Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Mawardin, Mawardin
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pemanfaatan sisa pengolahan ikan tuna sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan UMKM Mawardin, Mawardin; Fajriah, Putri Alifatul; Faturahman, Siti Nurul; Danilla, Fitra Safira; Sasmita, Sagita
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 10, No 04 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v10i04.7455

Abstract

Kegiatan ini dilakukan oleh Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima untuk memenuhi tugas proyek desa pada Mata Kuliah Etika Bisnis. Kegiatan ini berlokasikan di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat khususnya pemilik UMKM agar mampu mengolah kembali sisa pengolahan ikan tuna sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus meningkatkan pendapatan. Ikan tuna sendiri merupakan salah satu produk unggulan dari daerah setempat. Sisa pengolahan ikan tuna selama proses produksi yang dianggap tidak dapat diolah lebih lanjut misalnya kepala, sisik, tulang, dan lain-lain, namun sebenarnya sisa pengolahan ikan tuna tersebut masih mengandung protein yang cukup tinggi bahkan bernilai ekonomis tinggi jika diolah dengan baik. Metode pada penelitian ini yaitu, melakukan survey, wawancara, serta evaluasi pada UMKM Ken Jaya Food yang ada di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima. Sisa pengolahan ikan tuna jika diolah dapat menghasilkan inovasi produk yang kreatif yang menghasilkan prodak yang berkualitas serta bernilai ekonomis, seperti halnya limbah ikan tersebut masih bisa di olah menjadi produk makanan seperti tepung ikan tuna, kripik ikan tuna maupun sebagai pakan ternak dan pupuk tanaman.Kata Kunci: Pengolahan Sisa Ikan Tuna; Inovasi
Tinjauan Hukum Perkawinan Indonesia Mawardin, Mawardin; Farid, Farid
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 5, No 1 (2023): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v5i1.4996

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami  tinjauan  yuridis  perkawinan campuran  menurut  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  serta  untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perkawinan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah :Tinjauan Hukum perkawinan Indonesia  atau  dasar  hukumnya  diatur  dalam Pasal 57 sampai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1974  tentang Perkawinan. Perkawinan campuran adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum negara dan dilangsungkan menurut masing-masing agama serta kepercayaannya. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan menurut Undang- Undang Perkawinan dan tidak dapat dilaksanakan sebelum  terbukti,  bahwa  syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum berlaku bagi   pihak   masing masing   telah   dipenuhi.
Analisis Fungsi Ppatk Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Mawardin, Mawardin
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 4, No 1 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v2i1.1107

Abstract

Penelitian ini bertujuan dan menganalisis fungsi PPATK dalam Proses Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu sering kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.  Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Historis (Historical Approach) yaitu pendekatan historis, dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Fungsi PPATK dalam Proses Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu berdasarkan Pasal 40 huruf a dan Pasal 41 kewenangan PPATK mempunyai fungsi pencegahan tindak pidana Pencucian Uang, dan aturan pelaksanaan Kepres Nomor 50 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dari fungsi PPATK tersebut tidak diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi, PPATK hanya diberi kewenangan menganalisis transaksi keuangan untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian yang dialami oleh negara atau korban dari tindak pidana dilakukan, sehingga PPATK berfungsi untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang. Maka dilihat dari fungsinya PPATK tidak masuk kepada sistem peradilan pidana terpadu (Criminal Justice System Integrand) hanya membantu aparat penegak hukum memberantas tindak pidana pencucian uang.
Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Online Tiktok Shop Di Kota Mataram Mawardin, Mawardin; Khairunnisah, Noni Antika; Rosdiyanti, Evi
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 5, No 2 (2023): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v5i2.5995

Abstract

Transaksi jual beli online beli online mengubah kegiatan jual beli yang biasanya menggunakan transaksi konvensional. Jual beli memberikan kemudahan bagi pembeli dalam hal barang atau jasanya, sedangkan penjual mendapatkan kemudahan dalam memasarkan produknya, bahkan mendapatkan penghematan biaya dan waktu, dalam kegiatan jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung, sehingga pembeli tidak bisa melihat bahkan meneliti barang yang akan di belinya. Barang yang diperdagangkan kerap sekali tidak sesuai dengan informasi dari penjual bahkan terdapat cacat tersembunyi. Pembeli berhak atas adanya informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang yang di perjual belikan, seperti yang tercantum dalam 4 huruf C Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian merupakan penelitian dengan jenis observational research atau dikenal dengan penelitian survey, yang sifatnya adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah penyelesaian sengketa konsumen, proses penyelesaian sengketa konsumen dilakukan apabila dalam transaksi online terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Proses penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Proses hukum yang cukup panjang dan menyita waktu, terkadang menjadi penghambat utama bagi konsumen untuk melakukan tuntutan atas kerugian yang mereka alami dengan belanja di situs online. Sebagain besar konsumen lebih memilih mendiamkan permasalahan tersebut tanpa ada solusi dan tentu saja hal ini akhirnya akan merugikan konsumen itu sendiri. Adanya anggapan di masyarakat bahwa dalam berbelanja online, maka konsumen harus siap menanggung konsekwensi jika produk tidak sesuai dengan yang ditawarkan dan diharapkan oleh konsumen, juga menjadi salah satu kendala dalam menerapkan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online.  
Pajak Penjualan Dalam Transaksi Jual Beli Barang Melalui Internet Abustam, Abustam; Mawardin, Mawardin
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 5, No 1 (2023): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v5i1.4995

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menhetuhi Pajak Penjualan Dalam TransaksiJual Beli Barang Melalui Internet. Metode yang digunaka  dalam penelitian ini ada dengan pendekatan kualitatif Jenis  penelitian  yang  akan digunakan peneliti adalah studi kasus. Data dan  informasi  diperoleh  dari berbagai  sumber,  seperti  buku-buku ilmiah, laporan  penyusunan,  dan  sumber-sumber tertulis  lainnya  serta  jawaban-jawaban  dari responden  maupun  narasumber.  Penelitian ini  juga  berlandaskan norma-norma  hukum yang  berlaku  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan. nalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengelola data menggunakan deskriptif analisis artinya data yang di peroleh berdasarkan kenyataan kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundangundangan yang berlaku, dibahas, dianalisa kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Pengenaan pajak terhadap e-commerce berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 secara resmi mulai diberlakukan sejak tanggal 01 April 2019. Perberlakuan pajak bagi pelaku e-commerce menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Menteri Keuangan, Sri Mulyani akhirnya menarik kembali aturan tersebut dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2019 mengenai Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).
Co-Authors Abustam, Abustam Danilla, Fitra Safira Fajriah, Putri Alifatul Farid Farid, Farid Faturahman, Siti Nurul Khairunnisah, Noni Antika Rosdiyanti, Evi Sasmita, Sagita