Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Pengaruh Peran Perangkat Desa dan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Kawangkoan Barat Lidia M. Mawikere; Jenny Morasa; Peter Kapojos
Jurnal Syntax Admiration Vol. 3 No. 12 (2022): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v3i12.514

Abstract

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan, Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, Kepala Dusun, Ketua RT, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Sebagai perangkat desa yang menjadi bagian dalam pengelolaan keuangan desa serta memiliki peran penting. Kompetensi yang kompeten dapat mendorong aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan baik. Kurangnya kompetensi aparatur desa, menyebabkan masalah pada bagian administrasi pengelolaan dana desa yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa periode berikutnya (Rismawati,2019). Kompetensi dimana seseorang menghadapi situasi dan keadaan di dalam pekerjaannya memiliki kreativitas dan kemampuan yang inovatif dalam menyelesaikan suatu masalah. Azas pengelolaan keuangan Keuangan Dana Desa yang akuntabel, partisipatif dana transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran perangkat desa dan kompetensi aparat pengeloaan dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Kawangkoan Barat. Penelitian ini Menggunakan metode penelitian kuantitatif regresi berganda. Dengan luaran penelitian adalah jurnal internasional. TKT Penelitian ini prinsip dasar mengenai Dana Desa yang harus dilaksanakan oleh para aparat pengelolah terkait pengelolaan keuangan dana desa yang melibatkan unsur masyarakat, disusun secara jujur, disajikan secara terbuka, capaian yang optimal dengan biaya minimal, dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, aparat memahami siklus akuntansi, memahami tugas pokoknya, penggunaan teknologi informasi dalam bekerja, catatan untuk setiap transaksi dibuat dengan benar, dapat Menyusun laporan keuangan, dapat menyajikan laporan keuangan, kemampuan memecahkan masalah terkait pekerjaannya, kegiatan dasa desa ada tanggung jawab social untuk kepentingan masyarakat, memiliki kemampuan untuk belajar dan pekerjaan yang dihasilkan sudah berkualitas. . Secara sistematik hasil dari pengukuran pada penelitian dapat menilai kemampuan para aparat pengelola keuangan dana desa.
Evaluation Of The Implementation Of Government Internal Control Systems On Collection Of Rural And Urban Land And Building Taxes In Southeast Minahasa District Cherril Angelia TUMIMOMOR; David Paul Elia SAERANG; Peter Marshall KAPOJOS
Journal of Governance, Taxation and Auditing Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Governance, Taxation and Auditing (November – February 2023)
Publisher : Indonesia Strategic Sustainability

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/jogta.v1i2.478

Abstract

The Rural and Urban Land and Building Tax is a tax on land and/or buildings that are owned, controlled, and/or utilized by individuals or entities, except for areas used for plantation, forestry and mining business activities. The government internal control system is an integral process for actions and activities carried out continuously by the leadership and all employees to provide adequate confidence in the achievement of organizational goals through effective and efficient activities, reliability of financial reporting, safeguarding state assets, and compliance with laws and regulations. The purpose of this study is to find out how the internal control system is applied to the collection of Rural and Urban Land and Building Taxes in Southeast Minahasa Regency. The research method used is descriptive qualitative. The results of the study show that the work or activities carried out are in accordance with the elements of the existing internal control system, except for the elements of control activities in the segregation of functions sub-elements which have not been carried out properly. The conclusion of this study is that for the elements of the control environment, risk assessment, information and communication and monitoring, control has been carried out in accordance with Government Regulation Number 60 of 2008 and has been implemented properly, while the elements of control activities have not been in accordance with Government Regulation Number 60 of 2008 and have not been implemented optimally.
Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019-2020 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Di Masa Pandemi Covid-19 Frillia Yuliet Ihalauw; Inggriani Elim; Peter Kapojos
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan yang berperan penting dalam upaya peningkatan kapasitas dan efektivitasnya. DPRD sebagaimana disyaratkan oleh Perda membahas dan menyetujui APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. Penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan menelaah dokumen atau rekening keuangan untuk mengumpulkan data guna penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai keadaan dan kondisi yang ada pada suatu hal tertentu. Berdasarkan hasil penelitian pendapatan daerah di atas, terdapat tiga sub rekening pendapatan daerah yang mengalami kenaikan dan penurunan yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lain yang sah. Karena semua pengeluaran dikurangi dan terkonsentrasi pada penanganan COVID, peningkatan pengeluaran tak terduga QA 2020 cukup besar. Pandemi Covid-19 di tahun 2020 akan menyebabkan perubahan kebijakan keuangan pemerintah daerah di tahun 2020, khususnya kebijakan pengelolaan keuangan antara pusat dan daerah yang mengalami beberapa transformasi terutama dalam rangka refocusing dan realokasi yaitusentralisasi. Inilah sebabnya terdapat perbedaan analisis pendapatan dan belanja daerah tahun 2019 dan 2020. Transfer kembali ke APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Analisis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Herlin Tangdilassu; Jenny Morasa; Peter Kapojos
GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI Vol 18 No 2 (2023): Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Performance Report is an overview that explains concisely and completely about the performance achievements prepared based on the work plan stipulated in the framework of implementing the APBD (PP 6/2006). The purpose of this research is to 1) analyze and find out the performance achievements of the North Toraja Regency Culture and Tourism Office in terms of performance agreement elements based on Permenpan RB Number 53 of 2014; 2) analyze and find out the achievements of the performance report of the North Toraja Regency Culture and Tourism Office in terms of performance reporting elements based on Permenpan RB Number 53 of 2014. The type of research used is qualitative research with a descriptive approach. The results showed that the performance achievements of the North Toraja Regency Culture and Tourism Office were mostly achieved and categorized as successful. And the Government Agency Performance Report (LKjIP) of the North Toraja Regency Culture and Tourism Office has mostly been prepared in accordance with Permenpan RB Number 53 of 2014, but there are still elements in the LKjIP preparation format that are not in accordance with the regulations.