Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY JUSTISI: Journal of Law
Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam Susanto, Muhammad Hajir; Puspitasari, Yonika; Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul
JUSTISI Vol 7, No 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v7i2.1349

Abstract

Secara konstitusional setiap warga negara mempunyai hak keperdataan yang harus dijamin dan dilindungi. Tidak semua anak lahir bernasib baik. Ada anak dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah disebut anak sah. Sementara, disebut anak luar kawin yaitu anak yang lahir tidak dalam ikatan perkawinan yang sah di mana laki-laki dan perempuan yang masih perjaka dan perawan. Adanya perbedaan hak yang diterima anak sah dengan anak luar kawin menarik untuk dikaji menggunakan berbagai perspektif, salah satu perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif menggunakan pendekatan konsep hukum Islam. Nasab anak dalam hukum Islam dibedakan antara anak yang dibuahi tidak dalam perkawinan sah namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dengan anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kedudukan anak luar kawin menurut hukum Islam hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. Adapun hubungan anak luar kawin dengan bapaknya menurut hukum Islam, yakni tidak memilik hak keperdataan berupa tidak ada hubungan nasab, tidak saling mewarisi, dan tidak dapat menjadi wali nikah.
Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul
JUSTISI Vol 7, No 1 (2021): Januari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v7i1.1170

Abstract

Kajian mengenai batas usia perkawinan ditinjau dari berbagai perspektif terus dilakukan oleh para akademisi, karena usia kawin seseorang bagian inheren untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaturan batas usia perkwinan perspektif keluarga sakinah Muhammadiyah. Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan pendekatan konsep (Conceptual Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia perkawinan perspektif hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam memiliki pengaturan berbeda, namun mempunyai kesamaan dalam meraih tujuan perkawinan. Keluarga sakinah dibentuk melalui perkawinan yang sah. Dalam perspektif keluarga sakinah Muhammadiyah, memilih pasangan harus mempertimbangkan otonomi dan usia dewasa. Kedewasaan pada kesiapan menikah bukan sekedar memperhatikan baligh (kedewasaan biologis), tetapi harus pada pertimbangan rusyd (kedewasaan psikologis-sosial) yang jika  diterjemahkan dalam ke dalam usia adalah usia 19 tahun sebagaimana Undang-Undang Perkawinan.
Inconsistency in freedom of contract for banking dispute resolution in Indonesia Suryadi, Suryadi; Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul; Muhammadi, Fauzan; Zuliyah, Siti; Megawati , Megawati
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 32 No. 2 (2024): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ljih.v32i2.33121

Abstract

This research interprets the manner and existence of contradictions in POJK No. 61/POJK.07/2020's declaration regarding the freedom of contract while choosing banking dispute resolution forums. Primary and secondary legal materials comprise most of the secondary data in this normative legal study. The information was gathered from the literature and examined using analytical and interpretive methods. The study's findings emphasised how Indonesian banking dispute resolution forums are chosen inconsistently with the idea of freedom of contract. The findings demonstrated the necessity of legal harmony in rulemaking to guarantee the coherence and consistency of all legal principles underlying different laws. This article argues that legal harmony is essential for aligning various legal concepts across diverse regulations and significantly contributes to the identification of the policy's inconsistency, which restricts the ability to choose a banking dispute settlement venue without restriction. The findings of this study may provide the basis for more research on how the policy affects banks and their clients. The findings could also be used as a reference for policymakers to improve the current policy and to ensure that the principle of freedom of contract is preserved in banking dispute resolution. Overall, this research provides valuable insights into the current policy and its impact on the banking industry in Indonesia.
Analysis of Child Labor Rights Fulfillment Based on Maqashid Syariah Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul; Immawan Wahyudi; Fithriatus Shalihah
JUSTISI Vol. 10 No. 2 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v10i2.2861

Abstract

Child Labor is a serious problem that has attracted national and international public attention. The purpose of writing this article is to analyze in depth the review of the fulfillment of child Labor rights based on maqashid sharia. This article's research method uses a type of normative legal research using secondary data obtained through literature study. The collected data was then analyzed descriptively qualitatively using a conceptual approach, namely the concept of maqashid sharia. The results and findings in this article are that Islam places the fulfillment of children's rights as an important thing to realize. The general aim of Allah SWT in sending down the Shari'a is to bring about benefits. The basic concept of benefit is realizing benefits and preventing harm. The practice of child Labor is prohibited, because it conflicts with the five main principles of maqashid sharia, namely the protection of religion, soul, mind, property and descendant, which are primary needs (dharuriyyah) that must be fulfilled in humans. The priority of a child's age is to fulfill the rights of religion, soul, reason and heredity rather than fulfilling the need for wealth.
Co-Authors Fithriatus Shalihah Immawan Wahyudi Megawati , Megawati Muhammadi, Fauzan Puspitasari, Yonika Siti Zuliyah Suryadi Suryadi Susanto, Muhammad Hajir