Articles
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DALAM HUBUNGAN KERJA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Shalihah, Fithriatus]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol 4 No 1 (2016): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (876.317 KB)
<![CDATA[
The law governing about employment in Indonesia is Act No. 13 of 2003. Basic of the employment relationship is working contract. Employment contract is divided into two types, namely employment contract limited time (PKWT) and the Employment contract for an unlimited time (PKWTT). Workers rights have often been ignored. Implementation of a limited time employment contract (PKWT) in labor relations according to Law No. 13 of 2003 on Employment in Indonesia has not run in accordance with applicable regulations. For the business sector in the many city in Indonesia, relatively fewer offenses committed by employers related to the provision of workers rights. However, the opposite occurred in the area. Employers have ignored the maximum time limit allowed by Act No. 13 of 2013 on Employment about PKWT time period. Granting rights of workers given time such as wages, hours of work and social security is still not met expectations. Constraints in the implementation of PKWT according to Law No. 13 of 2003 lies in two things, the first factor on the implementation PKWT rules that do not conform to the requirements. Employers may not recruit workers for something that is not needed in the course of the company. Most of the type and nature of the work required is the work that goes into the core work of the production process and are fixed. So in this case there has been a violation of article 59 fatal Employment Act, which is caused by the object of the work that is prohibited by the provisions of law to PKWT. Judging from the facts given time workers should have switched the status of a PKWTT, because they have been doing work that is fixed. The second factor, the omission of the deviation PKWT provisions in the employment relationship is also caused by very lax government oversight of the reality on the ground and nothing punishment on article 59.
Keywords: PKWT (Employment Contract Limited Time), Work Relationship, Labour Law
Penerapan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dalam hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengusaha telah mengabaikan batas waktu maksimal yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan tentang masa waktu PKWT. Pemberian Hak-hak pekerja waktu tertentu seperti upah, jam kerja maupun jaminan sosial tenaga kerja juga masih belum memenuhi harapan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi pekerja sebagai warga negara Indonesia yang hak-hak dasarnya telah dilindungi di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan RI. Kendala dalam pelaksanaan PKWT menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terletak pada dua hal, pertama faktor aturan tentang pelaksanaan PKWT yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Pengusaha tidak mungkin melakukan perekrutan pekerja untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan dalam berjalannya perusahaan. Sebagian besar jenis dan sifat pekerjaan yang dibutuhkan adalah pekerjaan yang masuk dalam pekerjaan inti dari proses produksi dan sifatnya tetap. Sehingga dalam hal ini telah terjadi penyimpangan yang cukup fatal terhadap Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang diakibatkan oleh obyek pekerjaan yang dilarang oleh ketentuan undang-undang untuk PKWT.
Kata kunci: Hubungan Kerja, Hukum Ketenagakerjaan, PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)
]]>
<![CDATA[Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham ]]>
<![CDATA[Fithriatus Shalihah]]>
<![CDATA[ UIR Law Review Vol. 1 No. 2 (2017): UIR Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (9.106 KB)
|
DOI: 10.25299/uirlrev.2017.1.02.955
<![CDATA[Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 59 secara umum telah diketahui belum efektif, karena selain pengawasan dari pemerintah tidak berjalan, juga disebabkan oleh faktor kebutuhan lapangan pekerjaan pada kenyataannya lebih terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tetap. Konsekuensi dari status hukum pekerja akibat pekerjaannya merupakan bagian inti dari proses produksi juga di dalam penerapannya tidak berjalan, sebab pengusaha tetap berpatokan kepada waktu 2 tahun dan pembaharuan untuk perpanjangan masa PKWT selama 1 tahun. Dalam praktek masa tenggang 30 hari yang diwajibkan oleh undang-undang juga lebih banya di abaikan, sebab pekerja tidak menginginkan kehilangan penghasilan karena tidak bekerja selama satu bulan. Menurut penulis, pengaturan yang tidak efektif di atas perlu dikaji ulang dengan mengedepankan kepentingan dari ke dua belah pihak. Sebuah aturan tidak akan mungkin bisa berjalan apabila tidak mencerminkan kebutuhan hukum dari masyarakat. Jika pembuat undang-undang bermaksud memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja waktu tertentu dengan batasan waktu bekerja, maka rentang waktu yang diberikan menurut penulis layak dengan waktu maksimal 2 (dua) tahun tanpa ada permakluman lagi. Sehingga mau tidak mau setelah 2 tahun jika pengusaha tetap akan memakai pekerja dalam hubungan kerja wajib menaikkan statusnya sebagai pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap dengan menjamin semua hak-hak melekat padanya. Hukum dapat dijalankan sangat dipengaruhi oleh budaya hukum dari kesadaran hukum masyarakat. Budaya hukum yang baik sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum yang tinggi. Hukum ketenagakerjaan telah dibuat sedemikian rupa untuk menjamin terjaminnya hak-hak pekerja dalam hal ini adalah pekekja waktu tertentu. Kesadaran hukum akan menjadi barang mahal apabila faktor bergerak dalam menentukan efektif dan tidak efektifnmya sebuah produk hukum tetap mencari celah pembenar dalam melakukan hal-hal yang melanggar hak asasi pekerja.]]>
<![CDATA[HUKUM, MORAL, DAN KEKUASAAN DALAM TELAAH (Hukum adalah Alat Teknis Sosial) ]]>
<![CDATA[Fithriatus Shalihah]]>;
<![CDATA[Oksep Adhayanto]]>
<![CDATA[ Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/fiatjustisia.v10no4.735
<![CDATA[AbstractThe negative impact of the use of law as a means of changing society in authoritarian countries is seen already clear when in authority a regime that was decades on authority in Indonesia. The regime overcome all the forces that exist in society and the bureaucracy is crucial. Political parties in that era were not independent. The decisions in the field of legislation more influenced by the government's political vision. Here, the law has been used as synonymous with power, so that can not be distinguished more clearly, where the law where power, where “rechtsstaat” and where “machtstaat”, where state laws and which countries tyranny legitimized by law. The law should be given charges philosophical truth values are deduced from the principles of the law by the authorities, in fact the loaded power itself that must be regarded as truth. Manipulation of the truth that's going on here is misdirection logic through language games that the law is the same as the laws in the flow of positivism. Keywords: Legal, Moral and Authority AbstrakDampak negatif penggunaan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dalam negara otoriter terlihat sudah secara terang benderang ketika berkuasanya sebuah rezim yang puluhan tahun berkuasa di Indonesia. Rezim tersebut mengatasi semua kekuatan yang ada dalam masyarakat dan birokrasinya sangat menentukan. Partai-partai politik pada era itu tidak mandiri. Keputusan-keputusan di bidang legislasi lebih banyak diwarnai oleh visi politik pemerintah. Disini hukum telah dijadikan identik dengan kekuasaan, sehingga tidak dapat dibedakan lagi secara tegas, mana hukum mana kekuasaan, mana rechtsstaat dan mana machtstaat, mana negara hukum dan mana negara tirani yang dilegitimasi secara hukum. Hukum yang seharusnya diberi muatan-muatan nilai-nilai kebenaran filosofis yang dideduksi dari asas-asas hukum oleh kekuasaan, pada kenyataanya diberi muatan kekuasaan itu sendiri yang harus dipandang sebagai kebenaran. Manipulasi kebenaran yang terjadi disini berakar penyesatan logika melalui permainan bahasa (language of the game) bahwa hukum itu sama dengan undang-undang dalam aliran positivisme. Kata Kunci: Hukum, Moral, dan Kekuasaan ]]>
<![CDATA[Comparison of the President Prerogative Rights in Indonesia Constitutions ]]>
<![CDATA[Oksep Adhayanto]]>;
<![CDATA[Irman Irman]]>;
<![CDATA[Fithriatus Shalihah]]>
<![CDATA[ Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/fiatjustisia.v12no3.1329
<![CDATA[Prerogative rights can be interpreted as privileges or privileges, The Indonesian constitutional history that has used several constitutions indirectly has implications for the practice of the use of prerogative rights in Indonesia. This study research on the preogrative rights of the President in the Constitutions of Indonesia. The approach used in this study is normative juridical with the law approach model. It is concluded that the use of prerogative rights has ups and downs influenced by the concept of checks and balances and distribution of power. Therefore, the use of prerogative rights as in the previous constitution is more directed to heavy executives who do not require confirmation to other state institutions, now it has begun to be restricted so the use of the term prerogative privileges is no longer pure as before. Keyword: President, Prerogative Rights, Indonesia Constitution]]>
<![CDATA[Observations on the Protection of Refugees in Indonesia ]]>
<![CDATA[Fithriatus Shalihah]]>;
<![CDATA[Muhammad Nur]]>
<![CDATA[ Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/fiatjustisia.v15no4.2143
<![CDATA[Pekanbaru City and Makassar City are areas that serve as refugee shelters in Indonesia. Generally, refugees in Pekanbaru City and Makassar City were only transiting, while the main destination was Australia. However, the Australian Government's strict policies resulted in refugees being held in Indonesia for many years. This research then examines how the protection of refugees in Pekanbaru City and Makassar City towards the granting of refugee rights granted by the Government and international organizations regarding the status of refugees so far. The author uses empirical/sociological legal research methods, which are conducted by observational research, by conducting surveys, and empirical or socio-legal approaches, namely through field observations, interviews, and literature studies. The results of this study found that Indonesia has respected the provisions of international law in protecting refugees in Indonesia. The handling of refugees in Indonesia For the most part, it has worked well in granting refugee rights under the provisions of international conventions on refugee status.]]>
<![CDATA[Human Rights Violation Against the Indonesian Migrant Fisheries Crew in Chinese-Flagged Long Xing Vessel ]]>
<![CDATA[Fithriatus Shalihah]]>;
<![CDATA[Muhammad Nur]]>
<![CDATA[ Yustisia Vol 10, No 1: April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v10i1.46515
<![CDATA[This paper aimed to analyze human rights violations against migrant fishing boat crews with a case study on the Chinese-flagged Long Xing fishing boat. The research method used is empirical legal research using primary data and secondary data. The results showed that there had been human rights violations experienced by migrant fishing boat crews aboard the Chinese-flagged Long Xing fishing boat. These human rights violations have occurred since the pre-employment phase. The act of dumping the bodies of the crew members of Indonesian ships into the sea in the case of the Long Xing Ship violated the provisions of the ILO Seafarers Regulation Article 30 concerning protocol if the crew of the ship died, also violated Indonesia's national regulations, namely the Minister of Transportation Regulation No. 84 of 2013 Article 18 concerning the protocol for repatriating the bodies of crew members. Therefore, Indonesia's Government needs serious improvements to protect Indonesian fishing boat crews by implementing legal protection regarding their rights both before, during, and after Indonesian migrant fishery crew members work abroad]]>
<![CDATA[LEGAL PROTECTION AGAINST WORKERS IN WORK AGREEMENT ON OUTSOURCING SYSTEM IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fithriatus Shalihah]]>
<![CDATA[ Yustisia Vol 6, No 3: December 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v6i3.15804
<![CDATA[In an outsourcing system, it is certain that the working relationship between employer and worker is a working relationship with a particular Time Agreement. This status becomes a problem because there is no certainty about the continuity of the employment relationships and the non-fulfillment of the rights that workers should receive, thus this is harming the workers economically and socially. The regulation related to the outsourcing system that stated in the Manpower Act No. 13 of 2003 is also difficult to implement in a business world since the existing rules do not meet the needs of the labor market. Company does not make the flow of production activities so that it is unclear and no legal certainty about the nature and types of core business and non core business activities. In the implementation of job protection and work requirements for outsourced workers, the government should enhance its role in the supervision and enforcement of labor law through the quantity and quality of labor inspectors.]]>
<![CDATA[Industrial Relations with Specific Time Work Agreements after the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 91/PUU-XVIII/2020 in The Perspective of Legal Justice ]]>
<![CDATA[Fithriatus Shalihah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Novelty Vol 13, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26555/novelty.v13i1.a22545
<![CDATA[Introduction to The Problem: The constitutional court decision No. 91/PUU-XVIII/2020 stated that the establishment of Law No. 11 of 2020 on Job Creation contradicts the 1945 Constitution and is considered conditional unconstitutional. Thus, within two years of Law No. 11 of 2020, its derivative rules are still enforced until there is an improvement. However, two years is a legal certainty, but it is uncertain in the business and industrial worlds.Purpose/Objective Study: This study aims to find out how the effect of the issuance of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No. 91/PUU-XVIII/2020 on the implementation of Law No. 11 of 2020 on the Employment Cluster and its derivative rules and how alternative efforts in creating harmonious industrial relations on the issue of working relations with Specific Time Work Agreements after the constitutional court decision No. 91/PUU-XVIII/2020.Design/Methodology/Approach: The research method used is doctrinal legal research.Findings: This research resulted in a study that the influence of constitutional court decision No. 91/PUU-XVIII/2020 impacts the uncertainty of legal protection guarantees in the business and the industrial world. Because it takes two years to implement the provisions of Law No. 11 of 2020 in the Employment cluster and its derivative rules, namely Government Regulation No. 35 of 2021, the business and the industrial world cannot implement the provisions without any guarantee of sustainable time, and it will lead to injustice in industrial relations. One alternative to continue creating harmonious industrial relations with Specific Time Work Agreements is to return to local wisdom, prioritizing the principle of consensus deliberation that prioritizes the parties' agreement in working relations including the fulfillment of rights in compensation payments when there is a termination of employment.Paper Type: Research Article]]>
<![CDATA[Perlindungan Terhadap Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Pekerja SPBU Di Kota Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Nanda Ayu Lestari]]>;
<![CDATA[Fithriatus Shalihah]]>
<![CDATA[ Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 1 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (237.105 KB)
|
DOI: 10.12928/adlp.v1i1.3575
<![CDATA[Hukum perlindungan terhadap jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pekerja dan untuk mengetahui besarnya tingkat kesadaran para pekerja dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Perlindungan hukum terhadap jaminan keselamatan dan kesehatan kerja wajib diberikan kepada seluruh pekerja sesuai yang diatur dalam Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penulis membahas mengenai pengaturan perlindungan terhadap jaminan K3 bagi pekerja SPBU di kota Yogyakarta. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah : (i) Bagaimana bentuk perlindungan K3 pada pekerja di kota Yogyakarta. (ii) Bagaimana hambatan dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja SPBU di kota Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Teknik penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan K3 bagi pekerja SPBU di kota Yogyakarta masih belum efektif. Dimana tingkat kesadaran hukum perusahaan dalam menerapkan K3 belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terbukti dengan adanya fakta masih banyak SPBU yang tidak menerapkan sistem manajeman keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) sebagaimana ditur dalam dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kendala dalam mengimplementasi UUK3 selain belum adanya kesadaran hukum pengusaha, juga belum optimalnya pengawasan oleh pemerintah dalam hal ini pengawas ketenagakerjaan pada dinas ketenagakerjaan kota Yogyakarta, yang disebabkan oleh minimnya SDM yang ada. Kendala yang lain juga terletak pada minimnya pembinaan dari pemerintah terhadap penerapan K3 pada usaha SPBU di kota Yogyakarta karena terbatasnya anggaran negara. ]]>
<![CDATA[Wages in Employment Relations in the Tourism Sector in Yogyakarta in Justice Perspective ]]>
<![CDATA[Fithriatus Shalihah]]>;
<![CDATA[Siti Alviah]]>;
<![CDATA[Imtikhan Anas Shob’ron]]>
<![CDATA[ Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 6 No 2 (2023): Substantive Justice International Journal of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56087/substantivejustice.v6i2.261
<![CDATA[The tourism sector in Indonesia plays a significant role in the country's foreign exchange income. Optimizing this sector is seen as a way to stimulate various economic segments after the Covid-19 pandemic. However, the workers in this industry face multiple challenges in their employment relationships. Issues such as sub-minimum wages and excessive working hours are prevalent among workers in the hotel, restaurant, and travel agency domains. These problems indicate systemic obstacles within the industry. This study focuses on the Special Region of Yogyakarta and examines the legal intricacies within the employment relationships of its tourism sector. Specifically, it explores the Culinary and Cultural Services Sector associated with the Remains of the Tombs of Kings. The primary goal is to clarify the nuances of justice within employment relationships and scrutinize the alignment of rights for culinary service workers and royal grave attendants with Indonesian law or the presence of justifiable legal reasons for deviations. The research methodology involves comprehensive data collection through stakeholder interviews, summarizing diverse challenges in the field. Findings underscore persistent discrepancies, notably within certain restaurants that violate the stipulated minimum wage as per the Indonesian Job Creation Law through fixed-term or indefinite-term work agreements. On the other hand, the employment relationship of Abdi Dalem workers, safeguarding Kings' tombs, aligns with labor laws due to their casual daily worker status, justified by an intermittent work schedule that exceeds legal provisions. In conclusion, this research provides a nuanced understanding of the existing issues within the employment relationships of the tourism sector. It sheds light on both legal infringements and instances where deviations are substantiated by explicit legal rationales.]]>
