Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAILI (w. 1437 H) TENTANG NIKAH MISYAR PERSFEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH Ismanul Fajri; Helmi Basri; Arisman
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v4i1.82

Abstract

Penelitian ini menganalisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Tentang Nikah Misyar Persfektif Maqhasid Al-Syari’ah. Penelitian ini adalah penelitian library research dan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) dan pendekatan analisis deduktif. Nikah misyar adalah bentuk pernikahan yang sekarang lagi membuming dibicarakan dimana kaum perempuan disini tidak menuntut hak-hak yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan seperti hak nafkah dan hak tempat tinggal, dan banyak ulama menetang kemudian tidak membolehkan nikah misyar, seperti Abdul Sattar al-Jubali, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid, Nasir al-Din al-Bani, Ali Qurah Dagi dan Ibrahim Fadhil Karena melihat pendapat Wahbah Al-Zuhaili ini berbeda dengan pendapat ulama diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul ini “Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Tentang Nikah Misyar Persfektif Maqhasid Al-Syari’ah”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, Wahbah al-Zuhaili dalam nikah misyar pandangan beliau dalam kitab, Mausu’ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya Mu’ashirah, halaman 527 menjadikan perkawinan misyar menjadi hal yang dibolehkan, dikarenakan dalam perkawinan misyar ini terdapat salah satu maqaṣid nikah juga, yaitu maqṣad pelengkap nikah: terjaganya kehormatan pada seorang wanita yang menjadi seorang istri, walaupun dengan perkawinan misyar, dengan arti bahwa si istri di sini akan terjaga dari berbuat zina. Kedua, Dalam metode ijtihad istislahi yang disebutkan oleh Wahbah al-Zuhaili tentang bolehnya nikah misyar adalah kemaslahatan, mencakup untuk semua akad, termasuk akad nikah yang telah memenuhi syarat rukun seperti yang ditetapkan syara’ adalah sah. Ketiga, dari analisa penulis nikah misyar itu secara maqashid al-syari’ah berbeda, pada alasan yang pertama, dikatakan bahwa perkawinan misyar ini mengandung maqaṣid syariah, yaitu penjagaan kehormatan si perempuan. Dalam perkawinan, kehormatan masing-masing suami istri, tidak hanya istri saja, atau suami saja, namun kehormatan keduanya terjaga dengan perkawinan melalui penyaluran hubungan biologis antara keduanya. Maka perkawinan ini adalah perkawinan yang sah, walau tidak dianjurkan, karena maqaṣid syariah tidak tercapai secara sempurna pada pernikahan ini. Semisal: pendidikan/perawatan anak-anak, ketenangan keluarga tidak dapat tergapai. Maqaṣid syariah di sini tercapai karena kehormatan perempuan ataupun laki-laki dalam perkawinan ini tercapai. Istri terpenuhi kebutuhan naluri biologisnya, dan suami pun juga demikian adanya. Walaupun pada dasarnya, perkawinan tidak hanya terkonsentrasi pada hubungan seksual saja. Dan maqaṣid syariah di sini tercapai namun tidak sempurna. Kata kunci: Nikah, Misyar, Maqhasid al-Syari’ah.
The Legal Concept of Polygamy Prohibition in Siti Musdah Mulia’s Perspective Toguan; Arisman
AN NUR: Jurnal Studi Islam Vol. 15 No. 2 (2023): July - December
Publisher : Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) An-Nur Yogyakarta Komplek PP An Nur Ngrukem PO BOX 135 Bantul 55702 Yogyakarta Tlp/Fax (0274) 6469012. http://jurnalannur.ac.id/

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37252/annur.v16i2.573

Abstract

Scholars differ in their opinions regarding the status and position of polygamy, but these differences of opinion do not mean that it is haram unless certain conditions are not met. However, one of the figures, namely Siti Musda Mulia, rejects or forbids polygamy absolutely and of course this is very contrary to the understanding of the majority of ulama, both from the fiqh and mufassir circles. For this reason, this research will discuss the legal concept of the prohibition of polygamy according to Siti Musdah Mulia. The aim of this research is to find out the arguments and legal basis used by Musdah Mulia in prohibiting polygamy. This research is qualitative research with the primary source being a book written by Siti Musdah Mulia explaining her argument about the prohibition of polygamy. Apart from that, secondary sources include the results of previous research in the form of scientific journal articles and the opinions of classical scholars in their various leading books (al-kutub al-mu'tabarah). The research results reveal that for Musdah justice in polygamy is a condition that must be fulfilled by polygamists. According to him, polygamy justice must cover all aspects, namely fairness in material and immaterial matters, while the emphasis is on being fair in immaterial matters. Apart from that, the concept of justice in polygamy according to Musdah Mulia is contrary to the opinion of the majority of ulama, which only requires justice in polygamy in material terms.
Meningkatkan Literasi Bahasa Inggris Anak-Anak Panti Asuhan Budi Mulia Melalui Buku Bilingual di Era Globalisasi Zahra, Rani; Arisman; Minallah, Fadlan; Insani, Nur
JURNAL MASYARAKAT NEGERI ROKANIA Vol 5 No 1 (2024): JURNAL MASYARAKAT NEGERI ROKANIA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STKIP Rokania

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of this PkM activity is to explain to children from orphanages about the importance of improving English literacy in this era of globalization. Improving English literacy is the most important key in facing global challenges in this information era. With the development of technology and globalization, the ability to communicate in English is not just an additional skill, but has become an urgent need. Therefore, English language proficiency education is an important foundation for individuals to acquire the skills needed in various life situations.English has a very important role in improving literacy. In this case, we chose the target participants as children from Budi Mulia’s orphanage, so that awareness of the importance of literacy and mastery of foreign languages is embedded from an early age which will be useful in the future.
Utilizing Science and Maqāṣid al-Sharī’ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law Aslati; Agustar, Armi; Silawati; Arisman; Arafah, Siti
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 18 No. 1 (2024)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/mnh.v18i1.10571

Abstract

Contemporary ijtihad is required in the formulation of new formulas, such as legal protection of the rights of children outside marriage whose biological father is known. Reformulation of Jurisprudence as an analysis of Islamic law must be able to answer socio-cultural problems in the modern era, such as proof of the use of DNA as genealogy. An adaptive formulation of Jurisprudence on contemporary cases by combining science and Maqaṣid al-Shari'ah is analyzed in this article. The resolution of Islamic law by referring to the opinions of the Four Madhhabs of Jurisprudence needs to be approached or juxtaposed with science. A correct understanding of the values contained in the sharia and the application of Maqaṣid al-Shari'ah are indispensable in contemporary ijtihad so that the face of Jurisprudence can dialect with the times. So that the determination of lineage by DNA can be used as a legal reference that is adaptive to science and in accordance with the great objectives of Maqaṣid al-Shari'ah.
KARAKTERISRITIK KEBERHASILAN MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BENGKALIS BERDASARKAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 Mega Haryuni; Muhammad Darwis; Arisman
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada keinginan para pihak yang berperkara tetapi ditentukan oleh kompetensi dan profesionalisme yang dimiliki oleh mediator, kemampuan dan kelihaian mediator dalam memediasi para pihak yang berperkara ini menjadi titik tertinngi dari keberhasilan suatu mediasi, seorang mediator harus bisa membawa suasana mediasi menjadi tenang dan tidak terasa tegang antara mediator dan pihak yang berperkara, serta mampu berkomunikasi dengan baik dan dengan bahasa yang di mengerti oleh para pihak dan biasanya keterampilan seorang mediator didapat ketika sering menangani mediasi sehingga mediator punya banyak pengalaman dalam memediasi dan mudah mengerti para pihak. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitialn lalpalngaln (field resealrch). Pendekatan yalng digunalkaln dalalm penelitialn ini aldalalh pendekaltaln deskriptif kualitaltif. Karena dengan pendekatan ini dapat membantu peneliti menjelaskan peristiwa-peristiwa yang dihadapi dilapangan, juga dapat membantu peneliti berinteraksi langsung dengan dengan subjek penelitian. Sedangkan analisa data adalah proses analisa kualitatif yang mendasarkan adanya hubungan sistematis antar variabel yang sedang di teliti. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengelola data dan menganalis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik tata letak Pengadilan, Pendidikan, Rentang Usia dan dan lingkungan para pihak dalam mediasi, pengalaman mediator selama memediasi sangat menentukan cara pandang mediator terhadap karakteristik keberhasilan dalam mediasi. Sedangkan faktor internal yang berasal dari iktikad baik para pihak,ketersediaan ruangan dan tempat mediasi yang nyaman, pengalaman mediator, budaya masyarakat dan pengenalan bahasa lokal dan pencampuran bahasa, kondisi psikologi para pihak yang berperkara, menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan suatu mediasi.Kemudian strategi dari keberhasilan Mediator harus memiliki keyakinan bahwa dalam suatu mediasi selalu ada kemungkinan damai yang bisa dicapai, memiliki sikap optimistis, mediator juga harus memiliki beberapa keterampilan memimpin mediasi dengan begitu akan membangun komunikasi yang baik dan keterampilan mendengarkan para pihak. Kata kunci: Karakteristik, Keberhasilan Mediasi, Pengadilan Agama Bengkalis
Performance Analysis Of The K-Means Algorithm On Intensity Of Science Laboratory Use And Science Skills Yati, Nurhayati; Simatupang, Baharis Setia Adisahputra; Arisman
Bahasa Indonesia Vol 16 No 02 (2024): Instal : Jurnal Komputer
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/jurnalinstall.v16i02.201

Abstract

This research aims to analyze the performance of the K-Means algorithm concerning the intensity of use of the Natural Sciences (IPA) laboratory and its impact on students' science skills. The study utilizes data on the intensity of science laboratory use and the results of science skills tests from a group of students. The analysis leverages the K-Means algorithm's ability to cluster students based on their laboratory use patterns and determine qualifications based on their science skills. The performance metrics employed in this study include evaluating cluster suitability and conducting correlation analysis between science laboratory use patterns and students' science skills. Therefore, the research focuses on demonstrating how the K-Means algorithm can effectively group data on the intensity of science laboratory use and its correlation with students' science skills.
Implementation of Determination of Guardians of Adhal in the Ujung Tanjung Religious Court from the Maslahat Perspective samsinar; Arisman; Zailani
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jile.v2i2.97

Abstract

Wali 'adhal adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dengan pria pilihannya. Jika terjadi wali adhal, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan oleh Pengadilan Agama yang menyatakan mengenai wali adhal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui; a) Bagaimana Implementasi Penetapan Adhal Wali di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Dalam Perspektif Maslahat?; b) Bagaimana Hakikat dan Filosofi Penetapan Wali 'Adhal Menurut Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung?; c) Apa dampak penunjukan wali 'Adhal terhadap tata cara perkawinan? Penelitian ini jika dilihat dari lokasi sumber datanya termasuk dalam kategori penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara l) reduksi data (data reduction), 2) penyajian data (display data dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Hasil penelitian ini adalah; 1) Hakikat dan Filosofi Penunjukan Wali 'Adhal menurut Hakim Pengadilan Agama dalam menentukan wali 'Adhal harus dilihat dari berbagai sudut pendapat para ulama madzhab dan mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI; 2) Pelaksanaan Penetapan Wali 'Adhal di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Berperspektif Maslahat yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu: Pertama, pemanggilan para pihak yaitu pemohon dan wali, Kedua, upaya perdamaian, Ketiga, membaca surat permohonan, Keempat, pemeriksaan sidang, Kelima, membacakan hasil keputusan majelis hakim;3) Dampak pengangkatan wali 'Adhal terhadap tata cara perkawinan mempunyai dampak sebagai berikut: Dampak positif (maslahat), yaitu (a), pemohon dapat melangsungkan perkawinan menurut kaidah hukum agama dan hukum negara sebagaimana termuat. di KHI; b) Menghindari perbuatan asusila (zina), dengan putusan yang telah diberikan oleh hakim; c) Menegaskan kembali dengan jelas hak dan tanggung jawab wali dalam perkawinan serta akibat yang diberikan jika terjadi keengganan; dampak negatif dari pengangkatan wali 'Adhal adalah sebagai berikut: a) hilangnya tanggung jawab wali dalam membesarkan anaknya dalam perkawinan; b) Hilangnya keharmonisan dalam keluarga