<![CDATA[Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Padat Karya Penanaman Mangrove (PKPM) tahun 2020. Program stimulus oleh pemerintah di masa sulit Covid-19 ini ditujukan bagi kelompok masyarakat pesisir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kebijakan jangka pendek ini ditujukan untuk perbaikan lingkungan, pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, pembukaan lapangan kerja, dan untuk mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kebijakan penanaman mangrove di Provinsi Riau masih memerlukan dukungan agar terlaksana secara berkelanjutan untuk dapat menyokong pertumbuhan pembangunan ekonomi yang meliputi aspek akumulasi modal (fisik dan non fisik), pertumbuhan penduduk, dan teknologi. The purpose of this study is to analyze the implementation of the Mangrove Planting Intensive Work Policy (PKPM) in 2020. This is a government stimulus program during the difficult time of Covid-19, which is aimed at coastal community groups. The research uses qualitative methods, data collection by interviews, documents and literature studies. The results obtained are that this policy is a short-term program for environmental improvement, reduction, mission, gender, job creation, and support for the Unitary State of the Republic of Indonesia, as well as an anti-Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) program. Mangrove planting policies in Riau Province still require support to be implemented in a sustainable manner for economic growth which includes aspects of capital accumulation (physical and non-physical), population growth and technology.]]>
