusif mewakili kepentingan-kepentingan konsumen, kemajuan perdagangan akan tidak ada artinya jika diperoleh dengan cara-cara yang merugikan konsumen, mereka harus non profit making dalam profil aktivitasnya, mereka tidak boleh menerima iklan-iklan untuk alasan-alasan komersial apapun dalam publikasi-publikasi mereka, mereka tidak boleh mengizinkan eksploitasi atas informasi dan advis yang mereka berikan kepada konsumen untuk kepentingan perdagangan, mereka tidak boleh mengizinkan kebebasan tindakan dan komentar mereka. Dan Peran Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Perlindungan Kon-sumen Di Indonesia adalah Menangani perkara konsumen melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, membuka konsultasi perlindungan konsumen, mengawasi pencantuman klausul baku, jika ada pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. BPSK wajib melaporkan kepada penyidik, BPSK wajib menerima pengaduan seacara tertulis ataupun tidak tertulis mengenai berbagai jenis pelanggaran, BPSK bertugas melakulan pemerik-saan perkara dan penelitian terkait masalah perlindungan konsumen, BPSK berhak me-manggil pelaku usaha yang diduga melanggar undang-undang perlindungan konsumen, BPSK berhak menghadirkan saksi ahli, saksi atau seorang yang dianggap mengetahui tindak pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen, BPSK bisa meminta bantuan penyidik dalam hal mendatangkan saksi, saksi ahli dan pelaku usaha jika mereka tidak mau memenuhi undangan dari BPSK, memeriksa kebenaran alat bukti untuk tujuan penyelidikan, memastikan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen, BPSK harus memberitahukan setiap putusan atas pelangaran kepada pelaku usaha, BPSK berhak menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Kata Kunci : Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK), Perlindungan Konsumen. Abstract The Role of the Indonesian Consumers Foundation (YLKI) in Protection Consumers In Indonesia, they must exclusively represent the interests of consumers, the progress of trade will be meaningless if it is obtained in ways that are detrimental to consumers, they must be non-profit making in their activity profiles, they must not accept advertisements for reasons in their publications, they must not allow the exploitation of the information and advice they provide to consumers for commercial purposes, they must not allow their freedom of action and comment. And the role of the Consumer Dispute Protection Agency (BPSK) in Consumer Protection in Indonesia is to handle consumer cases through mediation, conciliation and arbitration, open consumer protection consultations, supervise the inclusion of standard clauses, if there is a violation of the Consumer Protection Law. BPSK is obliged to report to investigators, BPSK is obliged to accept written or unwritten complaints regarding various types of violations, BPSK is tasked with conducting case examinations and research related to consumer protection issues, BPSK has the right to summon business actors suspected of violating consumer protection laws, BPSK has the right to present witnesses experts, witnesses or someone who is deemed to know the act of violating the consumer protection law, BPSK can ask investigators for assistance in bringing witnesses, expert witnesses and business actors - if they do not want to fulfill the invitation from BPSK, check the correctness of the evidence for the purpose of the investigation is to ensure whether or not there is a loss on the part of consumers, BPSK must notify business actors of any decision regarding violations, BPSK has the right to impose administrative sanctions on business actors who commit violations.
ANALISIS UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEHUBUNGAN DENGAN TANGGUNG JAWAB HUKUM DEVELOPER TERHADAP PEMBELI PERUMAHAN TERKAIT BELUM DIPENUHINYA PERIZINAN Deshaini, Liza; Husnaini
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 27 No. 2 (2021): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v27i2.38

Abstract

Abstrak Akibat hukum terhadap perumahan yang dibangun di atas tanah yang belum mendapatkan izin yaitu pengosongan lokasi sampai dengan pembongkaran/perubuhan perumahan tersebut yang dilakukan oleh petugas atau tim terpadu yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat perintah dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Palembang. Tanggung jawab Developer terhadap pembeli atas tanah perumahan yang belum mendapatkan izin yaitu secara hukum Developer sebagai penjual harus memberi jaminan kepada pembeli atas kenikmatan dan gangguan pihak ketiga yang merasa memiliki ataupun bentuk lain yang dapat mengganggu kenyamanan pembeli atas kepemilikan barang atau rumah yang dimiliki. Dan pada akhirnya Developer mengganti kerugian konsumen dengan mengembalikan uang muka yang telah diberikan oleh konsumen karena developer telah melanggar hak konsumen sehingga konsumen tidak dapat menempati rumah tersebut karena belum dipenuhinya perizinan. Kata Kunci : Akibat Hukum, Tanggung Jawab, Kerugian Konsumen Abstract The legal consequences for housing built on land that have not received a permit are the emptying of the location until the demolition / demolition of the housing carried out by an official or integrated team authorized to do so and after receiving orders from the Head of the Palembang City Spatial Planning and Building Planning Service. The Developer's responsibility to buyers of residential land that has not yet received a permit is that legally the Developer as a seller must guarantee the buyer for the enjoyment and disturbance of third parties who feel they have or in other forms that can interfere with the buyer's comfort for the ownership of the goods or houses owned And in the end the developer compensates the consumer by returning the down payment that has been given by the consumer because the developer has violated consumer rights so that consumers cannot occupy the house because the permits have not been fulfilled.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN AMUK MASSA Deshaini, Liza
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 27 No. 3 (2021): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v27i3.51

Abstract

Abstrak Amuk massa merupakan bentuk aspirasi yang tidak tersampaikan dengan baik. Pergolakan hebat tersebut timbul karena aspirasi yang selama ini terpendam tidak memiliki wadah untuk menyalurkannya dengan baik sehingga terjadinya pergolakan hebat yang timbul. Amuk massa juga dapat timbul karena perselisihan pribadi yang terjadi lalu merambat menjadi masalah besar. Hal tersebut tentu saja sangat disayangkan, budaya Indonesia telah mencanangkan demokrasi namun demokrasi yang tercanang belum berjalan dengan lancar. Perlindungan hukum terhadap korban amuk massa adalah dengan cara melalui kompensasi adalah bersifat keperdataan, timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat/negara atau merupakan wujud pertanggungjawaban masyarakat dan negara, restitusi adalah bersifat pidana, timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayarkan oleh terpidana atau pelaku kejahatan, atau merupakan wujud pertanggungjawaban pidana dan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya amuk massa adalah faktor sosial budaya, faktor ekonomi, faktor bernuansa “sara” (suku, agama, ras dan antar golongan), faktor kebijakan (tindakan) aparat penegak hukum (Kepolisian) Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Amuk Massa Abstract Mass rage is a form of aspiration that is not conveyed properly. The great upheaval arose because of the aspirations that had been the pent up does not have a container to channel it properly so that a great upheaval occurs. Mass tantrums can also arise because of personal disputes that occur and then escalate into big problems. This is of course very unfortunate, Indonesian culture has declared democracy but the democracy that has been declared has not run smoothly. Legal protection for victims of mob violence is through compensation which is civil in nature, arises from the victim's request and is paid by the community/state or is a form of community and state accountability, restitution is criminal in nature, arises from a criminal court decision and is paid by the convict or the perpetrator of the crime. , or is a form of criminal responsibility and the factors that cause mass riots are socio-cultural factors, economic factors, "sara" nuanced factors (ethnicity, religion, race and between groups), policy factors (actions) law enforcement officers (police)
PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK Deshaini, Liza
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i2.70

Abstract

Abstrak Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan umtuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara op[timal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak, memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak, melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak, berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak , melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, menyediakan sarana dan prasaranan serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak, berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban, memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat dan akibat hukum terhadap pelaku yang memperlakukan anak secara diskriminatif sehingga anak mengalami kerugian materiil, moril serta menghambat fungsi sosialnya adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kata Kunci : Masyarakat, Peran, Perlindungan Anak Abstract Protection of children is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity and protection from violence and discrimination. The role of the community in the implementation of child protection is carried out by providing information through socialization and education regarding children's rights and laws and regulations regarding children, providing input in the formulation of policies related to child protection, reporting to the authorities in case of violations of children's rights, taking an active role in the process. rehabilitation and social reintegration for children, monitoring, supervising and taking responsibility for implementation of child protection, providing facilities and infrastructure as well as creating a conducive atmosphere for children's growth and development, playing an active role by eliminating negative labeling of child victims, providing space for children to be able to participate and express opinions and legal consequences against perpetrators who treat children discriminatory so that children experience material, moral and social losses are punishable by a maximum imprisonment of 5 (five) years and/or a maximum fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah).
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGELEDAHAN TANPA IZIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Deshaini, Liza; Muhammad Nur Amin
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 3 (2022): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i3.89

Abstract

AbstrakTinjauan Yuridis Penggeledahan Tanpa Izin Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah sebagai berikut : Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dengan kewajiban segera melaporkan hal tersebut kepada Ketua Pengadilan setempat untuk memperoleh persetujuan. Dan prosedur penggeledahan dalam keadaan mendesak adalah penggeledahan dapat langsung dilaksanakan tanpa terlebih dahulu ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri tempat-tempat yang di geledah, dalam tempo dua (2) hari setelah penggeledahan penyidik membuat berita acara yang berisi jalannya dan hasil penggeledahan, Kewajiban penyidik segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kata Kunci : Analisis Hukum, Penggeledahan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana AbstractJuridical Review Unauthorized Search Based on Article 34 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP), is as follows:bIn very necessary and urgent circumstances the investigator can carry out search without first obtaining permission from the Chief Justice Local country. With the obligation to immediately report this to the Chairman local court for approval. And the search procedure in an urgent situation is that a search can be carried out immediately without prior permission from the Head of the District Court for the places being searched, within two (2) days after the search the investigator makes an official report containing the course and results of the search, the investigator's obligation to immediately report to the Chief Justice of the District Court.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI INDONESIA Amin, Muhammad Nur; Deshaini, Liza
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 4 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v29i4.111

Abstract

Abstract Overcoming the criminal act of illegal fishing in Indonesia is: Vessel monitoring System (VMS), monitoring efforts in Indonesian waters, Law enforcement efforts and the factors that become obstacles in overcoming the crime of illegal fishing in Indonesia, obstacles in general are legal substance, legal apparatus, facilities and means. citizen's awareness. And the obstacles in the legal process are legal apparatus, facilities and means, public awareness, obstacles in the legal process, investigation stage, investigation stage and prosecution stage. Keywords: Crime, Illegal, Fishing