Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Jurnal Analisis Hukum Jurnal Hukum Saraswati International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD)
I Made Kariyasa
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA PERIHAL PENAHANAN DI INDONESIA I Made Kariyasa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.618 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i09.p03

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui yang dimaksud dalam konsep penahanan menurut KUHAP dan menganalisis akibat hukum dari penahanan bila surat perintah penahanan tidak disampaikan kepada keluarga tersangka/ terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji pokok permasalahan berdasarkan rumusan penahanan dengan menggunakan teknik deskriptif analisis dan interprestasi gramatikal, dengan mengkaji dan menjelaskan hubungan antara pasal yang satu dengan yang lain, baik itu dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa ketika tahap atau proses penahanan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak terlaksana sesuai peraturan tentu akan menimbulkan akibat hukum tersendiri kepada pihak tersangka atau terdakwa maupun terhadap penegak hukum. salah satunya pemberitahuan perintah penahanan yang seharusnya disampaikan kepada keluarga tersangka/terdakwa. KUHAP memang tidak mengatur akibat dari tidak diberitahukannya surat perintah penahanan pada keluarga tersangka/terdakwa, namun keluarga dapat menyatakan bahwa penahanan tidak sah melalui media praperadilan berupa tuntutan ganti rugi pada penegak hukum. The purpose of this paper is to find out what is meant by the concept of detention according to the Criminal Procedure Code and to analyze the legal consequences of detention if a detention order is not submitted to the family of the suspect/defendant. This study uses a normative juridical research method by examining the subject matter based on the formulation of detention using descriptive analysis techniques and grammatical interpretations, by studying and explaining the relationship between one article and another, both in the renewal of the Criminal Procedure Code. That when the stage or process of detention determined by the laws and regulations is not carried out according to the regulations, it will certainly have its own legal consequences for the suspect or defendant as well as for law enforcement. One of them is a notice of detention order that should be conveyed to the family of the suspect/defendant. The Criminal Procedure Code does not regulate the consequences of not notifying the family of the suspect/defendant with a detention order, but the family can declare that detention is illegal through pretrial media in the form of demands for compensation from law enforcement.
EKSISTENSI HUKUMAN MATI DITINJAU DARI ASPEK HAM SIPIL DALAM PERSEPEKTIF HAK UNTUK HIDUP I Gusti Bagus Hengki; I Made Kariyasa; Anak Agung Adi Lestari
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v3i2.2958

Abstract

This scientific paper is expected to find out how the existence of the death penalty is viewed from the aspect of Civil Human Rights in the perspective of the right to life and whether the existence of the death penalty is contrary to the ideology of the Pancasila State and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Human Rights Law with a normative research methodology with using a statutory approach. From the results of the discussion that the existence of the death penalty in terms of the Civil Human Rights aspect in the perspective of the right to life still needs to be maintained, because it does not conflict with the ideology of the Pancasila State and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Human Rights Law, UDHR and ICCPR, as well as religion. in Indonesia, as long as it is not carried out arbitrarily, in accordance with the provisions of the legislation. This needs to be done because to provide protection for individual perpetrators and victims against acts of revenge, emotional, uncontrollable, vigilante, so that it does not guarantee that the death penalty is abolished. Indeed, there are parties who are pro and contra about the death penalty by both underpinning Pancasila, all of which is to make Pancasila a "Justification". Tulisan ilmiah ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana eksistensi hukuman mati ditinjau dari aspek HAM Sipil dalam perspektif hak untuk hidup dan apakah eksistensi hukuman mati bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang HAM dengan metodologi penelitian normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (statute Approach). Dari hasil pembahasan bahwa eksistensi hukuman mati ditinjau dari aspek HAM Sipil dalam perspektif Hak untuk hidup masih perlu dipertahankan, karena tidak bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang HAM, UDHR dan ICCPR, maupun agama yang ada di Indonesia, asal dilaksanakan tidak sewenang-wenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini perlu diadakan karena untuk memberikan perlindungan terhadap individu pelaku dan korban terhadap tindakan balas dendam, emosional, tidak terkendali, main hakim sendiri, sehingga tidak menjamin bahwa kalau hukuman pidana mati ditiadakan. Memang ada pihak yang pro dan kontra tentang hukuman mati dengan sama-sama mendasari Pancasila, semuanya itu untuk menjadikan Pancasila sebagai “Justification“.
PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PREVENTIF NORMATIF YURIDIS I Gusti Bagus Hengki Hengki; I Made Kariyasa; Anak Agung Adi Lestari
Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.562 KB)

Abstract

Dalam   rangka   mewujudkan    tujuan negara   sebagaimana  dimaksud dalam Pembukaan ( Preambule ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinia IV dan idiologi negara Pancasila yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera, maka pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif,  dan  berkesinambungan   baik   secara  preventif  ( pencegahan )   secara   represif ( penegakkan hukum.Tindak pidana korupsi digolongan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, dengan berbagai upaya setrategis yang tepat sasaran dan tepat guna, dengan melibatkan peran perempuan melalui preventif normatif yuridis. Perjuangan perempuan dalam persamaan gender telah dimulai dan dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini dan dalam perkembangan demokrasi Indonesia telah  dikuatkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender (Gender Mainstreaming ). Hal ini membawa dampak yang positif bagi peran kaum perempuan untuk ambil bagian dan ikut serta dalam pembangunan Indonesia seutuhnya bersama kaum laki-laki. Pengaruh yang  kuat kaum perempuan dalam memberi motivasi dan persuasif kepada kaum laki-laki, diharapkan dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan tepat guna oleh perempuan untuk melakukan perannya sebagai seorang ibu   dalam ikut serta melakukan  tindakan  preventif  normatif yuridis, baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai ibu karier dalam masyarakat. Penulisan ilmiah ini bertujuan untuk mempercepat tercapainya tujuan nasional dengan memanfaatkan kemampuan kaum perempuan dalam ikut serta dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang sebagain besar dilakukan oleh kaum laki-laki dengan metodelologi penulisan hukum normatif dengan tipe penulisan deskriptif serta hasil penulisan dapat dipublikasikan secara nasional maupun internanasional.
MOTHERS’ ACTIVE CONTRIBUTION AGAINST YOUNG GENERATIONS IN PREVENTING THE SPREAD OF COVID-19 PANDEMIC I Gusti Bagus Hengki; Made Emy Andayani Citra; I Gusti Ngurah Anom; I Made Kariyasa
International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD) Vol. 3 No. 1 (2021): International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD)
Publisher : Unmas Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.304 KB)

Abstract

The active contribution of a mother/woman in activities to prevent the spread of the Covid-19 pandemic is very necessary because mothers have a natural role as the primary and first educators for children from the time the fetus is in the womb to growing and developing into the younger generation. To carry out the prevention of Covid-19 persuasively and educationally, it is necessary to have two-way communication between mothers and children, between mothers and husbands, between mothers and other family members. Besides communication through the family line, communication is also carried out through the school and community channels. Groups of women/mothers based on different professions, cultures, customs, languages ​​, and ancestral (ethnic) ties also have a role in preventing the spread of the Covid-19 pandemic to all generations of the nation. The program carried out is to socialize health protocols: wear masks, wash hands, cover mouth when sneezing and coughing, social distancing and adequate rest and nutritious eating. The juridical foundation for mothers/women to actively contribute to the younger generation in preventing the spread of the Covid-19 pandemic is based on the ideological foundation of the Republic of Indonesia, namely Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Human Rights and laws and regulations relating to legal protection and equality of gender roles in state life. This study used a normative legal research methodology with an applied normative. The data were analyzed qualitatively on the natural roles of mothers/women in the family, the gender roles of mothers/women in school, and the gender roles of mothers/women in society. This study found that mothers/women have a natural role to actively participate in preventing the spread of Covid-19.
Co-Authors Anak Agung Adi Lestari I Gusti Bagus Hengki I Gusti Ngurah Anom Made Emy Andayani Citra