Garuda - Garba Rujukan Digital

Kolaborasi dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang (Studi Narapidana dengan Masa Tahanan Lebih dari 1 Tahun) Sulastri Sulastri; Rita Myrna; Neneng Weti Isnawaty
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41301

This research discusses about the Collaboration in the Implementation of the Personality Development Program for Correctional Inmates in Sumedang Regency. The personality development program for correctional inmates in Sumedang Regency is an effort made by the Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang to foster inmates in the religious field to become better individuals. The implementation of personality development is the Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang in collaboration with the Kementerian Agama Sumedang. However, in its implementation, problems are still found, including in collaborative communication and collaboration resources. The research method used in this study is a qualitative method. While the theory used as guidance in this research is the theory of collaboration success factors proposed by Mattesich and Monsey (1992) namely the collaboration environment, characteristics of collaboration members, collaboration processes, collaborative communication, collaboration goals and collaboration resources. The results of this study indicate that collaboration in the implementation of the Personality Development Program for Correctional Inmates in Sumedang Regency has in principle been going well. This can be seen from the six success factors of collaboration according to Mattesich and Monsey (1992) that almost all of the six factors went well. But there are still some factors that have not gone well. Factors that have been going well are the collaboration environment, the characteristics of the collaboration members, the collaboration process and the collaboration goals. While the success factors for collaboration that have not been going well are collaboration communication factors and collaboration resources. Penelitian ini membahas tentang Kolaborasi dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang. Program pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang untuk membina narapidananya dibidang keagamaan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Pelaksanaan pembinaan kepribadian tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang berkolaborasi dengan Kementerian Agama Sumedang. Namun, didalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan-permasalahan diantaranya dalam komunikasi kolaborasi dan sumber daya kolaborasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sedangkan teori yang digunakan sebagai guidance dalam penelitian ini adalah teori faktor keberhasilan kolaborasi yang dikemukakan oleh Mattesich dan Monsey (1992) yaitu lingkungan kolaborasi, karakteristik anggota kolaborasi, proses kolaborasi, komunikasi kolaborasi, tujuan kolaborasi dan sumber daya kolaborasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kolaborasi dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang pada prinsipnya sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari enam faktor keberhasilan kolaborasi menurut Mattesich dan Monsey (1992) bahwasannya dari ke enam faktor tersebut hampir semuanya berjalan dengan baik. Tetapi masih ada beberapa faktor yang belum berjalan dengan baik. Faktor yang sudah berjalan dengan baik yaitu lingkungan kolaborasi, karakteristik anggota kolaborasi, proses kolaborasi dan tujuan kolaborasi. Sedangkan faktor keberhasilan kolaborasi yang belum berjalan dengan baik adalah faktor komunikasi kolaborasi dan sumber daya kolaborasi.

Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel Bersumber Dari Rumah Kos Di Kecamatan Coblong Kota Bandung Oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Febi Rizki Heriyana; Yogi Suprayogi; Neneng Weti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.28705

Latar belakang penulis ini adalah ketertarikan penulis melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung mengingat banyaknya jumlah rumah kos di Kota Bandung yang setiap tahunnya meningkat. Hal ini dikarenakan banyaknya perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang berdiri di Kota Bandung. Hal ini juga berdampak kepada kebutuhan akan fasilitas yang terus meningkat termasuk kebutuhan akan rumah kos. Kebutuhan yang tinggi akan rumah kos, menjadikan bisnis rumah kos di Kota Bandung makin meningkat. Penelitian ini mencoba untuk memahami bagaimana pengawasan penerimaan pajak hotel bersumber dari rumah kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung oleh Badan Pengelolan Pendapatan Daerah Kota Bandung dengan menggunakan teori langkah – langkah pengawasan menurut Griffin yang terdiri dari empat langkah pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen-dokumen pendukung yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan penerimaan pajak hotel bersumber dari rumah kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung kurang baik. Penyebabnya adalah keterbatasan data base potensi rumah kos di Kota Bandung dan prosedur pada tahap pengawasan belum berjalan maksimal, serta sanksi berupa teguran yang diberikan kepada pelanggar wajib pajak rumah kos di Kota Bandung belum menyeluruh. Saran penulis dalam penelitian ini diantaranya mininjau kembali data base wajib pajak rumah kos yang ada dengan memetakan berdasarkan pembagian wilayah kerja sehingga mendapatkan gambaran yang lebih pasti tentang wajib pajak rumah kos dan menegaskan pemilik rumah kos yang masih enggan mendaftakan diri menjadi wajib pajak, serta menjalankan sanksi sesuai dengan yang tertera pada Perda dan Perwal.

EVALUASI PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL KOTA BEKASI Arshella Prasetya Jati; Sawitri Budi Utami; Neneng Weti Isnawaty
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41280

This research is motivated by the phenomenon of street children who have increased every year and the presence of disturbing street children also disturbs the community in Bekasi City. To reduce the number and restore the social function of street children, the Agency of Social Service of Bekasi City held a Service and Rehabilitation Program for Street Children. However, after this program was implemented, street children still returned to the streets and did not behave in accordance with the prevailing social values and norms. The author sees a problem in evaluating the service and rehabilitation program for street children. The purpose of this study was to find out and analyze how to evaluate the service and rehabilitation program for street children at the Agency of Social Service of Bekasi City. By using the theory, namely the five steps of implementing program evaluation according to Debra J. Holden and Marc A. Zimmerman (2012), namely Assess Context, Gather Reconnaissance, Engage Stakeholders, Describe the Program, and Focus the Evaluation. The method in this study uses qualitative research methods. The results showed that the service and rehabilitation program for street children at the Agency of Social Service of Bekasi City had not gone well, because the evaluation of the program had not been informative in delivering the evaluation results and had not shown the efficient progress of the program, so it was not in accordance with the five steps of implementing the program evaluation. Then, problems are still found in the program facilities and infrastructure that cannot be used optimally and there are still shortcomings. The design of the program evaluation planning matrix has not yet been compiled and has not involved stakeholders and program sponsors in the evaluation process. In addition, the priority of the types of questions in the evaluation focus has not been determined. The evaluation report of the service and rehabilitation of street children also has not conveyed the overall problems of each activity in the program. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya fenomena anak jalanan yang mengalami peningkatan tiap tahun dan kehadiran anak jalanan yang meresahkan juga mengganggu masyarakat di Kota Bekasi. Untuk menekan jumlah dan memulihkan fungsi sosial anak jalanan, Dinas Sosial Kota Bekasi mengadakan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Jalanan. Namun, setelah program ini diterapkan anak jalanan masih kembali ke jalan dan belum berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Penulis melihat adanya permasalahan dalam evaluasi program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana evaluasi program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan di Dinas Sosial Kota Bekasi. Dengan menggunakan teori yaitu lima langkah pelaksanaan evaluasi program menurut Debra J. Holden dan Marc A. Zimmerman (2012) yaitu Assess Context, Gather Reconnaissance, Engage Stakeholders, Describe the Program, dan Focus the Evaluation. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan di Dinas Sosial Kota Bekasi belum berjalan dengan baik, dikarenakan evaluasi program tersebut belum informatif dalam penyampaian hasil evaluasi serta belum menunjukkan kemajuan efisien program, sehingga belum sesuai dengan lima langkah pelaksanaan evaluasi program tersebut. Kemudian, masih ditemukannya permasalahan pada sarana dan prasarana program belum dapat digunakan secara maksimal dan masih terdapat kekurangan. Rancangan matriks perencanaan evaluasi program belum tersusun dan belum melibatkan para pemangku kepentingan serta sponsor program dalam proses evaluasi. Selain itu, belum ditentukan prioritas jenis pertanyaan dalam fokus evaluasi. Laporan evaluasi program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan juga belum menyampaikan secara keseluruhan permasalahan dari setiap kegiatan dalam program.

KINERJA PEMERINTAHAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (NAGARI GUGUAK TABEK SARJO, KECAMATAN IV KOTO, KABUPATEN AGAM, SUMATERA BARAT) Shafyra Amani; Didin Muhafidin; Neneng Weti Isnawaty
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45119

This research stems from the implementation of infrastructure development in Guguak Tabek Sarojo Village, IV Koto Sub-district, Agam District, West Sumatra where several problems were found, including the non-realization of several infrastructure development activities, community needs related to public infrastructure that could not be met and complaints from the public. related to infrastructure development planning which is considered unfair. This problem appears allegedly influenced by the performance of the village administration. The theory used in this study is the theory of performance appraisal of public organizations described by Agus Dwiyanto (2006) which consists of productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability. The research method applied is qualitative research using interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The results of the research that the authors got were that the performance of village government in implementing infrastructure development in Nagari Guguak Tabek Sarojo, IV Koto District, Agam Regency, West Sumatra was not optimal because there were several dimensions of measuring the performance of public sector organizations that could not be fulfilled properly, namely low ability to manage resources (productivity), low ability to develop programs (responsiveness) and low ability to provide services fairly (accountability). Even so, there are dimensions of measuring the performance of public sector organizations that have been fulfilled, including the ability to produce quality (quality of service), the ability to recognize community needs and develop priority scales of activities (responsiveness), and the existence of information disclosure to the public (accountability). The suggestion in this study is that the Village Government needs to improve its ability to develop ideas or ideas innovative for implementation of infrastructure development activities carried out in accordance with community needs and applicable regulations. Penelitian ini bermula dari penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Nagari Guguak Tabek Sarojo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya tidak terealisasikannya beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur, adanya kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur publik yang belum dipenuhi serta adanya keluhan dari masyarakat terkait perencanaan pembangunan infrastruktur yang dianggap kurang adil. Permasalahan ini muncul diduga dipengaruhi oleh kinerja pemerintahan desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori penilaian kinerja organisasi publik yang dipaparkan oleh Agus Dwiyanto (2006) yang terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Metode penelitian yang diterapkan ialah penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian yang penulis dapatkan ialah kinerja pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Nagari Guguak Tabek Sarojo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat belum optimal karena ada beberapa dimensi pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang belum dapat terpenuhi dengan baik yaitu rendahnya kemampuan dalam mengelola sumber daya (produktivitas), rendahnya kemampuan dalam mengembangkan program (responsivitas) serta rendahnya kemampuan dalam memberikan pelayanan secara adil (akuntabilitas). Meskipun demikian terdapat dimensi pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang sudah terpenuhi diantaranya kemampuan dalam menghasilkan kualitas (kualitas layanan), kemampuan dalam mengenali kebutuhan masyarakat serta menyusun skala prioritas kegiatan (responsivitas), dan adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat (akuntabilitas). Saran dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Desa perlu meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan gagasan atau ide yang inovatif terkait penyelenggaraan pembangunan infrastruktur kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta regulasi yang berlaku

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Jasmine Tiara Putri Herman; Neneng Weti Isnawaty; Candradewini Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41265

This study aims to describe the implementation of fire prevention and control policies in the Administrative Cit y of South Jakarta. Fire prevention and control policies as stipulated in the DKI Jakarta Provincial Regulation No. 8 of 2008 is motivated by fire disaster events that often occur in DKI Jakarta. As of 2020, the most fire cases occurred in the Administrative City of South Jakarta. The theory used in this study is the theory of success factors for the implementation of Said Zainal Abidin's public policy (2019) with 4 aspects, namely policy conditions, supporting factors, environmental conditions, and related parties. The research method used is a qualitative method. The results of the study indicate that the implementation of fire prevention and control policies in the Administrative City of South Jakarta as stipulated in the DKI Jakarta Provincial Regulation No. 8 of 2008 has not been successful because the rational, logistical, constitutional, and operational have not been fulfilled. From the aspect of rational goals and accuracy strategies, the public is not fully aware of the fire hazard prevention policy and the planned strategy, namely socialization to the people in the Administrative City of South Jakarta has not been carried out evenly. Furthermore, the logistical aspect is not sufficient. From the main external factors namely the unfulfilled environmental conditions from constitutional and operational aspects. Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Adminstrasi Jakarta Selatan. Kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran yang tertuang dalam Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 tersebut dilatarbelakangi dari peristiwa kebencanaan kebakaran yang seringkali terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Per 2020, kasus kebakaran terbanyak terjadi di Kota Adminstrasi Jakarta Selatan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori faktor keberhasilan implementasi kebijakan publik Said Zainal Abidin (2019) dengan 4 aspek yaitu kondisi kebijakan, faktor pendukung, kondisi lingkungan, dan pihak-pihak terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang tertuang dalam Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 Tahun 2008 belum berhasil karena belum terpenuhinya aspek tujuan bersifat rasional, logistik, konstitusional, operasional dan pihak-pihak terkait. Dari aspek tujuan bersifat rasional dan ketepatan strategi, masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran dan strategi yang sudah direncanakan yaitu sosialisasi ke masyarakat Kota Administrasi Jakarta Selatan belum dilakukan secara merata. Selanjutnya aspek logistik yang belum mencukupi. Dari faktor utama eksternal yaitu belum terpenuhinya kondisi lingkungna dari aspek konstitusional dan operasional.

KOORDINASI DALAM PENERTIBAN BANGUNAN LIAR DI KECAMATAN TANJUNG PRIOK KOTA JAKARTA UTARA Amanda Savira; Neneng Weti Isnawaty; Nina Karlina
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45065

This research discussed the coordination of controlling illegal buildings in Tanjung Priok District, North Jakarta City. The policy regarding integrated control in Tanjung Priok District, North Jakarta City. The policy regarding integrated control in Tanjung Priok District, North Jakarta City has been stipulated in the Instruction of the Governor of DKI Jakarta Number 118 of 2016 concerning Integrated Control. The implementation of building control requires coordination between the parties involved so it can run smoothly, but in practice the coordination of building control in Tanjung Priok District, North Jakarta City hasn’t been implemented well, therefore the author is interested in conducting research related to this topic. The research method is a qualitative research method to explore and understand the coordination in controlling illegal buildings in Tanjung Priok District, North Jakarta City. The theory used as a reference (guidance) in this research is six effective coordination techniques by Chandra Bose (2012): clearly defined goals, line of authority and responsibilities, comprehensive programs and policies, cooperation, effective communication, and effective leadership and supervision. The result of this research is the coordination that has been carried out by the parties involved in controlling illegal buildings in Tanjung Priok District, North Jakarta City has been done properly in terms of clear objectives and clear division of tasks and authorities. However, other matters such as comprehensive programs and policies, cooperation, effective communication, and effective leadership and supervision have not been well implemented. Penelitian ini membahas tentang koordinasi dalam penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara. Kebijakan mengenai penertiban terpadu di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara ditetapkan dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Penertiban Terpadu. Pelaksanaan penertiban bangunan memperlukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat agar dapat berjalan secara lancar, namun pada pelaksanaannya koordinasi penertiban bangunan di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara belum berjalan dengan baik sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami tentang koordinasi dalam penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Teori yang dijadikan acuan (guidance) dalam penelitian ini yaitu teori Chandra Bose (2012) dengan menggunakan enam teknik koordinasi yang efektif yaitu tujuan yang jelas, garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas, program dan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, kerjasama, komunikasi yang efektif, dan kepemimpinan dan pengawasan yang efektif. Hasil penelitian ini adalah koordinasi yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara sudah baik dalam tujuan yang jelas serta pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Namun, pada hal lainnya seperti program dan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, kerjasama, komunikasi yang efektif, dan kepemimpinan dan pengawasan yang efektif belum baik dalam pelaksanaannya.

KINERJA PEGAWAI PELAYANAN PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) ASIA AFRIKA BANDUNG Andika Danadipa Aji; Heru Nurasa; Neneng Weti Isnawaty
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45094

This study tries to explain the performance of service employees at PT. POS Indonesia (Persero) Asia Africa Bandung. At this time, the condition of the service process provided by PT. POS Indonesia is still not optimal. This condition is marked by the fact that there are still many customers who are disappointed and many have switched to other competing service companies, even though PT. POS Indonesia is one of the oldest service companies in Indonesia, which has been around for 200 years, making it interesting to study.The research method used is a qualitative research method that aims to understand, analyze, and explain various aspects that exist in the Performance of Service Employees at PT. POS Indonesia (Persero) Asia Africa Bandung. The theory used as a reference is the theory of performance indicators from Sedarmayanti. As in this theory, performance indicators include, Work Achievement, Skills, Behavior, and Leadership.The results of the study show that currently the performance of Service Employees at PT. POS Indonesia (Persero) Asia Africa Bandung is still not optimal. This can be seen from the facilities and quality of the network which ultimately hinder the quality of work in the service process as well as the discipline of service employees who are still not good and the initiatives of employees who still need to be improved to make it more optimal. Of course all performance indicators of service employees at PT. POS Indonesia (Persero) Asia Afrika Bandung needs to be continuously improved so that customers are happy and their needs can be met properly so that they are not less competitive than other competing companiesPenelitian ini mencoba menjelaskan tentang kinerja pegawai pelayanan pada PT. POS Indonesia (Persero) Asia Afrika Bandung. Pada saat ini, kondisi proses pelayanan yang diberikan PT. POS Indonesia masih dirasa belum optimal. Kondisi ini ditandai dengan masih banyaknya pelanggan yang kecewa dan banyak beralih ke perusahaan jasa pesaing lainnya padahal PT. POS Indonesia adalah salah satu perusahaan jasa tertua di Indonesia yang sudah berdiri sejak 200 tahun lamanya, sehingga menarik untuk diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, serta menjelaskan berbagai aspek yang ada dalam Kinerja Pegawai Pelayanan pada PT. POS Indonesia (Persero) Asia Afrika Bandung. Teori yang dijadikan acuan adalah teori indikator kinerja dari Sedarmayanti. Adapun dalam teori tersebut, indikator kinerja meliputi, Prestasi Kerja, Keahlian, Perilaku, dan Kepemimpinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini Kinerja Pegawai Pelayanan pada PT. POS Indonesia (Persero) Asia Afrika Bandung masih belum optimal. Hal ini dapat terlihat dari fasilitas dan kualitas jaringan yang buruk dan akhirnya menghambat kualitas kerja dalam proses pelayanan serta kedisiplinan pegawai pelayanan yang masih kurang baik dan inisiatif para pegawai yang masih perlu untuk ditingkatkan lagi agar lebih optimal. Tentunya seluruh indikator kinerja dari para pegawai pelayanan pada PT. POS Indonesia (Persero) Asia Afrika Bandung perlu untuk terus ditingkatkan agar para pelanggan merasa senang dan kebutuhan mereka pun dapat terpenuhi dengan baik sehingga tidak kalah saing dengan perusahaan pesaing lainnya.

Kinerja Pegawai Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung (Studi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) Jihan Syafira Kusuma; Heru Nurasa; Neneng Weti Isnawaty
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41266

An organization needs human resources (employees) to achieve its goals. Employee performance affects how many employees can contribute to the organization in achieving its goals. The higher or the better the employee's performance, the easier the goals of the organization are to achieve and vice versa if the employee's performance is low or not good, the planned program cannot run well and the organization will find it difficult to achieve the goals that have been set. In order to know and analyze the performance of employees of the Sub-Division in collecting land and building taxes in Bandung, the authors use several theories that focuses on the analysis of the quantity of work results, the quality of work results, and timeliness.Apart from the obstacles that arise due to the lack of potential accurate tax data, awareness in the understanding of taxpayers, and based on interviews, the authors also find that there are new obstacles that come from the Work From Home (WFH) system along with the COVID-19 pandemic situation. Overall, this paper concludes that the employees of the land and building sub-sector in Bandung are still quite good. This can be seen from the results of research based on Quantity, Quality, and Timeliness where each indicator shows that employees have shown results that are in line with expectations. Suatu organisasi membutuhkan sumber daya manusia (pegawai) untuk mencapai tujuannya. Kinerja pegawai memengaruhi berapa banyak pegawai yang dapat memberikan sebuah kontribusi kepada organisasi dalam mencapai tujuannya. Semakin tinggi atau semakin baik kinerja pegawai, maka tujuan organisasi semakin mudah dicapai dan begitu juga sebaliknya yang terjadi apabila kinerja pegawai rendah atau kurang baik, maka program yang telah direncanakan tidak dapat berjalan dengan baik dan organisasi akan sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka mengetahui dan menganalisis kinerja pegawai Sub Bidang PBB dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung, beberapa teori penulis gunakan sebagai mata pisau penelitian yang menitik beratkan pada analisis kuantitas hasil kerja, kualitas hasil kerja, dan ketepatan waktu.Terlepas dari hambatan yang timbul akibat kurangnya potensi data wajib pajak yang akurat, kesadaran dalam pemahaman wajib pajak masih kurang memumpuni, dan berdasarkan wawancara, penulis juga menemukan bahwa terdapat hambatan baru yang bersumber dari sistem Work From Home (WFH) seiring dengan situasi pandemic COVID-19. Namun secara keseluruhan, dalam tulisan ini penulis berhasil menyimpulkan bahwa kinerja pegawai sub-bidang Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung masih sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari hasil penelitian berdasarkan Kuantitas, Kualitas, dan Ketepatan waktu dimana pada setiap indikator menunjukkan bahwa pegawai sudah memperlihatkan hasil yang sesuai dengan harapan.

EVALUASI PROGRAM RELOKASI PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI TERAS CIHAMPELAS KOTA BANDUNG Nabila Kania Tasya; Heru Nurasa; Neneng Weti Isnawaty
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.38232

The background of this research is the problem of street vendors selling on the sidewalks of Jalan Cihampelas, which resulted in an unorganized city arrangement and traffic jams on Jalan Cihampelas. To overcome these problems, the government of Bandung has implemented a relocation arrangement and development program for street vendor at Teras Cihampelas Kota Bandung. Apparently, this program is not quite effective because there are several problems that are still happening in the field. Therefore, the author is interested to do further research on this subject.The purpose of this research is to find out how to evaluate the relocation arrangement and development program for street vendor Teras Cihampelas Kota Bandung. The research method used is descriptive method using a qualitative approach and data collection techniques through observation, interviews and literature study. The results showed that the evaluation of the relocation arrangement and development program for street vendor at Teras Cihampelas Kota Bandung had not gone well because at this time there were still several problems that arose, such as the reemergence of street vendors selling on the sidewalks of Jalan Cihampelas, the difficulty of changing the habits of street vendors to comply the instruction that has been given, and the absence of a protective roof on the Cihampelas Terrace that caused the number of visitors who come is influenced by the weather. If we look from the evaluation criteria of William N. Dunn, there are still 4 criteria that are not meet the target and carried out properly, that including the criteria for effectiveness, efficiency, adequacy, and equity. It’s necessary to make improvements to these criteria so that in the future this program can run better. Penelitian ini dilatarbelakangi dari suatu fenomena permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar Jalan Cihampelas yang mengakibatkan penataan kota menjadi tidak tertata dengan baik dan terjadi kemacetan arus lalu lintas di Jalan Cihampelas sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Bandung melaksanakan program relokasi penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung. Pada kenyataannya program ini masih belum berjalan dengan baik karena terdapat beberapa masalah yang ditemukan di lapangan, sehingga penulis tertarik untuk diteliti lebih mendalam. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana evaluasi program relokasi penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Teras Cihampelas Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi program relokasi penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Teras Cihampelas Kota Bandung belum berjalan dengan baik karena saat ini masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul, seperti kembali bermunculannya PKL yang berjualan di trotoar Jalan Cihampelas, sulitnya merubah kebiasaan para PKL untuk mengikuti arahan yang sudah diberikan, dan belum adanya pelindung atap di Teras Cihampelas sehingga jumlah pengunjung yang datang dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Selain itu, jika dilihat dari kriteria evaluasi William N. Dunn masih terdapat 4 kriteria yang belum tercapai dan dilakukan dengan tepat diantaranya adalah kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan perataan. Sehingga perlu dilakukan perbaikan pada kriteria tersebut agar kedepannya program ini dapat berjalan dengan lebih baik.

KINERJA PEGAWAI DINAS KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA BANDUNG Disa Nurafiyah; Rita Mryna; Neneng Weti Isnawati
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.38230

Performance plays a role in the organization to encourage performance improvement, and decision making so that the organization has quality resources. This research was conducted on the basis of indications that show the condition of employee performance at the Bandung City Fire and Disaster Management Service, including the condition of human resources that are still lacking in terms of quality and quantity as well as development, indications in terms of cooperation, responsibility and initiatives in work that need to be studied further, as well as the failure to handle several cases of fire disasters in Bandung for the 2017-2020 period. This study aims to answer why the performance of the Bandung Fire and Disaster Management Service, seen from the indications, is still lacking. In this study, the theory used is Mangkunegara's theory of performance indicators of five indicators, namely work quantity, work quality, responsibility, cooperation, and initiative. The research method used in this study is a qualitative descriptive method. The results of this study are the performance of the Bandung Fire and Disaster Management Service is still lacking because there are performance indicators that are still lacking, indicators of quantity, cooperation, and initiative. Indicators that are considered good are in terms of quality and awareness of responsibility. This is reflected in the fulfillment of work standards by all officers in carrying out their duties. Suggestions to improve the performance of the is to establish cooperation with the labor agency, schedule training and development of employees consistently whose form of training can simultaneously improve teamwork and cooperation, and strengthen the unity of horizontal employee relations, Advise consistently and periodically the condition of the officer fleet. In addition, a special budget is needed for fleet maintenance so that it is always primed in carrying out its duties. Kinerja berperan dalam organisasi untuk mendorong perbaikan kinerja, dan pengambilan keputusan sehingga organisasi memiliki sumber daya yang berkualitas. Penelitian ini dilakukan atas indikasi yang menunjukkan kondisi kinerja pegawai pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, diantaranya kondisi sumber daya manusia yang masih kurang dalam aspek kualitas dan kuantias dan pengembangannya, aspek kerjasama, tanggung jawab dan inisiatif dalam bekerja yang perlu dikaji lebih lanjut, dan tidak tertanganinya beberapa kasus bencana kebakaran dalam kurun waktu 2017-2020. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab mengapa kinerja Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dilihat dari indikasinya masih kurang. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori dari Mangkunegara tentang indikator kinerja, yaitu kuantitas kerja, kualitas kerja, tanggung jawab, kerja sama, dan inisiatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deksriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Kinerja Pegawai Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung masih kurang karena terdapat indikator kinerja yang masih kurang, diantaranya indikator kuantitas, kerjasama, dan inisiatif. Adapun indikator yang dinilai sudah baik adalah segi kualitas dan kesadaran akan tanggung jawab. Hal tersebut tercermin dari pemenuhan standar kerja oleh seluruh petugas dalam pelaksanaan tugasnya. Saran untuk meningkatkan Kinerja instansi adalah bekerjasama dengan lembaga penyedia tenaga kerja, sehingga dapat menjaring para personil yang memenuhi kualifikasi, Konsisten jadwal pelatihan dan pengembangan yang dapat meningkatkan mempererat kesatuan hubungan horizontal pegawai, Secara konsisten dan berkala mengusulkan mengenai kondisi armada petugas. Selain itu, perlu anggaran khusus perawatan armada agar selalu prima dalam pelaksanaan tugas.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search