Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Mutmainnah, Andi; Hafidz, Ma'ruf; Bima, Mu. Rinaldy
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang27

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Pada penlitian fokus studi pada Efektivitas pelaksanan tanggung jawab notaris. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris. Hasil Penelitian bahwa Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab notaris di Kota Makassar belum berjalan efektiv karena masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. bentukbentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam pelaksanaan jabatan Notaris dan Profesi Notaris di Kota Makassar antara lain: (1) tidak membacakan akta, (2) tidak tanda tangan di hadapan Notaris, (3) berada di wilayah kerja yang telah ditentukan, (4) plang nama Notaris terpampang akan tetapi kosong, (6) pindah alamat kantor akan tetapi tidak melapor, dan (7) membuat salinan akta tidak sesuai dengan minuta. Notary Public is a certain position that contains the profession in the field of law to the public, needs to get permission and guarantee for the achievement of legal certainty. In the study, the focus of the study was on the effectiveness of carrying out notary responsibilities. The research method uses empirical juridical. The result of the research was the effectiveness of the implementation of the responsibilities of the notary in Makassar had not been effective because there were still many things that had been successfully done. forms of legal transfer that occur in the implementation of the position of Notary and Notary Profession in Makassar, including: (1) not reading the deed, (2) not signing before the Notary, (3) moving in the approved work area, (4) name The notary is displayed but is empty, (6) the office address changes but does not report, and (7) the deed is not in accordance with the minutes

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa Nurhikmah, Nurhikmah; Hafidz, Ma'ruf; Arief, Anggreany
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis peraturan hukum yang mengatur hak atas tanah dan memeriksa putusan pengadilan sebagai acuan dalam menilai perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat hak atas tanah yang menjadi objek sengketa di BPN Kota Palopo; 2) Untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang ada dan mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi oleh pemilik sertifikat hak atas tanah dalam sengketa tanah di BPN Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Empiris (non-doctrinal). Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh pihak BPN Kota Palopo masih didasarkan pada PP Nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian sengketa kasus pertanahan disisi lain putusan Pengadilan baik di Pengadilan Negeri Palopo dan PTUN Makassar masih melihat standar yang ketat dari pembuktian dari para pihat Ketika mengajukan gugatan di Pengadilan; 2) mekanisme perlindungan hukum yang diterapkan oleh BPN Kota Palopo hanya menggunakan mekanisme mediasi dan negosiasi yang diatur di dalam pasal 43 dan 44 PP 21/2020. The research objective is to analyze the legal regulations governing land rights and examine court decisions as a reference in assessing legal protection for owners of land rights certificates which are the object of dispute at BPN Palopo City; 2) To evaluate the effectiveness of existing legal protection mechanisms and identify the challenges and obstacles faced by land title certificate holders in land disputes at BPN Palopo City. This research uses empirical research methods (non-doctrinal). The results of the research show: 1) The resolution of problems carried out by the Palopo City BPN is still based on PP Number 21 of 2020 concerning the handling and resolution of land case disputes. On the other hand, court decisions at both the Palopo District Court and Makassar PTUN still look at strict standards of evidence parties when filing a lawsuit in court; 2) the legal protection mechanism implemented by the Palopo City BPN only uses the mediation and negotiation mechanisms regulated in articles 43 and 44 of PP 21/2020.

Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindakan Wahid, Abd; Hafidz, Ma'ruf; Bachmid, Fahri
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis penyebab kurang Efektifnya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis di Kabupaten Gowa dan Masalah akibat hukum bagi Tenaga Medis yang lalai dalam menjalankan tindakan medis pada pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan Bahwa: (1) Efektivitas Perlindungan Hukum di Rumah Sakit Syekh Yusuf dan Puskemas Kampili secara Prosedur Sudah Efektif Namum Masih ada Beberapa Hal yang menyebabkan tidak Efektifnya Perlindungan Hukum Bagi tenaga Kesehatan yang di sebabkan Beberapa hal di antaranya adalah Kurangnya pemahaman Mengenai beberapa Undang-undang Kesehatan yang dibuat untuk melindungi tenaga Kesehatan itu Sendiri dan besarnya harapan pasien terhadap tenaga kesehatan untuk mendapatkan kesembuhan (2) Permasalahan Hukum Yang terjadi di Ruang Lingkup Rumah Sakit dan Puskemas di Kab. Gowa antara Tenaga Kesehatan dengan Pasien semuanya bisa terselesaikan dengan Jalur Mediasi setelah Melalui beberapa Prosedur yang ada di Rumah Sakit dan Puskemas sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan, Pasal 310 Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. The research objective is to analyze the causes of the lack of effective legal protection for health workers in carrying out medical procedures in the Gowa Regency and the problem of legal consequences for medical personnel who are negligent in carrying out medical procedures in health services. This research uses primary data obtained from field research. The results of this research show that: (1) The effectiveness of legal protection at Syekh Yusuf Hospital and Kampili Community Health Center is procedurally effective, but there are still several things that cause ineffective legal protection for health workers, some of which a lack of understanding regarding several The Health Law was created to protect the health workers themselves and the high hopes that patients have for health workers to get healing (2) Legal problems that occur within the scope of hospitals and health centres in the district. Gowa between Health Workers and Patients can all be resolved through Mediation after going through several procedures in Hospitals and Community Health Centers as regulated in Law no. 17 of 2023 concerning health, Article 310 If a Medical Personnel or Health Personnel is suspected of making a mistake in carrying out their profession which causes harm to the Patient, the dispute that arises as a result of the mistake is resolved first through alternative dispute resolution outside of court.

Perlindungan Hukum Terhadap Ojek Online Dalam Perantara Transaksi Jual Beli Narkotika Ramli, Rahmat; Hafidz, Ma'ruf; Arsyad, Nasrullah
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis delik perbuatan ojek online sebagai perantara jual beli narkotika dapat dijadikan sebagai alasan yang dapat menghapus perbuatan melawan hukum. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normati. Hasil penelitian bahwa dalam kasus pengemudi ojek online yang terlibat sebagai perantara dalam transaksi narkoba, ada aspek-aspek hukum pidana dan alasan-alasan penghapus pidana yang perlu diperhitungkan secara cermat untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum, mengingat peran teknologi dan informasi yang semakin maju dalam kehidupan Masyarakat. Dalam mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap hak tersangka selama proses penyelidikan dan penyidikan, penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi atau dirampas guna memastikan tercapainya keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kedamaian. Hal ini merupakan prinsip yang mendasari hukum acara pidana dalam memberikan keadilan kepada setiap individu. The research objective is to analyze the offence of online motorcycle taxis as intermediaries in buying and selling narcotics, which can be used as a reason to eliminate illegal acts. This type of research uses normative research. The results of the study show that in the case of online motorcycle taxi drivers who are involved as intermediaries in drug transactions, there are aspects of criminal law and reasons for eliminating criminal penalties that need to be carefully taken into account to ensure justice in law enforcement, considering the increasingly advanced role of technology and information in life. Public. In considering the legal protection of suspects' rights during the inquiry and investigation process, it is important to ensure that these rights are not reduced or taken away to ensure the achievement of justice, order, legal certainty, benefit and peace. This principle underlies criminal procedural law in providing justice to every individual.

Efektivitas Hukum Terkait Besaran Honorarium Notaris Dalam Pembuatan Akta Veryanda, Veryanda; Hafidz, Ma'ruf; Poernomo, Sri Lestari
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan Notaris di Kabupaten Maros dalam menentukan besaran honorarium pada setiap akta yang dibuatnya. Jenis Penelitian adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Dasar pertimbangan Notaris dalam menentukan besaran honorarium dalam pembuatan akta adalah Undang-Undang Jabatan Notaris, namun hanya memberikan batas maksimal dari honorarium sehingga Notaris berhak menentukan nilai ekonomis dan nilai sosiologis berdasarkan pertimbangannya sendiri asalkan tidak melebihi batas maksimal Undang-Undang Jabatan Notaris; (2) Majelis Pengawas Notaris memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawasi praktik Notaris agar sesuai standar hukum dan etika profesi. Beberapa peranan utama Majelis Pengawas Notaris antara lain mengawasi profesionalisme, penyelesaian sengketa, pengembangan profesi dan pemantauan kualitas layanan. The research objective is to analyze the considerations of Notaries in Maros Regency in determining the amount of honorarium for each deed they make. This type of research is empirical research. The results of the research show that: (1) The Notary's basis for consideration in determining the amount of honorarium in making a deed is the Law on Notary Positions, but only provides a maximum limit of honorarium so that the Notary has the right to determine the economic value and sociological value based on his considerations as long as it does not exceed the maximum limit of the Law. -Notary Public Position Law; (2) The Notary Supervisory Council has an important role in maintaining and supervising Notary practices so that they comply with legal standards and professional ethics. Some of the main roles of the Notary Supervisory Board include supervising professionalism, dispute resolution, professional development and monitoring service quality.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search