Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Peniadaan Salat Jumat dalam Surat Edaran Gubernur Sulsel Nomor: 451.11/2057/2020 Selama Pandemi Covid-19 Perspektif Maqāṣid al-Syarīah Sirajuddin, Sirajuddin; Kasjim Salenda; Abdul Wahid Haddade
NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam Vol 6 No 2 (2020): NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/nukhbah.v6i2.218

Abstract

This research aimed to analyze the relevance of dismissal of friday prayers in circular letter of south sulawesi governor number: 451.11 / 2057/2020 during covid-19 pandemic from the perspective of maqāṣid al-syarī’ah. This research is library research using a qualitative approach and content analysis techniques. The results of the research conclude that the substance of the circular letter is relevant to the principle of maqāṣid al-syarī’ah which is the core philosophy of the formation of Islamic law in presenting the benefit of mankind in the world and the hereafter, both from the aspect of maqāṣid al-kulliyyah (universal) and maqāṣid al-juz'iyyah (partial) especially maqāṣid in obeying a leader. Therefore, the emergence of the phenomenon of counter attitudes from some people and even preachers towards the policy should not occur.
ESTABILISHING HARMONY BETWEEN RELIGIONS BY THE RELIGIOUS HARMONY FORUM IN PAPUA THE LAND OF PEACE MAQASID SYARI’AH PERSPECTIVE Amirullah Amirullah; Kasjim Salenda; Nurman Said; Abdul Wahid Haddade
Jurnal Diskursus Islam Vol 8 No 1 (2020): April
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v8i1.12805

Abstract

This writing tells about the endeavor of FKUB, or the Religious Harmony Forum in the city of Jayapura in estabilishing harmony between religions in Jayapura-Papua The Land of Peace in Maqasid Syari’ah perpective. This is an analytical descriptive research aimed to explain explicitly about the existence of FKUB in estabilishing the religious harmony according to the Maqasid Syari’ah point of view. The result shows that the effort of FKUB in Jayapura led to five points of priority measurement applied to maintain the harmony between religions. Those are as follows: a) preserving religions in Dharuriyyat (basic needs) level in the effort of estabilishing harmony of religious groups through dialogue in one’s group to be persuasive; b) preserving spirit (Hifz) is a basic need (dharuriyyat). Otherwise, people would fail to present seminars, dialogue, and contain people aspirations; c) preserving intelligence (Hifz al-‘Aql) is obviously fundamental to create harmony; d) preserving successors in daruriyyat level. It is also fundamental for better upcominng future; e) educating relgious figure how to maximally maintin prosperity.
EFEKTIVITAS PENGAJIAN KITAB KUNING TERHADAP PEMIKIRAN HUKUM BAGI SANTRI DI PONDOK PESANTREN NAHDLATUL ULUM SOREANG MAROS Jung Muhammad Nur Natsir Mb; Abdul Wahid Haddade
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1, No. 2, Mei 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13728

Abstract

AbstrakPokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pengajian kitab terhadap pemikiran hukum bagi santri di pondok pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros. Jenis penelitian ini tergolong penelitian field research dengan pendekatan yang digunakan pendekatan sosial (non doktrinal). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan yang efektive dari bentuk pengajian kitab kuning di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros tetap terpelihara sampai pada saat ini dan dilaksanakan dengan metode, Khalaqah. Demi meningkatkan pemikiran Hukum bagi santri oleh pihak pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros yakni mewajibkan santri mengikuti pengajian kitab yang dimana kitab-kitab tersebut merupakan kitab warisan yang sejak berdirinya pondok pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros yang sebagian besar kitab hukum, seperti kitab, Fathul qorib, Riyadu shalihin, tanwirul qulub dan hampir semua kitab yang dipakai mengandung hokum. Pengaruh dari pemikiran dan pemahaman Fiqhi Santri Dipondok pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros Tentang pemikiran hukum Imam Maliki Dan Imam Syafi’i sangatlah berpengaruh dan diajarkan Tentang etika dalam perbedaan pendapat, namun santri/wati lebih dominan memahami dan mendalami pemikiran Imam Syafi’i. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah agar tercapainya tujuan pendidikan yakni peserta didik yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. dirasakan perlu fungsionalisasi lembaga pendidikan Islam terutamanya pesantren yang bertujuan untuk mentrasmisikan nilai-nilai kitab kuning yang terkandung didalamnya. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pesantren tidak mengalami kendala dalam mempertahankan tradisi kitab kuningnya, baik pada persoalan bahasa, metode, materi sampai kepada persoalan minat santri sendiri.Kata Kunci: Pengajian Kitab Kuning; Santri: Pondok Pesantren; Nahdlatul Ulum Maros.
PERLINDUNGAN KOSNUMEN DALAM AKAD JUAL BELI ONLINE ATAS HAK KHIYAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto) Mulyawana Abd. Gafur; Abdul Wahid Haddade
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1, No. 3, September 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.14910

Abstract

Abstrak  Aritkel ini membahas pokok-pokok masalah tersebut. Yang penulis uraikan dalam pokok-pokok masalah yaitu: pertama, bagaiman konsep khiyar dalam mengatasi permasalahan konsumen yang dapat dirugikan? Kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dalam penggunaan hak khiyar? Ketiga bagaimana implementasi terhadap penggunaan hak khiyar di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto? Jenis penelitian ini tergolong kuantitatif dengan menggunakan pendekatan syar’i yang dimana pendekatan ini adalah pendekatan terhadap hukum Islam yang berhubungan dengan pendapat para ulama. Dalam pengumpulan data melalui wawancara, penulis menggunakan studi kasus. Teknik yang digunakan adalah membaca literatur yang mempunyai ketertarikan dan relevansi dengan masalah pokok dan sub-sub masalah mengenai perlindungan konsumen atas hak khiyar. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan penerapan hak khiyar dalam skripsi ini membuat tentang perlindungan konsumen dalam akad jual beli secara  online atas hak khiyar penulis melihat kurangnya penerapan konsep hak khiyar. Yang pada dasarnya hak khiyar mudah di terapkan dalam praktik jual beli secara langsung. Sedangkan dalam jual beli secara online itu sulit untuk dapat diterapkan mengingat bahwa metode dengan belanja online dilakukan dengan pemesanan terlebih dahulu. Akan tetapi bahwasanya hak khiyar ini bukan hanya dapat dilakukan secara langsung, namun dapat juga diterapkan dalam jual beli secara online. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pemahana terhadap penerapan konsep hak khiyar dalam akad jual beli baik itu secara langsung maupun dengan secara online. Karena dengan penerapan hak khiyar akan lebih memudahkan bagi konsumen untuk dapat berbelanja.Kata Kunci: Perlindungan; Konsumen; Akad Jual Beli; Hak Khiyar.    Abstract This article discusses the main points of the problem. What the authors describe in the main points of the problem are: first, how is the concept of khiyar in overcoming the problems of consumers who can be harmed? Secondly, how is the Islamic legal review of buying and selling in the use of khiyar rights? Third, how is the implementation of the use of customary rights in Exod. Pabiringa Kec. Binamu District. Jeneponto? This type of research is classified as quantitative by using a shar'i approach where this approach is an approach to Islamic law that is related to the opinions of the scholars. In collecting data through interviews, the authors use case studies. The technique used is reading literature that has an interest and relevance to the main problems and sub-problems regarding consumer protection of the rights of the khiyar. From the results of this study indicate that the lack of public understanding of the use of the application of the right of khiyar in this thesis makes about consumer protection in the online sale and purchase agreement for the khiyar right, the author sees the lack of the application of the khiyar right concept. Basically, the right of khiyar is easily applied in the practice of buying and selling directly. Whereas in buying and selling online it is difficult to be applied given that the method with online shopping is done by ordering in advance. However, this right not only can be done directly, but can also be applied in buying and selling online. The implication of this research is the need to understand the application of the concept of rights in the sale and purchase agreement both directly and online. Because the application of the right will make it easier for consumers to be able to shop.Keywords: Protection, Consumer, Sale and Purchase Agreement, Khiyar Rights.
Pertanggungjawaban Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan; Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Positif Andril Muharram; Abdul Wahid Haddade; Andi Fadli Natsif
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum SEPTEMBER
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i3.19332

Abstract

The problem raised or the purpose of this research is to find out how the concept of legal responsibility for children who commit the crime of murder with a correlation between Islamic law and positive law.To study and answer the problems in this thesis, a multisciplinary approach is used, namely the juridical normative (syar`i) / statutory (statue approach), historical (sociological approach), psychology (psychological approach) approach. This research is classified as a library research, data is collected by analyzing it by using content analysis with relevance to the issues that can be resolved and concluded. After conducting a study of the conspiracy, the results of the research show that children who are criminals can be accounted for legally and in positive law they are given sanctions whose main character and purpose is guidance. There are several laws that regulate this matter, namely Law Number 23 of 2002 concerning child protection. In contrast to Islamic law (fiqh), children's perceptions, and forms of responsibility make child crimes not subject to Uqubah (punishment), takzir (warning) and ta`dabiyyah (guidance) alone, the correlation between the two is the principle of determining punishment for a child as a perpetrator With a positive law that is different from child offenders in the provision of takzir and in terms of ta`dibiyah to children who commit criminal acts, it is maslaha hajiyat (secondary). For this reason, this research is expected to be a material for theoretical comparisons between positive law and Islamic law, comparative material and a reference for further research both relevant and from different variants, and / or reference material for material testing of existing child criminal actsSetelah mengadakan kajian terhadap perseolan tersebut hasil penelitian menuunjukan bahwa bagi anak pelaku pidana dapat dipertanggungjwabakan secara hukum serta dalam hukum positif diberikan sanksi yang sifat dan tujuan utamanya adalah pembinaan. Ada beberapa Undang-Undang yang mengatur tetntang hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berbeda dengan hukum islam (fikih), ersepsi anak, dan bentuk pertanggungjwaban membuat tindak pidana anak tidak dikenakan Uqubah (hukuman), takzir (peringatan) dan ta`dabiyyah (pembinaan) saja, korelasi dari keduanya adalah Asas penetapan hukuman bagi seorang anak sebagai pelaku dengan hukum positif yang berbeda dengan pelaku tindak pidana anak dalam pemberian takzir maupun ditinjau ta`dibiyah kepada anak yang melakukan tindak pidana merupakan maslaha hajiyat (sekunder). untuk itu, penelitian ini diharapkan sebagai bahan perbandingan teoritis  antara hukum positif dan hukum islam, bahan perbandingan dan acuan terhadap penelitian selanjutnya baik yang relevan, maupun dari varian yang berbeda, dan atau bahan acuan uji materil terhadap Undang-Undang tindak pidana anak yang telah ada.
Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting dengan Dewan Pengawas Syariah Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia) Murliani Musa; Muhammad Wahyuddin Abdullah; Abdul Wahid Haddade
Jurnal Iqtisaduna Vol 9 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtisaduna.v9i1.36044

Abstract

This study aims to determine the effect of profitability, leverage and company size on the disclosure of Islamic Social Reporting. This research is a quantitative research with a causal approach. Purposive sampling method as many as 13 Islamic Commercial Banks in Indonesia. Multiple linear regression analysis for the hypothesis of profitability, leverage and firm size on disclosure of Islamic Social Reporting. And analysis of regression moderation with the absolute difference value approach for the hypothesis of profitability, leverage and company size on disclosure of Islamic Social Reporting which is moderated by the sharia supervisory board. The results of the study with multiple linear regression analysis show that profitability, leverage and firm size have a positive effect on disclosure of Islamic Social Reporting. Analysis of the moderating variable with the absolute difference value approach shows that the sharia supervisory board is able to strengthen the influence of profitability, leverage and company size on disclosure of Islamic Social Reporting.