Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX PRIVATUM Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Indonesia Sosial Sains
Muktar
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Penggandaan Buku Secara Illegal Melalui Fotokopi Muktar
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 07 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.63 KB) | DOI: 10.59141/jiss.v2i07.373

Abstract

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagai UUHC 2014 baru lebih menekankan kepada Pencipta itu sendiri terutama perlindungan hukum yang lebih lama dibandingkan dengan Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya. Pencipta diberikan hak ekonomi berupa hak untuk mengumumkan (performing rights) dan hak untuk memperbanyak (mechanical rights). Tujuan dari penelitian hukum ini yakni Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap penggandaan buku dengan cara Fotokopi dan Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yang ideal dan berkeadilan terhadap penggandaan buku secara illegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil pembahasan dapat diuraikan di atas, maka dikemukakan kesimpulan yakni Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap penggandaan buku dengan cara Fotokopi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dengan dilakukannya sosialisasi mengenai Undang-undang Hak Cipta yang dilakukan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM tiap Provinsi dan daerah-daerah tertentu.
Pemberlakuan Hukum Positif terhadap Perlindungan Hukum bagi Anak Angkat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak: Implementation of Positive Law for the Legal Protection of Adopted Children Based on Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Adoption Supena Diansah; Herwantono; Muktar
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 6 No. 11: NOVEMBER 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v6i11.4344

Abstract

Dalam hal ini pengangkatan anak atau yang dikenal dengan adopsi merupakan tindakan untuk mengakui bahwa anak tersebut sebagai anaknya sendiri dimana dari segi kedudukan dan menjadi munculnya hubungan sedarah. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini tentunya untuk melidungi anak karena pada dasarnya pertimbangan dalam pengangkatan anak ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Calon orang tua angkat pun harus seagama dengan calon anak angkat, agar orang tua angkat dapat mendidik dan membina anak angkat. Anak merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga melekat kepada harkat dan martabat manusia dimana terdapat hak-hak asasi yang sama dengan individu laiannya. Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Perspektif Kriminologi (Studi Kasus NO. 20/PID.SUS.ANAK/2021/PN.CBN): Law Enforcement of Drug Abuse Perpetrated by Children Based on a Criminological Perspective (Case Study NO. 20/PID.SUS.ANAK/2021/PN.CBN) Supena Diansah; Muktar; Herwantono
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 6 No. 11: NOVEMBER 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v6i11.4345

Abstract

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak berdasarkan kriminologi. status kedudukan anak berdasarkan kriminologi berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak berdasarkan sudut pandang kriminologi Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory) Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intriksik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Dasar Pertimbangan Hakim meninjau dari ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) serta melihat fakta persidangan dan pertimbangan dari psikologis anak. Kriminologi Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory) dengan konsep tidak melihat individu sebagai orang secara intriksik patuh pada hukum, namun melihat secara antitesis untuk tidak melakukan tindak pidana mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum dan memperhatikan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan persesuaian Jaksa Penuntut Umum, mempertimbangkan hal-hal yang memberatan dan meringankan, mempertimbangkan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJUDIAN PADA APLIKASI HIGGS DOMINO ISLAND DALAM JARINGAN INTERNET Muktar
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 4 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perjudian pada aplikasi online higgs domino island di masyarakat dan untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan terhadap pengguna dari perjudian higgs domino island. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif, disimpulan : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Aturan Pelaksanaan Penertiban Perjudian menyatakan bahwa segala bentuk dan jenis perjudian, merupakan kegiatan yang dilarang. Sesuai ketentuan peraturan undangundang yang tertuang dalam KUHP Pasal 303 dan Pasal 303 bis yang mengatur ketentuan umum (lex generalis) mengenai tindak pidana perjudian secara online maupun Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur ketentuan khusus (lex specialis) mengenai tindak pidana perjudian perjudian secara online tentang perjudian. 2. Internet telah membawa dampak besar pada komunikasi informasi. Ketersedian teknologi memfasilitasi perjudian tidak lagi serahasia dulu. Implikasinya berakibat pada kejahatan seperti mencuri karna terlilit hutang, membunuh karna gaji dipakai istri bermain judi, bunuh diri akibat depresi kalah bermain judi, merampok untuk dijadikan modal bermain judi dan melakukan penipuan demi bermain judi online pada aplikasi higgs domino island. Kata Kunci : Perjudian, Aplikasi Higgs Domino Island, Internet.
Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum dalam Pembuatan Akta: Legal Responsibilities of Notaries in Making Deeds Chris Anggi Natalia Berutu; Muktar; Yulia Wardhani; Ningrum Ambarsari; Yuko Fitrian
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i6.5494

Abstract

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang mempunyai tugas dan wewenang membuat akta. Pengertian dari Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris ini menentukan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya, tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yaitu memiliki tanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya, tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya, tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang berdasarkan kode etik notaris. Notaris dituntut secara pidana apabila melakukan Tindakan pemalsuan surat-surat atau memalsukan akta autentik yang dibuatnya, Adapun pidana pemalsuan surat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama yang masih berlaku, dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026.
Co-Authors Chris Anggi Natalia Berutu Herwantono NINGRUM AMBARSARI Supena Diansah Yuko Fitrian Yulia Wardhani