Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Keterbukaan Pemerintah Di Tingkat Desa: Studi Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro Kusnan, Kusnan
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 1 (2021): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v11i1.2508

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk melihat upaya Pemerintah Desa Pejambon dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Desa Pejambon memiliki banyak prestasi di bidang keterbukaan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasilnya adalah (1) upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, antara lain Musrenbang Desa, Diskusi Publik, SMS Center, dan WhatsApp Groups, (2) keterbukaan pemerintah Desa Pejambon tergolong sukses karena telah menerbitkan berbagai informasi publik, (3) pertanggungjawaban pemerintah Desa Pejambon yang menonjol adalah laporan pertanggungjawaban APBDes yang dipublikasikan secara online melalui website dan baliho. Keberhasilan Pemerintah Desa Pejambon perlu direplikasi oleh pemerintah desa lain untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik.   Kata Kunci: Pemerintahan Terbuka, Keterbukaan Informasi Publik, Desa   Abstract This study aims to see all the efforts of the Pejambon Village government in transparency of public information. Pejambon Village has many achievements in the field of open government. This study used the descriptive qualitative method. The results were (1) efforts made to increase community participation, including the Village Musrenbang, Public Discussion, SMS Center, and WhatsApp Groups, (2) the transparency of the Pejambon Village government was classified as useful because it had published various public information, (3) the accountability of the Pejambon Village government that stands out is the accountability report for the APBDes which is published online through the website and billboards. The success of the Pejambon Village government needs to be replicated by other village governments to realize public information disclosure.   Keywords: Open Government, Transparency of Public Information, Village DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2508
Pembangunan Desa Berkembang Sebagai Desa Sejahtera dan Mandiri dalam Perspektif Administrasi Pembangunan dan Dynamic Governance Larasati, Nabilla; Ria, Catur Ajeng Kartika; Kusnan, Kusnan
JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol 7 No 1 (2021): Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jpap.v7i1.5161

Abstract

The current development is not only centeren in cities, but has also entered the countryside in every region in Indonesia. The increasing of welfare and quality of life for villager is a goal of implementating rural development is on the Law no. 6/2014. The Concept of Development Administration and the concept of dynamic governance can be used as a basis for reviewing the development of prosperous and independent village, the village named is Ngroto Village. Library research method used in this study, which means that the author conduct a literature review. Meanwhile, the focus of this study is village development and the commitment of the villager in Ngroto Village. As a result, the village can be used as a state economic circulation (money) as long as it creates economic circulation (money) in the village. Then, the synergy must be estabilished between government and the villager in Ngroto Village to realize prosperous and independent village. Thus, poverty and ignorance that been connoted to villager can be minimized or even eliminated.
OPEN GOVERNMENT IN GRASSROOT LEVEL GOVERNMENT (STUDY OF WEBSITE QUALITY IN PEJAMBON VILLAGE, BOJONEGORO) Kusnan Kusnan; Sulikah Asmorowati; Erna Setijaningrum
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v9i1.4539

Abstract

This Study have purpose to measure the website quality of Transparency Public Information in Pejambon Village. Website utilization in Government activity progress is the first step e-Government implementation. In Bojonegoro Regency, one of village which successfully implementing the transparency public information based on website is Pejambon Village Government. Village located in the Sumberrejo Sub-District has received many awards, in Regency, Province, and also National. It indicates that Pejambon Village Government has a good quality website, that can be an example for other village. Webqual 4.0 based on community or users perception is the method used to find out the quality of the website. This research is descriptive with quantitative approach. Results of the research showed that website quality of Pejambon Village Government based on usability, information usability, and service interaction quality dimension is in the high category. Keywords: Open Government; Transparency in Public Information; e-Government; Village
PENGGUNAAN HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGANGKUTAN LAUT NASIONAL Kusnan Kusnan
Jurnal Widya Publika Vol 8 No 2 (2020): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (680.269 KB) | DOI: 10.47329/widyapublika.v8i2.648

Abstract

Indonesia sebagai negara maritime dengan 67% wilayahnya merupakan perairan yang terdiri dari 17.000 pulau, memerlukan sebuah regulasi yang baik tentang sistem pengangkutan laut nasional. Untuk terciptanya sistem kelautan nasional yang mampu memenuhi kebutuhan pengangkutan kelautan di Indonesia Hukum dapat menjadi sebuah instrument dalam menetapkan kebijakan public dalam pengangkutan laut nasional, karena mengenai pengangkutan nasional tidak diatur dalam Kitab undang – undang hukum dagang (KUHD) tetapi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1988 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut . Yang menjadi permasalahan adalah 1) bagaimana hukum dapat menjadi instrument kebijakan publik dalam pengangkutan laut nasional dan, 2) apakah model kebijakan public yang digunakan dalam pengangkutan laut nasional ?Untuk menjawab hal tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menjabarkan pola – pola untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Penggunaan hukum sebagai instrumen kebijakan publik dalam pengangkutan laut nasional adalah sebagai payung hukum dari setiap tindakan pemerintah sehubungan dengan pengangkutan laut nasional dengan menerapkan model kebijakan publik kelompok dimana pemerintah menjadi penengah melalui kebijakan yang dikeluarkannya dari berbagai kelompok kepentingan yang menyelenggarakan jasa angkutan laut. Pemerintah perlu menetapkan aturan main guna kepentingan dari masing-masing pelaku usaha dan konsumen.
PENINGKATAN KAPASITAS LITERASI SISWA MELALUI CERITA PENDEK DI SMATAG SURABAYA kusnan kusnan
ABDIMAS Vol 1 No 03 (2021): PENDIDIKAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/abdimass.v1i03.157

Abstract

Kota Surabaya sebagai kota literasi mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia, khususnya pada pelajar. Akan tetapi, upaya mewujudkan tujuan mulia tersebut membutuhkan kerja keras dari berbagai komponen, karena para pelajar yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan contoh baik dalam hal literasi, khususnya dalam membaca dan menulis dianggap belum menggembirakan. Kesibukan pelajar sebesar 42 persen adalah melihat TV, berkaitan dengan internet sekitar 38 persen, selebihnya berkaitan dengan koran dan buku. Mereka hanya membaca buku-buku pelajaran yang memang diwajibkan atau yang termasuk mata kuliah/pelajaran. Padahal, buku merupakan salah satu fasilitas yang dapat membantu pembentukan karakter anak di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penulis melaksanakan sosialisasi tentang literasi pada saat Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) yang diselenggarakan oleh SMATAG Surabaya. Sekolah yang terletak di kawasan Surabaya Timur ini memiliki komitmen kuat untuk mendukung program literasi dari pemerintah Kota Surabaya. Sosialisasi lebih ditekankan pada literasi fiksi, yaitu menulis cerpen. Agar sosialisasi sesuai tujuan yang diinginkan, maka penulis memberikan motivasi tokoh nasional dan internasional yang sukses karena menulis, keuntungan dari menulis, dan unsur-unsur yang harus diperhatikan ketika menulis sebuah cerpen. Hasilnya, siswa sangat antusias mengikuti sosialisasi dan mereka termotivasi untuk menulis menulis buku antologi cerpen. Adapun saran penulis adalah harus ada tindak lanjut dari sosialisasi, misalnya workshop literasi, adanya guru pendamping, dan reward bagi siswa berprestasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan semangat dan daya kreativitas siswa, yang pada akhirnya akan membantu sekolah menghasilkan lulusan yang berdaya saing.
PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 1 DI SEKOLAH DASAR NEGERI 3 SUKOHARJO KABUPATEN TULUNGAGUNG Inas shofa Salsabila; Kusnan; Bramantya Pradipta
ABDIMAS Vol 2 No 01 (2022): Education for Sustainable Development
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan hal yang memerlukan perhatian lebih di masa pandemi Covid-19. Hampir sepenuhnya waktu belajar anak berada di rumah masing-masing sejak 15 Maret 2020. Awalnya upaya yang dilakukan untuk menekan kasus Covid-19 adalah dengan kebijakan study from home. Peralihan ini memaksa berbagai pihak untuk memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Program pemerintah yang dapat mendukung pembelajaran daring adalah Kampus Mengajar. Manfaat program Kampus Mengajar pemberdayaan mahasiswa untuk membantu kegiatan administrasi dan kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Terkhusus siswa di bagian daerah 3T juga siswa dengan sekolah berakreditas C.  Adapun kegiatan yang penulis dilakukan dalam program Kampus Mengajar adalah membantu mengajar, membantu adaptasi teknologi, dan membantu administrasi sekolah. Progam Kampus mengajar yang dilaksanakan di SDN 3 Sukoharjo sangat memberikan manfaat bagi pihak sekolah dan mahasiswa. Selain itu, dengan program Kampus Mengajar, mahasiswa dapat menambah wawasan dan pengalaman di luar perguruan tinggi.
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) PADA KANTOR KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA Kristina Maria Nuriani; Achluddin Ibnu Rochim; Kusnan Kusnan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penerbitan KTP Elektronik (KTP-el) berdasarkan Permendagri Nomor 9 tahun 2011 pasal 2 tentang Administrasi Kependudun dengan isi: pemerintah menerbitkan KTP Elektronik untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana akuntabilitas dan transparansi pelayanan terhadap e-KTP di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data langsung dari lapangan. Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengurusan e-KTP di Kecamatan Sukolilo sudah optimal. Adapun Transparansi dilakukan oleh Kecamatan Sukolilo dengan cara melaksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam sosialisasi e-KTP.